Ribuan Persoalan Silih Berganti, Pengamat: Perlu Perubahan Mendasar, Bukan Sekadar Perubahan Individu di Kekuasaan

MuslimahNews.com, NASIONAL – Indonesia baru saja mendapat utang dari beberapa negara seperti Australia dan Jerman. Menurut Menkeu Sri Mulyani ini dilakukan karena kondisi khusus pandemi, meski ia menyatakan kondisi utang pemerintah sampai September 2020 mencapai sekitar 5700 T, sehingga akan terjadi defisit APBN lebih dari 6%.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan pinjaman dari Australia dan Jerman tidak diperoleh RI dari mengemis, melainkan sebagai wujud persahabatan antarnegara, terutama di tengah pandemi Covid-19. Hal itu didukung fakta pinjaman itu bertenor (waktu pengembalian) panjang dan bunganya rendah.

Sedangkan data Bank Dunia dalam International Debt Statistic 2021 disebutkan Indonesia menempati posisi ketujuh dari sepuluh negara berpendapatan kecil dan menengah yang utang luar negerinya terbesar di dunia.

Menyoroti hal tersebut, pengamat politik Islam, Iffah Ainur Rochmah, menyatakan ini bukan rekor positif. “Sungguh miris,” ujarnya pada Diskusi Online Meneropong Arah Perubahan, Menyongsong Abad Khilafah (Sabtu, 21/11/2020). “Utang semakin besar dan akan disertai dampak-dampak ikutannya,” urainya.

Belum lagi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar, turut menyaksikan RI dan Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai sekitar 10 T rupiah.

“Publik sering kali menilai hanya dari aspek keterlaluannya. Akibatnya banyak pengamat yang mengalihkan ‘asal jangan melebihi rasio yang wajar antara PDB dan utang’. Jika diibaratkan di tingkat rumah tangga, jangan sampai besar pasak daripada tiang,” ujarnya.

Bahaya Utang dan Investasi Asing

Ustazah Iffah mengkritisi sejatinya ada bahaya besar yang tidak bisa dihindari dari utang dan investasi asing. Seperti di bidang politik, ekonomi, bahkan intervensi ideologi negara dari partner investasi dan pemberi utang.

Saat keran investasi asing dibuka lebar maka tak ayal ketergantungan terhadap asing dan utang semakin besar.

“Negara-negara yang saat ini punya utang besar tampak semakin terjerat, tidak berdaulat, mudah didikte asing, dan bukan tidak mungkin negara tersebut ibarat menggadaikan negerinya kepada asing yang notabene kebanyakan adalah negara-negara yang memiliki track record penjajah,” tegasnya.

Baca juga:  Utang Membengkak, Ekonomi Menukik, Salah Siapa?

Sebagaimana tersurat Dubes Indonesia untuk AS menyatakan hubungan Indonesia dengan AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat kedua negara, memajukan demokrasi, dan stabilitas kawasan.

Secara retorik, hal ini dipertanyakan Ustazah Iffah. “Benarkah kesejahteraan rakyat itu terwujud? Lalu untuk memajukan demokrasi, adakah manfaat untuk rakyat ketika demokrasi itu maju, juga ada stabilitas kawasan?” tanyanya.

Ia pun menambahkan, terdapat analisis Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab Nizham Iqtishady bil Islam tentang ini, bahwa meskipun Islam tidak melarang kerja sama dengan asing, tetapi ada syaratnya.

Di antaranya asing yang dimaksud bukan negara yang memusuhi kaum muslimin, investasi bukan dalam bidang strategis yang memungkinkannya melemahkan kaum muslimin atau menjadi pintu bagi mereka menguasai kaum muslimin, dan tidak menjadikan posisi negara asing tersebut menguasai negara kaum muslimin.

Allah menegaskan dalam firman-Nya, “.. dan sekali-kali Allah tidak memberi jalan orang-orang kafir menguasai kaum muslimin.” (QS an-Nisa: 141).

Globalisasi Konsep Hegemonik

Ustazah Iffah menegaskan persoalan ketergantungan kepada asing bukanlah satu-satunya persoalan. Sebab, jika bicara melepaskan diri dari satu persoalan ini saja, akan menabrak satu demarkasi yang jelas yaitu globalisasi.

“Sebuah konsep besar yang sangat hegemonik, yang memiliki nilai imperialis luar biasa dari negara-negara barat khususnya, kepada negara-negara dunia ketiga. Dan banyak sekali negara muslim yang masuk kategori itu,” kritiknya.

Dalam role play global, lanjutnya, mengharuskan entitas mana pun di dunia ini mengadopsi demokrasi sebagai pilihan pintar model pemerintahannya, jika mau disebut sebagai entitas yang beradab, kooperatif, modern, dan lainnya.

“Masalahnya, role play yang ditampilkan lembaga-lembaga dunia ini tidak hanya hadir sebagai sebuah simbol melainkan juga memberi resep untuk segala jenis keadaan dan tantangan yang dihadapi negara-negara demokratis tadi,” paparnya prihatin.

Baca juga:  Menimbang Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Utang Luar Negeri

Ustazah Iffah mencontohkan, menurut resep demokrasi dan komitmen internasional, seolah-olah dikatakan apabila sebuah negeri kaya dengan sumber daya alam dan energi, resep khusus bagi negeri tersebut adalah mengeksploitasinya agar rakyatnya tidak manja, tidak tergantung kepada negara, jangan memberikan subsidi, dan lainnya.

Tetapi kalau sumber daya alamnya minim, genjot pajak. Jika tidak cukup dari tenaga kerja laki-laki, genjot dari pemberdayaan ekonomi perempuan. Jika kurang modal, utang LN dan skema investasi adalah pilihan yang direkomendasikan.

“Inilah resep-resep yang diberikan lembaga-lembaga dunia tersebut dan harus ditelan bulat-bulat tanpa uji validasi. Kalaupun ada uji validasi sekadar ini kurang memberi manfaat, atau hanya untuk segelintir orang, dan sejenisnya. Boro-boro kaum muslimin berharap ada uji validasi berlandaskan standar halal haram. Ini adalah mekanisme yang harus ditepis jauh-jauh,” tandasnya.

Selanjutnya, menurut Ustazah Iffah lahirlah undang-undang, peraturan pemerintahan yang bersih, antikorupsi, bahkan resep itu berupa suksesi dari tingkat pusat hingga desa. Dari mekanisme, paradigma, dan resep inilah lahir UU Ciptaker.

“Inilah persoalan yang tidak bisa dilihat sebagai persoalan pemegang tampuk kekuasaan semata, tetapi sesungguhnya ini persoalan sistemis yang tidak mudah diselesaikan kecuali dilakukan perubahan mendasar,” jelasnya.

Mengarahkan Energi Umat Menuju Perubahan Mendasar

Perubahan mendasar ini sesungguhnya yang sedang dicari umat. Meski komponen umat merespons secara beragam keadaan yang tidak mereka harapkan, namun ada benang merah dari aneka respons tersebut bahwa mereka menghendaki perubahan.

“Masalahnya jika telah dipahami persoalannya besar dan rumit maka selayaknya perubahan yang diikhtiarkan adalah perubahan yang berbanding lurus dengan besar dan rumitnya persoalan tersebut,” paparnya.

Ustazah Iffah mendorong tentu saja setelah diketahui perubahan yang diikhtiarkan adalah perubahan besar maka perlu menyinergikan energi yang dimiliki publik saat ini, khususnya umat Islam, untuk mengarah bersama-sama menuju perubahan besar.

Baca juga:  Arah Perubahan Umat dan Tantangan Mewujudkan Perubahan Hakiki

Menurutnya, perlu mengingatkan diri kita dan masyarakat bahwa Islam punya cara istimewa untuk menentukan format perubahan masyarakat. Kapan masyarakat perlu perubahan-perubahan kecil (tambal sulam) dan kapan masyarakat perlu perubahan mendasar. Sebuah perubahan dari akar sampai daun.

“Bahkan kita sepatutnya bersyukur sesungguhnya Allah tidak melepaskan kita mengais-ngais metode perubahan itu dengan akal dan pengalaman manusia yang sangat terbatas. Namun Allah melengkapi dengan membahas metode bagaimana mewujudkan kondisi yang diharapkan semua orang untuk mendapatkan perubahan hakiki,” urainya.

“Satu dasar dan referensi perubahan untuk menata langkah bersama harus diikhtiarkan karena disadari tanpa ada dasar dan referensi metode perubahan yang sama maka energi umat ini akan terpecah dalam beragam ikhtiar yang boleh jadi diharapkan memperbaiki keadaan namun tidak mampu menyelesaikan persoalan besar yang saat ini dihadapi umat,” tambahnya.

Solusi Persoalan Sistemis adalah Metode yang Sistemis Juga

Ustazah Iffah mengingatkan, di awal diskusi tersebut, baru membahas satu keadaan (persoalan -red.). Padahal faktanya, yang dihadapi adalah ribuan persoalan yang silih berganti, baik jenis, pelaku, dan pihak terdampak.

“Karena itu, menjadi hal sangat penting untuk memahami akar persoalan yang sesungguhnya. Tujuannya melahirkan suatu keadaan yang diidealkan,” tegasnya.

Menurutnya, setelah menyadari persoalan yang dihadapi adalah persoalan sistemis, bukan persoalan yang dapat diselesaikan secara linear dengan bergantinya sosok individu yang duduk di kekuasaan, tentu energi umat ini harus diarahkan untuk melakukan perubahan hakiki.

“Perubahan dari sistem demokrasi yang diresepkan oleh negara-negara ber-track record penjajah, baik di masa lalu maupun masa kini, menjadi model pemerintahan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw. yaitu pemerintahan Islam. Kata kuncinya adalah dengan mengikuti metode yang telah digariskan Rasulullah Saw.,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *