Rapor Merah Demokrasi Suburkan Korupsi Vs Prestasi Terbaik Islam Berantas Korupsi

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Dari Sabang sampai Merauke merata kejahatan korupsi terjadi. Entah kapan negeri ini terbebas dari lingkaran setan korupsi. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap tujuh fenomena tindak pidana korupsi yang ditangani selama 2020.

Pertama, korupsi terjadi pada semua partai, terjadi pada semua suku bangsa dan agama sebagai pelakunya. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lewat saluran YouTube KPK, (18/11/2020).

Kedua, pelakunya relatif sama, berasal dari unsur swasta, kepala daerah, anggota dewan dan pejabat pusat maupun daerah. Perkara suap pengadaan barang/jasa dan suap perizinan serta sumber daya manusia. (liputan6.com, 18/11/2020)

Ketiga, modus dalam tindak pidana korupsi yaitu suap sebanyak 66 persen, dan pemerasan serta gratifikasi 22 persen. Lewat pembayaran tunai, transfer rekening atau dengan mata uang asing. Bahkan suap tingkat tinggi dilakukan di luar negeri agar tidak terendus oleh KPK juga aparat penegak hukum.

Keempat, dari tingkat pendidikan pelakunya, 64 persen adalah sarjana, graduated, bukan tidak berpendidikan.

Kelima, pelaku korupsi datang dari kaum milenial, masih berusia 29 tahun, 32 tahun, dll. Ketujuh, yang terakhir ini sangat menohok sekali sebab Indonesia dinobatkan sebagai negara kelima terbaik demokrasinya, tetapi ternyata tingkat korupsinya masih tinggi.

Fenomena terakhir sebenarnya menjadi akar masalah yang terjadi di negeri ini, mengapa korupsi terus subur. Seolah-olah memang tak bisa diberantas dan terus menjadi pekerjaan rumah yang panjang dalam setiap kepemimpinan demokrasi. Meski berganti rezim tapi tak memberi pengaruh berarti bagi pemberantasan korupsi.

Motif Korupsi Bergeser dari “Need” kepada “Greed”

Masih tingginya angka korupsi di negeri ini terjadi bukan hanya karena kebutuhan ekonomi. Tetapi ada motif lain, yaitu kerakusan yang merajai ingin menguasai hak orang lain. Hingga saat ini rezim demokrasi masih “ramah” dengan para koruptor karena aturan hukum masih sangat longgar.

Sebab hukum bisa dibeli, aturan dan undang-undang bisa direkayasa. Setiap pasal juga bisa diatur dan dinegosiasikan demi manfaat dan keuntungan pihak atau kelompok tertentu. Wajar mengapa terjadi korupsi yang dilakukan berjemaah.

Para koruptor juga masih bisa menghirup udara bebas meski sudah dijatuhkan putusan pengadilan sebagai terpidana. Tidak ada sanksi yang benar-benar memberi jera bagi mereka. Akhirnya korupsi menjadi suatu “keharusan” jika ingin mendapatkan keuntungan saat memiliki kedudukan.

Rapor Merah Rezim Demokrasi, “Berpretasi” Rugikan Negara

Peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi (Pukat) UGM Zaenurrohman memberikan rapor merah terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf karena dalam satu tahun pertama KPK lumpuh. Lumpuhnya KPK disebabkan revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen.

Lumpuhnya KPK karena tidak kunjung mengungkap kasus besar selama setahun belakangan. Apalagi ia menilai KPK kehilangan independensi karena ada campur tangan pemerintah. (fin.co.id, 4/11/2020). Apalagi selama pandemi, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia menyatakan masyarakat meyakini tindak pindana korupsi meningkat. Hal itu dinyatakan oleh 39,6 persen responden.

Inilah yang terjadi dalam demokrasi, UU KPK bisa direvisi, bisa diubah tanpa mengajak rakyat bicara. Seolah suara masyarakat tak perlu didengar. Akhirnya bisa ditemukan UU bukan menjadi produk hukum yang kredibel karena dibuat dan disahkan melalui proses yang tak wajar.

Jangan ditanya berapa banyak kerugian negara karena korupsi. Tentu rakyat akan kecewa bahkan sakit hati bila mengetahuinya. Di tengah kemiskinan rakyat yang semakin parah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian negara sebesar rp 39,2 triliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020. (cnnindonesia.com,11/10/2020).

Jumlah itu terhitung sangat besar jika dibandingkan dengan total denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa korupsi yang hanya berkisar Rp102.985.000.000, serta uang pengganti sebesar Rp625.080.425.649 atau sekitar Rp2,3 triliun.

Jumlah kerugian negara lebih besar dari denda yang dituntut bagi pelakunya, menyebabkan para koruptor tak jera bahkan mengulangi perbuatannya. “Prestasi” rezim rugikan negara dinilai akan terus berlanjut selama sistemnya tidak berganti yaitu demokrasi.

Demokrasi Lahirkan Pejabat Tak Tahu Malu

Jika KPK meneruskan operasinya menggeledah kantor atau rumah para pejabat, suatu saat nanti tidak akan ada lagi orang yang mengurus negeri ini karena semuanya telah tertangkap KPK.

Miris sekali. Cara-cara pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan telah berjalan, tetapi nyatanya korupsi justru semakin marak dan merajalela di mana-mana. Itu artinya, cara yang lain, selain Islam terbukti gagal.

Mengapa gagal? Karena fondasinya rapuh. Berbeda dengan Islam yang dibangun berdasarkan akidah Islam dan ketakwaan kepada Allah. Faktor akidah dan ketakwaan kepada Allah ini terbukti telah membentuk self control yang menjadikan para pejabat tidak bisa disuap.

Jika mereka mendapatkan apa yang bukan menjadi hak mereka, segera mereka serahkan kepada Negara meski tak seorang pun mengawasi mereka. Karena ada Allah yang Maha Melihat dan Mendengarkan tingkah laku mereka.

Sementara orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka korupsi lantaran kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya ia telah kehilangan salah satu kriteria yang menjadikannya layak sebagai pejabat, yaitu adil, tidak fasik.

Fasik adalah orang yang melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tidak mempunyai rasa malu. Dengan maraknya korupsi di negeri ini, praktik korupsi pun dilakukan dari atas hingga ke bawah tanpa malu.

Di mana-mana ada korupsi. Bahkan, lebih tragis lagi, karena praktik korupsi kemudian “dilegalkan” negara. Karena itu, para koruptor ini sebenarnya merupakan orang-orang fasik, tidak layak menjadi pejabat publik.

Prestasi Islam Berantas Korupsi

Pertama, Negara Islam memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya, dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier mereka.

Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata,

Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri hendaknya menikah; jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan; jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan), hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).”

Kedua, dalam pengangkatan aparaturnya, Negara Islam menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Dengan begitu, mereka memiliki self control yang kuat. Maka dipastikan pejabat negara tidak diperbolehkan menerima hadiah apalagi suap.

Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad)

Ketiga, untuk mengetahui apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, Negara Islam juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka Negara Islam bisa mengambilnya.

Seperti Khalifah Umar bin Khaththab yang pernah membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih positif, setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk merampasnya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Berdasarkan laporannya, Umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain), Amru bin Ash (Gubernur Mesir), Nu’man bin Adi (Gubernur Mesir), Nafi’ bin Amr al-Khuzai (Gubernur Makkah), dan lain-lain. Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik kepentingan.

Keempat, Negara Islam juga menetapkan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Inilah cara yang dilakukan Islam untuk mencegah korupsi.

Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dahulu dengan diarak keliling kota, sekarang bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Khalifah Umar pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik baitulmal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Keenam, pengawasan dari masyarakat. Masyarakat akan turut mengawasi jalannya pemerintah dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Seperti yang dicontohkan Khalifah Umar pada awal pemerintahannya, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang.”

Sudah selayaknya kita mengharapkan dan merindukan hidup dalam pengurusan sistem Islam. Islam memiliki cara dan solusi yang efisien dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Sementara demokrasi terbukti gagal berantas korupsi, justru semakin menumbuhsuburkannya hingga tak mampu mencabut hingga ke akarnya. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Rapor Merah Demokrasi Suburkan Korupsi Vs Prestasi Terbaik Islam Berantas Korupsi

  • 25 November 2020 pada 17:32
    Permalink

    Masya’Alloh….. Hanya Sistem islam yg mampu menyelesaikan setiap permasalahan umat

    Balas
  • 25 November 2020 pada 17:18
    Permalink

    Hanya hukum Islam solusinya

    Balas
  • 24 November 2020 pada 23:15
    Permalink

    Islam sebagai solusi

    Balas
  • 24 November 2020 pada 07:32
    Permalink

    Hanya Islam yang bisa memberantas tuntas korupsi

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *