Pengambilan Pendapat dalam Islam dan Demokrasi, Samakah?

Oleh: Wiwing Noeraini

MuslimahNews.com, FOKUS – Tak dimungkiri, sebagian umat Islam hari ini masih ikut andil dalam pelaksanaan demokrasi dengan anggapan sekalipun demokrasi bukan berasal dari Islam, tapi sebagian ajaran demokrasi sesuai dengan Islam.

Salah satu klaim kesesuaian demokrasi dengan Islam adalah karena dalam demokrasi ada cara pengambilan pendapat yang sama dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam. Benarkah?

Pendapat Mayoritas dalam Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasarkan pendapat mayoritas. Penetapan semua keputusan dalam dewan perwakilan, kabinet, bahkan dalam seluruh lembaga, dan organisasi lainnya, ditetapkan berdasarkan suara mayoritas.

Pemilihan penguasa oleh rakyat, baik langsung maupun melalui para wakilnya, ditetapkan pula berdasarkan suara mayoritas pemilih dari rakyat. Oleh karena itu, suara bulat (mayoritas) adalah ciri yang menonjol dalam sistem demokrasi. Karena itu, lahirnya UU dan berbagai kebijakan negara sangat ditentukan pada jumlah suara para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen.

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ini dilakukan dalam semua bidang permasalahan. Baik permasalahan yang terkait dengan penentuan hukum; dalam masalah yang membutuhkan pengkajian mendalam, maupun dalam masalah masalah yang langsung menuju kepada tindakan (bersifat praktis).

Tentu saja ini menimbulkan masalah. Apalagi bagi umat Islam yang diperintahkan untuk menjalankan syariat dalam seluruh aspek kehidupannya (lihat QS Al Baqarah 208), maka konsep suara mayoritas ini sangat merugikan dan menzalimi umat Islam.

Untuk taat syariat, umat harus menunggu keputusan suara mayoritas dalam parlemen. Dengan konsep jahiliah ini, maka untuk menghentikan peredaran minuman keras, pelacuran, perjudian, perzinaan, perilaku menyimpang seksual, dan berbagai kemaksiatan lainnya, harus menunggu keputusan suara mayoritas di parlemen hingga bisa dibuat UU pelarangannya.

Demikian juga Omnibus Law UU Cipta Kerja. Banyak yang sepakat, UU ini bukan hanya mengancam aspek sosial ekonomi masyarakat bawah, tapi juga mengancam keseimbangan alam dan lingkungan, hingga mengancam keselamatan akidah dan pelaksanaan syariat oleh umat Islam.

Namun ternyata, UU zalim ini harus berlaku karena suara mayoritas di parlemen menyetujuinya. Sungguh sangat mengerikan.

Bagaimana dengan Islam?

Syura dalam Timbangan Syariat Islam

Taqiyuddin An-Nabhani (1994) mengatakan, menurut pengertian syariat -yang didasarkan pada nas-nas Al-Qur’an dan Sunah- “syura” adalah mengambil pendapat (akhdh ar-ra`y[i]).

Syura dilakukan oleh setiap amir (pemimpin) terhadap orang-orang yang dipimpinnya, misalnya seorang Khalifah, komandan pasukan (qa’id), atau setiap orang yang mempunyai kewenangan/otoritas (shahib ash-shalahiyah).

Baca juga:  Pernyataan Berbahaya Ma’ruf Amin soal Terorisme Bermula dari Intoleran; Asma Amnina: Fitnah dan Bisa Memecah-belah Rakyat

Syura dapat dilakukan juga di antara suami istri, misalnya untuk memusyawarahkan penyapihan anak mereka sebelum dua tahun (lihat QS Al-Baqarah: 233).

Dalam sistem Khilafah, syura secara kelembagaan formal dilaksanakan dalam Majelis Umat, yang merupakan lembaga wakil-wakil umat dalam musyawarah dan muhasabah (pengawasan) terhadap Khalifah. Maka, fungsinya antara lain melakukan musyawarah dengan Khalifah.

Namun, Majelis Umat dalam negara Khilafah tidak mempunyai kewenangan legislatif seperti parlemen dalam sistem demokrasi. Fungsi legislasi dalam arti melakukan adopsi (tabanni) hukum syariat dari sejumlah hukum syariat yang ada dalam satu masalah untuk mengatur urusan rakyat, hanya menjadi otoritas Khalifah, bukan yang lain. (An-Nabhani, 2002)

Syura sesungguhnya adalah hak kaum muslimin saja, meskipun boleh orang kafir menyampaikan pendapat kepada orang Islam dan boleh kaum muslimin mendengarkan pendapat dari orang kafir tersebut.

Hal ini ditunjukkan firman Allah SWT, “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka.” (QS Ali Imran [3] : 159)

Ayat ini menunjukkan bahwa sikap Rasul, seperti memohonkan ampunan kepada Allah, tidak mungkin beliau lakukan, kecuali bagi kaum muslimin. Sebab, Allah telah melarang Rasul memintakan ampunan kepada orang musyrik (Lihat QS At-Taubah: 113).

Demikian pula, bermusyawarah juga tidaklah dilakukan Rasul kecuali dengan kaum muslimin (An-Nabhani, 1994). Jelas, konsep Islam berbeda dengan demokrasi yang memberikan hak syura kepada muslim maupun nonmuslim


Perbedaan berikutnya, dalam sistem demokrasi suara mayoritas menjadi penentu dalam segala bidang permasalahan. Sedangkan dalam sistem Islam, syura dilakukan tidak dalam semua bidang permasalahan.

Rinciannya sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1990) dalam Kitab Ad-Dimuqrathiyah Nizham Kufr, sebagai berikut:

Pertama, dalam masalah penentuan hukum syara’ (at-tasyri’), kriterianya tidak tergantung pada pendapat mayoritas atau minoritas, melainkan pada nas-nas syariat (nas Al-Qur’an dan Sunah). Sebab, yang menjadi Pembuat Hukum (Musyarri’ , The Law Giver) hanyalah Allah SWT, bukan umat atau rakyat.

Sedangkan pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengadopsi (melakukan proses legislasi) hukum-hukum syara’ dalam sistem Khilafah, adalah Khalifah saja. Khalifah boleh meminta pendapat Majelis Umat mengenai hukum-hukum syara’ yang hendak diadopsinya, tetapi pendapat Majelis Umat tidak mengikat khalifah.

Baca juga:  [Event Diskusi WAG] Demokrasi, Halalkan Hina Nabi Muhammad Saw.

Dalilnya adalah karena Rasulullah Saw. pernah mengesampingkan pendapat kaum muslimin yang menolak penetapan Perjanjian Hudaibiyah. Padahal pendapat kaum muslimin waktu itu merupakan pendapat mayoritas. Tetapi toh Rasulullah menolak pendapat mereka dan tetap menyepakati Perjanjian Hudaibiyah.

Rasulullah Saw. bersabda kepada mereka,

إِنِّي عَبْدَ اللهِ وَ رَسُوْلَهُوَ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ

“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Dan sekali-kali aku tidak akan menyalahi perintah-Nya.” (HR Bukhari dan Muslim. Lihat Fathul Bari, VI/276; Shahih Muslim XII/141; Majma’ Az-Zawa`id wa Manba’ Al-Fawa`id, V/225)

Kedua, Dalam masalah yang berhubungan dengan aspek-aspek profesi dan ide yang membutuhkan keahlian, pemikiran, dan pertimbangan yang mendalam, maka yang dijadikan kriteria adalah ketepatan atau kebenarannya. Bukan berdasarkan suara mayoritas atau minoritas.

Jadi masalah yang ada harus dikembalikan kepada para ahlinya yang berkompeten. Merekalah yang dapat memahami permasalahan yang ada dengan tepat.

Masalah-masalah kemiliteran dikembalikan kepada para pakar kemiliteran. Masalah-masalah fikih dikembalikan kepada para fukaha dan mujtahid. Masalah-masalah medis dikembalikan kepada para dokter spesialis. Demikianlah seterusnya.

Dalil untuk ketentuan ini adalah peristiwa ketika Rasulullah Saw. mengikuti pendapat Al Hubab bin Al Mundzir pada Perang Badar —yang saat itu merupakan pakar dalam hal tempat-tempat strategis— yang mengusulkan kepada Nabi agar meninggalkan tempat yang dipilih Nabi, kalau sekiranya ketentuan tempat itu bukan dari wahyu.

Al Hubab memandang tempat tersebut tidak layak untuk kepentingan pertempuran. Maka, Rasulullah mengikuti pendapat Al Hubab dan berpindah ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Al Hubab.

Jadi Rasulullah Saw. telah meninggalkan pendapatnya sendiri dan tidak meminta pertimbangan kepada para Sahabat lainnya dalam masalah tersebut (Lihat kisah Perang Badar ini selengkapnya dalam Sirah Ibnu Hisyam, II/272; Thabaqat Ibnu Sa’ad, II/15; Tarikh Ibnu Khaldun, II/751; As-Sirah li Ibn Katsir, II/380-402).

Ketiga, masalah-masalah yang langsung menuju kepada tindakan (bersifat praktis), yang tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan mendalam, yang menjadi patokan adalah suara mayoritas, sebab mayoritas orang dapat memahaminya dan dapat memberikan pendapatnya dengan mudah menurut pertimbangan kemaslahatan yang ada.

Baca juga:  Nihilnya Perubahan di Sistem Demokrasi

Masalah-masalah seperti ini contohnya, apakah kita akan memilih si A atau si B (sebagai kepala negara atau ketua organisasi misalnya), apakah kita akan keluar kota atau tidak, dsb.. Dalam masalah-masalah seperti ini suara mayoritas dapat dijadikan pedoman dan bersifat mengikat.

Dalil untuk ketentuan tersebut adalah peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Saw. ketika Perang Uhud. Rasulullah Saw. dan para Sahabat senior berpendapat bahwa kaum muslimin tidak perlu keluar dari kota Madinah.

Sedang mayoritas Sahabat —khususnya para pemudanya— berpendapat kaum muslimin hendaknya keluar dari kota Madinah guna menghadapi kaum Quraisy di luar kota Madinah.

Jadi pendapat yang ada berkisar di antara dua pilihan, keluar kota Madinah atau tidak. Dikarenakan mayoritas Sahabat berpendapat untuk keluar kota Madinah, maka Nabi Saw. mengikuti pendapat mereka dan mengabaikan pendapat para Sahabat senior, serta berangkat menuju Uhud di luar kota Madinah untuk menghadapi pasukan Quraisy (Lihat kisah Perang Uhud ini selengkapnya dalam Sirah Ibnu Hisyam, III/67; Thabaqat Ibnu Sa’ad, II/38; Tarikh Ibnu Khaldun, II/765; Zadul Ma’ad, II/62; Fathul Bari, XVII/103).


Dari sini jelaslah bahwa konsep suara mayoritas dalam sistem demokrasi, sangat berbeda dengan konsep syura dalam Islam (di mana pengambilan suara mayoritas hanya dilakukan untuk masalah yang berkaitan dengan tindakan praktis yang tidak membutuhkan pemikiran mendalam).

Dengan konsep syura ini, akan menjamin semua kebijakan negara sesuai dengan syariat Islam. Juga menjamin semua keputusan yang membutuhkan saran tenaga ahli, terselesaikan secara profesional dan tidak menzalimi rakyat, karena tidak berdasar suara mayoritas tapi cukup suara para tenaga ahli.

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi muslim untuk mengambil demokrasi, apalagi mengamalkan dan memperjuangkannya. Cukup Islam dengan semua aturannya yang pantas mengatur kita.

Tolak demokrasi, terapkan Islam dengan seluruh syariatnya dalam institusi Khilafah Islamiyah. Allah rida, Surga Firdaus pun menanti. Aamiin. Wallahu a’lam. [MNews/Gz]


Daftar Pustaka

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1994. Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah. Juz I. Cetakan IV. (Beirut : Darul Ummah).

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. Nizham Al-Hukm fi Al-Islam. Cetakan VI. (t.tp. : Min Mansyurat Hizb Al-Tahrir).

Zallum, Abdul Qadim. 1990. Ad-Dimuqrathiyyah Nizham Kufr. (t.tp. : Min Mansyurat Hizb Al-Tahrir).

2 thoughts on “Pengambilan Pendapat dalam Islam dan Demokrasi, Samakah?

  • 24 November 2020 pada 20:44
    Permalink

    Demokrasi menyamakan suara manusia dengan suara tuhan. Saatnya meninggalkan sistem kufur demokrasi menuju kehidupan Islam.

    Balas
  • 24 November 2020 pada 13:39
    Permalink

    Tolak sistem/ aturan yg dibuat oleh manusia..
    Hanya sistem Islam dengan aturan Syariat Islam yg dpt menyejahterakan rakyat.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *