[Lensa Daerah] Menggantung Asa di Pelabuhan Internasional Kijing

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH – Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji mengklaim, pembangunan pelabuhan adalah keinginan warga sejak 20 tahun silam. Wacana itu sudah ada sejak masa pemerintahan Gubernur Aspar Aswin.

Di era gubernur Cornelis, wacana pelabuhan internasional akan dibangun di Pulau Pelapis, kabupaten Kayong Utara. Dengan pertimbangan, Pulau Pelapis berada di perlintasan internasional, dan langsung ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bahkan Tiongkok berencana menginvestasikan dana Rp30 triliun untuk membangunnya. Pelabuhan ini akan jadi tempat penampungan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tambang serta bahan bakar minyak skala besar.

Awal November 2018, perwakilan Negeri Sembilan Malaysia membahas peluang investasi yang ada di Kalbar. Adapun peluang investasi yang ditawarkan yaitu pembangunan pelabuhan laut Internasional Kijing yang berada di Kabupaten Mempawah. Perkiraan investasi antara 20 hingga 25 juta dollar Amerika (mediakalbarnews.com).

Asa Warga yang Terhempas

Sekitar 200 hektar kawasan tepian Kijing ini akan jadi pelabuhan internasional. Dari luasan itu, dua desa terkena dampak pembebasan lahan. Yakni, Desa Sungai Bundung Laut yang berpenduduk sekitar 400 keluarga dan Desa Sungai Kunyit 100 keluarga.

Ganti untung yang dijanjikan tidak sesuai, malahan berujung kerugian. Tanah warga dihargai antara 200 sampai 300 ribu/meter, sedangkan harga tanah di tepi jalan yang berada di luar area pelabuhan harganya sudah 500 ribu/meter. Asa masyarakat, dengan melepas tanah di tepi jalan provinsi mendapat yang sepadan alias tanah di tepi jalan juga.

Nasib serupa dialami para nelayan yang menggantungkan hidupnya di perairan sekitar pembangunan pelabuhan. Para nelayan mengeluh hasil tangkapannya menurun drastis, alat tangkap ikan sering rusak akibat sampah atau sisa pengerjaan pelabuhan serta adanya persoalan terkait wilayah tangkapan mereka bergesekan dengan wilayah pelabuhan internasional Kijing.

Sedikitnya terdapat 1.416 alat tangkap yang terdiri dari kelong tancap, kelong apung dan togok yang terkena dampak. Semua alat tangkap ini masuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan Kijing. DLKr yang seluas 15 km x 6.67 km atau sekitar 100 km2.

Ganti untung yang dijanjikan kepada para nelayan untuk jenis kelong tancap dan kelong apung dihargai 82 juta. Nilai ini terdiri dari 23 juta rupiah penggantian nilai fisik dan 59 juta lost opportunity atau nilai ganti rugi akibat tidak melakukan kegiatan nelayan selama setahun ke belakang.

Jumlah ini sangat jauh dari harapan mengingat dari awal pembangunan dilakukan, nelayan sudah tidak boleh lagi beraktivitas di wilayah DLKr pelabuhan Kijing. Opsinya adalah nelayan dialihkan ke wilayah yang lebih jauh atau menjurus ke laut luar. Dan hal itu membutuhkan kapal dan mesin yang lebih besar.

Berjilid-jilid aksi protes sebagai upaya mencari keadilan tak membawa hasil. Hingga terbit keputusan PN Mempawah menolak gugatan sebagian warga pada 19/11/2019. Salah satu alasan ditolak karena administrasi dinilai tidak lengkap, lokasi tanah yang tidak jelas, dan yang mengajukan permohonan bukan orang yang berhak/pemilik tanah.

Langkah rakyat menjadi surut ketika akan mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung karena salinan surat keputusan dari pengadilan, baru didapat seminggu kemudian. Padahal Mahkamah Agung hanya memberikan waktu maksimal 14 hari setelah putusan pengadilan.

Hingga kini, status tanah masyarakat masih buram. Masyarakat masih menolak dengan alasan-alasan yang disampaikan. Di sisi lain, Pelindo 2 dengan pelaksana teknisnya seakan tidak menghiraukan suara-suara penolakan warga.

Ada TKA Menyusup di Sana

Sementara sengketa masih berlanjut, puluhan TKA ilegal bekerja di pembangunan pelabuhan Kijing. Dari laporan yang tertera pada berkas nota pemeriksaan yang diterima Tribun, para TKA ilegal tersebut dipekerjakan oleh Subkontraktor PT Wika yakni PT Hsing Loong Indonesia untuk melakukan pemasangan tiang pancang beton Pembangunan Terminal Kijing. Sebanyak 14 orang berada di Kapal TK SGP 31 dan sebanyak 16 orang di Kapal Zhe Zhuang 7 Hao (SGP 7). TKA tersebut berasal dari empat negara berbeda. Dari Tiongkok 19 orang, Thailand 4 orang, India 5 orang, Malaysia 2 orang. Jenis pekerjaan mulai dari teknisi, mekanik, surveyor, pelaut, tukang las, sampai kepala koki.

Untung Tak Dapat Diraih, Malang Tak Dapat Ditolak

Berdasarkan studi kelayakan, lokasi pelabuhan Kijing berada di Selat Karimata yang jadi penghubung Sumatera dan Kalimantan. Juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Ini adalah poros Laut Cina Selatan. Di sini bisa jadi pusat smelter, aspal, distribusi CPO, transshipment bahan bakar.

Pemerintah memberikan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden No 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Kijing di Kalbar kepada IPC. Pelabuhan akan jadi salah satu dari tujuh terminal penghubung yang akan memperkuat konektivitas nasional, dengan investasi sekitar Rp14 triliun pelabuhan ini dibangun.

Pelabuhan Kijing mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas di atas 10 ribu twenty foot equivalent units (TEUs). Terminal peti kemas dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun. Kapasitas terminal cair mencapai 12,1 juta ton dan kapasitas curah kering 15 juta ton per tahun. Untuk kapasitas terminal multipurpose 1 juta ton per tahun.

Dengan konsep digital port, pelabuhan ini akan mengakomodasi berbagai komoditas unggulan di Kalbar. Pelabuhan Kijing juga dirancang memberikan kemudahan berbisnis one stop services bagi para investor.

IPC juga telah sepakat dengan Aneka Tambang yang bersama Inalum dan investor asal Cina mendirikan pabrik smelter alumina di Mempawah. IPC juga sudah sepakat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalbar untuk mengapalkan hasil produksinya lewat Kijing.

Selain itu, akan segera dibangun kawasan ekonomi khusus (KEK) nantinya menjadi daerah asal kargo (hinterland), khususnya bagi produk olahan mineral dan komoditas perkebunan, seperti CPO dan karet.

Menggantung Asa di Pelabuhan Kijing

Setelah tercerabutnya mata pencaharian dan pemukimannya, akankah pelabuhan internasional Kijing dapat menjadi tempat menggantungkannya asa?

Pemda berharap pelabuhan Kijing jadi bagian dari Tol Laut. Sekaligus merespons pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang dahulu berada di barat, khususnya Eropa, melintasi Samudra Atlantik ke negara-negara di sepanjang Samudra Pasifik, yang dalam beberapa dasawarsa terakhir menjadi kekuatan ekonomi baru dunia.

Di sisi lain, sebagai daerah yang mempunyai potensi bauksit, CPO (terbesar kedua di Indonesia), timber, karet, dan produk ikan, pelabuhan Kijing bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalbar.

Adapun pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemilik modal. Memberi kelonggaran regulasi untuk memudahkan asing berinvestasi, rakyat sekitar akan dapat manfaat ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, akan menciptakan lapangan kerja. Inilah yang nantinya diharapkan akan “merembes” ke bagian masyarakat termiskin.

Teori trickle-down effect menjadi andalan sistem kapitalisme. Padahal kenyataannya masyarakat hanya dapat buntungnya, pengusaha yang untung. Distribusi pembangunan dan pertumbuhan yang kurang merata menyebabkan ketimpangan dalam berbagai hal, seperti pendapatan, pendidikan, dan teknologi.

Trickle Down Effect, sesat nalar sistem kapitalis. Faktanya, orang kaya mendapatkan semua kemudahan kegiatan ekonomi, namun mereka tidak memedulikan perekonomian kecil yang berada di bawahnya.

Ditambah kehidupan masyarakat yang cenderung hedonis, walhasil yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tak dimungkiri, meningkatnya angka kemiskinan dapat memicu kriminalitas di masyarakat. [MNews/Juan]

Kontributor: Dedah Kuslinah (Muslimah Ideologis Khatulistiwa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *