Tangan Asing Menggambar Atlas Sawit Papua, Negara Demokrasi Berbuat Apa?

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI – Beginilah Papua tanpa Khilafah. Tanah dengan segudang masalah. Tak pernah sejahtera jauh dari kata merdeka. Mau berapa jilid otonomi khusus dibuka, mau dijajah siapa bila terpaksa merdeka, sama saja. Papua hanya butuh syariat.

Nestapa bagi Papua. Investigasi bersama Greenpeace International dengan Forensic Architecture menemukan dugaan anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua melakukan pembakaran hutan secara sengaja. Usaha perkebunan kelapa sawit. perusahaan Korindo menguasai perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare areal hutan Papua sejak 2001. Sebuah wilayah yang hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan

Terkait dengan tuduhan pembakaran hutan dalam periode tahun 2011-2016, Korindo membantah dengan membandingkan temuan The Forest Stewardship Council (FSC). Temuan FSC menyimpulkan bahwa tidak benar Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar areal perkebunan. Ini memperkuat hasil investigasi yang sebelumnya telah dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Melalui surat dengan Nomor 522.2/0983 tertanggal 24/8/2016 menyatakan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa bakar.

Selain kedua hasil investigasi tersebut, terdapat juga surat dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 yang menyatakan bahwa anak perusahaan Korindo Group tersebut tidak melakukan illegal deforestation dan telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK. Jadi ijin alihfungsi hutan untuk perkebunan sawit telah direstui negara, ini point pentingnya. Negara ada untuk menjamin kepentingan pemilik modal.

Simbolisasi Kekuatan Korporasi dan Asing

Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik tetap menuntut pemerintah harus meminta pertanggungjawaban Korindo terkait penemuan tersebut. Namun menurut Kiki persoalannya tidak sederhana. Pasalnya rekam jejak pemerintah dalam penegakan hukum lemah dan tidak konsisten apalagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang pro-bisnis ketimbang aspek lingkungan. (cnnindonesia.com, 13/11/2020)

Baca juga:  Bendera Israel Berkibar di Papua, Netizen: Saat Semua Mengecam, di Negara Kita Masih Ada yang Mengibarkan Bendera Israel

Soal penguasaan lahan hutan untuk perkebunan sawit bukan ulah satu perusahaan asing. Selain Korindo Group ada lagi perusahaan modal asing yang melakukan bisnis sawit di Papua. Ada Tadmax Group asal Malaysia dan Pacific Interlink asal Yaman beroperasi di Boven Digoel, The Lion Group asal Malaisya, Noble Group berkantor di Hongkong dan Carson Cumberbatch asal Sri Lanka yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Nabire. Mirisnya perusahaan kelapa sawit milik negara hanya ada satu, yakni PTPN II Arso. Sebelumnya terdapat PTPN II Prafi sayangnya belakangan dikelola perusahaan asal Cina, Yong Jing Investment.

Tak kalah dengan korporasi asing dan aseng, perusahaan asong pun turut bermain. Menurut majalah Forbes tahun 2014 tercatat grub perusahaan bisnis sawit dengan lebih dari satu anak perusahaan di Tanah Papua.

Ada Musim Mas Group milik Bachtiar Karim (2 Miliar USD) dengan 6 perusahaan bernama lokal dengan luas lahan yang dikuasai sebesar 163.000 hektar. Kemudian Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto (2,11 miliar USD), Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja (5,8 miliar USD), Salim Group milik Anthony Salim (5,9 miliar USD), Rajawali Group milik Peter Sondakh (2,3 miliar USD). Bancakan tanah Papua sold out.

Otonomi Khusus Papua Tetap Miskin

Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Boy Even Sembiring menanggapi terkuaknya bukti-bukti pembakaran hutan di Boven Digoel, Papua, untuk perluasan lahan kelapa sawit yang dilakukan perusahaan Korea Selatan.

Konteks kejadian di Papua hampir dialami seluruh masyarakat lain di Indonesia. Peralihan tanah dilakukan dengan cara kekerasan atau cara iming-iming tipu kesejahteraan karena investasi. Ganti rugi hutan adat hanya sebesar Rp100.000 per hektare. Penduduk juga dijanjikan rumah, genset, biaya pendidikan anak, dan fasilitas lain.

Baca juga:  Ma'al Hadits Al-Syarif: Sistem Khilafah adalah Sistem Kesatuan

Kemiskinan menjadi pangkal masalah. Tuntutan kesejahteraan bagi penduduk Papua sudah dijawab dengan otonomi khusus (otsus) berjalan hampir 20 tahun sejak diberlakukannya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Konsekuensi otsus adalah dana hibah pemerintah pusat untuk provinsi dengan alokasi pendanaan pendidikan dan kesehatan. Dana otsus terus ditingkatkan hingga tahun 2020 menjadi Rp5,9 triliun untuk Papua dan Rp2,5 triliun untuk Papua Barat. Sejak 2002, dana otsus yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp126,99 triliun. Namun Papua tetap miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di 16 daerah masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,22 persen. Angka kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Papua Barat. Papua masih memiliki persentase kemiskinan yang tertinggi 26,55 persen, disusul Papua Barat 21,51 persen.

Kenyataan ini sangat mudah dimanfaatkan kepentingan asing untuk mendorong referendum bagi Papua. Padahal membuka pintu referendum sama dengan memberikan angin segar kemerdekaan Papua.

Wilayah kesatuan negara Indonesia jelas terancam. Sekali lagi Papua mencerminkan negara kesatuan dalam sistem demokrasi kesulitan melindungi setiap jengkal tanah dan hak rakyat, tak terkecuali bagi Papua. Sistem demokrasi terus menampakkan kelemahannya menolak intervensi tangan-tangan asing. Sistem demokrasi memang tidak kompatibel dengan negara kesatuan.

Khilafah untuk Papua

Bila Papua menjadi bagian wilayah negara kesatuan dalam sistem Khilafah, opsi otonomi khusus tidak akan diberikan apalagi pilihan referendum untuk merdeka. Sebab, haram hukumnya membuka peluang lepasnya sejengkal tanah negara Khilafah kepada asing. Sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla,

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’: 141)

Baca juga:  Papua, di Antara Agenda Negara Adidaya dan Lemahnya Tangan Penguasa

Secara politik negara Khilafah adalah negara independen, berdaulat secara penuh tanpa dikte asing. Politik luar negeri Khilafah adalah dakwah dan jihad. Hubungan dengan negara lain dijalin semata untuk merealisasi kemaslahatan warga negara Khilafah dan tidak merugikan kaum muslimin. Syariat menjadi dasar pengaturan negara, bukan ketetapan lembaga-lembaga internasional.

Secara ekonomi, Khilafah mengambil konsep kepemilikan dalam Islam. Sumber daya alam yang menguasai hajat publik, memiliki deposit yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum yang haram dikuasai individu atau korporasi. Negara diwajibkan mengelola kepemilikan umum untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara Baitulmal.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw,

“Kaum muslim berserikat (sama-sama membutuhkan) dalam tiga perkara: padang, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Seperti penduduk Papua, sebenarnya tidak perlu otonomi khusus. Kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan akan ditanggung Khilafah secara penuh. Pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur menjadi tanggung jawab negara tanpa melihat agama mayoritas penduduk suatu wilayah.

Khilafah juga diwajibkan syariat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi laki-laki dewasa agar dapat menanggung nafkah keluarga, memberikan keterampilan kerja, bahkan negara bisa memberikan tanah, modal dan alat produksi bagi warga negara yang membutuhkan untuk berusaha. Negara wajib membangun produktivitas warga negara untuk mengentaskan kemiskinan kultural dan negara haram memproduksi kemiskinan struktural dengan cara menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah.

Singkat kata, Papua sama saja dengan wilayah lain dalam pandangan Islam, Papua adalah bagian dari negeri muslim yang wajib diurusi negara dan dijaga kesatuan wilayahnya dari caplokan negara kufur yang hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *