Solusi Separatisme via Medsos: Adopsi Islam sebagai Pijakan dan Panduan

MuslimahNews.com, NASIONAL –¬†Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Webinar bertajuk “Sinergi Anak Bangsa dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara dari Aksi Separatisme di Dunia Maya” Sabtu (21/11/2020) mengingatkan masyarakat akan dampak buruk dari maraknya penggunaan media sosial (medsos) di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com (21/11/2020), menurut Hadi, medsos kerap kali dijadikan medium untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hadi mencontohkan, gerakan separatisme di Papua belakangan menggunakan medsos sebagai salah satu media untuk kampanye provokatif. Ia juga menilai, gerakan tersebut berpendapat medsos sama efektif dengan perjuangan bersenjata, bahkan lebih masif.

Media Ibarat Dua Mata Pisau

Turut menanggapi hal ini, aktivis muslimah dan pegiat media Iffah Ainur Rochmah menuturkan, bagi negara, perkembangan media sosial memang harus mendapat perhatian serius.

Dalam konteks pertahanan keamanan, katanya, media sosial sebagaimana media yang lain ibarat dua mata pisau, bisa menjadi senjata melawan musuh, bisa pula melukai diri pemakainya.

Dengan kecepatan dan jangkauan tanpa batasnya, seharusnya negara bisa menggunakan medsos untuk memudahkan komunikasi dan penanaman nilai positif agar terwujud keutuhan dan integrasi seluruh komponen bangsa.

“Negara jangan hanya mengandalkan dukungan rakyat dengan pencapaian pembangunan fisik saja, seperti apa yang saat ini terjadi. Pembangunan fisik ala negara kapitalis digenjot, namun rasa keadilan tidak mungkin bisa didapat rakyat di semua bagian negeri,” ujarnya pada MNews, (22/11/2020)

Baca juga:  Aroma Politis Gerakan Separatis Papua

Dalam kasus Papua, Iffah menyebut disinyalir Papua merasa dianaktirikan kemudian diprovokasi asing yang mendorong disintegrasi, dan media sosial makin menyuburkan persoalan ini.

Lebih mendasar lagi, lanjutnya, negara harus meyakinkan rakyat bahwa pembangunan dan penataan kehidupan bernegara berdasar nilai-nilai mulia dan menuju kehidupan terhormat dan mulia, memberi rahmat bagi seluruh alam.

“Tapi apa ya bisa? Sementara negeri hari ini memang berdasar nilai sekuler yang tampak boroknya dan model pembangunannya kapitalistik yang menguntungkan segelintir kaum pemilik modal dan mengorbankan kepentingan rakyat,” tanyanya retorik.

Menyaring Media Sosial?

Media sosial selayaknya bisa dimanfaatkan menghadapi berbagai tantangan krusial agar tidak berdampak buruk bagi rakyat dan negara.

Masih menurut Iffah, berbagai informasi dan pemahaman yang bertentangan dengan ideologi negara semestinya bisa disaring negara, tidak boleh berkembang bahkan memiliki pendukung di dunia nyata.

Hanya saja, ujarnya, berbagai pemikiran dan kampanye destruktif dari pemikiran sekuler liberal, separatis, maupun komunis, tidak bisa disaring dan ditolak bila bukan Islam yang menjadi ideologi negara.

Sebab, hanya Islam yang punya ukuran baku yang menentang semua pemikiran tadi, yang disebut Iffah memang menjadi pangkal lahirnya pandangan memecah belah dan melahirkan gerakan-gerakan separatis yang mengancam keutuhan negara.

Baca juga:  Ancaman Kapitalisme Global di Balik Papua Merdeka

“Dalam ukuran negara demokrasi sebagai patron semua bangsa di dunia saat ini, justru liberalisme dan sekularisme harus dibiarkan berkembang, termasuk melalui media sosial,” jelas Iffah.

Adopsi Islam sebagai Panduan

Oleh sebab itu, apa yang dikhawatirkan Jenderal Hadi akan bisa diatasi dengan mengadopsi Islam sebagai pijakan dan menggunakan hukum-hukum syariat sebagai panduan.

Iffah menegaskan, dengan panduan Islamlah negara bisa menata media sosial agar tidak berdampak buruk bagi penjagaan pertahanan keamanan.

Selain menanamkan panduan bermedia bagi warga negara, Islam juga akan mewajibkan negara menutup pintu intervensi asing, baik secara pemikiran maupun fisik.

“Dalam Khilafah, Departemen Dalam Negeri berkewajiban mengawasi agar di media sosial tidak ada pengaruh golongan “ahlu riyab“, yakni individu, kelompok, atau negara asing yang bisa menularkan benih distrust, pembangkangan, hingga disintegrasi pada warga negara,” ujarnya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *