Macron Ultimatum Pemimpin Muslim untuk Menerima Nilai-Nilai Sekuler. Pengamat: Bukti Hipokrisi Demokrasi!

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL – Isu di Prancis belumlah usai. Baru-baru ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ultimatum bagi para pemimpin Muslim untuk segera (dalam waktu maksimal 15 hari) menerima “piagam nilai-nilai Republik, sebagai bagian dari tindakan keras terhadap Islam radikal. (Republika, 20/11/2020)

Ultimatum itu disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar Macron dengan mengundang sejumlah perwakilan tokoh Islam Prancis.

Hadir di antaranya, perwakilan dari sembilan federasi yang membentuk CFCM yakni Dewan Kepercayaan Muslim Perancis yang merupakan lembaga mitra resmi pemerintah Prancis dalam pengaturan kegiatan keagamaan Muslim, Ketua Dewan Agama Islam Prancis, Mohamed Mousavi, dan dekan Masjid Paris, Shams El Din Hafez.

Dalam diskusi itu dibicarakan tentang pembentukan Piagam Nilai Republik yang berisi penegasan tentang nilai-nilai Prancis yang wajib dipatuhi kalangan Muslim di Prancis.

Serta soal pembentukan Dewan Imam Nasional sebagai lembaga akreditasi bagi para imam, yang berhak memberi izin sekaligus mencabut jabatan imam, khususnya mereka yang enggan menandatangani piagam tadi.

Cerminan Hipokrisi Demokrasi

Sejak berhasil menimbulkan kontroversi dan kecaman dari umat muslim di seluruh dunia, Macron tampaknya makin tak bergeming dalam menjalankan kampanyenya, untuk melawan apa yang dia sebut sebagai Islamisme dan ekstremisme di Prancis.

Baca juga:  Negara Bebal Penghina Nabi, Tanpa Kompromi, Boikot Total!

Ulah Macron yang melukai umat Islam ini disebut pengamat politik internasional Pratma Julia Sujandari sebagai cerminan hipokrisi sistem politik demokrasi yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.

Pratma meyakini, manuver Macron ini berkaitan dengan upayanya meningkatkan elektabilitas jelang pemilihan presiden pada musim semi tahun 2022 mendatang.

Menurutnya, pamor Macron sudah sangat jatuh. Bahkan, sejak dua tahun lalu Macron menjadi sumber frustrasi dan kebencian para kelas pekerja dan klas menengah Prancis, hingga menimbulkan gerakan “Rompi Kuning” (Mouvement des Gilets jaunes) disebabkan pajak dan biaya hidup yang amat tinggi.

“Dengan posisi ‘persetujuan’ publik hanya 40 persen, sulit bagi Macron untuk merebut kembali posisinya. Dia, sebagaimana Donald Trump, adalah petahana yang gagal. Sangat memecah belah sekaligus gagal menyelesaikan masalah dalam negeri Prancis,” tegas Pratma.

Karena itu, menurutnya, Macron butuh ulah sensasional demi mendapatkan simpati rakyat. Namun sayangnya, kaum musliminlah yang lagi-lagi menjadi sasaran ketidakadilan.

Pratma juga menyebutkan, semua kezaliman ini bermula dari sekularisme negara (laicite) yang menjadi identitas nasional Prancis.

“Selama 20 tahun terakhir, Prancis konsisten menekan keras kebebasan beragama, terutama bagi kaum muslim. Bahkan sekadar mengenakan pakaian renang yang menutupi seluruh bagian tubuh pun, bakal menuai sanksi,” tukasnya.

Baca juga:  Kajian Toleran dan Intoleran, Pengamat: Ini Pesanan Barat

Islamofobia Macron memang seakan mendapatkan momentum dalam kehidupan liberal sekuler rakyat Prancis. Dia berani menggunakan langkah-langkah represif untuk meniadakan Islam politik dalam kehidupan muslim.

“Sungguh hipokrit bukan? Mereka khianati liberte demi kebebasan menindas kaum muslimin yang mereka benci. Mereka abaikan egalite bila berhadapan dengan Islam, sekalipun hanya simbolnya saja!” tandas Pratma geram.

Islam dan Politik, Bagian Tak Terpisahkan

Pratma mewanti-wanti, manuver Macron ini tidak mustahil akan menjalar pada negara-negara Eropa yang berakar pada tradisi Kristen. Sinyalemen ini terbukti sebagaimana yang terjadi pada Kanselir Austria, Sebastian Kurz yang baru-baru ini menyerukan agar seluruh Uni Eropa turut memerangi Islam politik. Padahal, menurut Pratma, Islam dan politik adalah bagian yang tak terpisahkan.

Pratma juga menegaskan sekaligus mengingatkan umat Islam, justru saat Islam disekularisasi para musuhnya, Islam menjadi lemah, hingga berakhir pada keruntuhan Khilafah Utsmaniyah.

“Sejak saat itulah kaum muslimin tak memiliki perisai. Hingga untuk sekadar mengusir Duta besar Prancis dari negeri-negeri kaum muslimin pun umat Islam tak mampu!” tegasnya.

Oleh karena itu, Pratma menekankan soal adanya kebutuhan mendesak bagi kaum muslimin untuk melakukan perlawanan dan pemboikotan terhadap pemikiran demokrasi kapitalisme sekuler yang menjadi sumber kekurangajaran Macron.

Baca juga:  [INDIA] Sungguh Zalim, Tragedi Kekerasan Terburuk bagi Muslim di India

Pratma pun mengajak kaum muslimin untuk kembali pada identitas Islam yang merupakan ideologi sempurna. Sebagai ideologi, Islam akan menjadikan masalah politik sebagai bagian terpenting untuk mengembalikan kemuliaan Islam.

“Melalui politik, Islam akan mampu menjadi kekuatan yang membangkitkan seluruh umat untuk mewujudkan kembali supremasi Khilafah Islamiyah.” pungkasnya. [MNews/SNA-Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *