Menakar Kesiapan Sekolah Tatap Muka 2021

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Sudah lebih dari delapan bulan pandemi mampir. Sekolah daring lama-lama juga membuat para siswa dan orang tua darting (darah tinggi).

Siswa mulai bosan dan jengah. Orang tua pun sudah pusing kepala dibuatnya. Sementara guru hampir putus asa mencari cara agar pembelajaran jarak jauh tetap efektif dan memberi pemahaman kepada siswa.

Tak jarang, desakan agar sekolah kembali dibuka makin nyaring terdengar. Bahkan beberapa kasus mengerikan akibat depresi belajar daring mengakibatkan nyawa melayang. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yaitu Mendikbud, Mendagri, Menag, dan Menkes, sekolah tatap muka dibuka kembali pada Januari 2021. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan memenuhi  syarat yang ditetapkan.

Nadiem menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. (Detik.com, 20/11/2020)

Kebijakan membuka kembali sekolah pada Januari 2021 menyisakan sejumlah tanya yang belum kelar. Sejauh mana tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan? Bagaimana persiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada guru dan siswa? Bagaimana pula peran negara sebagai pengurus utama jaminan kesehatan dan pendidikan?

Kesiapan Sekolah Tatap Muka

Sebelum lebih jauh melihat kesiapan pembelajaran tatap muka, langkah pertama yang harus dipastikan adalah kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sejauh ini masih banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Jangankan sekolah, di tempat publik, masyarakat masih terkesan abai dengan protokol kesehatan yang paling dasar, yakni penerapan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Beberapa wilayah bahkan harus memberi sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Mereka hanya patuh saat ada razia. Kesadaran menjaga konsistensi disiplin 3M masih rendah.

Menurut Kemenko PMK, baru 42,48 persen yang mengisi formulir daftar periksa. Artinya, sebagian besar sekolah memang belum siap melakukan KBM tatap muka.  Lagi pula, angka penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan. Belum diketahui secara pasti  apakah Indonesia sudah melewati fase gelombang satu atau sudah memasuki gelombang dua kasus Covid-19?

Per 20 November 2020 saja kasus positif bertambah menjadi 4.792 kasus. Belum lagi di akhir Desember 2020 ada liburan sekolah, natal, dan tahun baru. Mengingat pengalaman sebelumnya saat libur panjang beberapa waktu lalu terjadi peningkatan kasus positif Covid-19.

Baca juga:  [News] LaporCOVID19 Kritik Kebijakan Pemerintah Buka Sekolah di Zona Hijau dan Kuning

Pakar epidemiologi dr. Dicky Budiman, M.Sc.P.H., Ph.D. (Cand.) Global Health Security pernah menyarankan untuk tidak membuka sekolah hingga situasi benar-benar baik. Ia mengatakan sekolah baru boleh dibuka jika situasi pandemi benar-benar bisa terkendali.

Saat ini, apakah situasi pandemi sudah benar-benar terkendali? Sekali longgar, masyarakat ambyar. Protokol kesehatan tidak diperhatikan. Sekali lengah dari pengawasan, masyarakat melanggar. Ini mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih rendah. Ini masyarakat umum, bagaimana dengan anak-anak peserta didik?

Desentralisasi Peran Negara

Nadiem menyampaikan wewenang dibukanya pembelajaran tatap muka ada pada tiga komponen yaitu, pemerintah daerah, kantor wilayah, dan orang tua melalui komite sekolah.

Ia mengingatkan kepada kepala daerah untuk mempertimbangkan sejumlah faktor apabila ingin memberikan izin sekolah tatap muka. Antara lain soal tingkat risiko penyebaran Covid-19. Kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan; kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa; akses terhadap sumber belajar dan kemudahan belajar dari rumah; hingga kondisi psikososial peserta didik.

Nadiem juga beri syarat soal kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah; ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan satuan pendidikan; tempat tinggal warga satuan pendidikan; mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa; dan terakhir kondisi geografis daerah.

Selanjutnya untuk daftar periksa di satuan pendidikan sebagai syarat sekolah tatap muka harus memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan: toilet bersih dan layak; sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan. (Tirto.id, 20/11/2020)

Pertanyaan besar untuk Mas Nadiem, siapa yang bertanggung jawab atas semua  hal itu? Pemerintah pusat-dalam hal ini negara- atau pemerintah daerah?

Jika sedemikian rupa poin yang harus dipenuhi sekolah dengan persyaratan yang rinci seperti yang disampaikan Nadiem dalam konferensi persnya, bukankah semua itu menjadi tugas dan tanggung jawab negara menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan? Kok dilimpahkan semuanya ke pemerintah daerah?

Apa yang akan dan sudah dilakukan Kemendikbud menyiapkan instrumen dan mekanisme sekolah tatap muka?  Jika hanya imbauan dan sekadar pengumuman tanpa arahan dan tupoksi yang jelas, ya itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Beban tugas yang mestinya menjadi ranah pusat dengan mudahnya dilimpahkan kepada pemda.

Baca juga:  Rencana Buka Sekolah Jalan Terus, Penanganan Covid Jalan di Tempat. Bagaimana Solusi Islam?

Meski kebijakan sekolah dibuka Januari 2021 sifatnya tidak wajib, tetap saja pemerintah pusat tidak boleh berlepas diri dari kebijakan tersebut.

Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, mengatakan menyerahkan kewenangan KBM tatap muka kepada pemerintah daerah adalah bentuk lempar tanggung jawab.

Dilansir dari Tirto.id, 20/11/2020, syarat melaksanakan sekolah langsung kini kian mudah, khususnya pada semester genap 2020/2021. Penentuan tidak lagi didasarkan zona penyebaran Covid-19 melainkan diserahkan kepada Pemda, termasuk persiapan infrastruktur dan tes usap untuk tenaga kependidikan, dengan dalih lebih paham daerahnya.

Semestinya, menurut Retno, membangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi, serta pengaduan yang terencana. Sehingga, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi melakukan persiapan pembukaan sekolah dengan infrastruktur, protokol kesehatan, dan kenormalan baru. (Alinea.id, 20/11/2020)

Selain itu, dana yang dibutuhkan dalam mempersiapkan sekolah yang sesuai protokol kesehatan tidaklah sedikit. Apakah dana APBD mencukupi segala sarana dan prasarana tersebut? Jika setiap kebijakan kembali berpulang ke daerah, lalu apa fungsi dan peran negara sebagai pengurus utama urusan rakyat?

Tak mau ruwet dan ambil pusing dengan kebijakan yang dikeluarkan, lalu membebani daerah agar melaksanakan arahan tersebut sama seperti mau enaknya tapi tidak mau tahu ribetnya pelaksanaannya.

Solusi Sistemis

Negara mestinya berpikir mendalam tentang strategi dan kebijakan yang diambil agar semua pihak, baik kepala daerah, pemangku kebijakan pendidikan, guru, siswa, dan orang tua merasakan kenyamanan dan keamanan.

Sayangnya, paradigma sistem kapitalisme yang egois menjadikan pejabat mau enaknya, tapi tidak mau bersusah-susah mengurusi rakyatnya.

Pandemi tidak akan berlarut-larut akibat kebijakan yang karut marut. Negara bersistem Islam tidak akan membiarkan tiap daerah mengalami kesulitan selama belajar daring. Fasilitas pendidikan akan diberikan secara merata ke semua daerah.

Langkah Sistematis Khilafah dalam Mengatasi Sekolah di Masa Pandemi

Pertama, selesaikan wabahnya, baru buka sekolahnya. Negara Khilafah akan melakukan pemetaan terhadap kasus positif yang tersebar di setiap daerah. Tujuannya, untuk memudahkan pemisahan yang sakit dengan yang sehat.

Baca juga:  Maju Mundur Sekolah Tatap Muka

Negara juga akan melakukan testing secara masif ke seluruh elemen masyarakat agar diketahui secara jelas status individu tersebut bebas virus atau terinfeksi virus. Jika klasifikasi ini dilakukan, maka mudah bagi negara memetakan mana daerah yang bisa sekolah tatap muka dan mana yang masih butuh belajar di rumah.

Kedua, melakukan edukasi melalui kesadaran pemahaman, yaitu edukasi spiritual, emotional, dan intelektual. Rakyat harus memahami bahwa pandemi bagian dari ujian Allah. Mereka juga dibekali  pengetahuan terkait pandemi Covid-19.

Ketiga, memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Tak dimungkiri, pandemi Covid-19 memukul perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memberi insentif yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga agar perekonomian tidak lesu.

Selain itu, negara juga harus menyediakan kebutuhan guru dan peserta didik dalam mendukung belajar daring. Seperti fasilitas internet, kuota, dan sarana penunjang lainnya yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

Keempat, paradigma dan tujuan pendidikan negara Khilafah berlandaskan Islam. Dengan asas ini, arah dan tujuan pendidikan jelas berbeda jauh dari asas pendidikan sekuler. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia saleh yang cerdas iptek serta berkarakter mulia.

Begitu pula dengan kurikulum yang disusun. Kurikulum yang dibuat haruslah merujuk pada tujuan sahih tersebut. Negara harus menyusun kurikulum yang lengkap dan sesuai jenjang usia.

Bobot materi tsaqafah Islam dan ilmu terapan harus seimbang. Dengan begitu, suasana kebatinan siswa dan guru akan terjaga. Sekolah daring tidak akan membuat guru dan siswa pening. Sebab, asas pendidikannya adalah akidah Islam.

Kelima, yang tak kalah penting dari semua itu adalah dukungan negara terkait anggaran pendidikan dan kesehatan. Negara harus memastikan setiap hak individu terjamin dalam mendapat layanan pendidikan di setiap kegiatan belajarnya. Apalagi di masa pandemi, biaya dan tenaga yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Semua anggaran dibiayai oleh Baitulmal.

Demikianlah negara Khilafah menjalankan fungsinya sebagai raain (pengurus rakyat). Pendidikan di masa pandemi membutuhkan keseriusan dan perhatian besar dari negara. Sebab, setiap warga negara berhak mendapat jaminan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan tercukupi. Semua prinsip tersebut terlaksana jika negara menerapkan syariat Islam secara kafah. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Menakar Kesiapan Sekolah Tatap Muka 2021

  • 25 November 2020 pada 22:41
    Permalink

    Saya Menyarankan jiklo sekolah tatap muka sdh aktif sebaiknya pemerintah Negara mendikbud harusnya menyiapkan fasilitas sesuai protokol seperti antzer.masker. tmpt cuci tangan serta jaga jarak yg ada serta para orgtua murid sekarang pada sdh kualahan mengajari anaknya via viritual sosmed jadi hidupkan lgi peran guru serta murid di sekolah dgn baik amin

Tinggalkan Balasan