Berpacu dalam Demokrasi, Akankah RUU Larangan Minol Lolos Seleksi?

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

Dulu aku suka padamu dulu aku memang suka (Ya-ya-ya)
Dulu aku gila padamu dulu aku memang gila
Minuman keras (miras), apa pun namamu
Tak akan kureguk lagi
Dan tak akan kuminum lagi
Walau setetes (setetes) (Rhoma Irama)

MuslimahNews.com, OPINI – Siapa yang tak kenal lirik lagu di atas? Sebuah lagi fenomenal yang dinyanyikan Raja Dangdut Indonesia, H. Rhoma Irama. Lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa miras (sekarang disebut minol) adalah minuman berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi kesehatan tapi dapat merusak akal sehat manusia.

Meskipun belum ada hasil riset ilmiah, banyak tindak kejahatan bermula dari kebiasaan minum minol. Sebagaimana kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, selama 3 tahun terakhir 2018-2020 sudah ada 223 kasus kejahatan yang dimulai dari minuman alkohol. Kasus pengadaan minol oplosan pun mencapai 1.045 dalam kurun 3 tahun. (Jawapos.com, 14/11/20).

Tidak hanya itu, kasus kejahatan akibat minol sudah lama terjadi. Pada 2011 saja, menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar Benny Bela di Sulawesi Utara, Manado, hampir 70% tindak kekerasan yang terjadi akibat mabuk minol. Kejahatan ini hanya di satu tempat saja. Di tempat lain bisa jadi lebih parah lagi. (Kompas.com, 21/01/20).

RUU Penuh Kritikan

Sebenarnya RUU Minol ini sejak 2009 sudah pernah diajukan. Namun, pembahasannya selalu putus di tengah jalan, tak pernah disahkan. Hal ini dikarenakan banyak terjadi perdebatan, beda persepsi antara anggota dewan. Sehingga menuai pro dan kontra.

Ketika RUU Minol ini diajukan kembali oleh tiga fraksi DPR (PKS, PPP, dan Gerindra), pro dan kontra pun menghiasi proses pembahasannya. Seperti Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, yang menyatakan RUU ini menandakan bangsa ini akan menjadi bangsa terbelakang. Di saat UEA mulai membebaskan minuman alkohol, bangsa ini justru melarang.

Baca juga:  Gurita Narkoba, Mengapa Sulit Ditumpas?

Gultom menambahkan, yang dibutuhkan saat ini adalah pengendalian, pengaturan, dan pengawasan yang ketat, dan mesti diikuti penegakan hukum yang konsisten. Masalah pengaturan minol pun sudah diatur dalam KUHP (pasal 300 dan 492) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2019 (cnnindonesia.com, 13/11/20).

Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus berpendapat, jika RUU ini disahkan, dapat membunuh pariwisata Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, minol termasuk produk yang dikenai cukai.

Di tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan pada 2019 minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun bagi pendapatan negara. Tahun lalu, DKI Jakarta yang memiliki saham perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta, mendapatkan lebih dari Rp100 miliar dari deviden perusahaan itu (bbc.com, 13/11/20).

Namun, di balik kontra yang ada, masih ada pihak yang pro dengan disahkannya RUU ini. Contohnya Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal yang berpendapat RUU ini dapat menjaga ketertiban.

Minol yang terkenal merusak akal, dapat menimbulkan kejahatan, kekerasan, tindak perkosaan, bahkan merusak kesehatan. Sehingga, RUU ini diharapkannya dapat menjaga ketenangan masyarakat agar masyarakat terkondisikan.

Sedangkan bagi Anggota Baleg Fraksi Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, minuman alkohol sangat berbahaya untuk kesehatan dan hal itu didukung pendapat ahli. Dengan adanya pengaturan secara ketat tentang minol, dapat diyakini dapat menjaga kesehatan masyarakat dan moral akhlak.

Fraksi PKS yang diwakili Nasir Djamil menyebut minuman alkohol mengancam kehidupan generasi bangsa. Pengaturan masalah minol ini dapat menjaga generasi dari  kerusakan (kumparan.com, 17/11/20).

Nihilnya Larangan Minol dalam Demokrasi

Bagi negeri yang mengambil sistem demokrasi, larangan minol tentu menjadi buah simalakama. Wajar saja jika RUU Minol tak segera disahkan sejak pertama kali diajukan pada 2009.

Misalnya masalah RUU Anti-Pornoksi dan Pornografi beberapa tahun lalu. Publik ramai-ramai mengajukan pengesahan RUU tersebut karena menganggap pornoaksi dan pornografi dapat membahayakan generasi, menimbulkan dosa bagi umat Islam, serta tidak sesuai dengan budaya ketimuran.

Baca juga:  Melegalkan Khamr, Mengundang Dharar

Setelah masuk dalam pembahasan, timbullah banyak pertentangan. Apalagi dari sisi definisi pornoaksi dan pornografi sendiri sudah berbeda. Walhasil, ketika antara hak dan batil dibicarakan, muncullah definisi yang tak sesuai dengan Islam.

Semua itu kemudian diakomodasi demokrasi. Maka, lahirlah UU Pornoaksi dan Pornografi yang isinya tentu banyak perubahan dari sebelumnya.

Akhirnya, apa yang terjadi pada RUU Anti-Pornoaksi dan Pornografi juga akan terjadi pada RUU Larangan Minol. Awalnya yang diajukan adalah RUU Larangan Minol. Saat penggodokan, terjadi tarik ulur yang alot. Banyak pihak akan merasa dirugikan jika masih berisi tentang larangan mengonsumsi, memproduksi, dan mengedarkan.

Semua akan disandarkan pada penilaian manusia. Baik dan buruk juga bergantung pada cara pandang seseorang. Ujungnya jalan kompromi yang akan diambil. Keputusan hanya diambil melalui suara terbanyak. Pertanyaannya, siapa yang berkuasa di parlemen? Apakah mereka yang paham agama atau sebaliknya?

Dapat dipastikan bukan lagi RUU Larangan Minol yang disahkan, tapi berubah menjadi UU Minol. Undang-undang ini tidak akan berisi larangan mengonsumsi, memproduksi, atau mengedarkan. Tapi hanya sebatas pengaturan atau regulasi. Siapa yang boleh mengonsumsi, siapa yang boleh memproduksi, hingga siapa yang boleh mengedarkan.

Itulah demokrasi, mementingkan ayat-ayat akal dibanding ayat Al-Qur’an. Kebenaran mutlak di tangan manusia. Kemenangan akan dipegang suara terbanyak.

Meskipun ada orang taat yang ingin memasukkan syariat pada sistem demokrasi, dijamin tidak akan berhasil. Dari dasarnya saja demokrasi sudah bertentangan dengan Islam.

Demokrasi meletakkan kedaulatan (hak membuat hukum) pada manusia. Akal manusialah yang menentukan baik dan buruk. Padahal, akal manusia terbatas dan lemah, tak mampu menyelesaikan masalah kecuali dengan jalan kompromi.

Baca juga:  Tidak Perlu Embel-Embel Manfaat, Larang Minol Harus Total agar Negeri Selamat

Islam Mengharamkan Minuman Alkohol

Islam menjadikan iman sebagai dasar segala keputusan. Segala aturan berada di tangan Asy-Syari’ (pembuat hukum) yang dilaksanakan dalam sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah.

Dalam Khilafah, kedaulatan ada di tangan Allah SWT, bukan manusia. Semua itu diambil dari akidah Islam sendiri, sehingga aturan yang dibuat pun akan berdasarkan akidah Islam. Halal, haram, baik maupun buruk, ditentukan hukum syariat.

Begitu pula perihal larangan minol, akan diatur sebagaimana Islam memandangnya. Ayat Allah telah jelas menyatakan minuman yang memabukkan itu haram.

Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS Al Maidah: 90-91)

Begitu pula sabda Rasulullah Saw., “Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (HR Muslim)

Minuman keras yang mengandung alkohol jelas dapat merusak akal. Dalil naqli menunjukkan keharaman mengonsumsinya. Maka sebagai seorang mukmin, mengikuti perintah Allah adalah pilihan tepat demi meraih rida Allah SWT.

Khilafah akan membuat aturan mengenai minol ini. Mulai dari melarang pabrik-pabrik minol berdiri, melarang peredaran minol di kalangan masyarakat, hingga memberikan sanksi kepada orang muslim yang mengonsumsinya.

Sementara bagi nonmuslim, jika syariat mereka tak melarang penggunaan minol, diperbolehkan untuk mengonsumsinya. Hanya saja produksi, peredaran, dan konsumsi minol hanya dibatasi di kalangan mereka, tidak boleh diperjualbelikan secara umum. Jika mereka melanggar, akan mendapatkan sanksi. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews/Gz]

One thought on “Berpacu dalam Demokrasi, Akankah RUU Larangan Minol Lolos Seleksi?

Tinggalkan Balasan