Menggugat Pemenuhan Hak Anak ala Kapitalisme

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, FOKUS – Tanggal 29 September sampai 1 Oktober 2020 yang lalu, Uni Eropa menyelenggarakan The 13th European Forum on The Rights of The Child. Agenda itu adalah forum tahunan yang membicarakan hak anak tahun ini mengangkat tema Delivering for children: towards the European strategy on the rights of the child”.[1]

Uni Eropa membahas jaminan hak-hak anak pada 2021-2024, termasuk perlindungan hak-hak anak yang paling rentan, hak anak di era digital, mencegah kekerasan terhadap anak, dan mempromosikan keadilan yang ramah anak.

Partisipasi anak dikuatkan sesuai Pasal 12 ayat 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menyatakan ”Negara harus menjamin hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak.”[2]

Penelitian RAND Eropa dan Eurochild menunjukkan partisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi tidak hanya menguntungkan anak, namun juga bakal menguntungkan masyarakat.

Partisipasi anak diyakini dapat membantu pembuat keputusan lebih sadar akan kebutuhan dan hak anak. Selain itu, partisipasi anak akan meningkatkan kepercayaan diri, membekali mereka dengan keterampilan praktis dan pemecahan masalah serta membentuk perilaku dan kesadaran sipil di masa dewasa.[3]

Salah satu wujud partisipasi anak di Indonesia adalah Kegiatan Parlemen Remaja tahun 2020. Melalui kegiatan ini, generasi muda dapat mengetahui kinerja DPR RI, dan menjadi penyampai pesan tentang DPR RI kepada masyarakat lainnya.[4]

Baca juga:  Menumbuhkan Kepekaan Politis pada Anak

Pelibatan remaja juga dilakukan oleh UNDP Indonesia yang mengadakan October edition SDG Talks dengan tema “Youth are Ready: Tackling the Double Burden of Poverty and Natural Disasters” melibatkan para milenial, yang diawali dengan pertanyaan tajam: “What can You and Youth do to address these twin challenges?”[5]

Meskipun demikian, belum semua sepakat, bahkan partisipasi anak masih diperdebatkan. Dalam demonstrasi misalnya, keterlibatan anak kadang dianggap ditunggangi kepentingan tertentu[6]

Hak Anak yang Tinggal Janji

Sungguh aneh dunia demokrasi ini. Mereka riuh memprioritaskan perwujudan partisipasi anak. Padahal banyak hak anak yang belum terpenuhi dan lebih mendesak untuk segera dipenuhi dibandingkan partisipasi “politik” mereka.

Saat ini, hampir seperempat anak di dunia di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Berat badan kurang menjadi masalah yang terus berlanjut di negara-negara termiskin dan bahkan bisa sepuluh kali lebih tinggi daripada di negara-negara kaya.[7]

Di Indonesia, stunting juga masih menjadi tantangan besar, bahkan di kawasan Asia Tenggara prevalensi stunting Indonesia tertinggi ke dua setelah Kamboja. Stunting ini menjadi persoalan penting karena terkait dengan kualitas SDM masa depan bangsa.[8]

Tidak hanya masalah gizi, anak-anak di dunia kerap menjadi korban kekerasan. Setiap tahun, kekerasan anak masih menimpa sekitar 500 juta hingga 1,5 miliar anak-anak di seluruh dunia. Mereka mengalami beberapa bentuk kekerasan dan berisiko mengalami kekerasan seksual. Mereka juga tak luput dari eksploitasi.

Baca juga:  Darurat Kekerasan Anak, Butuh Solusi Mendasar

Dan ada 168 juta pekerja anak di seluruh dunia dan 85 juta di antaranya terpapar pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Masih ada 100 juta anak-anak tinggal atau bekerja di jalanan yang rentan terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.[9] Di Indonesia sendiri, anak-anak masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). [10]

Perbedaan prioritas dalam menangani persoalan anak ini jelas memprihatinkan dan tidak pada tempatnya. Sungguh tidak pantas rasanya membiarkan sekian juta anak menderita karena belum terpenuhi kebutuhan pokoknya dan terancam keselamatannya.

Apalagi dengan menyibukkan diri memenuhi salah satu pasal dari Konvensi Hak Anak, dan mengesampingkan hak lain yang sesungguhnya jauh lebih mendesak karena mengancam kelangsungan hidup anak, bahkan terus mengeksploitasi tenaga anak demi keuntungan sendiri.

Perilaku buruk ini adalah buah dari rakusnya keuntungan materi dan kosongnya agama dalam kehidupan. Inilah wajah bengis sekularisme kapitalisme tega membiarkan anak menderita.

Wajah kapitalisme yang lain adalah adanya berbagai program-program global yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam hubungan internasional. Program-program tersebut “mengikat” suatu negara untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah disusun lembaga global. Padahal, langkah tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi tiap negara, bahkan bisa jadi bertentangan dengan pandangan hidup suatu bangsa.

Dunia memang memiliki berbagai program untuk mewujudkan hak anak, seperti Child-friendly cities, World Fit for Children, juga SDGs.

Baca juga:  Darurat Kekerasan Anak, Butuh Solusi Mendasar

Dalam versi Indonesia, program tersebut terwujud dalam Kota Layak Anak, Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Namun program tersebut tentu saja dibangun berasaskan pandangan hidup Barat, yaitu kapitalistik sekuler.

Oleh karena itu, tidak akan didapat solusi tuntas mengingat cara pandang tersebut adalah cara pandang yang hanya bersumber pada fakta yang ada. Kapitalisme hanya dapat memberikan solusi semu yang mengakibatkan munculnya permasalahan baru.

Di sisi lain, target tersebut dibangun dengan paradigma kapitalistik, berasas manfaat, sehingga secara nyata membela kepentingan para pemodal. Akibatnya anak hanya dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Dan hak anak pun hanya tinggal janji.

Slogan “perlindungan anak” sejatinya tidak membuat anak menjadi sejahtera dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, karena hanya menjadi alat untuk mencapai target para kapitalis, yakni menyiapkan mereka menjadi “mesin produksi” untuk memenuhi kebutuhan perputaran dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi nyawa kapitalisme.

Sungguh berbeda dengan paradigma Islam yang menjadikan anak sebagai calon generasi penerus peradaban, dan bukan objek eksploitasi.

Islam mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanannya.

Islam sudah memiliki mekanisme sempurna yang dapat menjamin kesejahteraan anak sepanjang hidupnya. Sistem sempurna itu hanya dapat diwujudkan melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. [MNews/Gz]


[1] https://www.euchildforum2020.eu/

[2] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

[3] https://www.rand.org/blog/2020/11/giving-children-a-voice-can-lead-to-better-outcomes.html

[4] http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30574/t/Parlemen+Remaja+2020+Berdampak+Positif+Bagi+Generasi+Muda

[5] https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2020/SDGTalks-Youth-Are-Ready.html

[6] https://magdalene.co/story/anak-ikut-demo-penggunaan-hak-partisipasi-politik-harus-dilindungi

[7] https://data.unicef.org/resources/global-nutrition-report-2020/

[8] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2929/pandemi-covid-19-stunting-masih-menjadi-tantangan-besar-bangsa

[9] https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/global_survey/global_survey_booklet_english.pdf

[10] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2927/indonesia-butuh-lebih-banyak-psikolog-forensik-untuk-perlindungan-khusus-anak

One thought on “Menggugat Pemenuhan Hak Anak ala Kapitalisme

  • 21 November 2020 pada 15:43
    Permalink

    Hanya Islam solusi bagi anak generasi masa depan cemerlang

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *