Bisnis Minol Lahir dari Sistem Ekonomi Kapitalis

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – RUU Minol (Larangan Minuman Beralkohol) menuai kontroversi. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi dari RUU tersebut. Terlebih menurut WHO Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi alkohol yang rendah dan sejumlah riset mengatakan tak ada hubungannya minol dengan tindak kejahatan.

Bagi para pengusaha pariwisata, minol adalah pelengkap hiburan yang memikat para wisatawan mancanegara. Dan bagi para investor, perusahaan minol menghasilkan deviden yang begitu tinggi. Begitu pun bagi pemerintah, pajak minol adalah salah satu sumber pajak yang menjanjikan.

Namun, para pengusung RUU minol gigih menyampaikan bahwa minol lebih banyak menciptakan kemudorotan dari pada kebaikan. Seperti apa yang dikatakan Wakil Sekertaris Jendral PPP Achmad Baidowi, RUU ini sangat urgent untuk menjadi undang-undang. Bukan hanya demi umat Islam, tapi juga generasi penerus bangsa. Keuntungan Pariwisata tidak sebanding dengan rusaknya generasi. (news.detik.com 19/11/2020)

Sungguh nahas sekali hidup di negeri muslim, namun aturannya bukan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah. Untuk mengatakan minol dilarang karena haram menurut syariat pun harus bersilat lidah. Bahkan beberapa partai mengingatkan partai pengusung RUU minol ini dengan keberagaman agama di Indonesia.

Inilah mengapa RUU minol dianggap upaya tambal sulam dalam menerapkan hukum Islam. Karena sejatinya, undang-undang lahir dari sistem negara yang dianutnya. Jika sistem negaranya berdasarkan kapitalisme sekuler, maka undang-undang yang terlahir adalah undang-undang yang tak mengenal halal haram. UU hanya berputar pada keuntungan materi. Jadi, jangan berharap terlahir undang-undang pro syariat.

Indonesia Bercorak Sistem Ekonomi Kapitalis

Ilmu ekonomi berbicara masalah efisiensi produksi, sebab dia bersifat netral. Lain dengan sistem ekonomi yang berbicara alokasi sumber daya ekonomi, maka dia tidak netral dan mengandung pandangan hidup tertentu. Karena boleh tidaknya bisnis minol, tergantung sistem ekonomi apa yang dipakai negara tersebut.

Jika yang dipakai adalah sistem ekonomi Islam, secara otomatis terlarang karena haram walaupun dari sisi ekonomi sangat menguntunkgan. Namun, jika yang dipakai sistem ekonomi kapitalisme, bisnis minol menjadi “keharusan” karena bernilai ekonomi tinggi.

Baca juga:  Pertanyakan Sumbangsih “Milenial” bagi Bangsa, Tapi Jual Aset Negara, kok, Diam Saja?

Oleh karena itu, bila pemerintah Indonesia masih membiarkan bisnis minol, ada dua kemungkinan, Pertama, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Kedua, Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis.

Kemungkinan pertama, sistem ekonomi kapitalis membebaskan individu/swasta menguasai SDA, lalu perekonomiannya diserahkan pada pasar bebas. Alias negara tidak boleh mengatur, karena akan ada invisible hand yang mengatur keseimbangan dengan sendirinya.

Kedua, jika sistem ekonomi sosialis yang diadopsi, individu/swasta tidak boleh menguasai SDA dan SDA sepenuhnya dikuasai negara.

Dari sini, kita bisa melihat dengan jelas perekonomian Indonesia mengadopsi sistem ekonomi kapitalis.

Sistem Ekonomi Kapitalis Melindungi Bisnis Minol

Sebenarnya, problem dasar ekonomi adalah bagaimana agar kebutuhan manusia dan masyarakat terpenuhi. Menurut paham ekonomi kapitalis, kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sarana pemenuhannya terbatas. Sehingga akan terlahir darinya problem scarcity/kelangkaan.

Maka, tiga problem fundamental, yaitu What (apa yang harus diproduksi), How (bagaimana cara memproduksi agar efisien), dan for Whom (untuk siapa produk tersebut) adalah berbicara masalah produksi, konsumsi, dan distribusi.

Ketiga permasalahan di atas, dijawab sistem ekonomi kapitalis dengan mekanisme pasar bebas. Yaitu sebuah mekanisme pasar yang melarang negara campur tangan terhadap perjalanan ekonominya. Negara cukup menjadi regulator yang mengatur kelancaran pasar bebas tersebut. Regulasi yang dibuat pemerintah tidak boleh menghambat laju perekonomian.

Adapun soal pelarangan minol, adalah undang-undang yang dianggap menghambat laju perekonomian. Karena menurut sistem ekonomi kapitalis, minol sangat menguntungkan. Tak peduli sesuai ajaran Islam atau tidak.

Alhasil, menurut mekanisme pasar bebas, selama ada permintaan terhadap minol, akan tercipta pula penawarannya. Itu artinya, tak akan mungkin bisa dihindari produksi minol selama masih ada permintaan. Dan permintaan terhadap minol semakin meningkat seiring dengan budaya liberal yang menginjeksi masyarakat.

Teori Mekanisme Pasar Bebas yang Absurd

Lahirnya teori mekanisme pasar bebas berawal dari perlawanan terhadap aliran ekonomi yang menguasai eropa pada abad 16-18 M, yaitu mazhab ekonomi merkantilisme. Inti ajarannya yang pertama adalah menganggap bahwa sifat dasar manusia adalah egois/serakah/buruk.

Baca juga:  Mencukupi Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi

Oleh karenanya, ekonomi tidak boleh berjalan sendiri karena akan menimbulkan penindasan antarmanusia. Negara harus berperan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat agar tercipta keadilan.

Kedua, mengasumsikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tercipta dengan memproduksi berbagai macam komoditas untuk diekspor. Sehingga, negara akan memiliki keuntungan yang melimpah. Dan pada gilirannya akan mampu menyejahterakan masyarakat.

Namun, dalam perjalannya, beratus-ratus tahun teori ekonomi merkantilisme tak pernah berhasil menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Rakyat semakin miskin dan perekonomian semakin terpuruk. Dari sinilah lahir para pemikir seperti Adam Smith yang memiliki konsep yang dianggap revolusioner.

Bukunya yang berjudul “The Wealth of Nations” yang terbit pada 1776, merupakan perlawanannya terhadap pandangan dasar merkantilisme.

Pertama, Adam Smith mengatakan sifat dasar manusia yang serakah/egois bukanlah sesuatu yang negatif. Karena, jika sifat serakah manusia dibiarkan, akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan.

Adam Smith memberikan argumentasi bahwa serakah itu adalah hal positif asal dibebaskan/ tidak dikekang. Karena, keegoisan manusia tidak akan mendatangkan pada kerugian atau merusak masyarakat selama ada jaminan persaingan bebas.

Karena setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang tidak akan menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Artinya, negara tidak boleh campur tangan karena pasar akan mengalami disfungsi, yaitu terjadi ketidakefisienan dan ketidakseimbangan.

Kedua, Adam Smith pun mengkritik ekspor berbagai komoditas. Menurutnya, ekspor cukup beberapa komoditas tertentu saja. Jika semua negara terspesialisasi, semua negara menjadi makmur dan sejahtera. Dari sinilah diharapkan tercipta keseimbangan pasar internasional.

Namun, lagi-lagi teori ini gagal terealisasi. Janji-janji keadilan dan kesejahteraan hanya mimpi di siang bolong. Karena pada faktanya, jika persaingan dibiarkan, akan terjadi dominasi perusahaan besar atas perusahaan kecil, serta jumlah majikan semakin sedikit dan jumlah buruh semakin tinggi.

Begitu pun komoditasnya, dibiarkan tanpa aturan. Tak peduli apakah produk tersebut halal ataukah haram. Jika permintaan semakin tinggi, harga pun akan mengikuti. Inilah yang nantinya akan meningkatkan produksi ataupun impor minol ke tanah air.

Baca juga:  Mesin Penyedot Uang (Kapitalis) Bag. 2/2

Bayangkan jika produksi dan impor minol semakin tinggi, papan reklame menyuguhkan persuasi yang memikat masyarakat. Maka, budaya meminum minuman beralkohol akan semakin tertanam kuat di tengah-tengah umat.

Sistem ekonomi Islam Menghilangkan Minol

Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu menjamin kehidupan ekonomi yang bebas dari krisis. Sistem ini bermaslahat bagi seluruh umat manusia, baik muslim ataupun tidak. Hal demikian karena Sistem Ekonomi Islam yang rinci telah dirancang Allah SWT.

Sistem ekonomi Islam bisa sempurna karena dibuat Sang Penciptanya manusia. Yang Mahatahu atas apa yang menjadi problem makhluk-Nya, apa yang menjadi kebaikan bagi umat manusia dan apa yang menjadi keburukannya.

“Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?” (QS al-Mulk [67]: 14)

Ketika Islam mengharamkan minol dan menyampaikan mudaratnya, hal demikian sudahlah pasti yang terbaik buat manusia. Sehingga, pelarangan minol hanya bisa diterapkan jika sistem negara ini menganut sistem Khilafah, yang menerapkan syariat Islam, termasuk larangan minol.

Sistem ekonominya pun berasaskan Islam yang juga memperhatikan komoditas apa yang akan diperdagangkan. Tidak hanya melihat keuntungan yang didapat. Jika komoditas itu haram, haram pula muamalat yang terjadi.

Sistem ekonomi Islam melarang bisnis minol dan bisnis-bisnis haram lainnya seperti diskotik, prostitusi, dan bisnis hiburan haram lainnya. Yang akan mengantarkan pada masyarakat yang antimaksiat. Ditambah pelarangan pasar saham dan bisnis mengandung riba lainnya, akan membuat kehidupan manusia semakin produktif.

Produktivitas yang tinggi dari masyarakat juga disertai penetapan peraturan yang sesuai syariat, seperti diharamkannya kepemilikan umum dikuasai swasta.

Hal demikian akan membawa masyarakat Islam menuju kesejahteraannya. Maka dari itu, kesejahteraan hanya bisa dikecap masyarakat yang hidup dalam aturan Islam. [MNews/Gz]

One thought on “Bisnis Minol Lahir dari Sistem Ekonomi Kapitalis

  • 21 November 2020 pada 15:09
    Permalink

    Sisitem Islam benar” sempurna dan akan terus tetap tidak berubah sampai hari kiamat,hanya dengan tegaknya KHILAFAH semua perilaku maksiat akan hilang

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *