Penghancuran Keluarga Muslim Melalui Penyusupan Ide L98T dan BDSM dalam RUU Ketahanan Keluarga 

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Dikutip dari kompas.com (18/11/2020), disebutkan bahwa harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berjalan dengan alot sejak Senin (16/11/2020) hingga Selasa (17/11/2020).

Sejak awal pengusulannya, RUU Ketahanan Keluarga tersebut menjadi kontroversial karena dianggap terlalu mengatur ruang privat. Salah satunya terkait aktivitas seksual. Tak ayal, RUU tersebut pun menuai polemik. Padahal RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Artinya, RUU ini akan diprioritaskan untuk segera disahkan.

Beberapa poin kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga di antaranya pasal 86, 87, dan 88, keluarga dapat melaporkan penyimpangan seksual dan harus direhabilitasi. Penyimpangan seksual itu dijelaskan berupa, sadisme, masokhisme, homoseksual, dan inses.

Pasal lain yang disorot misalnya pasal 32 yang mengatur pelarangan surogasi untuk memperoleh keturunan. Bahkan dikenakan pidana pada Pasal 141 dan 142.

Sebenarnya sejumlah fraksi di DPR menilai ketentuan yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga itu tidaklah mendesak. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, sendiri mengatakan, aturan yang dimuat di dalam RUU Ketahanan Keluarga belum urgen dibutuhkan masyarakat.

Bahkan, substansi RUU Ketahanan Keluarga dinilai sudah diatur dalam undang-undang yang lain yang berkaitan dengan keluarga, seperti UU Perkawinan dan UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Meski para pengusul RUU ini yaitu anggota Baleg DPR Netty Prasetiyani (PKS), Ledia Hanifah (PKS), Ali Taher (PAN) dan Sodik Mudjahid (Partai Gerindra) sudah melakukan perbaikan terhadap isi RUU tersebut, namun polemik alot ini tentu tidak akan muncul begitu saja, kecuali ada latar belakang permasalahannya.

Belakangan, akhirnya diketahui bahwa perkara L98T dan BDSM (bondage and discipline, sadism, and masochism) belum diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga ini. Karena menurut pengusul, diharapkan nantinya ada UU yang mengatur khusus tentang hal tersebut.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Gerindra sekaligus salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga Sodik Mudjahid, menanggapi anggota Baleg dari Fraksi PDI-P I Ketut Kariyasa Adnyana yang mempertanyakan aturan terkait L98T dan BDSM dalam draf RUU Ketahanan Keluarga (cnnindonesia.com, 18/11/2020).

I Ketut mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga menyimpulkan L98T dan BDSM sebagai penyimpangan seksual. Oleh karenanya, I Ketut menilai, ada upaya menyingkirkan hak-hak L98T sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Menurut I Ketut, ada upaya pembodohan masyarakat, karena perumusan RUU Ketahanan Keluarga ini menghilangkan aspek keilmuan dalam menelaah keragaman gender dan seksualitas.

Di sini ternyata titik krusialnya. Pantaslah menimbulkan polemik. Apalagi terjadinya di negeri Muslim terbesar di dunia. Tampaknya mulai muncul upaya-upaya melegalkan L98T dan BDSM melalui tangan legislasi perundang-undangan atas nama perjuangan hak asasi manusia (HAM).

Jelas sudah, jika dikatakan bahwa RUU Ketahanan Keluarga mengandung pembodohan masyarakat, maka pembodohan itu sejatinya terletak pada sikap jahiliah (kebodohan) untuk memihak perilaku L98T dan BDSM.

Hal ini mengonfirmasikan bahwa atas nama HAM, L98T tidak boleh ditelantarkan.

Pun dengan BDSM, yang mereka katakan tidak boleh dilarang terjadi atas landasan kesepakatan dua pihak pelakunya. BDSM sendiri merupakan beragam kegiatan seksual yang melibatkan praktik bondage and discipline (perbudakan dan disiplin), dominance and submission (dominansi dan penyerahan diri), atau sadism and masochism (sadisme dan masokhisme).

Yang mana, seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh kepuasan berhubungan intim. Persetujuan menjadi penting dalam praktik BDSM. Baik bagi sang dominan maupun submisif, keduanya perlu memberikan persetujuan jelas dalam keadaan sadar sebelum melakukan kegiatan seksual apa pun.

BDSM sendiri sangat mungkin dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan di antara anggota keluarga penghuni rumah. Yang penting, perbuatan ini bisa dilakukan dengan landasan kesepakatan bahkan suka sama suka tanpa peduli nasab dan mahram.

BDSM pada akhirnya tak ubahnya aktivitas seks bebas (perzinaan) yang selanjutnya dapat berpeluang dalam wujud kumpul kebo. Parahnya, perbuatan ini dilindungi oleh undang-undang jika nantinya berhasil dicantumkan dalam RUU Ketahanan Keluarga, apalagi jika sampai disahkan. Astaghfirullah!

Sampai di sini, sangat urgen dicermati, bahwa L98T dan BDSM yang coba diperjuangkan untuk diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga, sejatinya adalah perbuatan pelanggaran hukum syariat Islam. Keduanya adalah tindakan kriminal menurut Islam.

Yang oleh sistem perundangan sekuler, keduanya justru akan dijamin aman pelaksanaannya oleh perundang-undangan resmi negara, jika berhasil disusupkan ke dalam RUU Ketahanan Keluarga. Na’udzu billaahi min dzaalik!

Hendak jadi apa negeri Muslim terbesar di dunia ini andai RUU Ketahanan Keluarga dengan konten sekulernya ini dilegalisasi?

Sungguh kita layak marah sekaligus mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT, Rabb semesta alam. Harus terus ada upaya serius untuk memberantas segala potensi kemunculan perilaku L98T dan BDSM di masyarakat. Jangan sampai terlegalisasi melalui undang-undang resmi negara.

Terkait L98T, hendaknya seluruh komponen masyarakat mewaspadai ekspor sistematis penyakit kaum Luth ke negeri-negeri muslim. Yang tujuannya tidak lain adalah merusak dan menghancurkan identitas generasi muslim, bahkan bisa menjadi politik depopulasi.

Aturan dan pelaku perkawinan sejenis di AS yang kini sedang mendapat angin segar pascakemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS, tentu saja kian membawa arus keberanian dalam mengampanyekan L98T. Belum lagi adanya dukungan dana dan opini dari lembaga-lembaga dunia dan media-media Barat yang liberal ikut ambil bagian untuk menyebarkan kerusakan di negeri-negeri muslim.

Karena itu, konten L98T dalam RUU Ketahanan Keluarga yang didukung kondisi sosial politik di dalam negeri, justru potensial menjadikan semakin besarnya ruang gerak perilaku rusak mereka di Indonesia. Jelas sekali ini tindak pidana asusila, sehingga tidak cukup menyolusinya hanya dengan penggalakan dialog-dialog ilmiah maupun resistensi (penolakan) dari masyarakat.

Penolakan terhadap L98T semestinya diikuti dengan pemberantasan perilaku tersebut hingga ke akarnya, yakni meninggalkan sistem demokrasi, menghapus paham kebebasan-HAM, hingga menggiatkan budaya amar makruf nahi munkar di tengah masyarakat. Tanpa itu, para pelaku bahkan pendukung L98T akan selalu mencari celah untuk melegalkan ide dan perilaku mereka.

Demikian halnya dengan BDSM.

Yang jika dilegalkan dalam RUU Ketahanan Keluarga, maka sama dengan melegalkan kemaksiatan perzinaan. Dengan kata lain, pertanda telah mengundang azab Allah segera turun. Keberkahan pun akan segera dicabut dari masyarakat yang seperti itu. Melalui lisan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw, pernah disabdakan,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

“Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri.” (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Berikutnya, keburukan dan kerusakan akan terus mendera masyarakat tersebut, selama mereka tidak berupaya mencegah tersebarnya zina, hingga berusaha mengubah dan menghilangkannya dari kehidupan masyarakat.

Azab karena menyebarnya zina salah satunya adalah tersebarnya penyakit menular seksual. Selain itu, dengan maraknya zina, nasab menjadi campur-aduk, tidak jelas. Nilai-nilai dan institusi keluarga pun menjadi porak-poranda.

Maka, penyusupan ide L98T dan BDSM ke dalam RUU Ketahanan Keluarga jelas-jelas menghancurkan umat manusia. Kaum muslimin tidak boleh membiarkan eksistensi tindakan maksiat L98T dan BDSM.

Dalam Islam, sanksinya jelas. Pelaku L98T harus dibunuh, sedangkan pezina harus dijilid atau dirajam. Inilah hukum yang harus ditegakkan. Tersebab itu, upaya dakwah khususnya untuk mengoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) harus terus digencarkan.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,

عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَانِ

Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim).

Allah SWT berfirman,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al-Maidah [05]: 50).

Juga dalam ayat:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (TQS Al-Ahzab [33]: 36).

Tak pelak, sungguh krusial kebutuhan kaum muslimin pada negara yang menerapkan syariat Islam secara Kaffah, yakni Khilafah Islamiyah. Ini adalah agenda besar umat Islam sedunia yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Agar segala pelanggaran hukum syariat bisa diatasi.

Tidak semestinya kaum muslimin mundur dari jalan dakwah, apalagi berhenti dan berbalik arah. Jangan tunda untuk mentransfer ideologi Islam ke tengah-tengah umat. Bersegera dan istikamahlah!

Ya Allah, kami memohon segala kemudahan melaksanakan dakwah untuk memenangkan agama-Mu. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Penghancuran Keluarga Muslim Melalui Penyusupan Ide L98T dan BDSM dalam RUU Ketahanan Keluarga 

  • 21 November 2020 pada 05:56
    Permalink

    Permisi. Saya mohon maaf bila komentar saya salah.

    Begini, di awal bahasan artikel di atas, dijelaskan bahwa L6B7 dan BDSM ketika di atur pada RUU KK mengalami pembahasan yg alot. Ada I Ketut (FPDIP) yg mengkritisi kalau hal tersebut dianggap terlalu mengatur urusan privat, terus dianggap membuat L6B7 seolah terlarang, begitu pula dg BDSM. Oleh karena itu, pasal yg ngatur itu akhire di perbincangkan & diharapkan akan ada UU lain yg bakal ngatur L6B7 dan BDSM. Bukankah ini justru menunjukkan kalau bahasan L6B7 dan BDSM pada RUU KK masih diperdebatkan, atau cenderung ditolak ya?

    Lalu kenapa bahasan artikel yg di tengah sampai akhir mengisyaratkan kalau RUU ini ngatur L6B7 & BDSM menjadi perkara yg seolah diizinkan & legal?

    Justru pasal seperti No. 74, 85, 86, 87 yg lagi dikritisi sama I Ketut (FPDIP) itulah yg menurut saya sudah baik. Karena ngatur pelarangan L6B7 & BDSM. Bukan mengizinkan atau melegalkan. Kalau sampai pasal-pasal tersebut digagalkan, bahaya. Jadinya, tidak ada pelarangan. Bukankah gitu?

    Balas
  • 20 November 2020 pada 18:46
    Permalink

    Astaghfirulloh,begitu rusak rezim saat ini dengan seenaknya mereka membuat kebijakan hanya untuk mengikuti hawa nafsu para pemilik modal tanpa melihat baik buruknya dari kebijakan itu,rakyat dan negeri ini kembali akan menjadi korban dari rusaknya hukum yang ada di negeri ini.hanya Islam lah yang dapat menyelesaikan permasalahan umat ini dengan hukum yang begitu sempurna dari sang maha pencipta ALLOH SWT

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *