Pengamat: Paradoksnya Pesan Pemimpin Indonesia di KTT ASEAN-Australia

MuslimahNews.com, NASIONAL – Ada tiga pesan yang disampaikan Jokowi saat menghadiri KTT ASEAN-Australia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor (14/11/2020).

Pertama, mengenai pentingnya memperhatikan kerja sama di bidang kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu membangun ketahanan kesehatan kawasan dan dunia. Kedua, meminta kerja sama negara-negara untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Ketiga, terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, Presiden Jokowi menginginkan isu sentralistis dan soliditas ASEAN secara konsisten selama KTT. Pesan lain yang mengemuka adalah penghormatan hukum internasional atau UNCLOS 1982 dan pentingnya memperkuat multilateralisme.

Pesan-pesan tadi, disebut pakar ekonomi Islam Nida Sa’adah, S.E.Ak., M.E.I. sebagai sebuah paradoks. Menurutnya, di tengah seruan untuk memperhatikan kesehatan, kebijakan pemerintah Indonesia justru terlihat tidak memprioritaskan isu kesehatan sebagai hal utama.

“Anggaran kesehatan di tahun 2021 malah lebih rendah jika dibanding pengadaan infrastruktur. Belum lagi kesepakatan membuka kembali kawasan wisata di Indonesia untuk negara-negara tertentu. Artinya, mobilitas manusia dari dan ke dalam negeri, harusnya menjadi pertimbangan tersendiri,” jelasnya kepada MNews, 18/11/2020.

Lebih jauh lagi, Nida menjelaskan, ajakan untuk menghormati hukum internasional dan menjaga stabilitas kawasan juga terasa paradoksnya.

Baca juga:  KTT ASEAN, Makin Mengukuhkan Penguasaan Asing

“Terasa paradoks bagi sebuah negeri yang sampai hari ini belum mampu menjaga kedaulatan lautnya dari intervensi asing,” sindirnya.

Memang, hingga kini, di dalam negeri pun, gejolak yang timbul dari gelombang protes Omnibus Law yang nekat diundangkan pemerintah menandakan negeri ini tidak sedang dalam keadaan stabil dan baik-baik saja.

Nida menguraikan, diduga yang diresahkan Pemerintah adalah tidak adanya format jelas dalam mengatur pemasukan sektor ekonomi, sehingga mengorbankan urusan kesehatan untuk kepentingan kemudahan wisata, investasi asing, dan semacamnya

“Jika ini yang diresahkan, sistem Islam memberi jawaban solusi atas itu semua, melalui politik ekonomi Islam (PEI),” tegas Nida.

Disebut, PEI menawarkan sektor ekonomi utama yang mengacu pada empat bidang: Sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. PEI akan meregulasi pertanian berfokus pada pemastian produksi pertanian selaras dengan kepemilikan.

“Artinya, konsep Bank Tanah dalam Omnibus Law justru harusnya diwaspadai karena tidak sejalan dengan mengaktifkan sumber ekonomi,” ujarnya.

Sektor perindustrian fokusnya ada pada industri berat, dan sektor perdagangan fokus pada sektor riil dan membangun kemandirian pasar dalam negeri.

“Artinya, eksplorasi sumber daya alam dan ketahanan persenjataan negara bisa dibangun secara mandiri; Perputaran harta berjalan masif dan lancar sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam QS Al Hasyr: 7,” jelasnya.

Baca juga:  KTT ASEAN, Makin Mengukuhkan Penguasaan Asing

Pun sektor jasa yang dikembangkan dalam kegiatan yang halal dan mengacu pada prinsip ketenagakerjaan dalam sistem Islam.

“Porsi negara untuk membangun kesejahteraan per individu rakyat tidak dialihkan ke pengusaha. Di saat yang sama, pengusaha dan pekerja juga dalam bargaining position setara dalam relasi kerjanya,” urainya.

Inilah yang ditawarkan sistem Islam. Menurut Nida, sistem Islam tidak sekadar berupa slogan, namun berisi konsep detail dan terperinci yang sempurna karena berasal dari Rabb manusia.

“Ketika diterapkan, sistem Islam (Khilafah Islam) mampu mewujudkan kemandirian negara, membangun posisi tawar yang tinggi di hadapan negara-negara lain, dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua,” pungkasnya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *