Partai Islam dan Jebakan Politik Kursi

Oleh: Qisthi Yetty Handayani

MuslimahNews.com, FOKUS – Pekan ini perhatian dunia fokus pada suksesi kepemimpinan di negara kampiunnya demokrasi, yakni Amerika Serikat. Isu Islam dan umat Islam menjadi salah satu faktor kemenangan Joe Biden dari Trump yang arogan.

Hampir 80 persen warganya mendukung kemenangan Joe Biden. Bahkan, rakyat negeri ini ikut bereuforia akibat pencitraan ala Biden dalam mendulang suara di kalangan muslim AS dengan memberikan janji-janji manis kepada umat Islam.

Padahal faktanya, Amerika tetaplah negara sekuler kapitalis yang menjauhkan agama (Islam) dari kehidupan. Islam (umat Islam) di AS akan diberi ruang, asalkan tetap menjaga nilai-nilai Amerika seperti sekularisme, kebebasan, dan pluralisme.

Oleh karena itu, terpilihnya Biden sebagai presiden AS tak akan membawa perubahan berarti bagi Islam dan kaum muslimin. Hal ini terbukti dari sikap Biden yang mendukung pendudukan Israel atas Palestina.

Ketika menjadi wakil Obama, Biden juga tak banyak melakukan upaya berarti untuk meredam monarki absolut Arab Saudi yang melakukan pembungkaman kritik penguasa, menjual miliaran dolar senjata untuk Arab Saudi, dan melakukan pemboman terhadap Yaman. Biden juga sangat pro terhadap kaum penyuka sejenis yang terlarang dalam Islam.

Isu Syariat Islam yang Semakin Menguat

Di dalam negeri sendiri, isu penerapan syariat Islam sebagai visi partai politik kekinian semakin menguat. Energi dan pesona kekuatan umat Islam yang terpancar dari Aksi 212 (salah satunya) menjadi harapan baru bagi perubahan bangsa ini, setelah merasa kecewa dan muak dengan partai politik yang ada.

Sebagaimana dikatakan politisi sekaligus pengacara Ahmad Yani ketika mengundang deklarasi partai baru, yakni Partai Masyumi Baru (Reborn). Mengutip siaran pers di situs resmi mereka, niatan menghidupkan kembali partai ini berdasarkan kerinduan akan sepak terjang Masyumi di masa lampau.

Partai Masyumi (yang dulu) dipandang kuat pembelaannya terhadap syariat Islam dan mampu menunjukkan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia melalui ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Selain Partai Masyumi Baru, juga ada Partai Ummat yang dibentuk Amien Rais dan Partai Gelora oleh Anis Matta.

Pro kontra pun muncul menanggapi fenomena ini. Salah satunya pengamat hukum tata negara Dr. Margarito yang mengatakan ini fenomena “lucu bin ajaib”. Para politisi seolah sudah tak menganggap sosok yang ada. Mereka malah asyik dengan wacana politik baru. Mereka tampak mulai melupakan soal yang ada hari ini. Inilah ciri permainan politik kekuasaan yang banal.

Kesadaran Umat Makin Meningkat

Namun, ada hal positif bagi perjuangan umat Islam, yakni umat makin sadar perubahan itu harus menempuh aktivitas politik dalam partai politik, ketika perjuangan sosial dirasa mengalami jalan buntu bagi perbaikan bangsa ini.

Dr. Margarito mengatakan ini juga menjadi pertanda perjuangan umat Islam yang terkesan hanya menempuh lewat perjuangan sosial melalui ormas, misalnya NU dan Muhammadiyah, mengalami jalan buntu. Banyak yang menganggap tak optimal.

Maka, dalam Kongres Umat Islam Indonesia di Belitung, Din Syamsuddin melemparkan wacana perlunya ada satu partai persatuan Islam. Alasannya agar kekuatan politik Islam tak terpecah.

Sayangnya, jika masih menempuh jalur demokrasi, semangat dan energi umat untuk menerapkan Islam (syariat Islam) dipastikan menemui kegagalan kembali, sebagaimana partai Islam sebelumnya. Sudah wataknya demokrasi tak pernah memberi ruang bagi umat Islam untuk menerapkan syariat Islam.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai, kemunculan parpol Islam baru hanya akan menambah sengitnya pertarungan antarpartai Islam yang sudah ada.

“Naiknya suara satu atau dua parpol Islam biasanya diiringi dengan turunnya suara parpol Islam yang lain. Sehingga, munculnya parpol Islam yang baru atau menggunakan nama lama seperti Masyumi Reborn, hanya akan menambah sengit pertarungan di kalangan pemilih parpol Islam sendiri,” kata Djayadi (Republika, 16/3/2020).

Artinya, dalam sistem demokrasi, umat Islam hanya menjadi “mainan” oligarki kekuasaan para kapitalis.

Kembali ke Khiththah

Menyadari semua itu, sudah saatnya bagi umat Islam memperjuangkan Islam (Syariat Islam) dengan jalan Islam juga. Allah Ta’ala berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اْلإِسْلاَمَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Kucukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Kuridai Islam itu jadi agamamu.” (QS Al-Maidah: 3)

Demokrasi adalah jebakan bagi umat Islam agar tak bisa menerapkan syariat Islam. Rasulullah Saw. sudah mengingatkan kita untuk tidak masuk pada jebakan hingga dua kali sebagaimana sabdanya,

لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

“Seorang yang beriman tidak terperosok di satu lubang yang sama dua kali.”

Demokrasi jelas hanya menjebak kekuatan kaum muslimin guna melanggengkan penjajahannya. Keinginan yang kuat dan kerinduan akan adanya partai baru untuk menerapkan syariat Islam, hendaknya diiringi keinginan kuat menerapkan institusi politik yang mampu menerapkan syariat Islam secara kafah, yakni Khilafah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Saw.

Artinya, fokus Partai Politik yang sesungguhnya haruslah untuk “li istina’ fil hayati Islam” (melanjutkan kehidupan Islam) dalam naungan Khilafah yang telah dicontohkan Rasulullah Saw.

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (Kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS Ali-Imran: 21).

“Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah…” (QS Al Hasyr: 7)

Mendirikan negara Islam atau Khilafah Islam merupakan kewajiban syariat. Diwajibkan perjuangannya secara berjemaah (berpartai politik).

Allah SWT berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104).

Kewajiban berpartai politik bukan sekadar meraih kekuasaan. Yang paling mendasar adalah karena tuntutan kewajiban dari Allah SWT untuk melakukan amar maruf nahi mungkar (perubahan dan perbaikan) yang ada konsekuensi pahala dan dosanya.

Oleh karena itu, mendirikan partai politik tak cukup bermodal semangat kembali kepada syariat Islam semata dengan gambaran yang masih sangat global.

Tiga Faktor Penentu

Ada tiga faktor yang sangat menentukan keberhasilan partai politik Islam dalam mewujudkan cita-citanya untuk menerapkan syariat Islam secara kafah, yaitu:

(1) Memiliki pemikiran/ide (fikrah) yang rinci dan detail terkait pemecahan persoalan sesuai dengan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan (Ipoleksosbudhankam).

Visi dan misinya harus fokus sesuai arahan dari Rasulullah Saw. yakni “li istina’ fil hayati Islam” (melanjutkan kehidupan Islam) sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw. dengan metode Khilafah Islam, sehingga syariat Islam secara kafah bisa diterapkan.

(2) Memiliki metode/tahapan (thariqah) yang jelas step by step-nya dalam melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh.

Hal ini telah dicontohkan Rasulullah Saw. dalam mendirikan Negara Madinah. Oleh karena itu, mendirikan partai politik tak cukup bermodal semangat semata dan juga bukan sekadar meraih kursi kekuasaan (politik praktis), sebab hal ini rawan dibajak sistem demokrasi.

Adapun Metode yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tercermin dalam tiga tahapan: (1) pengaderan (at-tatsqîf); (2) interaksi dengan umat (at-tafâ’ul), termasuk di dalamnya adalah pencarian dukungan dan pertolongan (thalab an-nushrah); (3) penerimaan kekuasaan dari pemilik kekuasaan (istilâm al-hukmi).

Sunah Nabi Saw. menunjukkan atas tiga tahapan tersebut dalam mendirikan Negara Islam di Madinah. Dengan demikian, kita wajib mengikuti metode yang tercermin dalam tiga tahapan.

Partai politik Islam hendaknya fokus pada proses menyiapkan umat dengan melakukan pendidikan dan pembinaan politik Islam yang kafah, agar umat dapat menjalankan fungsinya dalam berpolitik yang sesungguhnya, bukan sekadar turut dalam pesta pemilu saja.

(3) Memiliki kader dakwah (anggota partai politik) yang suci niatnya, ikhlas semata mencari rida Allah SWT, terikat dengan syariat Islam dan pemikiran partai yang sesuai syariat Islam.

Artinya kadernya punya integritas sejati sebagai seorang muslim, baik pola pikir maupun pola sikapnya senantiasa terikat syariat Islam. Termasuk ketika menjadi politisi maupun negarawan, akan senantiasa menyelesaikan persoalan umat sesuai syariat Islam.

Tidak mungkin mendirikan negara Islam yang tahan lama dan berkelanjutan tanpa adanya perubahan mengakar dalam masyarakat. Satu hal yang harus diperhatikan, metode mendirikan negara Islam itu harus sejalan dengan metode mengubah masyarakat.

Pasalnya, masyarakat itu akan menjadi masyarakat Islam saat pemikiran (al-afkâr) dan perasaan (al-masyâ’ir) mayoritas kaum muslim bersifat Islami, serta di tengah-tengah mereka diterapkan sistem (an-nizhâm) Islam.

Aktivitas mendirikan negara Islam sesuai metode Nabi Saw. menuntut adanya pembentukan opini umum (ar-ra’yu al-‘âm) tentang pemerintahan Islam yang berasal dari kesadaran umum (ar-wa’yu al-‘âm) tentang penting dan wajibnya mendirikan pemerintahan Islam, serta pendirian pemerintahan Islam melalui an-nushrah, yaitu dukungan dan pertolongan.

Aktivitas inilah seharusnya yang menjadi fokus partai politik Islam saat ini agar tidak terjebak “politik kursi”. Karena sudah sangat jelas “politik kursi” adalah politik jebakan demokrasi yang tidak akan membawa perubahan hakiki bagi masyarakat, lebih-lebih dalam mewujudkan penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah. Wallahu a’lam. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *