Vonis Miris bagi Pendakwah Khilafah. Pakar Hukum: Mencederai Keadilan, Khilafah Bukan Ajaran Terlarang

MuslimahNews.com, NASIONAL – Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Kalimantan Selatan memvonis 2,5 tahun penjara kepada DW. Majelis mengatakan perbuatan mengunggah tulisan-tulisan di akun Facebook adalah tanpa hak karena tulisan-tulisan tersebut berisi tujuan untuk membentuk sistem Khilafah. (detiknews.com, 6/11/2020).

Pakar hukum Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. pun angkat bicara. Menurutnya, putusan pengadilan yang menghukum pendakwah ajaran Islam ini mencederai rasa keadilan sebagian umat Islam.

“Khilafah itu adalah ajaran Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Mengapa diragukan dan bahkan dikriminalisasikan pendakwahnya? Yang penting tidak ada upaya pemaksaan dan penggunaan kekerasan,” urainya dalam akun media sosial pribadinya.

Narasi memecah belah anak bangsa yang digunakan juga harus dibuktikan, karena memang secara riil tidak mungkin setiap golongan rakyat itu menjadi satu, sekali pun sesama umat Islam.

“Yang penting saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika sehingga dibutuhkan toleransi,” ujarnya.

Prof. Suteki juga menegaskan Khilafah bukanlah ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang selalu dituding berbagai pihak selama ini, melainkan Khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam.

“Kalau HTI (terlebih –red.) dahulu mendakwahkan, itu hak sebagai golongan Islam. Tidak boleh dilarang. Dakwah itu dijamin konstitusi!” tegasnya.

Prof. Suteki juga mempertanyakan definisi hukum tentang “terpapar radikalisme Khilafah”. Menurutnya, ini masalah pelik karena bicara tentang ideologi seseorang dan sangat tidak gampang membuktikan seseorang terpapar “radikalisme” Khilafah sesuai dengan koridor hukum.

Baca juga:  Kapitalisme Sistem Merusak, “Get Out” dari Indonesia

“Yang sering dipakai adalah koridor politik,” cetusnya.

Pasal Karet Kehendak Penguasa

Berdasarkan Tap MPRS No. XXV MPR 1966 yang dilarang adalah ateisme, komunisme, marxisme-leninisme. Nomenklatur dan paham lain itu merupakan pasal karet yang sulit dipastikan dan cenderung mengikuti kehendak penguasa.

Hal ini ditegaskan Prof. Suteki sebagai sesuatu yang seharusnya dihindari. Dampaknya, ketidakpastian itu menghasilkan kecurigaan yang justru memecah-belah bangsa.

“Itukah yang kita kehendaki? Jika ada yang terpapar komunisme misalnya, apakah langsung ditindak? Bukankah justru ada kerja sama dengan negara yang menganut paham komunisme? Apakah tidak takut pula terpapar paham komunisme? Mengapa justru paham radikalisme yang bentuknya tidak jelas itu lalu justru lebih dijadikan alasan memersekusi orang? Adilkah?“ tanyanya retorik.

Apalagi dengan sebutan “Khilafah bertentangan dengan Pancasila”, Prof. Suteki menegaskan tidak ada fatwa MUI dan Putusan Pengadilan atau Ketentuan UU mana pun yang menyatakan Khilafah (sebagai ajaran Islam) terlarang dan bertentangan dengan Pancasila.

Prof. Suteki kembali menyatakan Khilafah itu ajaran Islam tentang sistem pemerintahan ideal menurut tuntutan Allah, Rasul, dan para Sahabat. Bukan ideologi yang disejajarkan dengan komunisme dan kapitalisme, apalagi radikalisme.

“Karena bagian dari ajaran Islam, maka Khilafah boleh didakwahkan selama tidak ada unsur kekerasan, pemaksaan, apalagi makar. Tujuannya agar umat tahu tentang sistem pemerintahan ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia mengherankan, sebab jika “paham Khilafah” itu distigma utopia, mengapa banyak kalangan hingga Pemerintah, menjadi risau dan menganggap hal itu merupakan sebuah ancaman?

Baca juga:  Prof Suteki: Mendakwahkan Ajaran Islam Tidak Melanggar Hukum

Secara retorik pula ia menanyakan mengapa tidak dibuktikan saja rakyat Indonesia menolak “paham Khilafah”. Entah dengan cara apa membuktikannya, misalnya melalui referendum, Musyawarah Nasional (Munas), atau bahkan penelitian independen yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Sayangnya, tentu saja, Prof. Suteki menyangsikan hal itu, mengingat kejujuran hidup (honeste vivere) di bangsa ini disebutnya sudah menjadi barang langka.

“Pertanyaannya, masihkah kita bisa berbuat jujur terhadap hasil kajian, penelitian, referendum, atau apa pun namanya? Kalau segala upaya itu tidak lagi dapat dipercaya, lalu kepada apa dan siapa lagi kita menyandarkan keyakinan dan harapan?” ujarnya miris.

Harus Fair

Selain mempersoalkan tindakan kriminalisasi terhadap Khilafah ajaran Islam, lebih jauh Prof. Suteki menegaskan bahwa segala asumsi yang tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan.

“Pertanyaan besarnya lagi, sebagai hamba Allah, mengapa tidak malu dan bahkan berani terang-terangan membenci ide Allah tersebut? Meski sebagian orang dan kelompok menganggapnya sebagai hantu bahkan monster seram, perlu ditegaskan bahwa asumsi itu tidak dapat dibenarkan karena memang belum pernah dibuktikan,” cetusnya.

Maka, lanjutnya, adilkah bila pihak yang mendakwahkannya harus dipersekusi? Prof. Suteki menyatakan tindakan itu (mendakwahkan Khilafah, red.) bukan radikalisme. Sebab, dakwah tidak dilakukan dengan pemaksaan dan penggunaan kekerasan.

“Itu yang prinsip. Jadi ketika HTI yang kebetulan mengusung dan mendakwahkan ajaran Islam itu secara damai, mestinya tidak diperlakukan buruk karena dinilai terpapar radikalisme yang berakhir dengan pencabutan BH HTI secara sepihak. Penilaian itu tidak melalui due process of law sebagaimana dulu diatur dalam uu no. 17 tahun 2013 tentang Ormas,” jelasnya.

Baca juga:  Persekusi Ulama dan Arah Perubahan yang Seharusnya

Bahkan, Prof. Suteki menilai dunia pendidikan mestinya mengajarkannya (Khilafah –red.) seiring dengan pengajaran tentang sistem pemerintahan negara Demokrasi, Monarki, Kesultanan, Diktator, Teokrasi, dan sebagainya.

“Fair bukan? Itu pikiran jernih yang seharusnya dimiliki oleh para cerdik pandai di negeri ini. Berpikir jernih dengan argumen jauh lebih mulia daripada mengutamakan sentimen,” tegasnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, dalam sejarah selama 1.300 tahun umat Islam, kepemimpinannya adalah sistem kekhilafahan, apa pun bentuk dan variasinya. Bahkan, beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak dan DI Yogyakarta.

“Jejaknya masih jelas. Bukankah kita juga pernah dibantu kekhalifahan ketika melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu ahistoris!” tegasnya.

Oleh sebab itu, sebagai bagian dari fikih siyasah, jelas terbukti Khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang. Mendakwahkannya bukanlah tindakan kriminal dan bukan terpapar radikalisme. Persekusi kepada pendakwah Khilafah, baik oleh perorangan maupun organisasi, merupakan perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan KUHP (Pasal 156a) dan UU ITE serta UU Ormas 2017.

“Berlaku adillah dalam memutus perkara, agar semua perkaramu di akhirat diringankan oleh Allah Yang Mahateliti hisab-Nya,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “Vonis Miris bagi Pendakwah Khilafah. Pakar Hukum: Mencederai Keadilan, Khilafah Bukan Ajaran Terlarang

  • 13 November 2020 pada 22:37
    Permalink

    “Berlaku adillah dalam memutus perkara, agar semua perkaramu di akhirat diringankan oleh Allah Yang Mahateliti hisab-Nya,” ,,, masyaAllah,,,

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *