Vaksinasi ala Menteri Investasi, Solusi atau Tragedi?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Silang sengkarut negeri ini mengatasi pandemi telah menjadikan permasalahan umat semakin kompleks. Kebijakan linglung dan implementasi yang amburadul telah nyata membuat umat semakin menderita.

Kali ini, permasalahan vaksinasi Covid-19 yang digadang-gadang menjadi solusi pamungkas dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi rakyat, nyatanya tak jauh dari segudang polemik.

Di tengah ketidakjelasan proses pengadaan vaksin akibat tersendatnya surat rekomendasi Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi Luhut Pandjaitan menyatakan vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan ketiga Desember. Sejumlah pemerintah daerah telah mendata calon penerima alat pemantik kekebalan tubuh itu. (Koran.tempo.co, 5/11/2020)

Memang luar biasa “kiprah” menteri yang dijuluki menteri segala urusan ini. Permasalahan kesehatan pun tak luput dari penanganannya. Hingga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memuji dengan menyebut Luhut sebagai kunci keberhasilan IAR di forum virtual yang diselenggarakan WHO pada 6/11/2020.

Keterlibatan Luhut dalam pengadaan vaksinasi memang telah diatur Jokowi dengan menjadikannya sebagai wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa pemerintah begitu ngotot memberikan vaksin pada masyarakat, di saat suara pakar masih menyangsikan vaksin tersebut aman dan efektif?

Suara Pakar Tak Didengar

Sudah bukan rahasia umum, rezim sering kali tak mendengar suara para pakar. Lihat saja penanganan di awal wabah, saat para pakar epidemiologi menyerukan untuk lockdown agar wabah tak menyebar. Alih-alih mengindahkan, rezim malah memberlakukan PSBB, yang disebut oleh beberapa pengamat merupakan wujud kompromi antara suara rakyat dan suara korporasi.

Celakanya lagi, saat korporasi menjerit selantang-lantangnya karena ternyata PSBB pun merugikan mereka. Pemerintah dengan serta merta menghapus kebijakan parsial tersebut dengan dalih merugikan rakyat. Lalu meninabobokan korporasi dengan “new normal”. Setelah itu, sesuai prediksi pakar, wabah semakin menggila dan tak terkendali.

Baca juga:  Menolak Tuduhan Antek Asing dengan Kebijakan yang Pro Asing

Kini, solusi yang digadang-gadang menjadi solusi pamungkas yaitu vaksinasi pun, lagi-lagi mengundang kontroversi. Pasalnya, banyak pakar yang mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati terhadap kebijakan vaksinasi. Jangan sampai ada pertimbangan lain selain sains dalam memilih suatu vaksin. Karena ini berkaitan dengan nyawa manusia.

Seperti apa yang disampaikan pakar epidemiologi FKM UI Pandu Riono, yang menilai bahwa obsesi terhadap pengadaan vaksin dengan mengatasnamakan keadaan darurat, justru menimbulkan kekhawatiran yang berhubungan dengan keamanan dan efektivitas vaksin (cnnindonesia.com 31/10/2020)

Hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun secara langsung mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan RI yang berisikan tiga poin rekomendasi yang patut diperhatikan yaitu; keamanan, imunogenisitas, dan keefektifan vaksin, dalam rencana imunisasi vaksin Covid-19 agar aman. Karena para pakar khawatir, pemerintah melompati langkah-langkah penting tersebut.

Vaksinasi dalam Pengurusan Negara yang Payah

Ngototnya pemerintah dalam pengadaan vaksin di akhir tahun ini, juga suara pakar yang tak didengar, memberikan dugaan kuat ada pertimbangan lain selain sains dalam menetapkan kebijakan pengadaan vaksin tersebut. Hal demikian menjadi wajar dalam sistem demokrasi kapitalisme yang tak menjadikan rakyat sebagai objek yang harus diurusi.

Maka, nyaringnya menteri investasi terhadap pengadaan vaksin telah menegaskan bahwa ada kepentingan ekonomi di sana. Jika murni untuk kepentingan keselamatan jiwa, kenapa tidak kementerian kesehatan yang menanganinya? Padahal telah banyak pakar kesehatan di sana.

Lantas, apakah yang namanya “kepentingan ekonomi” itu untuk rakyat? sungguh sayang sekali. Kepentingan ekonomi dalam sistem kapitalisme, bukanlah untuk kepentingan ekonomi rakyat kecil atau rakyat susah, tapi untuk kepentingan korporasi. Lihat saja bagaimana pemerintah pernah menutup pasar tradisional tapi pada saat yang sama, malah membiarkan supermarket besar tetap buka.

Kondisi ini diperparah dengan adanya para pemburu rente di tubuh rezim. Menjadikan kebijakan berputar pada kemaslahatan korporasi dan oligarki kekuasaan. Wajarlah seluruh permasalahan di negeri ini tak kunjung usai. Kebijakan kontraproduktif selalu saja menjadi tontonan sehari-hari, begitu pun kebijakan pengadaan vaksin pun bukanlah untuk rakyat Indonesia.

Baca juga:  PPKM Darurat dan Vaksinasi Massal, Mampukah Selesaikan Pandemi?

Islam Solusi Pandemi, Kapitalisme Biang Keladi

Masa pandemi yang belum juga reda serta berbagai problematik yang muncul karenanya, adalah bukti kegagalan sistem kapitalisme dalam menanggulangi pandemi. Sistem batil yang menjadikan akal manusia sebagai pemutus perkara, telah menghantarkan pada kebijakan yang hanya mengakomodasi kepentingan penguasa.

Dan penguasa yang sesungguhnya dalam sistem ini adalah para pemilik modal. Lihat saja bagaimana para pejabat begitu membungkuk dan menggelar karpet merah pada korporasi, agar kemaslahatan mereka terlindungi. Jadi wajar jika kebijakannya disetir oleh korporasi.

Berbeda dengan Islam, sistem buatan Allah SWT yang menjadikan syariat yang dibawa Nabi menjadi pemutus seluruh perkara. Sehingga para penguasa dalam Islam hanya membungkuk dan bersujud pada Allah SWT. Seluruh kebijakannya independen, terbebas dari setiran pihak mana pun. Dan menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai fokus utamanya.

Kebijakan Lockdown

Adapun cara Islam dalam menyelesaikan masalah wabah yaitu dengan mengunci wilayah yang terkena wabah. Tidak meninggalkan wabah dan tidak memasuki wilayah wabah. Dikisahkan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khaththab, telah terjadi wabah di Syam (639 M). Maka penguncian area wabah harus dilaksanakan sesegera mungkin. Agar wabah tak menyebar lebih luas.

“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)

Kebijakan ini serupa dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah yang memang mengunci satu wilayah agar pergerakan wabah tak keluar dari wilayah tersebut. Konsekuensinya, seluruh kebutuhan pokok umat dipenuhi negara dan wabah pun akan cepat mereda.

Vaksinasi dalam Islam

Berbeda dengan vaksinasi ala kapitalis yang lebih beraroma kepentingan korporasi daripada keselamatan rakyat. Vaksinasi dalam Islam murni untuk keselamatan umat.

Baca juga:  PMA 100 Persen: Jalan Penguasaan Asing terhadap Industri Strategis

Dalam Tulisan Profesor Ahmad Rusydan Utomo, PhD, yang berjudul “Kebijakan Islam dalam Menangani Wabah Penyakit, 2020”. Khalifah pernah menerapkan penggunaan vaksin kepada masyarakat, saat wabah smallpox (cacar air) melanda Khilafah Utsmani di abad ke 19.

Tahun 1846, Sultan memerintahkan disediakannya fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh anak-anak warga muslim dan nonmuslim. Namun, wabah smallpox kembali terjadi di tahun 1850 akibat banyaknya orang tua yang tidak membawa anak-anak mereka untuk diberikan vaksin. Padahal Sultan telah menyiapkan banyak faskes, dokter dan professional kesehatan.

Sultan pun merespons dengan cepat, dengan mengatakan bahwa tindakan para orang tua yang lalai mengantar anak-anak mereka ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, telah melanggar syariat dan hak anak. Sikap tegas Khalifah menjadikan warganya mengikuti anjurannya. Akhirnya, wabah tersebut dapat teratasi dengan tindakan tegas dan cepat Khalifah terhadap kondisi masyarakatnya.

Kebijakan Khalifah yang berdiri sendiri tanpa campur tangan asing, telah menghantarkan pada kebijakannya yang selalu ada maslahat bagi umat. Gelontoran dana begitu besar kepada para peneliti, untuk bisa cepat menemukan vaksin yang aman dan efektif. Daulah tidak mengandalkan vaksin dari negara lain, apalagi negara kafir harbi.

Kebijakannya yang memang berfokus pada umat, akan serta merta menjadikan umat percaya pada pemerintah, semua kebijakannya adalah yang terbaik bagi warganya. Berbeda dengan sistem sekuler kapitalis yang selalu saja memproduksi kebijakan yang menzalimi umat. Menjadikan pemimpinnya justru mendapatkan kebencian,, bukan kepercayaan.

Maka dari itu, urusan apa pun termasuk vaksinasi, jika dijalankan dalam sistem sekuler kapitalis akan berakhir pada kemudaratan. Bisnis menjadi ruh dalam setiap kebijakannya.

Maka dari itu, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan pandemi ini, tak ada cara lain selain berjuang mengembalikan kehidupan Islam. Agar penguasanya adalah pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan umat. [MNews/Gz]

5 komentar pada “Vaksinasi ala Menteri Investasi, Solusi atau Tragedi?

Tinggalkan Balasan