[News] Menkeu Andalkan Vaksin untuk Memulihkan Ekonomi. Pengamat: Tidak Efektif dan Salah Sejak Upaya Awal

MuslimahNews.com, NASIONAL – Pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Meski ada upaya penemuan vaksin, keberadaan vaksin tersebut masih belum jelas dan disinyalir hingga tahun depan pun belum tentu bisa dilakukan serentak dan merata.

Hal tersebut dinyatakan Sri Mulyani dalam webinar Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).

“Tahun 2021 itu kita tetap sama karena ternyata sampai akhir tahun walau ada upaya penemuan vaksin itu tidak terjadi secara serentak dan cepat pada awal 2021,” ujar Bendahara Negara itu, dilansir Kompas.com.

Vaksin yang dipesan Indonesia pun, kata Sri Mulyani, masih belum mendapatkan persetujuan dari BPOM. “[…] nanti diberikan use authorization-nya (izin penggunaan) oleh Badan POM, sehingga sudah aman dan melakukan vaksinasi,” kata Sri Mulyani melanjutkan.

Diketahui, saat ini banyak negara di dunia yang sedang menghadapi gelombang kedua pandemi, seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Italia, hingga Spanyol yang saat ini menghadapi situasi yang lebih rumit. Menurutnya, pelaku usaha yang tak lagi mau menutup kembali usaha mereka menyebabkan masalah dari segi sosial, ekonomi, hingga politik.

“Jadi kita jangan underestimate bahwa tantangan ini masih harus kita hadapi dan kelola sama-sama, APBN akan terus jalankan fungsinya,” ujar Sri Mulyani. “Tapi semua pihak harus benar-benar ikut menjaga supaya masalah awalnya yaitu pandemi tetap bisa terjaga dan terkendali,” tambahnya.

Baca juga:  Memaksakan Pilkada di Tengah Pandemi, Demokrasi Tak Manusiawi

Upaya Nonfarmasi

Pengamat Kebijakan Publik Dr. Rini Syafri berpendapat, berdasarkan fakta pandemi dan upaya pemberantasannya, baik dari aspek paradigma dan fakta empiris, upaya asal mengatasi pandemi (pemberantasannya) bukanlah dengan vaksin atau program vaksinasi. Akan tetapi dengan upaya nonfarmasi disertai jaminan pelayanan kesehatan gratis berkualitas.

Upaya tersebut seperti penguncian (syar’i lockdown), social distancing, karantina, dan berpola hidup sehat termasuk pelaksanaan protokol kesehatan. Sementara upaya contact tracing (penelusuran kontak), testing massive, dan treatment berupa pelayanan kesehatan gratis berkualitas, dioptimalkan untuk kesuksesan upaya nonfarmasi tersebut.

Tindakan nonfarmasi ini merupakan syariat Islam untuk memutus rantai penularan secara efektif. Dr. Rini membeberkan, secara saintifik membuktikan, satu strategi saja yaitu lockdown, mampu mencegah kasus ekspor/impor hingga 81% dan kemunculan kasus baru hingga 71%.

“Hanya saja, dibutuhkan kepemimpinan global. Karena jika tidak dilakukan secara sinkron di seluruh dunia, melalui kasus impor/ekspor baru pandemi justru semakin memburuk sebagaimana yang kita saksikan hari ini,” jelasnya pada MNews, 7/11/2020.

Akibat Mengabaikan Tindakan Nonfarmasi

Kapitalisme sebagai sistem yang diterapkan saat ini, disebut Dr. Rini bukan hanya tidak serasi (compatible) dengan upaya nonfarmasi, namun juga gagal melakukannya secara sinkron.

Baca juga:  Bu Sri Yakin Indonesia Selalu Mampu Keluar dari Krisis. Begini Respons Pakar Ekonomi Islam

“Sistem kesehatan kapitalisme pada kondisi normal saja sangat rapuh dan buruk, apalagi pandemi seperti saat ini,” ujarnya.

Hal ini menurutnya bisa dilihat dari mahalnya biaya pelayanan kesehatan Covid-19, mulai dari rapid test, swab PCR, hingga obat-obatannya. Juga terlihat dari krisis pelayanan kesehatan kronis berupa buruknya akses publik, biaya mahal, kurang bahkan tidak standarnya fasilitas kesehatan, tenaga dokter dan tenaga kesehatan lain yang kurang, juga keterbatasan laboratorium untuk rapid test maupun swab PCR.

“Ini menjadi persoalan yang tidak teratasi sejak dari kemunculan pandemi hingga saat ini, meski pandemi sudah hampir setahun,” jelasnya.

Ia menambahkan, sangat nyata bahaya pengabaian tindakan nonfarmasi karena telah membuka ruang kapitalisasi kesehatan yang difasilitasi model kekuasaan korporatokrasi yang niscaya dalam sistem politik demokrasi.

Artinya, lanjutnya, pemberantasan pandemi dengan mengandalkan vaksin dan abai terhadap tindakan nonfarmasi tidak saja bertentangan dengan fakta persoalan pandemi, namun juga merupakan kelalaian yang berakibat fatal dan kezaliman pemerintah yang luar biasa.

“Semestinya pandemi dapat dicegah dari berlarut-larut. Namun, sekarang sudah menjelang setahun dan telah membunuh puluhan juta orang dan menginfeksi ratusan juta manusia di dunia,” katanya miris.

Watak Kapitalisme dan Kebutuhan akan Adidaya baru

Dr. Rini mengatakan, semua ini adalah karakter rezim sistem kapitalisme. Tidak saja di negeri ini, namun juga di seluruh penjuru dunia. Mengenai vaksin yang menjadi andalan penguasa memberantas pandemi, ia berpendapat kalaupun lolos uji klinis III, tapi efektivitas vaksin yang kurang dari 50% menyebabkan pemberantasan Covid-19 tidak efektif dan kurang berfaedah.

Baca juga:  Perintah Berlaku Baik pada Istri: Ujian Suami di Masa Pandemi

“Tidak efektif jika mengandalkan pemberantasan pandemi pada vaksinasi. Selain itu butuh waktu yang sangat panjang untuk dimulainya tindakan pemberantasan. Padahal, tindak pemberantasan harus dilakukan segera dan secepat mungkin mengikuti konsep golden periode suatu tindakan,” jelasnya.

Karenanya ia menegaskan, untuk mengakhiri pandemi, butuh kehadiran negara adidaya baru berkarakter menyejahterakan. Juga berkapasitas menerapkan tindakan farmasi dan nonfarmasi, dan mampu memimpin secara sinkron tindakan pemberantasan ini bagi dunia.

“Karakter ini hanya dimiliki negara Khilafah. Khilafah tidak saja kebutuhan negeri ini dan dunia, lebih daripada itu ia adalah syariat Allah SWT yang diwajibkan pada kita semua. Allahu a’lam,” pungkasnya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *