Ekonomi Syariat di Tengah Panggilan Taat atau Sekadar Manfaat?

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI – Ekonomi syariah saat ini sedang naik daun. Menjadi pembicaraan di mana-mana, tak terkecuali dari kalangan istana. Bukan karena panggilan ketaatan tentunya. Namun, hanya sekadar mengambil asas kemanfaatan.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa ekonomi syariah memiliki peluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian negeri ini. Hal ini disampaikan saat Webinar Strategis Nasional “Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia”, Sabtu (24/10/20).

Menurut Menteri terbaik ini ada pertimbangan khusus ekonomi syariah dapat dipakai di Indonesia. Di antaranya, karena ekonomi syariah berjalan sesuai dengan kearifan lokal bangsa ini, yaitu nilai kejujuran, keadilan dan tolong-menolong.

Apalagi Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Maka untuk menjalankan ekonomi syariah pemerintah menginisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua Hariannya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin (Liputan6.com, 24/10/20).

Pengelolaan Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf

Adanya pemikiran penggunaan ekonomi syariah dalam sistem ekonomi saat ini merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Apalagi setelah diterjang pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang masih minus, memaksa pemerintah mencari terobosan baru untuk memperbaiki keuangan negara. Pastinya pajak dan utang kini bukan lagi tumpuan utama menarik uang.

Sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Keuangan, kondisi Indonesia yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia adalah sebuah keuntungan tersendiri. Ditambah lagi masyarakat saat ini sudah mulai sadar untuk berinfak. Hal ini dapat dilihat dari harta wakaf yang terkumpul saat ini, Rp217 triliun, atau setara 3,4 persen total Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga:  Tafsir Moderat/Maqashidi Menjauhkan Kaum Muslimin dari Islam Kaffah

Dana wakaf yang cukup besar ini dapat dijadikan sumber pendapatan negara. Sehingga perekonomian dapat berjalan. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun menyatakan, Beliau berharap wakaf ini akan bisa menjadi penopang perekonomian.

Karena 87% dari 270 juta jiwa adalah penduduk beragama muslim. Dengan demikian perlu adanya pengembangan minat wakaf masyarakat. Salah satunya dengan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) (Liputan6.com, 25/10/20).

Memanfaatkan Geliat Kesadaran Umat

Besarnya perolehan harta wakaf ini menunjukkan bahwa kesadaran umat saat ini mulai meningkat. Mereka tak lagi berpikir skala kapitalis saja. Tapi mereka ingin meraih keberkahan dari harta yang mereka peroleh. Syu’ur keislaman yang mulai menguat, membuat mereka juga merindukan mendapat pahala dan Surga Allah SWT.

Sayangnya, geliat kesadaran umat ini hanya dilihat dari aspek keuntungan materi semata. Kesadaran umat akan wakaf, memberikan angin segar bagi pemerintah untuk mengelolanya. Menjadikannya sumber pendapatan dan dipakai untuk dana sosial.

Sementara di sisi lain, terlihat permusuhan rezim terhadap Islam kaffah. Padahal, kesadaran rakyat akan kewajiban berislam secara sempurna saat ini sudah semakin meningkat. Di mana Islam kaffah mengajak kita kaum muslimin untuk taat syariat. Tidak memilah dan memilih syariat, tapi perlu mengambil secara utuh.

Jadi tidak hanya ekonomi syariah saja yang diambil, tapi sistem pemerintahan, pendidikan, sosial, sanksi, politik luar negeri juga digunakan. Jika kita telisik lebih dalam ekonomi syariah tak sekadar masalah wakaf saja. Tapi ada banyak aturan lainnya. Sayangnya tuntutan umat untuk berislam kaffah ini justru menuai kebencian.

Baca juga:  Dakwah Islam Bukan Penistaan Agama

Perilaku penolakan terhadap Islam kaffah dapat dilihat dari kriminalisasi ulama dan aktivis dakwah, pengarusan negatif terhadap kelompok-kelompok yang menyerukan kembali kepada Islam. Hingga perilaku islamofobia terhadap masyarakat muslim lainnya.

Sungguh perilaku yang bertolak belakang. Di satu sisi ingin menjadikan ekonomi syariah sebagai rule new model sistem ekonomi. Namun di sisi lain malah memusuhi sistem Islam lainnya. Apakah ini yang disebut sebagai kepentingan? Jika dianggap menguntungkan diambil, tapi jika merugikan dibiarkan.

Kalau memang benar demikian, sama saja masih berpikiran ala kapitalis. Semua diambil berdasarkan manfaat. Bukan karena panggilan taat. Keuntungan yang diutamakan adalah materi/harta/kekayaan. Bukan keuntungan meraih pahala karena taat. Pantas jika menjadi Menteri Ekonomi terbaik, karena mampu memanfaatkan segala celah untuk mengambil harta umat sebagai pendapatan negara.

Ekonomi Syariah dalam Bingkai Islam Kaffah

Dalam Islam, ekonomi syariah merupakan sebuah sistem perekonomian yang berbasis aturan Allah. Sistem ekonomi yang ada di dalamnya bersandar pada dalil Al-Qur’an dan Sunah. Kedudukan wakaf dalam syariah merupakan amalan nafilah. Sifatnya hanya sunah. Diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.

Wakaf merupakan amalan yang bersifat fardhiyah. Amalan pribadi umat. Walaupun demikian pengumpulan wakaf memang dikumpulkan dalam satu wadah, serta memiliki akses jemaah.

Sehingga wakaf bukan menjadi pilar ekonomi syariat. Karena sistem ekonomi Islam sebenarnya memiliki sumber pendapatan mandiri. Tidak bertumpu hanya pada wakaf saja. Wakaf hanya menjadi nilai tambah pada sistem ekonomi yang membuat perputaran kehidupan jadi semakin baik dan berkah.

Baca juga:  Hijrah: Berpindah dari Cengkraman Sistem Kufur menuju Islam Kaffah

Dalam sistem ekonomi Islam, sumber pendapatan utama negara berasal dari kekayaan negara dan kekayaan umum. Kekayaan negara meliputi fai, kharaj, jizsyah. Sedangkan pendapatan kekayaan umum dari pengelolaan SDA. Seperti hutan, tambang, hingga hasil lautan.

Semua pendapatan ini disimpan di baitulmal. Penggunaannya pun sudah ada alokasinya. Kekayaan negara dipakai untuk biaya administrasi, gaji pegawai, dll. Kekayaan umum dipakai untuk memenuhi kebutuhan umat, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Bagi aktivitas sosial misalnya memenuhi kebutuhan 8 orang yang berhak menerima zakat. Negara mengambilnya dari pos zakat tersendiri. Pos ini khusus hanya mengurusi delapan asnaf saja. Dan sumber keuangannya berasal dari berbagai jenis zakat dan sedekah.

Sehingga, sebuah negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah tidak akan kekurangan pendapatan. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang sumber utama pendapatan hanya dari pajak. Negara macam itu dipastikan akan kesulitan dalam menjalankan roda ekonominya.

Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Sistem ekonomi syariah yang mandiri tidak bisa berjalan dalam sistem kapitalisme. Secara dasar saja sudah berbeda, yang satu ingin mendapat rida Allah sedang satunya berdasar materi.

Oleh karena itu perlu disandingkan dengan sistem Islam lainnya. Mulai dari sistem pemerintahannya, pendidikan, sosial, hingga sistem sanksi. Semua sistem ini akan saling mendukung. Tentunya sistem ini akan dapat berjalan hanya di negara yang berdasar akidah Islam, yaitu Khilafah Rasyidah yang kedua, ‘ala minhaj an nubuwwah. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *