Impor Hortikultura Niscaya, Cukupkah dengan “Good Agricultural Practice”?

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Impor hortikultura diperkirakan melonjak. Terlebih pascapenerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 27 Tahun 2020 sebagai perubahan terhadap Permendag No. 44 Tahun 2019. Perubahan peraturan ini terjadi karena mempertimbangkan pandemi Covid-19. Meski ada momen kritis yang selayaknya juga diperhatikan, yakni akhir tahun yang tak lain adalah salah satu masa musim panen banyak jenis buah di berbagai sentra produksi di Indonesia.

Terkait hal ini, realita potensi lonjakan impor hortikultura yang diiringi tawar-menawar tarif impor tentu juga tak boleh luput diamati. Karena sudah lazim bagi relasi antara para importir dengan kementerian terkait. Pasalnya, hal ini ternyata menunjukkan motif ekonomi rezim yang tampak lebih kuat dibandingkan niat baik mengurusi hajat hidup rakyat. Yakni terkhusus soal pengadaan dan jaminan ketersediaan bahan pangan hortikultura untuk membantu menjaga kesehatan di tengah pandemi.

Dalam Permendag No. 27 Tahun 2020, disebutkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada terbatasnya ketersediaan produk hortikultura, khususnya bawang bombai dan bawang putih bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan impor produk hortikultura, khususnya bawang bombai dan bawang putih.

Sebelumnya, terkait dengan komitmen yang dicanangkan Indonesia sejak tahun 1994 terkait perjanjian WTO, tuntutan dari dua negara pertanian maju yaitu AS dan Selandia Baru, menyebabkan Indonesia harus merevisi 18 macam peraturan, termasuk beberapa UU terkait. Ketika belum terjadi perubahan pasal pada UU Cipta Kerja, pada tiga prolegnas (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Pangan dan UU Hortikultura) dinyatakan bahwa impor pangan, termasuk hortikultura, dilakukan hanya jika produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Baca juga:  Alih Fungsi Lahan, Food Estate, dan Solusi Islam

Kemudian terkait hortikultura buah, pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut menanggapi hal ini. Kadin meminta pemerintah mewaspadai impor buah ke Indonesia yang terus meningkat. Padahal, Kadin menilai, potensi dalam negeri untuk memproduksi aneka buah cukup besar dan ekspornya diminati banyak negara. Parahnya, berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami defisit perdagangan buah mencapai 1,16 miliar dolar AS pada tahun lalu (republika.id, 04/11/2020). Ini artinya, volume impor buah jauh lebih besar dibandingkan angka ekspornya dari dalam negeri.

Sepanjang tahun 2019 lalu, nilai impor buah ke Indonesia sudah menembus angka lebih dari Rp 20 triliun. Ini jumlah besar dan tentu saja patut diwaspadai dampak lanjutnya. Data BPS menunjukkan, volume impor buah pada 2015 sebanyak 435 ribu ton dengan nilai 666,3 juta dolar AS atau setara Rp 9,8 triliun (kurs Rp 14.700). Pada 2019 volume impor buah melonjak drastis hingga 724,1 ribu ton senilai 1,48 miliar dolar AS atau sekitar Rp 21 triliun. Sementara itu, nilai ekspor buah pada 2019 hanya sebesar 323 juta dolar AS.

Memang, sejak pandemi Covid-19, masyarakat makin sadar untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur sebagai sumber vitamin. Hal itu dilakukan demi meningkatkan imunitas tubuh sehingga terlindung dari penyakit. Namun sayangnya, rezim lebih memandangnya melalui kacamata perdagangan. Akibatnya, terjadinya peningkatan konsumsi buah dan sayur di dalam negeri, justru diterjemahkan tak lebih dari fenomena pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Belakangan, sistem good agricultural practice (GAP) di dalam negeri yang seolah “disalahkan” demi melegitimasi impor hortikultura. Karena pertanian hortikultura di Indonesia disebut-sebut belum menerapkan GAP. Dan pada perkembangannya, kebijakan impor malah lebih persis bola liar. Begitu ugal-ugalan, yang akibatnya tak tepat sasaran.

Baca juga:  Membidik Akar Masalah Kelaparan di Negeri Pertanian

Ditambah lagi, sistem ekonomi kapitalisme yang menaungi negara ini, serta adanya makelar hingga mafia pangan yang turut menadah recehan komisi tarif impor masih tumbuh subur. Tak jarang, para “penadah recehan” itu berasal dari kalangan elit politik dan pejabat publik. Padahal di tangan mereka-lah rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) itu diterbitkan. Tidakkah ini wujud rezim yang bekerja dengan cara memperjualbelikan kebijakan?

Sungguh ironis dan dilematis! Hubungan yang mereka bangun dengan rakyat sebatas untung-rugi. Motivasinya untuk mengurusi urusan masyarakat sudah terdegradasi hingga level drastis. Keberpihakannya kepada rakyat pun sudah terminimalisasi akut. Na’udzubillaahi min dzaalik.

Ini sungguh berbanding terbalik dengan yang disabdakan oleh Rasulullah saw. berabad silam:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Lihatlah, betapa bagai langit dan bumi perbedaan motivasi pengurusan urusan umat di era kapitalistik dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Meski bukan bahan pangan pokok, namun ketika produk hortikultura itu memiliki fungsi penting bagi tubuh, apalagi membantu menjaga imunitas di tengah pandemi seperti saat ini, semestinya sumber daya pangan ini tetap menjadi perhatian pemerintah dari berbagai aspek agar dapat dinikmati oleh rakyat. Baik dari sisi ketersediaan para ahli, kontinuitas riset hortikultura, budidaya, standarisasi kualitas, pascapanen, hingga perkara pendanaannya. Yang mana, keterpenuhan seluruh fungsi keumatan ini sejatinya hanya dapat diselenggarakan oleh negara yang mampu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang tak lain adalah negara Khilafah Islamiyah.

Baca juga:  Derita Petani dan Kebutuhan pada Khilafah

Jangan soal tarik-ulur komisi tarif impor yang diutamakan. Melainkan mekanisme ketersediaan dan distribusi produk hortikultura yang diupayakan sebaik mungkin, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Agar produk hortikultura tak lagi bertaraf elit dan bernominal tinggi bagi konsumen negeri sendiri. Ini jelas perkara urgen, karena mekanisme ini adalah bagian tak terelakkan dari mandat untuk mengurusi urusan umat.

Sebagai khatimah, mari perhatikan sabda Rasulullah saw. berikut ini. Dari Ka’ab bin Ujroh ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw. keluar mendekati kami, lalu bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ ، فَلَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

“Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku (di hari kiamat). Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka (penguasa dusta) itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan (juga) tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku (di hari kiamat).” (HR Ahmad dan An-Nasa’i). [MNews/Gz]

One thought on “Impor Hortikultura Niscaya, Cukupkah dengan “Good Agricultural Practice”?

Tinggalkan Balasan