Dana Umat YES, Syariat Islam NO? Islam Bukan Ideologi Prasmanan!

Oleh: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia/ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik partisipasi pengumpulan dana wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia, khususnya generasi muda alias milenial. Ia menyebut kesadaran kalangan ini terhadap instrumen wakaf tengah meningkat, sehingga bisa dijadikan sumber keuangan baru untuk memenuhi pembiayaan dari dalam negeri.

Realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia tahun ini senilai Rp217 triliun, atau setara 3,4 persen total Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini, menurut Sri Mulyani, bisa ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk kelas menengah di Indonesia yang saat ini mencapai 74 juta orang.

Lebih lanjut, instrumen wakaf saat ini sejatinya tidak hanya berupa tanah atau benda tak bergerak, tapi berkembang menjadi wakaf tunai yang terintegrasi dengan sukuk alias surat utang negara. Sosialisasi wakaf tunai terintegrasi sukuk ini tengah dilakukan Pemerintah agar semakin banyak peminatnya.

Pengelolaan instrumen wakaf baru ini akan dilakukan dengan transparan dan ditempatkan ke proyek sosial yang berdampak luas ke masyarakat (cnnindonesia.com, 25/10/2020).

Berbagai cara dilakukan Pemerintah, seperti mempersiapkan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (dana abadi wakaf tunai), hingga inisiasi Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) yang dipelopori Wakil Presiden Ma’ruf Amin (liputan6.com, 30/10/2020).

Potensi Dana Umat Islam yang Menggiurkan

Indonesia dengan penduduk muslim mencapai 87 persen dari total populasi 267 juta orang ini tentu memiliki potensi yang sangat besar khususnya dalam hal pengelolaan dana umat.

Diharapkan, dana yang terkumpul dari semacam GNWT bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Sebagaimana disampaikan Wapres Ma’ruf Amin, dana abadi umat ini jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, namun manfaatnya akan terus berkembang. Caranya? Dana yang notabene adalah donasi masyarakat luas itu akan dikembangkan melalui investasi dan kemudian hasilnya akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesejahteraan umum (liputan6.com, 30/10/2020).

Baca juga:  Hegemoni Kapitalisme Global terhadap Dunia Islam

Dana Umat “Yes”, Pemberlakuan Syariat “No”. Penyebabnya apa?

Indonesia saat ini terancam resesi pada kuartal III 2020 akibat wabah pandemi Covid-19. Tentu Pemerintah mencari bagaimana mengatasinya. Pembahasan wakaf menjadi isu penting untuk digulirkan sebagai buffer (penyangga) ekonomi nasional. Kebijakan pemberdayaan dana sosial keagamaan satu ini menjadi alternatif bagi pemerintah.

Pemerintah juga telah memasukan pengembangan kelembagaan ekonomi umat dalam program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Fuad Nasar menyatakan cetak biru (blueprint) pemberdayaan wakaf sebagai rencana induk pengembangan wakaf dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang juga diperlukan (liputan6.com, 30/10/2020).

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sudah sangat membengkak. Data pada akhir Agustus 2020, ULN Indonesia tercatat di angka 413,4 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 203,0 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,4 miliar dolar AS (pikiran-rakyat.com, 15/10/2020).

Pemerintah sudah kehabisan cara untuk menambah sumber pendapatan negara selain utang dan pajak. Melihat fakta ini, membidik dana abadi wakaf tentu menjadi alternatif dengan low risk (risiko rendah) dibandingkan harus menambah utang baru. Apalagi karakter masyarakat muslim itu sangat filantropis dan peduli terhadap sesama.

Wacana penggalakan dana wakaf untuk investasi ini belumlah menunjukkan bahwa syariat Islam sudah mendapatkan “lampu hijau” di negeri ini. Yang terjadi, apa saja yang menguntungkan dari syariat Islam contohnya kebaikan sistem ekonomi Islam akan diambil.

Jika sudah dirasa tidak dibutuhkan, syariat Islam akan ditinggalkan bahkan isu pemberlakuan syariat Islam dan para pengemban dakwahnya malah ikriminalisasi. Tidak salah jika disebut bahwa agama hanya digunakan sebagai legitimasi untuk memuluskan berbagai kepentingan. Begitulah wajah dan watak kapitalisme. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko sekecil mungkin.

Baca juga:  Keterikatan pada Hukum Syarak Merupakan Dasar Terpenting bagi Tegaknya Daulah dan Kehidupan Individu (Bagian 1/2)

Sistem Ekonomi Islam Tahan Banting di Masa Resesi

Resesi dan krisis ekonomi saat ini merupakan masalah sistemis, jadi untuk mengakhirinya juga dengan menggantinya secara sistemis bahkan fundamental.

Fondasi sistem ekonomi kapitalisme sebenarnya sangat rapuh karena dibangun dari struktur ekonomi yang semu, yakni ekonomi sektor nonriil. Sistem ekonomi seperti ini, hanya dengan isu kecil saja, balon ekonomi ini bisa meledak sewaktu-waktu. Apalagi jika dilanda isu besar seperti wabah virus Covid-19.

Berbeda sekali dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam lebih tahan terhadap krisis ekonomi global karena dibangun dari struktur ekonomi riil (sektor riil), tidak berspekulasi dan tidak mencari bunga (riba).

Dalam Islam, pengaturan ekonomi harus diawali dengan mengatur pembagian kepemilikan ekonomi secara benar. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Pembagian kepemilikan ini sangat penting agar tidak terjadi hegemoni ekonomi di mana pihak kuat menindas yang lemah, atau hanya sekelompok orang kapitalis yang menguasai sumber daya ekonomi.

Apa yang terjadi di Indonesia harusnya menjadi pelajaran besar akan pentingnya penerapan sistem ekonomi Islam ini. Kepemilikan umum dikuasai swasta, baik asing maupun lokal. Contohnya sektor tambang, gas, minyak bumi, kehutanan, sumber daya air, jalan umum, pelabuhan laut, bandara, dan sebagainya. Akibatnya, hegemoni para kapitalis semakin menggurita dan mencengkeram hampir seluruh sektor ekonomi potensial.

Karut-marut ekonomi dan keuangan nasional ini akan sangat bisa diminimalisir jika sistem ekonomi Islam diterapkan. Sistem ekonomi Islam akan mengatur bagaimana pembangunan dan pengembangan ekonomi yang benar, yaitu harus bertumpu pada pembangunan sektor ekonomi riil dan bukan sektor ekonomi nonriil. Dengan itu insya Allah krisis ekonomi tidak akan terjadi lagi.

Baca juga:  Indikator "Utang Aman" padahal Ancaman

Keunggulan lain dari sistem ekonomi Islam adalah soal distribusi harta kekayaan oleh individu, masyarakat, maupun negara.

Ekonomi Islam menjamin seluruh rakyat Indonesia terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, tidak dimonopoli segelintir orang. Sistem ekonomi Islam juga menjamin seluruh rakyatnya dapat meraih pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Namun tentunya, sistem ekonomi Islam tidak bisa berjalan sendiri tanpa ditopang dan integral dengan sistem politik dan pemerintahan Islam. Kita tidak akan bisa menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah namun membuang sistem politik dan pemerintahan Islam.

Karena Islam bukan ideologi prasmanan yang bisa seenaknya kita ambil ajaran yang kita sukai atau menguntungkan dan sesuai selera saja, di sisi lain meninggalkan ajaran lainnya.

Oleh karena itu, jika ingin keluar dari resesi ekonomi dan menyolusi permasalahan ekonomi secara fundamental, tidak ada cara lain selain mengganti total paradigma sistem kapitalisme global dengan sistem Islam di segala bidang.

Tak ada bentuk sistem kehidupan manusia yang lebih baik dari sistem Islam Khilafah. Sebagaimana pernyataan Will Durant, sejarawan barat yang telah memuji kesejahteraan negara Khilafah.

Dalam buku yang ia tulis bersama istrinya Ariel Durant, Story of Civilization, ia mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.” Wallahu a’lam bish-shawwab. [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

4 komentar pada “Dana Umat YES, Syariat Islam NO? Islam Bukan Ideologi Prasmanan!

  • 6 November 2020 pada 17:40
    Permalink

    Beginilah watak kapitalis. Ada uang, umat disayang. Tp uang doang, ideologi Islam ditendang

    Balas
  • 5 November 2020 pada 17:50
    Permalink

    Sistem Islam bukan prasmanan

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.