Pertanyakan Sumbangsih “Milenial” bagi Bangsa, Tapi Jual Aset Negara, kok, Diam Saja?

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Pelajar dan mahasiswa yang sering salah kaprah disebut “Kaum Milenial” ini, ternyata membuat geram satu-satunya mantan Presiden RI perempuan. Sampai-sampai ia mempertanyakan sumbangsih “Kaum Milenial” bagi bangsa.

Kegeraman ini adalah buntut kekesalan Megawati atas aksi anarkis saat demonstrasi berupa perusakan halte Transjakarta beberapa waktu lalu.

“Anak muda kita, aduh, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi ‘milenial’. Saya mau tanya, hari ini, apa sumbangsihnya generasi ‘milenial’ yang sudah tahu teknologi seperti kita, bisa viral tanpa bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?” kata Megawati saat memberi sambutan di acara peresmian beberapa kantor PDIP di daerah secara virtual. (news.detik.com, 28/10/2020)

Ia menyebut pembuatan satu halte saja memakan anggaran sekitar tiga miliar. Lantas Megawati melontarkan pernyataan yang kini viral, “Susah-susah bikin halte, enak aja dibakar-bakar, emangnya duit lo?”

Kini, aksi pembakaran halte tersebut makin ramai setelah tayangnya video investigatif “62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah” yang memberi petunjuk pelaku perusakan. Video itu diproduksi dan diunggah Tim Buka Mata Narasi Newsroom pada Rabu (28/10/2020) di kanal YouTube mereka.

Anak Muda Jangan Dimanja, Anggota Dewan Bebas Buat Kebijakan

Kalimat “anak muda jangan dimanja” tadi sebenarnya memunculkan ragam pertanyaan dari publik. Atas dasar apa Ketua Umum PDIP meminta agar anak muda jangan dimanja? Sebab, selama ini anak muda begitu gigih memperjuangkan hidup mereka di tengah potret pendidikan yang suram.

Tak ada jaminan pendidikan gratis bagi anak muda, apalagi di tengah pandemi. Sekolah dan kampus dengan pembelajaran daringnya, menguras kantong dan mengganggu mental mereka. Tugas menumpuk, biaya sekolah dan kuliah tetap ditagih, bahkan dengan biaya yang tak sedikit.

Belum lagi jika mereka menuntut atas ketidakadilan dalam kampus maupun di luar kampus. Mereka harus siap menerima tekanan dari berbagai pihak. Akhirnya, mengalah mengikuti kebijakan yang ada menjadi pilihan.

Mereka yang tetap idealis memperjuangkannya, terpaksa menerima sanksi bahkan dikeluarkan dari perkuliahan. Sungguh miris, bukan?

Di waktu yang sama, anggota dewan bebas membuat berbagai kebijakan. Salah satunya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka (anggota dewan) digaji rakyat, diamanahkan mengatur negara dan mengelola sumber daya alam milik rakyat. Namun, dengan mudahnya memutuskan perkara tanpa memikirkan kehidupan rakyat. Malah melanggengkan kepentingan para kapitalis juga korporasi.

Baca juga:  Editorial: Demokrasi, Sistem yang Melegitimasi Kezaliman

Sementara perkara gaji dan tunjangan mintanya dipenuhi. Alasannya tugas berat mengurusi rakyat. Tak mudah, kata mereka.

Sungguh, justru merekalah yang sudah cukup lama dimanjakan berbagai fasilitas, baik gedung mewah, mobil, dan rumah dinas yang wah. Lantas, jika saat ini anak muda bersuara untuk memperjuangkan nasib rakyat, apakah layak disebut manja?

Sumbangsih yang Terlupakan. Ayo Diingat Lagi!

Megawati berpidato lantang mempertanyakan sumbangsih “milenial bagi bangsa dan negara, namun terlupa dengan “sumbangsih” yang ia berikan lewat penjualan aset negara.

Menurut Pakar Komunikasi Politik UPH Emrus Sihombing, Megawati tidak bisa lepas tangan dari apa yang pernah dilakukannya: Menjual aset Negara, seperti hak eksplorasi ladang gas dengan harga murah serta Indosat. (news.detik.com, 5/4/2014)

Sementara Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule memberikan sindiran pedas. “Anak-anak milenial belum pernah jual aset negara. Anak-anak milenial belum pernah ampuni koruptor. Anak-anak milenial belum pernah ambil alih presiden,” sindirnya (wartaekonomi.co.id, 30/10/2020)

Mungkin memang lupa. Maka, sebaiknya publik mengingatkan kembali atas sumbangsih kepemimpinannya pada Indonesia.

Dikutip dari buku Problem Demokrasi dan Good Governance di Era Reformasi (2013), BUMN dijual dengan alasan membayar utang negara, di mana Megawati diwarisi utang negara yang membengkak, imbas dari krisis moneter pada 1998/1999.

Nilai penjualan belasan BUMN kala itu mencapai Rp18,5 triliun. Salah satu privatisasi yang paling diperdebatkan ialah Indosat yang dijual seharga Rp4,6 triliun kepada Tamasek Holding Company, BUMN Singapura. Lima tahun kemudian, Tamasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga tiga kali lipat.

Baca juga:  Kapitalisme Sistem Merusak, “Get Out” dari Indonesia

Lalu, publik tentu masih ingat dengan lahirnya kebijakan outsourcing.

Dikutip dari buku Rapor Capres (2014), Megawati dianggap sebagai pihak paling bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Kebijakan itu lahir lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan di era kepemimpinannya. (yogyakarta.kompas.com, 26/7/2019)

Kebijakan tersebut banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Buruh tidak mendapat tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak.

Kini, dengan disahkannya Omnibus Law, kondisi buruh justru akan semakin memprihatinkan. Inikah sumbangsih yang diharapkan rakyat Indonesia?

Sumbangsih Sistem Kapitalisme bagi Negeri

Alhasil, anak muda pun milenial bertanya-tanya, mengapa kezaliman rezim semakin terang benderang berpihak pada kapitalis? Sumbangsih apa yang diberikan sistem dan kepemimpinan kapitalis bagi negeri ini?

Terlihat nyata, liberalisasi SDA semakin sempurna dengan legalisasi kebijakan UU pro kapitalis asing juga aseng. UU Ciptaker adalah jalan mulus “memanjakan” kepentingan mereka, tak peduli meski kedaulatan bangsa tergadaikan.

Sistem kapitalisme melahirkan oligarki kekuasaan. Banyak UU yang diproduksi Pemerintah juga DPR merugikan rakyat namun menguntungkan segelintir penguasa dan pemodal. UU Migas, UU Minerba, UU SDA, dan/atau UU Penanaman Modal menjadikan Indonesia sebagai negara “bancakan” bagi negara-negara kapitalis dunia.

Di sinilah kaum muda harusnya berdiri, sebagai motor penggerak perubahan, pengontrol kekuasaan. Mereka mengkritik setiap kebijakan yang menyulitkan rakyat serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Lantas, apakah sumbangsih sistem dan kepemimpinan kapitalisme terbukti menyejahterakan rakyat?

Kaum Muda Serukan Islam Demi Kemajuan Bangsa

Islam ialah ajaran yang bersumber dari Allah Yang Mahasempurna. Ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah ini dipastikan akan menyelamatkan umat manusia serta memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Pilihan atas ideologi Islam menunjukkan penolakan total terhadap ideologi kapitalisme yang gagal mengatur negara, demikian juga komunisme. Inilah yang akan membuat Indonesia menjadi kuat dan bangkit karena mendasarkan pada ideologi yang sahih yakni ideologi Islam.

Baca juga:  Saat Perbankan Terguncang Isu “Rush”

Syariat Islam mewajibkan negara untuk serius mengurus segala urusan rakyat. Penguasa dalam Islam akan tampil menjadi pelayan bagi rakyat, bukan pelayan pemilik modal. Penguasa bagaikan penggembala yang akan memastikan rakyat sejahtera, terjamin keamanannya, dan mendapatkan keadilan.

Di bidang ekonomi, kebijakan syariat Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat (sandang, pangan, dan perumahan). Negara mendorong setiap orang memiliki tanggung jawab nafkah. Kalau tidak mencukupi, keluarga terdekatnya yang wajib membantu. Jika belum terpenuhi juga, negara yang akan turun tangan.

Di samping itu, negara wajib memfasilitasi pendidikan dan kesehatan secara cuma-cuma. Soal pengelolaan kekayaan alam juga jangan ditanya, tentu akan dikelola semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Barang tambang yang melimpah, haram diberikan kepada individu, swasta, apalagi negara-negara kapitalis liberal. Air, hutan, padang rumput, listrik, dan juga sektor-sektor strategis lainnya wajib dikelola negara.

Kebijakan ini dapat menghentikan penjajahan ekonomi dari negara-negara imperalis yang masuk untuk menguasai kekayaan alam negara Islam, termasuk Indonesia.

Perkara utang, maka negara haram meminjam utang yang mengandung riba, apalagi hal itu menjadi jalan negara-negara pemberi utang menguasai setiap negeri Islam.

Terakhir, dengan Islam, kedaulatan negeri tidak akan berani diinjak-injak negara mana pun. Negara memiliki kebijakan politik luar negeri yang disegani juga membuat gentar kawan dan lawan, yaitu menyebarkan Islam ke seluruh dunia lewat dakwah dan jihad.

Sudah seharusnya penguasa mengikuti petunjuk Islam, jika berharap kebaikan bagi bangsa dan negara. Andai saja penguasa memahami seruan kaum muda untuk mengambil Islam sebagai satu-satunya solusi negeri, insya Allah keberkahan akan datang dari segala penjuru. Negeri makmur, kaya, dan subur tidak akan membuat rakyatnya menganggur. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Pertanyakan Sumbangsih “Milenial” bagi Bangsa, Tapi Jual Aset Negara, kok, Diam Saja?

Tinggalkan Balasan