Menakar Maslahat Pembangunan Jembatan Bahtera Sriwijaya

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH – Pada 2024 rencananya akan direalisasikan pembangunan jembatan Bahtera Sriwijaya yang menghubungkan provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Pembiayaan berasal dari APBN dengan nilai mencapai Rp15 Triliun. Lokasi tapak jembatan sendiri sudah ditetapkan masing-masing Gubernur.

Di Sumara Selatan, tapak jembatan akan berada di desa Tanjung Tapa, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk Babel, tapaknya berada di Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan. Diproyeksikan panjang jembatan ini akan mencapai 13,5 km.

Herman Deru menyatakan hadirnya jembatan ini akan membuat wilayah gambut di Kabupaten OKI kian terbuka dan mendorong datangnya banyak investasi. Terlebih dengan telah dioperasikannya tol trans Sumatra penghubung Palembang-Kayu Agung-Lampung.

Tentunya hal ini dianggap akan berdampak positif dengan kemajuan sektor ekonomi bagi Provinsi Sumsel dan Provinsi Kepulauan Babel. Komoditas dari Sumsel akan lebih banyak lagi yang akan dibawa ke Bangka. Begitu juga sebaliknya, produk dari Bangka ini  dengan gampang dibawa ke luar hingga ke pulau Jawa, termasuk bagi sektor pariwisata.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman sebelumnya menyebut proyek jalur penghubung Bangka-Sumatra layak untuk dilanjutkan menuju tahap studi kelayakan atau feasibility study. Menurutnya, keberadaan jalur penyeberangan  ini diharapkan berdampak positif bagi Provinsi Kepulauan Babel dan Sumsel.

Senator asal Bangka Belitung Alexander Fransiscus yang duduk di Komite II juga akan mengawal realisasi pembangunan Jembatan Bahtera Sriwijaya. Hal itu ditunjukkan ketika melakukan kunjungan kerja kepada Gubernur Sumsel didampingi Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti.

Alex berharap dengan terealisasinya Jembatan Bahtera Sriwijaya, akan menghasilkan  banyak keuntungan bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung. Selain memudahkan transportasi, biaya pengangkutan sembako menjadi lebih murah.

Kekhawatiran Adanya Dampak Fatal Kerusakan Ekosistem

Pernyataan Herman Deru yang mengatakan jembatan Bahtera Sriwijaya akan membuat wilayah gambut di Kabupaten OKI kian terbuka dan akan mendorong hadirnya banyak investor, mendapat pengamatan dari beberapa ahli.

Muhammad Hairul Sobri, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel mengatakan perencanaan pembangunan harus berlandaskan kepentingan rakyat, bukan korporasi dan pembangunan.

Pembangunan jembatan ini bukan hanya melihat dampak lingkungan terutama mangrove, gambut, dan gajah, namun harus lebih luas lagi, seperti persoalan bencana akibat perubahan bentang alam dan dampaknya pada kehidupan masyarakat.

Dr. Najib Asmani, mantan Ketua TRGD (Tim Restorasi Gambut Daerah) Sumsel, yang kini tenaga ahli DPR RI Komisi VII pun angkat suara.

Membangun jembatan bukan hanya mempertimbangkan dampak ekonomi saja. Tapi juga memikirkan kepentingan yang jauh dibutuhkan umat manusia ke depan, yakni kelestarian gambut, mangrove, serta habitat gajah di pesisir timur Sumsel. Dibutuhkan kajian mendalam tentang itu semua.

Yusuf Bahtimi, peneliti dari CIFOR, mengatakan belum tahu jelas konsep pembangunan seperti apa yang ditawarkan. “Kita tahu bahwa gambut merupakan ekosistem ringkih (fragile ecosystem) yang berfungsi sebagai penyimpan karbon dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Perubahan ekosistem dengan cara yang tidak arif hanya akan mendatangkan bencana”.

Mendatangkan Untung atau Buntung?

Meski dikatakan pembangunan jembatan ini akan mendatangkan banyak keuntungan seperti investasi, ekonomi, dan akses transportasi, namun pendapat para ahli layak diperhitungkan. Pembangunan jembatan yang berada di lanskap Air Sugihan mengundang banyak keprihatinan.

Pembangunan jembatan yang berada di Lanskap dengan bentangan gambut yang luas di dalamnya, dikhawatirkan akan menambah daftar panjang karhutla yang rutin terjadi setiap tahunnya. Pada periode 2015-2019 di wilayah telah terjadi karhutla yang sangat besar.

Dari 1.011.733,97 hektar yang terbakar di Sumsel, lahan gambut banyak menyumbang porsi terbesar, termasuk wilayah OKI yang mendominasi. Tidak mudah untuk menjinakkan api yang telanjur melahap lahan gambut.

Korban pun sangat banyak. Terdapat 500 ribu jiwa warga OKI dari total 3,5 juta jiwa penduduk Sumsel yang menjadi korban paparan kabut asap di tahun 2015.

Pembangunan jembatan yang berada di pesisir timur Sumatra ini juga akan berdampak pada rusaknya ekosistem mangrove. Rusaknya ekosistem mangrove dapat menimbulkan abrasi pantai dan erosi. Selain itu hilangnya fungsi mangrove sebagai intrusi bagi air laut.

Masalah lanjutannya adalah konflik manusia dengan gajah yang sering terjadi di wilayah ini. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan pemukiman telah mengubah pola hidup dari gajah. Kesulitan mencari pangan serta hilangnya rute migrasi menyebabkan kawanan gajah kehilangan kendali dan menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Sepanjang Januari-Juni 2020 setidaknya telah terjadi empat kali konflik di Sumsel. Salah satu korban dari kalangan masyarakat adalah seorang prajurit TNI yang tewas terinjak gajah

Investasi dalam Era Kapitalisme

Tak ada yang salah jika pemerintah ingin membangun akses kemudahan bagi masyarakat. Hanya saja jika tumpuannya adalah alasan kebutuhan investasi sungguh hal ini sangat disayangkan. Mengingat investasi dalam era kapitalisme saat ini lebih banyak menguntungkan korporasi ketimbang rakyat.

Pembukaan lahan terutama lahan-lahan ringkih seperti gambut memiliki efek jangka panjang jika pemerintah tidak siap untuk merencanakan dan mengantisipasinya.

Perlu diketahui juga bahwa pembukaan lahan yang sembrono dengan dorongan motif kepentingan ekonomi bisa diibaratkan seperti membuka “Kotak Pandora”.

Biasanya pada pembukaan lahan seperti hutan untuk pembangunan jembatan pasti akan disertai tindakan lanjutan berupa pembangunan infrastruktur seperti gudang, pertokoan, atau perumahan. Ini pun akan diikuti dengan datangnya invasi para pemburu satwa, penggali bahan mineral, perambah, dan spekulan tanah. Artinya, seluruh sumber daya dan ekosistem yang ada di dalam hutan pun akan semakin terancam keberadaannya.

Dapat dibayangkan jika pembangunan ini tetap akan dijalankan tanpa memiliki fondasi pemikiran kebijakan yang tepat. Alih-alih berharap mendatangkan kesejahteraan, pembangunan yang tidak lestari hanya akan mendatangkan bencana bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sudah seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan dan penyelamatan rakyat. Pembangunan yang arif bijaksana (sustainable development) harus dikedepankan dalam pengembangan lanskap Sugihan, termasuk pembangunan jembatan Sumatra-Bangka tersebut.

Ada nilai ekologis dan sosial yang harus dibayar dengan sangat mahal jika tetap mengedepankan pembangunan yang tidak direncanakan dan diterapkan dengan tepat. [MNews/Jn]

Kontributor: Pipit Hanifah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *