[News] Bukan Demokrasi, Islamlah Model Sistem Politik yang Manusiawi

MuslimahNews.com, NASIONAL – Pengamat Politik Islam, Siti Muslikhati, S.I.P., M.Si., menyatakan kehidupan tidak terlepas dari sistem politik. Sistem politik sendiri mengandung dua makna.

Pertama, sistem interaksi pada masyarakat merdeka dan terjadi pengalokasian nilai-nilai dengan menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Kedua, pandangan yang berkenaan dengan cara bagaimana urusan masyarakat diurus dan diatur dengan hukum tertentu.

Ustazah Siti menyitir pendapat David Easton, sistem politik ini akan menghimpun input berupa bahan mentah, rujukan, apa/siapa yang dianggap sebagai sumber pengendali kehendak atau aspirasi. Kemudian input tersebut diolah pemegang kewenangan dan kekuasaan untuk menghasilkan produk proses politik berupa keputusan atau kebijakan

Hanya saja, menurutnya yang perlu dikritisi adalah input ini bermasalah dalam hal kedaulatan, yang dalam sistem sekarang berada di tangan rakyat.

“Lalu rakyat yang mana?” tanyanya retorik. Belum lagi pihak yang mengolahnya juga bermasalah pada kekuasaan. Menurutnya, kepemimpinan saat ini banyak berpihak pada kepentingan segelintir orang. Akhirnya produk politiknya menjadi bermasalah.

“Secara teori, sistem demokrasi seolah memberi gambaran ideal. Namun nyatanya, tidak ada satu pun negara demokrasi yang bisa mewujudkannya. Demokrasi adalah utopia,” ujarnya.

Model Sistem Politik yang Manusiawi

Ustazah Siti memaparkan, ada dua kutub ekstrem dalam sistem politik saat ini. Pertama, teosentris dengan Tuhan sebagai pusat kendali pengaturan, menjadi otoriter dan hierarkis. Kutub kedua yakni antroposentris, dengan rakyat atau manusia sebagai pusat kendali pengaturan, dikenal dengan demokratis dan setara.

“Lalu pertanyaannya, sistem politik Islam termasuk model yang mana? Jawabnya ialah tidak di dalam keduanya,” tegasnya.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan model yang manusiawi, perlu dibandingkan antara sistem politik demokrasi, Islam, dan teokrasi. Ia pun menjelaskan empat ukuran pembandingnya.

Baca juga:  Dicari, Pemimpin yang Dicintai Rakyatnya

Pertama, kedaulatan. Dalam sistem Islam, kedaulatan di tangan syara’ (Allah sebagai pembuat hukum), sementara demokrasi kedaulatannya di tangan rakyat yang tidak memilik standar benar salah.

Kedua, sumber kekuasaan. Dalam sistem Islam, kekuasaan di tangan rakyat, sehingga ada keadilan dalam implementasi kekuasaan. Berbeda dengan teokrasi yang kekuasaannya di tangan Tuhan, namun rakyat (manusia) tidak berperan di dalamnya.

Ketiga, model kepemimpinan. Dalam sistem Islam, model kepemimpinannya tunggal. Berbeda dengan sistem demokrasi yang kolektif di mana ada pembagian kepemimpinan.

Keempat, decision maker ‘pembuat keputusan’. Dalam sistem Islam, pembuat keputusan adalah Khalifah. Sedangkan dalam sistem demokrasi, decision maker ada di parlemen dan pemerintah, dan dalam teokrasi dipegang rohaniwan.

Syura’ (Musyawarah) dalam Islam

Ustazah Siti juga meluruskan perihal syura’ atau musyawarah yang sering diidentikkan dengan demokrasi. Ia menjelaskan, dalam sistem Islam, asas musyawarah adalah akidah Islam yang bertujuan melaksanakan hukum syariat. Aspek yang dibahas hanyalah aspek tertentu (yang mubah saja), dan sunah dilakukan.

“Pada akhirnya ini (musyawarah) akan bernilai pahala di sisi Allah. Berbeda dalam sistem demokrasi, asas musyawarah adalah sekularisme yang bertujuan membuat hukum dan membahas semua aspek. Musyawarah (dalam demokrasi) dilakukan, tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah,” jelasnya.

Maka, dalam negara, undang-undang dan konstitusi adalah seperangkat aturan yang ditetapkan pemerintah (penguasa) guna mengatur hubungan di antara mereka dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat. Sedangkan proses formalitas syara’ (legislasi/adopsi hukum syariat, red.) adalah proses penetapan hukum syara’ sebagai peraturan yang berlaku mengikat secara umum pada masyarakat.

Baca juga:  Resolusi 2021, Umat Songsong Abad Khilafah

“Pada mulanya konsekuensi legislasi hukum syara’ ini hanya mengikat mujtahidnya dan siapa yang mengikuti pendapatnya (muqallid), tidak mengikat secara umum. Namun, ketika hukum syara’ itu sudah diadopsi penguasa menjadi UUD/UU, maka menjadi bersifat mengikat umum,” urainya.

Dua Kekuatan Legislasi Hukum Syara’

Konsekuensi dari legislasi hukum syara’ ini akhirnya melahirkan dua aspek kekuatan. Aspek pertama, jelasnya, adalah aspek ideologis, yaitu legislasi hukum syara’ ini merupakan bentuk perlawanan atas diterapkannya kapitalisme yang dipaksakan di Dunia Islam.

Aspek kedua, yaitu aspek politis, di mana legislasi ini menjadi bentuk kesadaran memosisikan kembali Islam sebagai ajaran politik, yang selama ini direduksi sebagai ajaran agama/ritual semata.

Ia menerangkan, Islam memiliki prosedur dan mekanisme kontrol terhadap legislasi hukum syara’. Caranya dengan melakukan pengkajian untuk memahami fakta atau suatu peristiwa, serta untuk memahami hukum syara’ beserta dalil-dalilnya.

Legislasi ini didasarkan atas kekuatan dalil, sedangkan kontrolnya adalah rakyat, baik secara individual, lewat parpol/kelompok kepentingan, atau melalui wakil di Majelis Umat. Sehingga, rakyat bisa melakukan koreksi atas keterikatan Khalifah pada hukum syara’ dalam penetapan UU.

“Selain itu harus ada transparansi UUD dan UU, yaitu UUD dan UU harus dilengkapi dengan mukadimah dustur dan qonun, yang berisi argumentasi syar’i pada setiap pasalnya,” jelasnya.

Akuntabilitas Khilafah Islamiyah

Ustazah Siti juga memaparkan adanya akuntabilitas Khilafah Islamiyah yang bertujuan menghalangi kezaliman penguasa. Dalam institusi negara, terdapat Mahkamah Mazhalim dan Majelis Umat. Di luar itu, terdapat partai politik yang menjalankan fungsi pengawasan atau muhasabah lil hukkam, dan pressure group atau individu yang melaksanakan amar makruf nahi mungkar, baik langsung maupun tidak langsung.

Baca juga:  Generasi Muda Motor Perubahan; Suarakan Aspirasi, kok, Dibungkam?

Ia juga menjelaskan perbedaan yang sangat jelas antara UU Islam dan UU sekuler. Sumber UU Islam adalah Al-Qur’an dan Sunah. Proses dan tempat lahir UU Islam adalah ijtihad para mujtahid yang diadopsi Khalifah.

Sedangkan sumber UU sekuler adalah adat istiadat, yurisprudensi, dan sebagainya. Proses dan tempat lahirnya melalui pengolahan aspirasi/kehendak rakyat, kemudian dilegalisasi badan khusus yaitu legislatif.

“Oleh karena itu, umat harus punya agenda tersendiri, sebab jika melihat kondisi saat ini, sistem demokrasi akan sampai pada ajalnya,” ujarnya optimis.

Ia pun menyampaikan dalil surah Al-A’raf ayat 34, “Dan setiap umat itu mempunyai ajal [tenggat waktu hidup]. Jika ajalnya telah tiba, maka mereka tidak bisa minta diajukan dan ditangguhkan, meski hanya sesaat.” [QS al-A’raf: 34].

Terakhir, Ustazah Siti menegaskan, sistem Islam yaitu Khilafah ‘ala minhaj nubuwwah akan tegak sesuai janji Allah dan bisyarah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam.

Allah berfirman, “Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian untuk benar-benar memberikan Khilafah mereka kepada mereka di muka bumi, sebagaimana yang Dia berikan kepada orang-orang sebelum mereka, dan mengukuhkan untuk mereka agama mereka yang Dia ridai untuk mereka, serta mengganti mereka setelah mereka takut dengan keamanan. Mereka menyembah-Ku, tidak menyekutukan Aku dengan apa pun. Siapa saja yang tidak mengingkarinya setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik.” [QS an-Nur: 55]. [Mnews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Bukan Demokrasi, Islamlah Model Sistem Politik yang Manusiawi

Tinggalkan Balasan