Demokrasi Sistem Tanpa Solusi, Lahirkan Kontroversi

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI – Diskusi seputar kelayakan dan kemampuan sistem demokrasi mengurus kehidupan masyarakat modern harus ditumbuhsuburkan terutama di negeri-negeri muslim. Sebab, muslim sudah punya sistem kehidupan sendiri untuk mengurus kemaslahatan umat.

Mengapa harus dalam bentuk diskusi memperbandingkan kedua sistem itu? Karena selama ini sistem demokrasi melakukan monopoli sepihak tanpa memberi ruang kepada sistem Islam untuk merealisasikan konsep-konsepnya.

Kriminalisasi dan stigmatisasi rezim-rezim demokrasi terhadap sistem Islam–Khilafah–menunjukkan iktikad buruk mereka merespons kenyataan bahwa sistem Islam merupakan satu-satunya sistem kehidupan yang layak dan mampu menghilangkan dahaga keadilan dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan sistem demokrasi.

Indonesia Negara Demokrasi

Amerika Serikat adalah contoh jauh penerapan sistem demokrasi. Adapun Indonesia adalah contoh dekat penerapan sistem demokrasi. Pengukuhan kembali Indonesia sebagai negara demokrasi diteguhkan oleh Donald Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikut (AS) sebuah negara kampium demokrasi abad 21.

Lewat surat resmi tertanggal 21/5/2019, oleh siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC AS, (22/5/2019), Trump memberikan ucapan selamat kepada Jokowi atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung bebas, adil dan damai, serta untuk pertama kalinya pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan bersamaan. Menurut Trump, tingkat partisipasi pemilih Indonesia sangat tinggi (mencapai 80 persen), patut menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Atas pujian Trump terhadap Indonesia sebagai model negara demokrasi ideal di Asia Tenggara, maka tidak boleh lagi ada sangkalan bahwa apa pun produk rezim hasil pemilu merupakan produk original sistem demokrasi. Sebab, Indonesia tidak sedang belajar berdemokrasi, bahkan Indonesia itulah demokrasi dan wajah demokrasi ada di Indonesia.

Pun realitas gurita kuasa oligarki di Indonesia tak boleh ditampik sebagai hasil penerapan sistem demokrasi. Berikutnya karpet merah bagi hegemoni korporasi asing di seluruh penjuru negeri zamrud khatulistiwa ini juga persembahan terbaik rezim demokrasi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja produk oligarki hanyalah salah satu produk sistem demokrasi. Demokrasi tak bisa hidup tanpa sistem kapitalisme, dan kapitalisme tak sanggup melanggeng dan melenggang tanpa demokrasi. Historis keduanya–demokrasi dan kapitalisme- menjelaskan simbiosis mutualisme abadi.

Demokrasi Selamanya Berproses Tanpa Akhir Sejahtera

“Indonesia bukan negara Khilafah yang memiliki kekuasaan sentralistis di tangan kepala negara,” begitulah sinisme para pengasong demokrasi. Indonesia mengambil sistem distribusi kekuasaan pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Produk perundangan dibuat oleh eksekutif dan disahkan oleh legislatif.

Baca juga:  Kasus PDI-P vs KPK, Analis Politik Pratma Julia: Demokrasi Kredo Sesat untuk Membius Dunia Ketiga

Guna menstabilkan kekuasaan, demokrasi mengesahkan penggunaan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden). Jika pemberlakuan presidential threshold 20% pada pemilu 2019 akhirnya melahirkan oligarki, atas nama demokrasi UU Pemilu perlu diubah agar presidential threshold 10%.

Jika perlu tanpa presidential threshold saja, barangkali oligarki akan lenyap. Jika tetap saja korporatokrasi melenggang, tidak masalah asal tetap demokrasi.

Soal rakyat tidak sejahtera, keadilan mati, itu risiko. Undang-undang dibuat bertujuan menyejahterakan rakyat, selebihnya adalah proses pembelajaran dalam berdemokrasi. Demokrasi tidak memaksa rakyat memilih penguasa dan wakil rakyat, mereka sukarela memberikan suaranya pada pemilu langsung. Ini kemajuan dalam berdemokrasi yang harus disyukuri.

Begitulah pengasong demokrasi, terus menebar sihir demokrasi di negeri parodi.

Mahir Produksi Undang-Undang Kontroversi

Rezim demokrasi cukup butuh waktu setahun untuk melahirkan berbagai undang-undang kontroversial. Semboyan “kerja, kerja, kerja” tak sekadar basa-basi “menjual” semua sendi.

Sebut saja UU 3/2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), produk kontroversial hasil Kabinet Indonesia Maju. UU ini hasil revisi UU 4/2009 tentang Minerba.

Ditetapkan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), masing-masing paling lama selama 10 tahun.

Lalu revisi UU MK yang disahkan DPR pada 1/9/2020 patut diduga sebagai barter politik. Hanya dalam tempo tiga hari, pembahasan batas usia minimum hakim konstitusi sukses direvisi dari 47 tahun menjadi 60 tahun. Disinyalir dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam menangani judicial review sejumlah UU kontroversial.

Jokowi juga telah menerbitkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada 31/3/2020. Perppu tersebut mendapat sorotan karena dinilai dapat membuka celah korupsi, tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban atas penyelewengannya.

Meski judicial review dilakukan, toh pada 12/5/2020, DPR melalui rapat paripurna mengesahkan Perppu Covid itu menjadi UU No. 2/2020. Para pihak yang menggugat Perppu 1/2020 terpaksa harus mencabut terlebih dahulu gugatannya karena dianggap telah kehilangan objek. Masih tak jera dengan kebohongan demokrasi, gugatan kembali diajukan terhadap UU 2/2020 tersebut.

Baca juga:  Film, Penyangga Demokrasi yang Hampir Ambruk

UU Covid diketok, Perpres pun menyusul. Lagi-lagi kontroversi terjadi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan. Diteken Jokowi pada 5/Mei/2020, saat dua bulan pandemi virus corona berlangsung di Indonesia.

Tak ada gunanya MA membatalkan Perpres 75/2019 yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hukum dikangkangi rezim demokrasi yang buta dan tuli.

MK Lembaga Penampung Sampah Demokrasi

Ide Mahkamah Konstitusi (constitutional court) baru diintrodusir tahun 1919 oleh Hans Kelsen (1881-1973) asal Austria. Pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Sebaliknya, tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional.

Tak cukup dengan badan legislatif, Indonesia turut mengadopsi ide Hans. Tahun 2001 melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 oleh MPR, dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C UUD 1945. Tepat 13/8/2003, Megawati Soekarnoputri menandatangani UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Inilah realitas perlembagaan konstitusi negara demokrasi.

Tidak ada jaminan peraturan yang dilahirkan konstitusional menurut konstitusi. Maka, konstitusional tidaknya suatu peraturan sangat bergantung siapa yang berkuasa. Jika penguasa menyadari kebijakannya inkonstitusional, amandemen saja UUD lalu revisi berbagai UU. Adapun rakyat cukup diminta bersuara sekali dalam 5 tahun, lalu rakyat diminta tidak bersuara selama 5 tahun.

Bisa dipahami mengapa rezim selalu menyarankan semua UU kontroversial dilarikan ke MK. Sebab MK hanyalah lembaga penampung produk sampah demokrasi melalui mekanisme judicial review. Tidak selamanya keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Dengan dihapusnya pasal 59 ayat (2) UU MK pascarevisi, Pemerintah dan DPR tidak harus menindaklanjuti putusan MK. Sementara memaknai pasal ini pun para pakar hukum debatable. Senyampang kontroversi terjadi di dalam MK sendiri. UU Ciptaker akan melenggang mengingat kepentingan oligarki dan asing sangat besar terhadap jenis UU Omnibus Law ini.

Rakyat Tak Butuh Kontroversi

Islam memosisikan negara sebagai institusi pengurus urusan rakyat dan pelindung rakyat dari setiap ancaman. Negara hadir untuk memberi ketenangan bagi rakyatnya.

Baca juga:  Rezim Omnibus Law, Asal-asalan Tentukan Halal-Haram, Peran Ulama Disepelekan

Maka, Islam mendefinisikan negara Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi kaum muslimin untuk menerapkan hukum (syariat) Allah secara menyeluruh baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Islam lalu menetapkan penerapan hukum syariat di pundak seorang Khalifah -kepala negara dan kepala pemerintahan-. Khalifah menjalankan tanggung jawab hanya terikat dengan hukum Allah.

Khalifah tidak terikat dengan kepentingan rakyat mayoritas maupun minoritas, pengusaha maupun pekerja. Sebab kedaulatan penuh di tangan As-Syari’ (Pembuat Hukum): Allah SWT.

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Tidak ada hukum kecuali hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS Yusuf: 40)

Artinya, kepastian hukum merupakan garansi langsung dari Allah SWT bagi siapa saja kaum yang mau menerapkan hukum Allah di muka bumi. Penerapan syariat kaffah menghapus kegalauan, mewujudkan ketenangan.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar (dalam semua masalah yang dihadapinya), dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.(QS ath-Thalaaq: 2-3)

Ketika semua masalah mendapat solusi yang benar sesuai syariat, kebutuhan rakyat berupa papan, sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, keamanan, akan terpenuhi secara layak dan manusiawi. Kehidupan akan menjadi tenang, tenteram, dan sejahtera.

Penting untuk direnungkan bersama, apa yang terjadi di Indonesia sebagaimana gambaran firman Allah SWT dalam surah an-Nahl: 112 berikut,

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.

Alhasil, sudah sepatutnya masyarakat muslim maupun nonmuslim membuka diri untuk mengenal lebih jauh sistem Islam, yakni Khilafah dan syariat Islam, lengkap dengan rinciannya. Agar dapat membandingkan dengan sistem demokrasi dari segala aspeknya, kemudian memilih sistem mana yang layak dan mampu mengatur kehidupan manusia. Wallaahu a’lam. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Demokrasi Sistem Tanpa Solusi, Lahirkan Kontroversi

  • 2 November 2020 pada 16:08
    Permalink

    Demokrasi sistem kufur

    Balas
  • 2 November 2020 pada 14:27
    Permalink

    Saatnya bunang demokrasi tegakan Khilafah Rasyidah ‘alaa minhajinabi

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *