Sengsara di Bawah Kapitalisme, Harapan Buruh Hanya pada Islam

Oleh: Juanmartin, S.Si., M.Kes.

MuslimahNews.com, OPINI – Hitung-hitungan dan tidak tulus terhadap rakyat. Itulah kesan yang didapatkan dari pemerintah sekuler yang ada saat ini. Amanah yang diberikan tidak dilaksanakan secara profesional, bahkan cenderung mengabaikan suara rakyat.

Kelakar komika Bintang Emon, “Suara rakyat hanya dibutuhkan lima tahun sekali, di luar itu suara rakyat dibungkam,” agaknya benar adanya. Inilah yang terlihat dengan suara rakyat yang berisi penolakan atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populer. Masalah Upah Minimum yang menimbulkan polemik, misalnya.

Dilansir dari kompas.com diberitakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini. Surat edaran penetapan upah minimum tersebut telah diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh semua pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, terdapat 18 provinsi yang sepakat mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kondisi pandemi Covid-19 lanjut Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini. Kendati pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi ranah kepala daerah.

Menyikapi surat edaran tersebut, Presiden Konfederasi serikat pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, pihaknya menolak permintaan kalangan pengusaha yang menyuarakan agar pada tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang minus selama pandemi Covid-19 tidak tepat dijadikan alasan.

Baca juga:  Kita Butuh “New System”, Bukan “New Normal”

Menurut Said Iqbal, bila upah minimum tidak naik, daya beli masyarakat akan semakin turun. Ia mengatakan, daya beli turun akan berakibat anjloknya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.

Paradigma Sekuler Rusak, Butuh Islam Sebagai Solusi

Sikap pemerintah yang setengah hati menjalankan fungsinya bahkan terkesan cuci tangan atas apa yang dihadapi masyarakat khususnya buruh, setidaknya mengonfirmasi beberapa hal yakni; Pertama, kesalahan dalam memahami mekanisme pemenuhan kebutuhan individu rakyat; kedua: tidak jelasnya skema pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan rakyat dalam kondisi tertentu seperti wabah dalam sistem sekuler kapitalisme saat ini, ketiga: kesalahan pandangan sistem kapitalisme dalam hal penetapan Upah Minimum.

Dari permasalahan tersebut, Islam sesungguhnya memiliki pandangan yang khas dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pemenuhan Kebutuhan Individu

Terkait jaminan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar rakyat (basic needs), termasuk kebutuhan sekundernya, baik bagi individu maupun kelompok, merupakan hak seluruh rakyat negara Khilafah, baik muslim maupun nonmuslim, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, dan Khilafah wajib memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder rakyatrnya.

Hal ini kontras dengan apa yang menjadi realitas di negeri-negeri kapitalis yang tidak memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Rakyat dibiarkan sendiri berjibaku memenuhi kebutuhannya.

Mereka yang memiliki harta dari apa yang diusahakan bisa dipastikan memiliki daya beli dalam arti mampu memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, mereka yang miskin dan lemah, tidak ada jaminan mampu memenuhi kebutuhannya.

Memang ada sejumlah skema bantuan yang diberikan negara pada masyarakat yang kurang mampu. Hanya saja bantuan tersebut alih-alih memenuhi kebutuhan harian rakyat kecil, bantuan yang hanya diberikan pada waktu tertentu dengan jumlah terbatas itu masih amat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan harian rakyat, individu per individu.

Hal ini berbeda dengan sistem Khilafah. Meski jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder seluruh rakyat negara Khilafah, baik sebagai individu maupun kelompok, merupakan kewajiban negara, tetapi jaminan tersebut diberikan melalui mekanisme syariat.

Baca juga:  Menyudahi Pandemi, Butuh Otoritas Global Anti-Kapitalisme

Jaminan kebutuhan dasar dan sekunder individu warga negara bisa diwujudkan dengan bekerja, bagi pria dewasa yang mampu. Bagi anak-anak, wanita, dan orang tua, jaminan diberikan oleh pria dewasa yang mampu dan berkewajiban untuk menanggung nafkah mereka.

Jika tidak mampu atau tidak ada keluarga yang bisa menanggungnya, maka kerabat atau tetangga dekat berkewajiban untuk membantunya. Jika tidak ada, negaralah yang berkewajiban untuk menanggungnya.

Jaminan di atas bisa diwujudkan jika setiap warga negara yang mampu bekerja atau berusaha mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan berusaha. Karena itu, negara Khilafah mempunyai kewajiban membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi seluruh rakyatnya.

Ini terkait dengan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder untuk individu. Namun, ini berbeda dengan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelompok, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan bagi warga negara.

Karena jaminan ini tidak bisa diwujudkan secara individu, negara Khilafah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya dengan gratis, yang biayanya bersumber dari seluruh pendapatan negara Khilafah.

Kedua, Pemenuhan Kebutuhan Saat Terjadi Wabah

Pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder sesungguhnya tetap berlangsung penjaminannya meski di saat wabah menyerang. Sebab kebutuhan asasi ini pemenuhannya bersifat harian dan bisa menimbulkan bahaya jika tidak dipenuhi.

Kebutuhan akan pangan, misalnya. Pemenuhan kebutuhan akan pangan tidak berbeda dalam kondisi apapun. Untuk itu, ketersediaan biaya untuk memenuhi kebutuhan rakyat harus senantiasa ada. Permasalahan dalam sistem kapitalisme hari ini terletak pada mekanisme penetapan anggaran belanja negara yang ditetapkan setahun sekali.

Padahal kebutuhan masyarakat bersifat harian. Alhasil, jika terjadi peristiwa di luar prediksi dan tidak masuk dalam anggaran belanja negara tahunan, seperti bencana alam atau wabah, misalkan. Saat terjadi bencana alam atau wabah menyerang barulah negara kalang-kabut mencari sumber anggaran.

Baca juga:  Saat Arogansi Rezim Sukses Mengooptasi Rasionalitas Kaum Intelektual

Ini berbeda dengan mekanisme penetapan anggaran dalam Negara Islam yang bersifat harian. Sebab kebutuhan masyarakat pun bersifat harian. Negara wajib menyiapkan anggaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan harian rakyatnya.

Jadi pernyataan bahwa upah pekerja tidak naik karena pandemi merupakan pendapat yang lahir dari pandangan yang salah mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan berlepas dari mengurusi rakyatnya.

Ketiga, Kesalahan Memandang Masalah Upah Minimum

Upah minimum sendiri memang merupakan problem klasik pekerja di alam kapitalisme. Upah minimum ini menjadi patokan penentuan gaji. Alhasil, pemenuhan kebutuhan rakyat khususnya pekerja hanya didapatkan ala kadarnya. Sedangkan kebutuhan lainnya seperti kesehatan, tunjangan hari tua, dan lain-lain termaktub dalam kontrak lainnya dengan perusahaan.

Atas dasar upah minimum ini, para pemilik modal bebas mengeksploitasi tenaga pekerja. Hal ini berbeda dengan Islam. Standar yang digunakan dalam Islam adalah manfaat tenaga (manfa’at al-juhd) yang diberikan pekerja.

Dengan mekanisme ini, tidak akan terjadi eksploitasi oleh para majikan. Negara juga tidak menetapkan upah minimum, sebab itu sama saja dengan menetapkan harga yang itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dengan demikian, ada korelasi antara sistem dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sistem kapitalisme memiliki seperangkat hukum yang lahir dari paradigma yang salah dalam mengurusi urusan rakyat, termasuk upah para buruh.

Sebaliknya, Islam memiliki seperangkat aturan yang sahih dan bersifat sistemis dalam menyelesaikan problematik buruh. Jika kaum buruh begitu sengsara di bawah hukum kapitalisme, sudah selayaknya para buruh turut memperjuangkan sistem Islam yang memiliki mekanisme yang khas dalam menuntaskan problem klasik buruh saat ini. Walllahu a’lam. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Sengsara di Bawah Kapitalisme, Harapan Buruh Hanya pada Islam

Tinggalkan Balasan