Amerika Datang, Demi Apa?

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Menlu AS, Mike Pompeo berkunjung kembali ke Indonesia, 29/10/2020, sejak kunjungan pertamanya dua tahun lalu. Kedatangan Pompeo seperti menjadi antiklimaks sebelum AS menghadapi Pilpres 3 November 2020 yang bisa jadi mengakhiri kekuasaan rezim Trump-Pence. Tetapi, (Trump) berkuasa lagi ataupun tidak, AS memiliki konsistensi ideologis untuk memastikan posisinya tak terganggu ambisi Cina untuk berjaya di Asia Pasifik.

Karena itu, AS intensif mendekati Indonesia melalui kunjungan Wakil Menhan David Norquist kepada Menlu Retno Marsudi dan Menhan Letjen (TNI) Prabowo Subianto. Disusul kedatangan pejabat Pentagon, US under Secretary of Defense for Policy, James H. Anderson ke kantor Kemhan RI (18/9/2020).

Secara khusus Prabowo berkunjung ke AS atas undangan Menhan AS, Mark Esper (16/10/20), mengabaikan keputusan politik AS selama hampir 20 tahun yang menolak pemberian visa untuk Prabowo.

Jangan abaikan juga kunjungan PM baru Jepang, Yoshihide Suga (20/10/2020). Mengawali tugas ke luar negeri, Suga memilih Vietnam dan Indonesia, sebelum mengakhiri kunjungan di Komando Kawasan Indo-Pasifik Amerika (United States Pacific Command /USPACOM) di Hawaii.

Strategi Free and Open Indo Pacific (FOIP)

Semua peristiwa politik tersebut terkait dengan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) sebagai siasat Donald J. Trump menguasai kawasan “subur” ekonomi ini. Trump menyampaikan gagasan ini pertama kali pada APEC CEO Summit di Danang, Vietnam (10/11/2017).

Visi kapitalistik pasti menjadi landasan krusial FOIP. Ada 35 negara di kawasan Pasifik dengan nilai perdagangan USD1,9 triliun. Demi kondusifnya huge market ini, Departemen Luar Negeri dan United States Agency for International Development (USAID) telah menanam “bantuan” senilai USD4,5 miliar berikut ratusan miliar lebih dalam pengembangan pembiayaan dan investasi perusahaan AS[1].

Tentu saja hal mendasar yang lebih dikhawatirkan AS adalah ancaman ideologis. Dalam US National Security Strategy (Desember 2017) AS menyebut tantangan bagi tatanan masa depan dunia adalah kompetisi antara visi free dan represif. Amerika menyebut kekuatan revisionis yang otoriter akan mengancam Indo-Pacific yang bebas dan terbuka.

Misi ideologis ini tak bisa dikerjakan sendiri. Rezim Trump menghidupkan kembali Quadrilateral Security Dialogue (Quad) yang diprakarsai mantan PM Jepang Shinzo Abe (2007). Quad beranggotakan AS, Australia, India dan Jepang, dibangun kembali tahun 2017 karena Cina makin agresif di kawasan Indo-Pasifik[2].

Setelah perang dagang sejak Maret 2018, tensi hubungan AS dan Cina kian panas. Cina berambisi menguasai Laut Cina Selatan (LCS), jalur perairan yang dilewati lebih dari setengah kapal tanker minyak dunia, batu bara, dan bijih besi dengan total perdagangan tahunan bernilai lebih dari 4 triliun dolar Australia. LCS memiliki potensi tangkapan ikan 12 persen dari total tangkapan dunia[3], 11 miliar barel minyak dan gas alam 190 triliun kaki kubik yang belum dieksploitasi.

Baca juga:  Kepentingan Amerika di Balik Penetapan Indonesia menjadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas

AS kian memiliki legitimasi ikut campur urusan LCS, setelah Cina terlibat beberapa kali konflik dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam atas klaim nine dash line yang membentang hampir 2.000 kilometer dari daratan Cina.

Indonesia ikut terseret konflik setelah kapal coast guard Cina berulang kali menerobos Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Sepanjang pandemi virus Corona, Cina telah menenggelamkan kapal Vietnam, membangun pulau militer buatan, mengganggu eksplorasi lepas laut, hingga menggelar latihan militer untuk unjuk kemampuan.

AS meradang, sehingga mengirim USS Reagan dan USS Nimitz –kapal tempur milik AS- untuk berpatroli di LCS. David R. Stillwell, Asisten Menlu AS untuk Urusan Asia Pasifik, menegaskan kembali komitmen AS tidak akan membiarkan aksi bullying Cina di LCS dan berbagai kerjasama akan dilakukan untuk mendukung hal tersebut[4].

Konsolidasi digelar. Jepang menjadi tuan rumah pertemuan ke-2 Quad (8/10/20), sebelum PM Suga melawat ke Indonesia. Sekalipun sekutu-sekutu AS memiliki masalah dengan Cina, namun AS tak tenang dengan kerja sama itu.

Jepang jelas mengkhawatirkan agresivitas Cina, karena LCS dibutuhkan Jepang yang minim sumber daya untuk berniaga dengan ASEAN hingga Pasifik. India terlibat konflik laten 40 tahun dengan Cina di dataran tinggi Ladakh, Himalaya. Australia juga akan terganggu jalur perdagangannya jika LCS dikangkangi Cina.

Untuk memperkuat ikatan mereka, di bawah kendali AS, Australia-India-Jepang membentuk Chains Resilience Initiative untuk membangun rantai pasokan Indo-Pasifik dan memperkuat keamanan kawasan[5]. Namun Cina masih memiliki kartu truf.

Sebagai salah satu negara yang tak terkena resesi akibat Covid-19, Cina masih menjadi andalan pemulihan ekonomi. Apalagi menurut data IMF, Cina adalah tujuan utama ekspor Australia pada 2019, tujuan nomor 2 untuk ekspor Jepang, dan tujuan nomor 3 untuk ekspor India[6].

Persatuan Quad sebenarnya fragile. Rapuh. Karena para elite strategis Quad kurang antusias dengan proposal pembentukan satuan tugas militer dan sekretariat Quad. Australia tidak ikut dalam seri latihan militer Malabar dan India masih mengkhawatirkan sikap anti-Cina yang eksplisit.

AS juga gagal meyakinkan Republik Korea, sekutu utama Amerika di Pasifik untuk berafiliasi dengan Quad. Korea Selatan tidak mau dipaksa untuk memilih antara AS, sekutu keamanannya, dan Cina, mitra ekonominya yang sedang berkembang[7]. Karena itu AS membutuhkan penguat lainnya, ASEAN dan Indonesia.

Amerika Memainkan ASEAN dan Indonesia

Cina memang licik. Selain mengikat ASEAN dengan proyek BRI (Belt and Road Initiative), Cina mengajukan beberapa proposal pembangunan bersama LCS sejak 2017, bertajuk Spratly Resource Management Authority (SRMA).

Baca juga:  Perundingan antara Amerika dan Taliban

Keanggotaannya tidak hanya dari negara penuntut yang bersengketa yaitu Brunei, Cina, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetapi juga Indonesia[8].

Pompeo segera merespons manuver Cina untuk menarik ASEAN melalui bantuan badan-badan multilateral atau tanggapan hukum atas sengketa di LCS.

AS berdiri bersama Asia Tenggara dalam melindungi hak-hak kedaulatan mereka atas sumber daya dan kawasan lepas pantai berdasarkan hukum internasional,” demikian Pompeo[9] meyakinkan ASEAN agar berjalan bersamanya.

Cina memang agresif. Demi melawan Amerika, Menlu Cina Wang Yi segera melakukan kunjungan maraton ke Kamboja, Laos, Malaysia, dan Thailand 11-15 Oktober 2020 mendiskusikan detail pemulihan ekonomi Asia[10].

Menurut Dino Patti Djalal–mantan Wamenlu Indonesia–, ASEAN lebih pragmatis dalam melihat Cina sebagai solusi penting kesulitan ekonomi mereka. Demi pemulihan ekonomi pasca Covid-19, Cina berjanji meningkatkan impor hingga USD10 triliun. Perdagangan Asia Tenggara dengan Cina sekitar USD650 miliar dolar per tahun, hampir dua kali lipat perdagangannya dengan AS[11].

Sebagaimana di dalam negerinya, AS harus menutup semua pintu yang membuka kesempatan bagi Cina. Sekalipun Ketua ASEAN saat ini berada di tangan Vietnam, Indonesia tetap dianggap sebagai penentu di ASEAN, mengingat aspek historis dan potensi geostrategisnya.

Indonesia, selalu memersonifikasi diri memiliki politik luar negeri bebas aktif, tidak cenderung pada blok atau kekuatan mana pun. Tapi sesungguhnya, mengingat posisi Indonesia sebagai negara pengekor, posisi Indonesia tak mungkin netral.

Indonesia lebih suka bersikap pragmatis sekaligus menjalankan strategi global yang didiktekan negara adidaya. Posisi tersebut telah dilekatkan pada Indonesia saat menjadi salah satu inisiator Gerakan Non-Blok (GNB) pada masa perang dingin antara AS versus Uni Soviet. Netralitas GNB dibutuhkan AS untuk menghambat Inggris berkuasa kembali di negara-negara persemakmurannya.

AS mengkhawatirkan pragmatisme Indonesia. Agresivitas Cina menawarkan proyek BRI disambut gembira oleh lingkaran dekat penguasa yang menggenjot proyek infrastruktur demi ambisi mewujudkan “Poros Maritim Dunia”.

Reputasi bisnis Cina yang mengabaikan standar lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance (GCG) dianggap angin lalu oleh rezim. Rezim juga terkesan tak terlalu peduli dengan bantuan AS menangani Covid-19 senilai USD11 juta (Rp187 miliar)[12].

Indonesia juga menolak permintaan khusus AS, agar P-8 Poseidon–jet tempur mata-mata yang canggih– bisa mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia[13].

Karena itu, AS mati-matian mengakrabkan diri ke Indonesia, termasuk mengabaikan “pelanggaran” HAM Prabowo –the American fair-haired boy[14], anak kesayangan Amerika–. Apalagi peristiwa politik di Indonesia telah memberikan angin segar bagi AS.

Resistensi kalangan Islam pada isu komunisme memberi keuntungan bagi AS untuk menekan Indonesia. Serbuan TKA Cina, gaya otoriter rezim, dan proyek-proyek Cina yang kacau seakan menyatu dengan seruan Pompeo dalam kunjungan ke Tokyo awal Oktober 2020.

Baca juga:  AS Menguatkan Pengaruh Yahudi di Dataran Tinggi Golan, Tamparan bagi Penguasa Muslim

Dikatakannya, “Kita berkolaborasi untuk melindungi rakyat kita dan mitra kita dari eksploitasi, korupsi, dan paksaan Partai Komunis Tiongkok[15].”

Waspada Siasat Penjajahan AS

Semestinya Indonesia tidak boleh bersikap pragmatis, sekaligus tak berdaya berada dalam himpitan dua raksasa yang bertikai. Selama masih ada negara adidaya, baik penganut stakeholder capitalism atau state capitalism, tetaplah mereka akan memanfaatkan Indonesia demi kepentingan mereka sendiri.

Tak ada dalam kamus bahwa kerja sama negara kapitalis yang menjadikan penjajahan sebagai metode satu-satunya untuk mewujudkan tujuan kapitalistiknya, bakal menguntungkan Indonesia.

Posisi geostrategis Indonesia, kekuatan SDA, SDM, dan salah satu pasar terbesar di antara ekonomi APEC, serta potensi kebangkitan Islam ideologis, menjadikan Indonesia menjadi perhatian Amerika. Tapi bukan diposisikan sebagai mitra sejajar, melainkan tetap menjadi objek bancakan ataupun diperalat sebagai pion yang dimainkan demi kepentingan ideologisnya.

AS juga bakal memainkan keserakahan lingkaran dalam rezim yang haus akan investasi, sekaligus memberi peluang bagi korporasi mereka untuk menguras semua potensi yang dimiliki Indonesia.

Kisruh regulasi Omnibus Law UU Cipta Kerja seakan “berakhir manis” dengan pinjaman Rp6,95 triliun dan janji relokasi produksi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia [16]. Bahkan Chief Executive Officer (CEO) United States International Development Finance Corporation (IDFC) dilibatkan Pompeo untuk mendukung rencana Jokowi menggelontorkan 327 miliar dolar AS pada 250 lebih proyek infrastruktur.[17]

Jangan Jadi Negara Pengekor

Negara besar akan terus berdatangan untuk menenggelamkan Indonesia dalam penjajahan jika Indonesia masih mempertahankan diri sebagai negara pengekor.

Namun sungguh sulit bagi Indonesia melepaskan diri dari posisi juru kunci dalam konstelasi dunia. Indonesia baru benar-benar mampu melepaskan diri dari kekuatan adidaya bila menerima Khilafah sebagai sistem pemerintahan.

Telah terbukti dalam sejarah bahwa Khilafah mampu bertahan berabad-abad sebagai adidaya dalam konstelasi dunia.

Kedigdayaannya ditakuti banyak negara sehingga raja Prancis, Francis I meminta bantuan Khalifah Sulaiman Al-Qonuni untuk mengadapi pasukan Spanyol yang meyerang negaranya dan menawannya pada 932H/1525M, tanpa imbalan apa pun.

Khilafah tidak perlu mengelabui negeri muslim yang dipersatukannya dengan siasat apa pun. Misi Khilafah adalah menciptakan rahmat bagi seluruh alam. Tak ada penjajahan, tak ada perampasan milik rakyat, ataupun memperkaya satu pihak sekaligus memiskinkan pihak lainnya.

Khilafah hanya memberi keberkahan yang dirasakan semua makhluk ciptaan Allah Sang Pemilik alam semesta. [MNews/Gz]


[1] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf

[2] https://etindonesia.com/2020/10/12/negara-negara-di-indo-pasifik-diserukan-bersatu-melawan-eksploitasi-korupsi-dan-paksaan-partai-komunis-tiongkok/

[3] https://www.matamatapolitik.com/listicle-ini-bukan-latihan-5-fakta-tentang-laut-Cina-selatan/

[4] https://dunia.tempo.co/read/1386562/cina-bantah-tuduhan-telah-terobos-zee-indonesia-di-laut-cina-selatan/full&view=ok

[5] http://airworldservice.org/indonesian/2020/10/08/08-10-2020/

[6] Ibidem 2

[7] https://www.csis.org/analysis/defining-diamond-past-present-and-future-quadrilateral-security-dialogue

[8] https://www.matamatapolitik.com/indonesia-harus-waspadai-proposal-beijing-di-laut-Cina-selatan-analisis

[9] https://www.matamatapolitik.com/as-main-api-di-laut-Cina-selatan-di-tahun-pemilu-kebetulan-analisis

[10] https://www.voaindonesia.com/a/gelombang-baru-diplomasi-Cina-dorong-asia-tenggara-lawan-as-/5626889.html

[11] https://www.matamatapolitik.com/mengapa-kebijakan-anti-Cina-trump-diabaikan-di-asia-tenggara-analisis/

[12] https://news.okezone.com/read/2020/08/31/18/2270180/lanjutkan-bantuan-penanganan-covid-19-as-kirim-500-ventilator-ke-indonesia

[13] https://www.cnbcindonesia.com/news/20201024142431-4-196825/dipuji-Cina-fakta-ri-tolak-jet-tempur-mata-mata-as

[14] https://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/0934427/Allan.Nairn.Prabowo.Mengaku.Anak.Kesayangan.Amerika

[15] https://etindonesia.com/2020/10/12/negara-negara-di-indo-pasifik-diserukan-bersatu-melawan-eksploitasi-korupsi-dan-paksaan-partai-komunis-tiongkok/

[16] https://www.medcom.id/ekonomi/makro/yKXDzOZK-jepang-beri-utang-hampir-rp7-triliun-ini-hasil-pertemuan-pm-suga-jokowi

[17] https://nasional.kompas.com/read/2020/10/29/08410001/tiba-di-jakarta-ini-agenda-menlu-as-mike-pompeo-selama-di-indonesia

8 thoughts on “Amerika Datang, Demi Apa?

  • 1 November 2020 pada 01:29
    Permalink

    No Free Lunch, sayangnya pemimpin negeri ini tidak sadar-sadar.

    Balas
  • 31 Oktober 2020 pada 17:51
    Permalink

    Sungguh kaum muslimin harus mau untuk belajar memahami rencana jahat mereka. Jangan mau untuk terus dimanfaatkan dan di jdikan objek. Hanya dengan khilafah, negara ini akan memiliki wibawa di hadapan musuhnya.

    Balas
  • 31 Oktober 2020 pada 16:58
    Permalink

    Hanya KHILAFAH yg mampu menjadi negara super power

    Balas
  • 31 Oktober 2020 pada 09:50
    Permalink

    AS sangat getol menyelamatkan kepentingan negaranya, kenapa pemimpin negeri muslim terbesar ini malah menerima mereka? Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Saatnya tegaknya khilafah…

    Balas
  • 30 Oktober 2020 pada 21:32
    Permalink

    Yup..hanya dengan Khilafah menghentikan posisi Indonesia sbg bancaan negara2 adidaya..
    Kebanggaan sbg negara Non Blok sengaja dilanggengkan oleh penjajah…sayangnya justru mjd kebanggaan Indonesia…

    Balas
  • 30 Oktober 2020 pada 20:13
    Permalink

    ya apalagi slain dri mncari asas manfaatt

    Balas
  • 30 Oktober 2020 pada 18:41
    Permalink

    Demi meneruskan kehidupan kapitalisme demokrasi di indonesia.

    Balas
  • 30 Oktober 2020 pada 07:14
    Permalink

    ALLOHU AKHBAR,hanya dengan tegaknya khilafah dan penerapan hukum Islam lah maka kedamaian di dunia ini akan terwujud,Krn Islam rahmatan Lil allamin

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *