Demokrasi Mencipta UU Kontroversi

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Perjalanan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terasa sangat menyedihkan. Sedih karena hak rakyat dikebiri. Susah karena kekuasaan disalahgunakan untuk memenuhi hajat kaum kapitalis. Harus ada evaluasi sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu, banyak hal yang disorot publik dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Terutama bagaimana negara memperlakukan proses legislasi baik saat merevisi atau membuat sebuah undang-undang.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lebih banyak  memproduksi UU kontroversial. Dihujani kritik dan kecaman publik. Sebut saja revisi UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Rapor Merah Rezim

Publik memberi rapor merah bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Pertama, produk hukum pro oligarki kapital. Hal itu tampak dari disahkannya UU Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja. Di dalamnya terdapat banyak pasal yang terlalu menguntungkan lingkaran oligarki. Mengabaikan hak masyarakat dan lingkungan.

Kedua, pembuatan UU minim aspirasi publik. Penilaian ini tercermin dalam proses pembuatan UU yang terkesan cepat, kilat, dan dipaksakan. Dikebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Disahkan secepat kilat.

Hal ini bisa kita lihat dari pengesahan UU Minerba, UU MK, dan Omnibus Law Cipta Kerja. Alhasil, UU kontroversial itu menuai demo massa dan kericuhan di mana-mana. Hak konstitusi rakyat dirampas. Mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan UU tersebut.

Ketiga, kebijakan bertentangan dengan keinginan publik. Saat masyarakat menolak berbagai UU kontroversial tersebut, pemerintah jalan terus. Ibarat orang berjalan, rakyat ingin ke kanan, pemerintah malah berjalan ke kiri. Pada akhirnya pertentangan rakyat dan penguasanya makin menganga.

Keempat, terjadi abuse of power. Indikasinya bisa dilihat dari proses pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja. Setelah sah, malah direvisi berulang kali. Halamannya berubah-ubah dan banyak versi. Berbagai pihak menganggap pemerintah dan DPR bermain-main dalam membuat UU. Memanfaatkan kekuasaan untuk memuluskan jalan pihak yang berkepentingan dengan UU tersebut.

Baca juga:  “Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

Kelima, cenderung antikritik. Jamak diketahui, periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terlihat lebih represif. Pihak yang vokal menolak UU Omnibus Law dijerat dengan UU ITE. Ada yang dituduh penyebar hoaks. Ada pula yang tertuduh sebagai dalang demo besar-besaran penolakan terhadap Omnibus Law Ciptaker.

Demokrasi Lahirkan UU Kontroversi

Terpilihnya Jokowi-Ma’ruf sebagai penguasa adalah hasil dari proses politik demokrasi. Dari sinilah persoalan itu bermula. Proses politik demokrasi yang berbiaya mahal tentu harus membuat paslon memiliki cukup modal. Siapa yang memodali dan siapa yang meraup untung dari kemenangan paslon? Tentu saja mereka yang memiliki uang dan berkepentingan.

Salah satu cara membalas budi kepada mereka yang berjasa memenangkan kontestasi adalah kebijakan dan regulasi  yang memenuhi kepentingan pemodal. Alhasil, bagi-bagi kue kekuasaan dan produk hukum merupakan harga yang harus dibayar bagi penguasa terpilih.

Berbagi kue kekuasaan tercermin dalam pembagian jatah jabatan di pemerintahan. Produk hukum itu terindikasi dari pembuatan UU yang lebih pro oligarki kapital. UU Minerba dan Omnibus Law Ciptaker adalah bukti riilnya.

Dalam kamus penguasa hasil demokrasi, membuat aturan untuk kemaslahatan rakyat mustahil terjadi. Meski UU dibuat sesuai prosedur konstitusi, tetap saja tidak akan bebas dari kepentingan.

Sebab, memang begitu cara kerja politik demokrasi. Ada dukungan, ada mahar yang harus dibayar. Ada kemenangan, ada kepentingan yang harus diwujudkan.

Adakah kebaikan dari demokrasi? Politiknya berbalas, substansi undang-undangnya tidak membawa kesejahteraan rakyat, dan aspirasi rakyat diamputasi tirani kekuasaan.

Legislasi Hukum dalam Demokrasi vs Khilafah

Terdapat banyak perbedaan mendasar yang harus kita ketahui mengapa undang-undang yang lahir dalam demokrasi tak membawa perubahan bagi masyarakat dan negara.

Baca juga:  Kepalsuan-kepalsuan Demokrasi

Pertama, konsep kedaulatan.

Kedaulatan pada dasarnya merupakan kekuasaan mengelola dan mengendalikan kehendak (al-mumârisu wa al-musayyiru li al-irâdah). Maknanya adalah menentukan sikap atas perbuatan, apakah dilakukan atau ditinggalkan, dan atas sesuatu termasuk benda apakah diambil/dipakai atau tidak.

Dalam konteks kenegaraan, artinya adalah pembuatan hukum dan perundang-undangan. Dalam demokrasi, kedaulatan adalah milik rakyat. Artinya rakyatlah yang membuat aturan dan hukum itu sendiri melalui wakil yang dipilihnya dalam parlemen. Dan para wakil inilah yang membuat UU.

Sementara dalam Islam, kedaulatan adalah milik As Syari’, yaitu Allah Ta’ala. Maka, manusia hanya menjalankan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan Allah dalam syariat-Nya. Penguasa hanya melaksanakan dan menjalankan syariat Allah sebagai hukum yang berlaku atas manusia.

Kedua, pengambilan keputusan.

Dalam demokrasi, dasar pengambilan keputusan produk hukum dan undang-undang bukan pada kebenaran yang baku, namun dari suara mayoritas yang mewakili rakyat di DPR/MPR. Voting menjadi cara yang paling sering digunakan terhadap diterima tidaknya sebuah undang-undang. Benar dan salah diputuskan melalui suara terbanyak. Benar dan salah dipukul rata pada semua aspek.

Dalam Islam, standar yang dipakai tergantung pembahasan materinya, di antaranya (1) jika materinya menyangkut status hukum syariah, standarnya adalah dalil syariah terkuat, bukan suara mayoritas; (2) jika materinya menyangkut aspek-aspek teknis dari suatu aktivitas, standarnya suara mayoritas; (3) jika materinya menyangkut aspek-aspek yang memerlukan keahlian, standarnya adalah pendapat yang paling tepat, bukan suara mayoritas.

Ketiga, proses legislasi UU demokrasi berbiaya besar dan prosesnya panjang.

Hal ini memungkinkan terjadinya korupsi dan rekayasa UU. Sementara dalam Khilafah, proses legislasi berbiaya murah dan mustahil terjadi rekayasa. Sebab, proses legislasi hukum  hanya disandarkan pada syariat Islam.

Penggalian hukum dari Alquran dan As Sunnah dilakukan melalui proses ijtihad. Apa yang sudah ditetapkan nas dan qath’i (pasti) maka tidak boleh ada ijtihad dan tidak perlu ditetapkan oleh khalifah. Kaidah ushul menyatakan “lâ ijtihâda fi al-qath’iy , yang artinya tidak ada ijtihad pada masalah qath’i.

Dalam perkara yang sifatnya zhanni, syariat membolehkan Khalifah berijtihad atau mengadopsi pendapat yang paling kuat dari seorang mujtahid. Setiap masalah bisa dengan cepat ada solusinya.

Baca juga:  'Pasien' KPK terus Bertambah, Indonesia jadi Negara Maling?

Keempat, kepastian hukum.

Dalam negara Khilafah, Alquran dan Sunah menjadi rujukan hukum yang bersifat tetap. Hal itu memberikan kepastian hukum jangka pendek maupun panjang. Hukum Islam tidak akan berubah dari masa ke masa.

Sementara dalam demokrasi, tidak ada kepastian hukum, sebab pikiran manusia itu relatif dan berubah-ubah. Hukum dibuat mengikuti kepentingan dan hawa nafsu manusia. Dalam demokrasi, hukum bisa direvisi berulang kali.

Kelima, legislasi yang dilakukan oleh Khalifah bisa dianalisis siapa saja yang memiliki kemampuan berijtihad.

Bila dinilai menyimpang, maka Mahkamah Mazhalim bisa memutuskan benar salahnya. Dengan begitu, UU yang diadopsi Khalifah tidak keluar dari syariat Islam. Sementara, legislasi dalam demokrasi mengabaikan aspirasi publik. Hukum dibuat sesuai kehendak kepentingan.


Inilah sebagian keunggulan dan kebaikan konsep kedaulatan dan proses legislasi dalam Islam. Legislasi dalam sistem Islam akan menghasilkan produk hukum yang lengkap, terpadu, harmonis, dan selalu relevan dengan zaman, menjamin keadilan serta mewujudkan kebahagiaan hakiki bagi masyarakat,

Demokrasi yang memiliki cacat bawaan akan selalu menimbulkan undang-undang kontroversial. Dalam negara Khilafah, undang-undang yang dihasilkan hanya bersumber dari Zat pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya,“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (TQS al-An’am [6]: 57) [MNews/Gz]

2 thoughts on “Demokrasi Mencipta UU Kontroversi

  • 31 Oktober 2020 pada 11:48
    Permalink

    Jangankan hukum, negaranya aja kontroversi….presidennya apa lagi. Hanya Islam yang jelas terkait negara hukum dan kepemimpinan

    Balas
  • 28 Oktober 2020 pada 18:37
    Permalink

    Hanya UU Alloh yang tidak akan berubah dan dirubah dan akan terus mengikuti zaman Krn ALLOH SWT yang maha tahu dan maha sempurna yang berhak menciptakan hukum

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *