Rezim Obral Janji, Jamin Mahasiswa Jadi Pengusaha. Masih Percaya?

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Sepertinya pemerintah mengganti cara berkomunikasi pada rakyatnya demi mendapat dukungan atas Omnibus law yang telah disahkan. Sebelumnya diwacanakan, bagi pelajar yang ikut demo Omnibus Law tidak akan diterbitkan SKCK dan sulit mendapat pekerjaan. Mahasiswa juga diingatkan lewat surat edaran Kemendikbud agar tidak turun ke jalan.

Kemudian pejabat negara tampil dengan menebar janji, menjamin mahasiswa menjadi pengusaha usai lulus kuliah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menjamin Omnibus Law akan memudahkan mahasiswa menjadi pengusaha.

“Undang-undang ini menjamin adik-adik setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada undang-undang ini,” ucap Bahlil dikutip dari postingan di akun instagram @bahlillahadalia, (22/10/2020).

Rakyat sering makan janji. Mmestinya mahasiswa tidak mudah meyakini janji para pejabat negeri. Pengamat ekonomi, pakar hukum, juga guru besar bahkan memahami Omnibus Law UU Ciptaker berbahaya jika dijalankan pemerintah untuk rakyatnya. Namun, mengapa masih menanggapi UU tersebut positif untuk diterapkan?

Sungguh sulit bagi rakyat menaruh kepercayaan, apalagi mahasiswa yang melek politik yang sadar akan bahayanya. Jika Bahlil beralasan Omnibus Law UU Ciptaker dapat memfasilitasi terciptanya lapangan pekerjaan melalui sektor swasta lewat investasi, pertanyaannya, fasilitas itu untuk siapa? Siapa investornya?

Apakah investor tidak memberikan syarat-syarat ketika menginvestasikan modalnya? Jaminan apa yang bisa diberikan negara pada jika mahasiswa lulus kuliah (untuk menjadi pengusaha), saat mereka tak memiliki modal?

Bukankah selama ini pemilik modal terkuat datang dari asing dan aseng? Dan mereka difasilitasi dengan berbagai kebijakan di negeri ini. Publik akan mengetahui, rezim sedang menjalankan misi cari simpatik rakyat lewat dukungan mahasiswa atas UU ini. Tentu publik tidak boleh tertipu lagi.

Gaet Investor, Omnibus Law jadi Andalan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan para pimpinan perusahaan asal Amerika Serikat yang merupakan Delegasi US-ASEAN Business Cuncil ( US-ABC). Membahas peluang kerja sama dan investasi di Indonesia, khususnya di sektor transportasi dan konektivitas. (ekonomi.bisnis.com, 21/10/2020),

Baca juga:  Setelah Demo UKT, Kapan Mahasiswa Berjuang untuk Kuliah Bebas Biaya?

Lewat Omnibus Law UU Ciptaker, pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan regulasi, melakukan terobosan kebijakan, serta membuka opsi berbagai skema pendanaan mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. Diharapkan iklim investasi dan daya saing Indonesia meningkat.

Lalu, kira-kira apakah mahasiswa yang baru lulus kuliah dapat bersaing dengan para investor asing tersebut? Bagaimana caranya mahasiswa bisa menjadi pengusaha? Mustahil mahasiswa bisa menjadi pengusaha yang punya daya saing , jika negara habis-habisan mudahkan investor asing dan asing di negeri ini.

AS saja menjadi salah satu investor terbesar dalam lebih 1.300 proyek di negeri ini. Investasinya sebagian besar difokuskan pada pertambangan. Belum lagi Cina yang juga memiliki proyek investasi tak sedikit di Indonesia.

Omnibus law nyatanya beri jalan mulus bagi investor asing dan aseng, tak lupa membuka kran deras bagi tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia.

Inilah bentuk penjajahan yang kasat mata, masih anggap UU ini aman-aman saja? Mudah sebenarnya bagi publik melihat ini. Jika saja penguasa berpihak pada rakyat, tentu mereka tidak mudah begitu saja mengesahkannya menjadi UU.

UU Cipta Kerja Buka Keran Deras bagi TKA

Perlu diketahui publik dengan berlakunya UU Ciptaker, maka TKA hanya perlu membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) saja karena tidak lagi membutuhkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Maka tak heran, jika sampai saat ini kita menemukan pemberitaan banjir TKA masuk ke Indonesia.

Kemudian Pasal 46 UU Ketenagakerjaan, menyebutkan TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur Keputusan Menteri.

Baca juga:  Hakteknas dan Kemandirian Bangsa

Pada UU Ciptaker, pembatasan jabatan TKA di perusahaan Indonesia dihapus. Jangan heran nantinya posisi penting dalam perusahaan akan diduduki si mata biru atau si mata sipit. Rakyat pribumi menjabat apa? Sebagai buruh kasar yang dihargai murah.

Lalu kemudahan apalagi yang didapatkan TKA? Dihapusnya pasal 43 UU Ketenagakerjaan, sebelumnya di pasal tersebut, RPTKA sekurang-kurangnya memuat keterangan alasan penggunaan TKA, jabatan TKA di perusahaan, jangka waktu pengunaan TKA, dan penunjukan WNI sebagai pendamping. Maka, memudahkan perusahaan untuk merekrut TKA tanpa syarat, itu yang terjadi.

Dan yang membuat kita mengelus dada, UU Ciptaker menghapus pasal 44 UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan pemberi kerja TKA untuk menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku dan diatur dalam Keputusan Menteri. Belum lagi TKA bebas pajak penghasilan. (money.kompas.com, 6/10/2020)

Semua itu menunjukkan pada kita, UU Ciptaker bukan memudahkan hidup rakyatnya, bukan pula menciptakan lapangan kerja bagi warganya sendiri.

Banyak keistimewaan dan fasilitas yang mendukung keran deras masuknya TKA ke Indonesia. Rakyat termasuk juga mahasiswa yang baru lulus kuliah hanya bisa gigit jari.

Dosen Unversitas Wijaya Kusuma Surabaya, Umar Sholahuddin mendukung aksi mahasiswa tolak UU ini. Ia mengatakan UU tersebut tidak hanya berdampak bagi buruh, tapi bagi elemen lainnya termasuk mahasiswa saat nanti dia bekerja.

Turun aksi untuk menyikapi realitas sosial adalah pembelajaran efektif bagi mahasiswa sebagai agen perubahan, Dengan turun ke jalan, mereka ikut merasakan perjuangan rakyat. (fixindonesia.pikiran-rakyat, 9/10/2020)

Sudah Cukup Makan Janji, Rakyat Butuh Bukti

Setahun sudah periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf setelah memenangkan Pilpres 2019 dengan ragam janji yang tampak berpihak pada rakyat kecil. Namun, faktanya tidak sesuai dengan janji yang mereka sampaikan.

Baca juga:  Mendamba Mahasiswa Istimewa di Sistem Penuh Tipu Daya, Apa Bisa?

Curahan hati rakyat bernama Junaedi, warga Cianjur yang bekerja sebagai penjual gorengan di Jakarta Selatan, mengaku setahun ini keuangannya makin seret, padahal ia memilih Jokowi karena janji-janjinya dahulu. Junaedi mencontohkan kartu sehat, kartu prakerja, juga kartu Indonesia pintar. Tapi malah enggak ada seneng-senengnya, katanya dengan semua kartu itu gampang kalau berobat, bisa dapat kerja, malah sekarang tidak ada bedanya, ia cuman makan janji, yang ada makin sulit. (cnnindonesia.com, (19/10/2020).

Hal senada, Abdullah, warga Madura yang merantau ke Jakarta, saat ditanya pendapatnya soal setahun Jokowi, ia menjawab, “Tidak ada manis-manisnya, pahit hidup saya di sini.”

Inilah jika negeri tidak diatur syariat, rakyat hidup makin melarat. Setiap kemaslahatan hanya ditujukan bagi pengusaha dan kepentingan penguasa. Mahasiswa sebagai agen perubahan sudah seharusnya mengawal perubahan menuju kebaikan bagi negeri ini.

Menjadikan ideologi Islam sebagai arus utama untuk diperjuangkan meskipun bertentangan dengan sistem demokrasi-kapitalis saat ini. Menyerukan Islam sebagai satu-satunya solusi atas setiap permasalahan negeri.

Seruan Mahasiswa untuk penguasa tak lain untuk mengingatkan mereka atas hadis Rasul Saw,

“Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah sesungguhnya Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka lantaran apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96)

Mahasiswa perjuangkan Islam, dengan menerapkan syariat dan berusaha menegakkan Khilafah sebagai negara yang akan mengayomi serta mengurus rakyat dengan adil dan makmur. Tak akan ada lagi janji-janji palsu, melainkan setiap kebijakan yang menyejahterakan rakyat akan nyata terbukti. [MNews/Gz]

3 thoughts on “Rezim Obral Janji, Jamin Mahasiswa Jadi Pengusaha. Masih Percaya?

  • 28 Oktober 2020 pada 08:24
    Permalink

    Gak percaya lagi!
    Hanya Islam yang bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 20:25
    Permalink

    Janji” yg telah mereka ingkari kelak akan memberatkn timbangan mereka di akhirat

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 19:54
    Permalink

    janji manis saja bg mahasiswa,siapa pemilik modal terbesar it yg d jamin

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *