[Lensa Daerah] Jembatan Teluk Kendari, Muluskan Penggarong Angkut SDA Sultra

MuslimahNews.com, KENDARI – Jembatan Teluk Kendari telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (22/10/2020). Jembatan sepanjang 1,34 kilometer ini secara fisik menghubungkan sisi kawasan Pelabuhan Kota Lama dengan sisi Pulau Bungkutoko di Kecamatan Poasia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Alhamdulillah, Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km dan lebar 20 meter telah selesai dikerjakan selama 5 tahun dengan total biaya sebesar Rp804 miliar,” ucap Jokowi saat meresmikan secara langsung.

Jokowi menambahkan, adanya Jembatan Teluk Kendari membuat konektivitas dan pergerakan manusia dan barang menjadi kian efisien. Alhasil, daya saing Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari meningkat ditandai dengan tumbuhnya pengembangan usaha-usaha baru.

Adapun Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Jembatan Teluk Kendari akan mempermudah pergerakan masyarakat yang berada dari sisi kawasan Kota Lama menuju sisi Poasia.

Dengan kata lain, imbuh Hedy, Jembatan Teluk Kendari dibangun untuk mendukung pengembangan wilayah Kota Kendari bagian selatan dan Pulau Bungkutoko.

“Yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri, Kendari New Port, dan kawasan permukiman baru yang merupakan pengganti dari kawasan pelabuhan di Kota Lama,” terangnya.

Hedy menjelaskan, Jembatan Teluk Kendari akan terhubung dengan jalan nasional dan jalan lingkar luar (Outer Ring Road) Kota Kendari sepanjang 40 KM yang menghubungkan Kota Kendari dengan Kawasan Industri di Kabupaten Konawe, sehingga mempermudah mobilitas logistik dari dan menuju ke kawasan pelabuhan baru di Pulau Bungkutoko yang menjadi bagian pengembangan Kota Kendari seluas 66 hektare.

Biaya pembangunan jembatan ini bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp804 miliar melalui skema kontrak tahun jamak (MYC) 2015-2020. Perseroan bersama dengan PT Nindya Karya (Persero) yang tergabung dalam konsorsium dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan pembangunan Jembatan Teluk Kendari.

Dukung Pengoperasian Kendari New Port

Keberadaan jembatan teluk Kendari ini sejatinya adalah untuk mendukung kawasan Kendari New Port yang terletak di kelurahan Bungkutoko.

Hal tersebut diungkapkan Hado Hasina, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (23/10/2020).

Hado mengungkapkan, Kendari New Port atau biasa disebut pelabuhan Bungkutoko telah memudahkan pengiriman berbagai komoditi dari dan luar provinsi Sultra.

“Dengan kehadiran Jembatan Teluk Kendari akan maksimalkan fungsi pelabuhan Kendari di Bungkutoko yang akan melayani ekspor barang hasil bumi dan import barang dari luar Sultra, yang selama ini hanya mengandalkan pelabuhan Sukarno Hatta di Makassar,” katanya.

Proyek Kendari New Port dikerjakan dalam tiga paket. Yaitu Paket I, II dan Paket III. Paket pertama yaitu pembangunan dermaga pelabuhan. Paket kedua, reklamasi dan pembangunan lapangan penumpukan atau terminal barang. Sedangkan pekerjaan paket ketiga yaitu pembangunan perkantoran dan sarana penunjang lainnya. Semuanya sudah rampung 100%.

Kendari New Port dibangun dengan menelan total anggaran investasi sebesar Rp936 miliar. Keberadaan Kendari New Port akan mendukung rencana sistem pengapalan langsung ke luar negeri melalui pelabuhan di Kendari. Kendari New Port juga dipersiapkan sebagai pelabuhan bertaraf internasional di Sulawesi Tenggara.

Konektivitas Bagi Rakyat atau Perampok SDA?

Meski dikatakan jembatan ini untuk membangun konektivitas antar warga dan memendekkan jarak tempuh antara Kendari Barat dan Selatan, namun sejatinya tujuan utama pembangunan jembatan ini adalah dalam rangka mendukung sistem pengangkutan hasil-hasil alam yang akan di ekspor ke luar negeri.

Jadi bukan sekadar memudahkan jarak tempuh masyarakat, atau masalah efektivitas semata. Fungsi utama jembatan ini adalah memudahkan konektivitas pengangkutan kekayaan alam Sulawesi Tenggara ke luar negeri.

Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari program Presiden Jokowi mengenai poros maritim nusantara melalui pembangunan tol laut yang menghubungkan kawasan barat dan timur Indonesia. Tol laut ini pada akhirnya akan memudahkan ekspor hasil-hasil alam Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana diketahui ekspor dari Kendari beraneka ragam. Karena potensi Sulawesi Tenggara juga beragam adanya. Antara lain hasil perkebunan. Komoditas perkebunan di wilayah itu cukup banyak. Ada Kakao, Jambu Mete, Kelapa, Kopi, Cengkeh, Lada, dan lain-lain.

Industri pertambangan juga merupakan komoditas andalan Sulawesi Tenggara. Potensi pertambangan Sulawesi Tenggara antara lain tambang aspal di Buton. Tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara dan Konawe. Tambang emas di Bombana dan tambang minyak di Kabupaten Buton Utara merupakan komoditas incaran para pebisnis dunia.

Tentu sangat disayangkan, jika infrastruktur yang dibangun ini sarat akan kepentingan para korporasi dan pihak asing. Devisa yang diperoleh daerah melalui mekanisme ekspor kekayaan alam tentu tidak seberapa yang didapatkan, dibandingkan jika pemerintah mau mandiri membangun sistem tata kelola kekayaan alam, agar SDA tersebut dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Keberadaan Kendari New Port ini alih-alih menambah devisa daerah, pembangunan infrastruktur ini justru memfasilitasi perampokan kekayaan alam Sultra. Terlebih beberapa tahun belakangan, SDA sultra utamanya pertambangan sebagian besar sudah dikuasai Cina.

Tentu kita tidak lupa dengan masuknya ratusan TKA asal Cina. Itu hanyalah salah satu bukti betapa kondisi SDA sultra sudah demikian terjajah. Masyarakat hanya bisa menonton asing dan aseng menjarah kekayaan alam mereka dengan leluasa. Sembari jadi buruh di daerah sendiri.

Pembangunan infrastruktur memang sudah seharusnya dilakukan. Pemerintah punya tugas besar membangun infrastruktur yang memudahkan seluruh aktivitas rakyatnya. Hanya saja patut dicatat bahwa dalam proses pembangunannya harus dipastikan beberapa hal :

Pertama, sumber dana pembangunan infrastruktur adalah murni dari biaya negara, bukan dari investor atau melalui skema bagi hasil lainnya.

Kedua, tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Bukan malah memfasilitasi korporasi untuk mengangkut kekayaan alam yang sejatinya adalah untuk rakyat.

Jika pembangunan infrastruktur tidak mandiri, dapat dipastikan masyarakat harus membayar untuk menikmati infrastruktur tersebut. Jika demikian adanya, maka tugas negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, telah dialihkan ke individu dalam hal ini para investor.

Ketidakmampuan pemerintah ini pada akhirnya telah memandulkan perannya sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Alih-alih memenuhi kebutuhan mereka, dengan dalih mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah justru menggelar karpet merah bagi asing, aseng dan asong untuk menggarong kekayaan alam yang sejatinya dinikmati rakyat. [MNews/Juan]

5 thoughts on “[Lensa Daerah] Jembatan Teluk Kendari, Muluskan Penggarong Angkut SDA Sultra

  • 28 Oktober 2020 pada 13:54
    Permalink

    Sistemnya kapitalisme serakah..menyengsarakan masyarakat.. alih2 untk rakyat tp nyata nya pengusaha yg menikmati..

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 22:38
    Permalink

    Terlalu dini memvonis. Kalaupun sinyalemen itu benar, jembatan bisa dilengkapi pintu keluar masuk untuk memfilter kendaraan tertentu yang boleh lewat. Libatkan perwakilan masyarakat untuk mengawasi dan buatkan Perda.

    Balas
    • 2 November 2020 pada 21:06
      Permalink

      jika dikatakan terlalu dini memvonis, silahkan. tapi waspada waib dimiliki oleh setiap anak bangsa yang jelas2 secara kasat mata, serbuan perusahaan asing telah terjadi. jika dikatakan hanya asumsi atau gasal, berarti wawasan politik global belum tertancap kuat dalam pikiran. Ingat bahwa tak ada makan siang GRATIS di dunia yang menganut sistem busuk kapitalis ini. apalagi telah ada pembicaraan bahwa pengelolaan Jembatan ini diserahkan kepada pusat. Apa artinya?? daerah tidak bisa ikut campur jika terjadi sesuatu dengan wilayahnya. Itupun telah diatur dalam UU CILAKA yang baru2 ini disahkan. Klop sudah skenario Kapitalis untuk makin mengeruk kekayaan negeri ini!! Masih mau bilang ‘terlalu dini memvonis’?

      Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 20:41
    Permalink

    Infrastruktur hanya untuk memudahkan para Pengusaha & Penguasa akan kepentingan pribadinya..bukan untuk kepentingan rakyat semata..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *