Editorial: Demokrasi, Sistem yang Melegitimasi Kezaliman

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Kasus Omnibus Law benar-benar kian menelanjangi hakikat demokrasi. Sistem yang selalu diklaim sebagai sistem politik terbaik ini nyatanya hanya mampu memproduksi kemudaratan.

Banyak yang sepakat, UU ini bukan hanya mengancam aspek sosial ekonomi masyarakat bawah, tapi juga mengancam keseimbangan alam dan lingkungan, hingga mengancam keselamatan akidah dan pelaksanaan syariat oleh umat Islam.

Wajar jika suara penolakan begitu keras terdengar, terus menggerakkan berbagai elemen untuk turun ke jalan. Tak lain sekadar untuk menyampaikan pesan: Undang-undang zalim ini jangan sampai diberlakukan!

Namun ternyata, demokrasi tak benar-benar memberi ruang kebebasan bagi semua orang. Rakyat harus terus menerima kenyataan bahwa suara mereka kalah telak oleh kekuatan pemilik modal yang berkelindan dengan kepentingan para pemburu kekuasaan.


SEJATINYA, wajah demokrasi memang demikian. Jika rakyat mau belajar, telah banyak fakta yang membongkar kerusakan demokrasi bagi kehidupan. Tak hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga bertentangan dengan fitrah kemanusiaan.

Omnibus Law hanya satu dari sekian banyak pembelajaran. Nyaris semua kebijakan yang diundangkan cenderung melegitimasi kezaliman dan mengakomodir kerusakan. Hingga cita-cita kesejahteraan dan kedamaian pun kian jauh dari jangkauan.

Tengoklah UU Minerba dan UU PMA yang berhasil meliberalisasi sumber daya alam milik rakyat. Hingga negara alih-alih mempunyai modal untuk membiayai pembangunan, malah kian hari kian tenggelam dalam kubangan utang. Sementara rakyat, terus berkutat dengan ancaman kemiskinan.

Begitu pun UU KPK yang sempat kontroversial. Nyatanya berhasil memandulkan fungsi pengawasan dan penindakan. Hingga UU ini dipandang terlalu ramah terhadap pelaku korupsi dan tindak kecurangan. Serta membuat negeri ini menjadi surga bagi para koruptor, makelar proyek dan para pemburu uang siluman.

Di luar itu, masih banyak UU dan kebijakan  pro kapitalis, liberal, bahkan pro asing aseng. Termasuk undang-undang atau rancangan undang-undang yang mengukuhkan sekularisme, yang bisa merusak tatanan keluarga dan masyarakat Islam. Semisal, UU PKDRT,  RUU PKS, RUU KUHP, dan lain-lain.

Baca juga:  Inilah Enam Alasan Mendasar Kaum Muslimin Wajib Tinggalkan Demokrasi

Alhasil, potret masyarakat demokrasi senantiasa dipenuh aneka soal. Dilingkupi krisis multidimensi berkepanjangan yang tak mampu diselesaikan. Yang paling parah, sistem ini cenderung mengukuhkan hegemoni kapitalisme global.


LAHIRNYA berbagai kebijakan atau UU rusak seperti ini memang sejalan dengan tabiat asli sistem demokrasi. Sistem yang lahir dari rahim sekularisme dan liberalisme ini begitu menuhankan akal dan mengagungkan prinsip kebebasan. Mulai dari kebebasan memiliki, berperilaku, berakidah, dan berpendapat.

Maka, dalam demokrasi ditemukan pemikiran turunan yang memberi celah kerusakan. Seperti gagasan kedaulatan di tangan rakyat, konsep pembagian kekuasaan dalam tiga kelembagaan politik (trias politica), dan konsep kontrak sosial.

Prinsip kedaulatan rakyat bahkan menjadi salah satu kredo suci demokrasi. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran filsafat vox populi vox dei ‘suara rakyat suara Tuhan’ yang menempatkan rakyat (manusia) sebagai pembuat undang-undang berdasar prinsip kebebasan.

Wajar jika demokrasi tak kenal halal haram. Dalam sistem ini, agama tak boleh diberi ruang untuk mengatur kehidupan. Alasannya, penerapan aturan agama bisa mencederai prinsip kebebasan dan cenderung melahirkan sistem yang otoriter.

Meski demikian, dalam praktiknya, demokrasi justru selalu melahirkan tirani yang dilegalisasi. Politik afirmasi atau perwakilan yang dibanggakan nyatanya menjadi jalan lahirnya kekuasaan mutlak segelintir orang (minoritas) atas kehendak rakyat secara keseluruhan (mayoritas).

Jamak akhirnya, banyak undang-undang yang lahir di gedung perwakilan justru tak sesuai dengan kehendak rakyat. Ironisnya, rakyat dipaksa menerima meski kebijakan yang ditetapkan itu merugikan mereka.

Alhasil jargon “dari, oleh, dan untuk rakyat” yang lekat dengan prinsip daulat rakyat serta konsep pembagian kekuasaan, hanya menjadi pemanis demokrasi dan menjadi jargon basa-basi. Demokrasi sejati, sungguh utopis alias cuma ada dalam teori.

Baca juga:  Demokrasi (Memang) Layak Mati

ABSENNYA agama dalam pengaturan kehidupan yang lekat dalam sistem demokrasi, memang telah membuat kekuasaan hanya menjadi jalan meraih keuntungan para pemburu kekuasaan. Kekuasaan dalam demokrasi telah menjadi alat politik transaksional yang berbiaya sangat mahal.

Tak heran jika “rakyat” yang berdaulat dalam sistem demokrasi sejatinya adalah para pemodal. Apakah mereka yang berhasil menjadi penguasa, atau mereka yang berhasil berkolaborasi dengan pemegang kekuasaan sebagai sponsor.

Inilah yang sedang terjadi sekarang. Negara penganut sistem demokrasi kian identik dengan kekuasaan oligarki atau korporatokrasi. Di mana kekuasaan mengabdi pada kepentingan segelintir orang dan korporasi, baik korporasi lokal, maupun korporasi asing di bawah negara-negara pengusung kapitalisme global.

Kondisi ini demikian terang benderang, sekaligus menjawab pertanyaan mengapa semua kebijakan selalu memihak kepentingan para pemodal, sementara kepentingan rakyat banyak selalu disingkirkan.

Karenanya rakyat semestinya sadar, demokrasi sejatinya bukan sistem politik terbaik seperti yang selalu digaungkan. Melainkan sistem zalim yang bersembunyi di balik narasi kedaulatan rakyat yang justru antirakyat dan jauh dari keadilan.

Rakyat pun semestinya sadar, selama ini mereka telah ditipu para pecundang dengan istilah politik “perwakilan”. Di mana setiap lima tahunan, suara mereka terus didulang semata-mata demi melegitimasi dan melanggengkan kecurangan struktural. Hingga semua kezaliman bahkan penjajahan berlangsung secara legal.


‘Alaa kulli haalin, sudah saatnya umat mencampakkan sistem zalim ini dan kembali kepada sistem politik Islam yang tegak di atas kebenaran hakiki. Yakni tegak di atas akidah dan aturan-aturan Islam, yang menempatkan Allah SWT sebagai pembuat undang-undang.

Sejatinya, Allahlah sebaik-baik pembuat hukum karena Dialah pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan, yang Mahatahu, Mahaadil, dan Mahasempurna.

Baca juga:  Merindukan Penguasa yang Adil, Amanah, dan Tidak Korup

Hukum-hukum-Nya dipastikan mampu menjadi solusi tuntas atas semua problem hidup sekaligus memberi rasa keadilan dan ketenteraman bagi seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia, tanpa kecuali.

Hukum-hukum Allah SWT ini juga bebas kepentingan, tak bisa diintervensi, karena Allah adalah Zat yang tak memerlukan apa pun dari makhluk-Nya. Justru makhluklah yang butuh kepada rahmat dan pertolongan Allah agar mereka mampu menjalani hidup dengan penuh kebaikan sesuai fitrah penciptaan.

Di samping itu, hukum-hukum Allah juga bersifat tetap, berlaku bagi setiap masa dan umat. Terbukti, saat hukum-hukum Allah ini tegak selama belasan abad, kehidupan umat Islam berada dalam ketinggian peradaban, diliputi kebaikan dan kesejahteraan.

Saat itu, umat Islam tampil sebagai sebaik-baik umat, mampu memimpin peradaban dan berhasil menebar rahmat ke seluruh alam. Hingga umat lain pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan masuk ke dalam pangkuan kekuasaan Islam (Khilafah Islam).

Justru saat umat melepas Islam dan menenggak racun pemikiran sekularisme liberalisme, lalu menerapkan sistem demokrasi kapitalisme neoliberal, mereka jatuh dalam kehinaan bahkan dosa berkepanjangan.

Terbukti, kehidupan mereka selalu lekat dengan kesempitan, menjadi umat pengekor sekaligus menjadi bulan-bulanan kafir penjajah. Yang paling menyedihkan, kehidupan umat ini kian jauh dari berkah yang sejatinya didambakan oleh mereka yang mengaku beriman.

Alangkah benar peringatan Allah di dalam Alquran,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha: 124) Wallaahu a’lam bi ash-Shawwab. [MNews/SNA]

5 thoughts on “Editorial: Demokrasi, Sistem yang Melegitimasi Kezaliman

  • 28 Oktober 2020 pada 07:05
    Permalink

    Demokrasi sistem rusak dan merusak, sudah saatnya ditinggalkan..

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 20:18
    Permalink

    Saking rendahnya pemikiran umat saat ini, sdh berkali2 di kibuli democrazy..mtetep aja blm kapok memeluk erat democrazy…

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 19:59
    Permalink

    tdak ada kta ruang kbebasan yg pasti flm sistem demokrasi bg takyat biasa

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 07:15
    Permalink

    Sistem demokrasi adalah aturan yang lahir dari keterbatasan aka dan ilmu manusia yang tentunya hanya akan mementingkan org yang membuat aturan itu,sistem Islam adalah aturan yang dibuat oleh sang maha pencipta makhluk yaitu ALLOH SWT,yang maha tahu dan tidak akan mendzolimi umat-Nya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *