Aturan Buatan Manusia atau Aturan dari Al-Khaliq Al-Mudabbir saja?

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS – Sesungguhnya sudah berulang kali terjadi, ketika pemerintah mengesahkan lahirnya undang-undang diam-diam di tengah malam, keesokan harinya ramai terjadi perbincangan di media sosial dan pemberitaan di televisi.

Sudah bisa ditebak, hari-hari selanjutnya muncul kritik dari rakyat, tapi pemerintah seolah bergeming. Semakin kisruhlah situasinya, akhirnya sebagian rakyat turun ke jalan menuntut pemerintah mencabut undang-undang.

Situasi ini pula yang terjadi saat ini, setelah Pemerintah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) awal Oktober lalu, pagi harinya Indonesia “gempar”.

Medsos diramaikan berita pengesahan UU ini, sebagian besar rakyat yang paham banyak mengkritik kebijakan ini, bahkan di kalangan buruh dan pihak-pihak yang berkaitan pun marah.

Keesokan harinya dan selanjutnya, hingga hari ini, gelombang protes terus mengalir hingga jatuh korban, tapi Pemerintah bergeming, bahkan menangkapi orang-orang dinilai sebagai provokator.

Beginilah, negeri yang mengaku negeri demokrasi, di mana kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat, tapi ketika rakyatnya berpendapat atau mengoreksi kebijakan penguasa malah dihabisi. Aneh.

Aturan Buatan Manusia: Lemah!

Tidak dapat kita mungkiri, masih banyak orang berharap pada demokrasi kapitalisme, menganggapnya mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang menimpa manusia saat ini.

Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat merupakan hal yang diharapkan keberadaannya dalam sistem demokrasi, akan tetapi sesungguhnya hal ini merupakan utopia.

Mereka berasumsi, dengan empat pilar kebebasan yang merupakan ciri demokrasi, setiap manusia bebas membuat aturan sehingga dengan demokrasi, penguasa maupun masyarakat akan terbebas dari kekangan siapa pun.

Penguasa tidak akan didikte rakyat dan sebaliknya, rakyat tidak akan dikekang penguasa. Siapa pun dapat mewujudkan ekspresi kebebasan individualnya sehingga akan terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan.

Benarkah demikian?

Sungguh jauh panggang dari api, empat pilar kebebasan individu (kebebasan berakidah, kepemilikan, berpendapat, dan bertingkah laku), awalnya dianggap sebagai solusi atas kekangan penguasa, tapi yang terjadi justru sebaliknya.

Di negeri-negeri demokrasi, DPR diberi kewenangan melegislasi atau membuat hukum dan undang-undang untuk mengendalikan kebebasan manusia. Faktanya, justru UU tadi dijadikan “senjata” atau “alat” bagi negara untuk menekan rakyatnya atau mengekang pihak-pihak tertentu yang dianggap “musuh” demi melanggengkan kekuasaannya.

Demikianlah demokrasi kapitalisme, memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat aturan sesuai dengan kehendaknya. Padahal kita tahu manusia lemah dan akal manusia terbatas.

Tidak aneh jika aturan yang dibuat manusia ini akan menguntungkan pihak yang satu, sebaliknya akan merugikan pihak lain. Siapa yang kuat dialah yang akan menang, tanpa melihat apakah benar atau salah.

Baca juga:  Demokrasi Sistem Kufur, Bertentangan dengan Islam. Layakkah Menjadi Harapan?

Hal ini tampak jelas pada UU Ciptaker ini, alih-alih memberikan kebaikan pada masyarakat, yang terjadi justru mencelakakan masyarakat. Tidak hanya para pekerja yang akan terkena dampaknya, tapi sesungguhnya seluruh rakyat akan terdampak karena UU ini adalah UU “sapu jagat”. Menyasar kepada hal yang lain yang justru semakin menguatkan para “penjajah”, pemilik modal, dan sama sekali tidak membela rakyat, bahkan menjauhkan dari Islam.

Aturan Allah: Sesuai Fitrah Manusia dan Memuaskan Akal

Berbeda dengan kapitalisme yang terbukti gagal memberikan ketenteraman dan kesejahteraan bagi manusia, Islam sebagai din yang sempurna dan menyeluruh mampu memberikan ketenteraman, kesejahteraan, dan rasa aman bagi manusia.

Mengapa? Sebab Islam memuaskan akal manusia dan sesuai fitrah manusia karena Islam berasal dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia, yang Maha Mengetahui apa yang tepat untuk manusia.

Tidak ada kewenangan bagi manusia untuk membuat hukum, karena manusia lemah, akal manusia terbatas. Hak tasyri’ hanya pada Allah. Islam diturunkan Allah memang sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang menjaga manusia dari kerusakan, baik individu, masyarakat, maupun bangsa.

Firman Allah SWT, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS al-Anbiyaa’[21]: 107).

Islam mengharuskan umat Islam terikat dengan aturan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, tanpa kecuali. Islam sebagai aturan kehidupan yang diturunkan Allah SWT merupakan aturan yang paripurna, menyelesaikan setiap persoalan manusia secara menyeluruh, tuntas, dan sempurna.

Dalam Islam, yang halal dan haram sangat jelas, tidak akan lekang oleh waktu, serta tidak tergantung pada pendapat penduduk bumi.

Baca juga:  Demokrasi Hipokrit

Hanya Allah yang Berhak Membuat Hukum

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Ash-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah jilid 3 hal. 14 menjelaskan al-Haakim adalah man yamliku ishdaral hukmi, bisa diartikan ‘siapakah sumber yang berhak mengeluarkan hukum?’.

Al-Haakim dalam konteks ini bukanlah pemegang kekuasaan yang akan menerapkan segala hal dengan kekuasaan yang ada di tangannya, melainkan sumber yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan (al-af’al) dan benda (al-asyya’). Karena yang ada di muka bumi ini tidak lain selain dua hal di atas, yakni benda atau perbuatan.

Manusia menjadi objek pembahasan di dunia ini, maka keluarnya hukum itu tidak akan terlepas dari dan dalam rangka mengatur manusia. Dengan demikian, harus ada hukum yang mengatur perbuatan manusia dan benda yang mempunyai kaitan dengan perbuatannya.

Lalu, siapakah berhak mengeluarkan hukum tersebut, syariat atau akal, manusia ataukah Allah?

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan, “Keputusan terhadap perbuatan dan sesuatu dengan terpuji dan tercela yang ia menentukan sikap manusia. Terkait benda apakah boleh (mubah) diambil ataukah haram, dan berkaitan dengan perbuatan, apakah di dalamnya terkandung tuntutan untuk melaksanakan (wajib dan sunah) atau tuntutan meninggalkannya (haram dan makruh) atau pilihan (mubah), maka tidaklah mungkin kecuali disandarkan kepada syariat. Karenanya wajib menjadikan syariat saja satu-satunya sebagai pemutus bagi perbuatan hamba dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya bukan akal. (Asy-Syakshiyyah Al-Islamiyyah 3, hal 17-18).

Hal ini diperkuat dengan nas:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيم

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisaa: 65).

“Demi jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya, tidak sempurna iman seorang dari kalian, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari dirinya, hartanya, anaknya, bahkan seluruh manusia.” (HR Bukhari)

Baca juga:  [Editorial] Jika Bukan Nabi saw., Lantas Siapa yang Pantas jadi Teladan untuk Urusan Pemerintahan?

Sangat gamblang yang dimaksud dengan pemutus atau pembuat hukum adalah Allah SWT, bukan manusia, bahkan seorang mujtahid sekalipun.

Ijtihad menurut pendapat ahli ushul adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka memperoleh hukum syariat yang bersifat zhanniy, sehingga ia tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari itu. (Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah jilid 1, Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani).

Bisa disimpulkan, ijtihad adalah upaya maksimal memahami hukum syariat, apa yang dimaksud dengan ayat tertentu atau hadis, bukan membuat hukum syariat. Sehingga tidak tepat jika al-Haakim dinisbahkan kepada mujtahid.

Demikian halnya, dalam Kekhilafahan Islam, ada hak Khalifah untuk men-tabanni atau mengadopsi hukum menjadi Undang-Undang, maka yang dimaksudkan bukanlah hak Khalifah untuk membuat hukum.

Adopsi (tabanni) artinya adalah tindakan seorang muslim memilih suatu hukum syariat dan menjadikannya hukum untuk dirinya, disertai keharusan untuk mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan hukum itu pada saat dia mendakwahkan hukum dan pemikiran Islami. (An-Nabhani, 2003)

Hal ini didasarkan pada Ijmak Sahabat yang melahirkan kaidah syar’iyah yang termasyhur, Amrul Imam yarfa’ul khilaf.” (Perintah Imam [Khalifah] menghilangkan perbedaan pendapat).

Juga kaidah syar’iyah lain yang tak kalah masyhur, Lil Imam an yuhditsa minal aqdhiyati bi qadri maa yahdutsu min musykilat.” (Imam [Khalifah] berhak menetapkan keputusan baru sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terjadi).

Khatimah

Demikianlah, sangat nyata sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada akal manusia untuk membuat aturan, gagal membawa manusia kepada keberkahan.

Aturan-aturan yang dibuat hanya menguntungkan para kapitalis, yang justru menindas rakyat. Sudah saatnya kembali kepada aturan paling adil yang berasal dari Allah Sang Maha Pencipta Maha Pengatur yang akan membawa manusia kepada ketenteraman dan keberkahan.

Satu-satunya jalan adalah dengan berjuang menegakkan kembali Khilafah di muka bumi ini yang akan menerapkan dan melaksanakan hukum Allah dan Rasul-Nya secara kaffah. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Gz]

10 thoughts on “Aturan Buatan Manusia atau Aturan dari Al-Khaliq Al-Mudabbir saja?

  • 30 Oktober 2020 pada 21:15
    Permalink

    Hanya aturan yg datang dari Sang penciptalah tanpa cela/cacat ,Allahuakbar

    Balas
  • 28 Oktober 2020 pada 19:16
    Permalink

    Smg Islam kaffah segera tegak di muka bumi. Aamiiin

    Balas
  • 28 Oktober 2020 pada 12:17
    Permalink

    Islam adalah petunjuk bg seluruh alam

    Balas
  • 28 Oktober 2020 pada 07:54
    Permalink

    Tinggalkan Demokrasi , ganti dengan sistem Islam , KHILAFAH.

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 19:50
    Permalink

    hanya aturan dr sang khalik yg mampu mngelesailan segalah permsalahan

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 19:04
    Permalink

    Aturan ALLOH yang paling sempurna

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 08:36
    Permalink

    Syariah Kaffah…hukum terbaik

    Balas
  • 27 Oktober 2020 pada 08:03
    Permalink

    UU Dzolim lahir dari Sistem Selain Islam. Maka solusinya tinggalkan sistem selain Islam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *