Jangan Salah Kritik, Rakyat Butuh Perubahan Hakiki

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI — Nasib apes pelajar. Maksud hati ingin ikut menyalurkan aspirasi menolak UU Ciptaker setidaknya untuk sambung rasa meski tak semua paham substansinya, justru kepolisian mengganjar dengan mempersulit pembuatan SKCK. Meski mendapat banyak kritik, kepolisian justru mengklaim kebijakan itu akan ditempuh untuk memberikan “efek jera” kepada para pelajar.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) selama ini menjadi semacam prasyarat anggota masyarakat melamar pekerjaan. Konsekuensinya kebijakan pencatatan di SKCK itu akan membuat pelajar kesulitan bekerja di sektor formal yang mensyaratkan calon pekerjanya bersih dari catatan kriminal.

Artinya kebijakan kepolisian ini justru tidak sejalan dengan klaim pemerintah bahwa UU Ciptaker dibuat untuk membuka lapangan pekerjaan. Lha wong belum lulus sekolah saja pelajar sudah dimatikan peluang mendapatkan pekerjaan di kemudian hari.

Merdeka Belajar, Tak Merdeka Kritik Kebijakan

Meski tidak sekeras penerapan kebijakan bagi pelajar, Kemendikbud pun telah mengeluarkan surat edaran Nomor 1035/E/KM/2020 perihal “Imbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja” pada 9/10/2020. Tujuannya agar mahasiswa tidak ikut dalam aksi unjuk rasa penolakan UU Ciptaker. Alasannya demi kesehatan mahasiswa sebab Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Meski belum ada sanksi yang jelas sejumlah peringatan atau ancaman pencabutan SK BEM secara verbal telah dikeluarkan. Menurut Koordinator Lapangan PRMB Ilyas Alihusni di depan Gedung DPRD Jawa Barat, (21/10/2020) peringatan ini telah diratifikasi oleh rektorat.

Padahal Mendikbud Nadiem yang mantan bos Go-Jek itu dalam Diskusi Standard Nasional Pendidikan, di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, 13/12/2019 mengungkapkan, “Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir… Paradigma merdeka belajar adalah untuk menghormati perubahan yang harus terjadi agar pembelajaran itu mulai terjadi di berbagai macam sekolah.”

Baca juga:  Demokrasi Sistem Kufur, Bertentangan dengan Islam. Layakkah Menjadi Harapan?

Bila sekolah terbaik ada di tengah masyarakat bukan hanya di hadapan buku dan diktat, masyarakat bisa semakin melarat akibat pasal dan ayat dalam undang-undang ini, lalu mengapa sikap kritis anak bangsa justru dihambat? Sebenarnya hakikat merdeka belajar ala menteri Nadiem untuk kepentingan rakyat atau korporasi?

Korporat Merdeka Sikat Hak Rakyat

Undang-undang yang membela rakyat justru ditolak segenap komponen rakyat. Kacaunya, pemerintah melalui lembaga kepolisian merespon aksi rakyat dengan kekerasan dan represi. Ini bukan ilusi, benar-benar terjadi.

Undang-undang yang diketok pada 5/10/2020 lalu menjadi dalih penguasa dalam mengatasi resesi, sejatinya memberi karpet merah bagi investor dan asing.

“Ini seperti menjadikan rakyat sebagai “jongos” di rumahnya sendiri. Memberangus aspirasi rakyat, merepresi dengan kekerasan, dan memperlakukan rakyat sebagai musuh,” ujar Ustadzah Iffah Ainur Rochmah.

Sementara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritisi UU Cipta Kerja yang menurutnya mengesampingkan kebutuhan rakyat secara umum dan lebih mementingkan urusan perusahaan tambang.

“Pengaturan royaltinya seperti apa tidak ada yang tahu. DPR dan pemerintah juga tidak tahu karena nantinya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah belum ada, bisa diganti-ganti, apakah ini sebuah kepastian hukum? Pasti tidak,” imbuhnya keras.

Dalam laporan Tempo dan Auriga Nusantara pada 2019 silam menunjukkan bahwa 262 (45,5 persen) dari total 575 anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019 adalah para direksi dan komisaris di lebih dari 1000 perusahaan ternama. Semakin miris lagi bila melihat komposisi partainya. PDIP (57), Golkar (48), Gerindra (41), NasDem (21) dan PKB (26) adalah partai-partai yang terbanyak mengirim pengusaha ke gedung parlemen. Pun mereka adalah para pendukung Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga:  Editorial: Ke Mana Arah Perubahan?

Wajar bila muncul anggapan bahwa pihak yang paling diuntungkan oleh UU Omnibus Law adalah oligarki penyokong pemerintah.

Kritik Sistem, Jangan Hanya Produk Sistem

Solusi UU Omnibus Law memang bukan dengan demonstrasi. UU Omnibus Law itu produk kejahatan sistem demokrasi kapitalisme. Mengkritik produk tanpa mengkritik sistem yang memproduksi apa efektifnya? Mengapa tidak sekalian saja kritik sistem biang kerok lahirnya berbagai undang-undang zalim?

Goal setting UU Ciptaker untuk memperpanjang nyawa kapitalisme di Indonesia. Rezim hanyalah bidak yang dimainkan untuk menjadi budak kapitalis. Bukan berarti rezim tidak bersalah. Bagaimanapun pengkhianatan terhadap umat adalah dosa besar yang tidak boleh dibiarkan. Wajib dihentikan.

Tidak ada jaminan UU Omnibus Law ini menjadi produk terakhir sistem demokrasi kapitalisme. Watak rakus dan hipokrit akan terus mencari kepuasan dengan menghisap kekayaan umat tanpa peduli penderitaan mereka sampai ada yang bisa menghentikan keberingasan sistem ini.

Sehingga arah perjuangan mahasiswa dan pemuda harus jelas menukik pada akar masalah, menuntut perubahan sistem dan rezim sekaligus, tidak hanya memilih salah satu dari keduanya. Kapal telah terbelah menabrak karang es, bahkan sang nakhoda telah buta lagi tuli.

Cukup sekali saja, pergerakan sadar mahasiswa tahun 1998 silam dibajak rezim reformasi yang hari ini bermetamorfosa menjadi rezim oligarki. Setali tiga uang. Fatamorgana kesejahteraan dan keadilan yang dijanjikan sistem hina buatan manusia cukup sampai di sini saja. It’s enough. Rakyat bukan sapi perahan dan tikus percobaan.

Tak Yakin Islam Solusi, kepada Siapa Pemuda Beriman?

Allah SWT telah berfirman dalam ayat yang mulia,

”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS al-Maidah: 50)

Baca juga:  “Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

Al-Hafidz Abul-Qasim ath-Thabrani meriwayatkan dari ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam bersabda:

“Manusia yang paling dibenci Allah ialah orang yang menghendaki tradisi jahiliyah dalam Islam dan menuntut darah orang lain tanpa hak untuk menumpahkan darahnya.” (HR Bukhari)

Darah telah tertumpah dan akan terus tertumpah bila arah perubahan yang diusung mahasiswa dan pemuda bersifat sporadis. Bukan cara seperti ini yang dikehendaki Rosul kita.

Beliau telah mencontohkan perubahan sistem dan rezim sekaligus tanpa anarki dan pertumpahan darah. Perubahan yang justru menyatukan kabilah-kabilah yang sebelumnya berpecah belah. Sebab Islam datang sebagai rahmat bagi semesta alam.

“Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (TQS al-Anbiya: 107)

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (TQS al-Ahzaab: 21)

Beliau Saw. adalah teladan dalam mengusung perubahan hakiki. Bukan hawa nafsu dan kecintaan dunia yang mejadi penuntun langkahnya. Semata murni wahyu yang berasal dari Rab Semesta Alam.

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (TQS an-Najm: 3-4)

Allah Zat Yang Maha Pengasih sangat memahami urusan perubahan bukan perkara remeh. Sementara manusia penuh dengan kelemahan. Maka Dia pun telah bermurah kasih memberikan metode perubahan yang langsung dicontohkan manusia terkasih pilihan-Nya, Muhammad Saw. Tugas orang yang beriman hanyalah mempelajarinya lalu mengamalkannya dengan sekuat upaya. Atas izin-Nya pertolongan akan segera datang. Insya Allah. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Jangan Salah Kritik, Rakyat Butuh Perubahan Hakiki

  • 26 Oktober 2020 pada 17:57
    Permalink

    katanya demokrasi itu bebas mengeluarkn pendpt,kok giliran perintntah d kritik malah tdk terimah,aneh aturan sendiri d munafikan

    Balas
  • 26 Oktober 2020 pada 13:48
    Permalink

    Sungguh dzolim penguasa terhadap rakyat. bersuara dalam membela kebenaran apalagi untuk Islam tidak ada ruang di negeri ini. Butuh sistem khilafah yg memberi ruang aspirasi bagi rakyat.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *