Setahun Berkuasa, Konsisten Sengsarakan Rakyat Demi Korporasi

Oleh: Juanmartin, S.Si., M.Kes.

MuslimahNews.com, OPINI – Tepat setahun sudah Jokowi Ma’ruf Amin menggawangi kepemimpinan di negeri ini. Pada pidato perdananya di kepemimpinan periode kedua, Jokowi mengumumkan lima fokus pemerintahannya bersama Ma’ruf Amin: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); pembangunan infrastruktur; penyederhanaan sejumlah aturan yang berbelit-belit melalui Omnibus Law Cipta Kerja; penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran; dan transformasi ekonomi.

Dalam periode kedua Jokowi menjabat, masyarakat menyoroti gebrakan dan kebijakan-kebijakannya selama satu tahun terakhir ini. Mengawali kepemimpinannya, Jokowi sudah menuai kontroversi.

Bukan hanya penyusunan kabinet yang terkesan bagi-bagi jatah, tapi juga aroma oligarki di lingkungan istana yang begitu terasa. Pembentukan staf khusus kepresidenan termasuk maraknya politik dinasti juga tak luput dari sorotan.

Kurang lebih lima bulan pasca pelantikan, kepemimpinan Jokowi diuji dengan pandemi Corona. Pemerintah kelimpungan berupaya memadamkan wabah. Berbagai jurus mabuk pun dikeluarkan. Bukannya respek, masyarakat justru kian sangsi dengan kinerja pemerintah.

Pandemi seolah mengungkap jati diri pemimpin negeri ini yang jauh dari sosok politikus negarawan. Mereka seolah gagap menghadapi pandemi. Sejumlah ahli pun menilai, betapa pemerintah tak maksimal bahkan terkesan sporadis dalam menangani wabah.

Padahal berdasarkan data Worldometers, Senin (19/10/2020), Indonesia kini berada di peringkat 19 dunia, peringkat 5 Asia, dan peringkat pertama di Asia Tenggara, dalam hal total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Tak butuh waktu lama, pandemi corona berhasil membuat ekonomi negeri ini sempoyongan. Anggaran untuk infrastruktur direm menyusul krisis akibat pandemi corona. Setahun berkuasa, pembangunan ekonomi nyaris tak terlihat.

Alih-alih meroket, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 justru anjlok di angka minus 5,32 persen. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberi isyarat bahwa Indonesia akan mengalami resesi pada kuartal III 2020.

Baca juga:  Omnibus Law: Karpet Merah Korporasi, Perbudakan Modern ala Investasi

Di tengah wabah yang terus memakan korban, pemerintah justru merumuskan sejumlah regulasi yang penuh kontroversi. Pilkada serentak akan digelar meski wabah masih menggila, pembahasan ibu kota baru masih terus bergulir, sementara itu ketuk palu pengesahan regulasi jahat berupa UU Omnibus Law disahkan secara diam-diam.

Sadar bahwa pengesahan UU Omnibus Law tak  mendapat dukungan, pemerintah melibatkan sejumlah Perguruan Tinggi untuk mensosialisasikan UU yang pro korporasi ini.

Pro Korporasi, Ironi Demokrasi

Gelombang protes elemen masyarakat, mulai dari kelompok buruh, akademisi, mahasiswa, hingga aktivis mewarnai peringatan setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Selasa (20/10/2020).

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober lalu menjadi pemantik protes tersebut. Namun sejak awal, pembahasan RUU ini memang telah memunculkan kegaduhan publik.(kompas.com)

Tak hanya dengan turun ke jalan, ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR juga ramai diperbincangkan di jagat maya. Bahkan di Twitter, tagar #mositidakpercaya sempat menjadi trending topic pertama di Indonesia.

Lima Fokus program pemerintah yang dicanangkan Jokowi-Ma’ruf Amin saat kembali mengawali kekuasaan memang mengesankan loyalitasnya pada korporasi. Investasi adalah fokus utama pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Atas alasan inilah mengapa Jokowi getol menindak pejabat dari lembaga yang lambat mengurus perizinan, berbelit-belit dalam administrasi, dan melakukan praktik pungutan liar. Terdengar heroik memang, namun faktanya kesemuanya adalah untuk memuluskan langkah para konglomerat dalam meraup keuntungan bisnis yang mereka jalankan.

Tak cukup sampai di situ, penghambaan rezim yang berkuasa saat ini kepada para pemilik modal kian disempurnakan dengan menggulung nyaris sekitar 72 regulasi ke dalam satu UU Cipta Lapangan Kerja.

Baca juga:  Galau Sambut Tahun 2020 Gara-gara Omnibus Law

Banyaknya hambatan investasi baik dari sisi administrasi maupun birokrasi dipangkas pemerintah melalui UU ini. Komitmen besar akan masuknya investasi telah membuat rezim ini memberangus segala penghambatnya secara legal melalui UU Cipta lapangan kerja.

Tentu saja, UU Cipta lapangan kerja ini adalah kabar gembira bagi korporat, namun tidak bagi rakyat pada umumnya. Sejumlah regulasi yang mengatasnamakan rakyat hanyalah obat penenang untuk memberi kesan bahwa pemerintah masih ada, meski hanya sebagai calo bagi para investor.

Tak ada ceritanya penguasa yang bersenyawa dengan pengusaha akan tulus melayani kepentingan rakyat. Sebab pemerintahan yang lahir dari sokongan dana para pengusaha hanya akan menghasilkan penguasa boneka para oligarki.

Sedangkan rakyat hanyalah penggembira yang suaranya diperjualbelikan saat pesta demokrasi tiba. Inilah ironi demokrasi. Katanya untuk rakyat, padahal faktanya untuk oligarki. Kasihan!

Mosi Tidak Percaya Pada Rezim dan Sistem Sekuler

Jika dalam demonstrasi yang digelar masyarakat umum juga mahasiswa mengajukan mosi tidak percaya pada rezim yang berkuasa saat ini, maka sudah selayaknya mosi tidak percaya itu juga diajukan pada sistem yang sedang dijalankan saat ini. Mengapa? Sebab demokrasi adalah wadah yang mempertemukan kepentingan penguasa dan pengusaha.

Di Indonesia sendiri, perselingkuhan pengusaha dan penguasa dalam frame perselingkuhan bisnis dan politik bukanlah hal baru. Pada masa rezim Orde Baru berkuasa, negara tampil sebagai oligarki-predator ekonomi  dan politik yang mengakumulasi jaringan bisnis dan politik.

Jaringan bisnis dan politik tidak saja melibatkan aktor-aktor politik di dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga keterlibatan para pemilik modal (capital) yang menjadi kroni atau  klien bisnis (clien) penguasa Orde Baru.

Situasi ini secara gamblang dijelaskan oleh Maclntyre (1991) dalam karyanya  Business and Politics in Indonesia. Demikian pula Robison dan Hadiz (2004), Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy an Age of Market.

Menurut MacIntyre (1991); Robinson dan Hadiz (2004), mengatakan bahwa kekuaasaan oligarki-predatoris telah menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik melalui struktur jaringan bisnis dan politik antara negara (state) dan modal (capital) dalam pola hubungan patron-klien (patron-client relationship).(rekamjejak.com)

Baca juga:  [Editorial] 100 Hari Mempertahankan Rapor Merah Kekuasaan

Praktik serupa kurang lebih sama dengan apa yang terjadi pada rezim saat ini. Rezim dengan segala kekuasaannya menjadi pelindung pemilik modal (konglomerat)  melalui pemberian lisensi yang dilegalisasi oleh UU yang dirumuskan.

Fakta kepemimpinan ini kontras dengan pemimpin yang lahir dari sistem Islam yang agung. Islam memposisikan pemimpin (Khalifah) sebagai raa’in atau pengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Dalam menjalankan amanah tersebut, seorang Khalifah wajib menjalankan kekuasaannya dalam suasana keimanan dan taqarrub ilallaah.

Itulah mengapa Umar bin Khaththab rela memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan sampai-sampai memasak batu.  Khalifah tak akan bekerja sama dengan siapa pun dengan memanfaatkan kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi dan kolega.

Dalam sistem pemerintahan sekuler-demokrasi, slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah isapan jempol belaka. Sebab kekuasaan hanyalah dari dan untuk kaum oligarki.

Dengan segala paradoks yang ada, sudah selayaknya, mosi tidak percaya masyarakat tidak hanya ditujukan pada rezim, tapi juga pada sistem yang mencetak penguasa pro korporasi. Wallaahu a’lam. [MNews]

3 thoughts on “Setahun Berkuasa, Konsisten Sengsarakan Rakyat Demi Korporasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *