UU Ciptaker Ibarat Kanker, Merusak Lingkungan, Menyulut Konflik Lahan

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Indonesia, negeri yang tanahnya subur tapi rakyatnya menganggur. Sawah rakyat juga banyak yang digusur. Tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, dan tanam modal tumbuh korupsi.

Inilah tanah air beta, semua diserahkan untuk kepentingan pengusaha yang dilegalkan penguasa. Tak ada lagi milik rakyat, yang ada hak milik konglomerat diwakili para pemilik modal terkuat.

UU Ciptaker ibarat kanker, membunuh seluruh jaringan sel yang ada pada tubuh. UU ini didiagnosis dapat memperparah kehidupan rakyat. Baik ekonomi, lingkungan, lahan, jaminan produk halal dsb. yang tertuang dalam ratusan pasal. Sebenarnya tak ada solusi lain, harus segera dihentikan penyebaran kanker agar tidak memperparah seluruhnya. Segera batalkan UU tersebut karena akan menyebabkan kematian pada rakyat.

Beberapa pasal yang mengatur masalah pertanahan juga menuai kontroversi. Mendapat kritik tajam dari pakar, guru besar juga lembaga lingkungan hidup. Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut menggunakan dalih menggenjot investasi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Maria SW Sumardjono mengkritisi substansi UU Ciptaker bagian Pertanahan yang dianggapnya paling aneh. Pengaturan pertanahan ini berdasarkan draf UU Ciptaker versi 905 halaman. Pada bagian keempat dari paragraf pertama soal Bank Tanah, mulai pasal 125 sampai pasal 135.

Lalu, Maria meneliti pasal demi pasal substansi bidang pertanahan, yang ia dapatkan copy paste dari RUU Pertanahan yang ditunda pembahasannya karena isu-isu krusial. Hal ini dianggapnya bermasalah sebab RUU tersebut diselundupkan mentah-mentah tanpa diubah, dinilainya tak bertanggung jawab.

Soal bank tanah juga menuai pertanyaan bagi Maria, apakah saat ini kita kesulitan untuk menyediakan tanah seperti yang diungkapan Presiden Joko Widodo? Tanah untuk siapa? Hingga perlu lembaga penyediaan, menghimpun dan mendistribusikannya. Ia menilai semakin tidak jelas soal pertanahan akan menimbulkan banyak kekacauan di tengah masyarakat. (msn.com, 11/10/2020)

UU Ciptaker Memperparah Konflik Agraria

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika, pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum akan memperparah konflik agraria. Terjadi ketimpangan, perampasan dan penggusuran tanah masyarakat.

Empat poin yang termasuk kepentingan umum dalam pasal tersebut ialah untuk kepentingan kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, pariwisata, kawasan yang dikuasai oleh pemerintah pusat , pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. (nasional.kompas, 12/8/2020)

Baca juga:  Omnibus Law RUU Cipta Kerja Zalim pada Buruh

Sebelum adanya UU Ciptaker pun, UU pengadaan tanah secara praktiknya telah mengakibatkan konflik agraria dan penggusuran. Pengadaan tanah sering kali mengabaikan prinsip keadilan, rakyat menjadi korban jika menolak bentuk dan besaran ganti rugi. Jika Pengadilan Negeri telah memutuskan, maka penggusuran tanah rakyat pun tak terelakkan.

Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun. Fluktuasi kasus tersebut berdasarkan kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa ada penyelesaian. Akibatnya, selalu ada korban yang berjatuhan, karena ditembak aparat, dianiaya, maupun ditahan. Sungguh telah mati hati nurani penguasa, di masa pandemi masih menyulitkan kondisi rakyatnya.

Dari data KPA terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Tiap tahunnya terjadi lonjakan kasus tekait isu yang sama. Konflik terjadi sebagian besar dipicu kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada tatanan sosial, ekonomi dan politik. Sektor perkebunan yang paling banyak menyumbang konflik agraria. (katadata.co.id, 6/10/2020)

Pada 2018, 60% dari 114 konflik agraria di sektor perkebunan pada komoditas kelapa sawit. Hal itu disebabkan adanya praktik pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah. UU Ciptaker menyelesaikan masalah dengan cara memihak pada investor. Menyulut konflik lahan, dan rakyat rentan terus menjadi korban.

Rusaknya Penguasa Juga Merusak Lingkungan

Kepemimpinan penguasa kapitalis berdampak buruk bagi negeri yang dipimpinnya. Tidak hanya rakyat yang menderita tapi kondisi lingkungan hidup juga turut merana. Sayangnya, UU ini masih terus berjalan, bagi yang kontra, pemerintah menganjurkan gugatan lewat Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai izin lingkungan dihapus dalam UU Ciptaker. Padahal, dalam aturan lama menyebutkan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Lalu undang-undang yang baru juga mengapus soal hak setiap orang mengajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) apabila perusahaan atau pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal. UU Ciptaker justru mengurangi dan menghilangkan pertisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan.

Baca juga:  Mampukah Investasi Menciptakan Lapangan Kerja?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa penghapusan pasal ini berdampak pada hilangnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Artinya pemerintah lebih melindungi keberlangsungan korporasi dibanding upaya penegakan hukum secara mutlak berdasarkan UU No 32/2009. (news.detik.com, 6/10/2020)

Angan-angan pemerintah mendorong investasi lewat UU Ciptaker, ternyata mengkhianati hak buruh, petani, lingkungan hidup dan generasi mendatang. Disahkan tergesa-gesa, kata mereka dalam kondisi mendesak, mendesak apanya?

Belum lagi penyusunan UU tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan, hingga bolak-balik terjadi revisi, entah draf mana yang pasti, semua simpang siur. Padahal mereka sedang mempertaruhkan hidup jutaan rakyat bahkan alam pun ikut terdampak dari keberbahayaan UU ini.

Haram Merusak Lingkungan dalam Islam

Tidak ada satu pun aturan buatan manusia yang mendatangkan kemaslahatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan demokrasi kapitalistik hingga saat ini terus menuai masalah juga konflik.

Rakyat memang sengaja dimiskinkan oleh sistem, tidak hanya lahan mereka saja yang diambil paksa, tanah tempat mereka tinggal pun terancam digusur jika menyangkut kepentingan penguasa.

Persoalan lingkungan dalam demokrasi, mereka kampanyekan pelestarian lingkungan hidup tapi hanya omong kosong semata. Jika dihadapkan dengan tuntutan korporasi, pelestarian lingkungan tinggal kenangan. Dalam Islam jelas dilarang keras merusak lingkungan.

Abu Hayyan dalam buku tafsirnya Al-Bahru al-Muhith membahas hal ini dengan menafsirkan surah Al-Araf ayat 56, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik.”

Ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk kerusakan. Maka itu, membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal , dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Termasuk juga merusak lingkungan, upaya pelestarian lingkungan tak hanya dalam tataran konsep atau kampanye kosong ala demokrasi, melainkan terwujud dengan nyata dalam kehidupan muslim.

Apalagi telah dicontohkan pula para Khalifah semasa kejayaan Islam, mereka berupaya melestarikan lingkungan dan takkan ambil keuntungan. Jangankan menipu rakyatnya, mengorbankan alam dan hewan takkan bisa mereka lakukan, ada Allah SWT yang selalu mengawasi tindak tanduk mereka. Ada pertanggungjawaban besar di akhirat kelak yang menanti mereka.

Baca juga:  Jangan Salah Kritik, Rakyat Butuh Perubahan Hakiki

Perhatian Besar Khalifah pada Lingkungan

Pada masa Kekhalifahan, peradaban Islam di Semenanjung Arab memiliki dan menjaga kawasan konservasi yang disebut hima. Hima sebagai tempat untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan. Agar sesuai dengan hukum Islam, sebuah hima harus memenuhi beberapa syarat yang telah dipraktikan Nabi dan para Khalifah.

Pertama, harus berada di bawah perlindungan kekuasaan pemerintah Islam. Kedua, hima harus dikembangkan sesuai dengan jalan Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia. Ketiga, area yang dijadikan sebagai hima tidak boleh terlalu luas. Keempat, hima harus lebih menguntungkan bagi masyarakat dari pada merugikan mereka.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah memerintahkan penjaga Rabadhah hima. Sang Amirul Mukminin berkata,

“Bukalah tanganmu bagi orang-orang yang membutuhkan, dengarkanlah keluhan oran-orang yang tertindas, biarkanlah para gembala yang hidupnya tergantung kepada unta dan domba masuk ke dalam hima, dan tinggalkanlah ternak milik Ibn ‘Awf dan Ibn ‘Affan.” (doa orang kaya sahabat Nabi ). Mereka memiliki banyak pohon kelapa sawit dan ladang jika ternak mereka membutuhkan makan. Tetapi jika ternak mereka kekurangan makan dan hampir mati, mereka bisa datang padaku. Namun lebih mudah bagiku menyediakan rumput bagi mereka dari pada menyediakan emas dan perak.

Khalifah Umar juga mengatakan,

“Semua properti milik Allah SWT. Dan semua makhluk di muka bumi ini tiada lain adalah hamba Allah. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan melindungi tanah ini.”

Begitulah seharusnya seorang kepala negara, melindungi dan menjaga rakyat serta lingkungan. Tak berani berbuat sewenang-wenang karena Allah telah mengamanahkan mereka menjadi pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Sungguh rezim Omnibus Law UU Cipta Kerja telah berlaku zalim pada rakyat juga merusak lingkungan. Tidakkah mereka mengingat sabda Rasul Saw,

“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi). [MNews/Gz]

3 thoughts on “UU Ciptaker Ibarat Kanker, Merusak Lingkungan, Menyulut Konflik Lahan

  • 23 Oktober 2020 pada 21:38
    Permalink

    Hanya islam solusi terbaik

    Balas
  • 23 Oktober 2020 pada 10:08
    Permalink

    Maa Syaa Allah
    Seorang pemimpin yg bertanggung jawab ialah pemimpin yg dapat menjaga, melindungi rakyat serta lingkungan.
    Pemimpin tersebut hanya ada di daulah Khilafah karena menjalankan syariat Allah.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *