Kehalalan Pangan di Ujung Tanduk UU Cipta Kerja?

Oleh: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia/ ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI — Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan polemik mengenai sertifikasi halal. Ada sejumlah poin penting yang disoroti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang ikut terlibat dalam menerbitkan label halal ini.

Dalam UU Cipraker, muncul aturan terkait sertifikasi halal yang memungkinkan pelaku usaha mendeklarasikan sendiri (self-declare) bahwa produknya halal tanpa melewati proses pemeriksaan dan pengujian yang ketat seperti sebelumnya.

Perlu diketahui, self-declare adalah aksi yang “diharamkan” UU Nomor 33/2014 terkait Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH telah menjadi acuan untuk menyematkan logo halal pada suatu produk di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI, Nadratuzzaman Hosen menyoroti tentang auditor halal.

Dalam Pasal 14 Omnibus Law UU Ciptaker, mereka tidak perlu lagi meminta sertifikasi dari MUI. Dia menegaskan auditor adalah saksi dan wakil ulama yang wajib memahami aspek ilmu kehalalan dan juga dipercaya ulama. Mereka tidak boleh menjadi saksi palsu dan berbohong. MUI menganggap perlu ada sertifikasi auditor.

Self-declare atau pernyataan produk halal secara mandiri oleh UMKM sesuai pasal baru di UU Ciptaker, yakni Pasal 4A. Ayat 1 pasal tersebut berbunyi untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Ayat 2 nya dijelaskan pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (kabar24.bisnis.com, 16/10/2020).

Kewenangan Tunggal MUI dalam Jaminan Produk Halal Dihapus?

Ketentuan soal halal diatur dalam Pasal 49 RUU Cipta Kerja. Pasal ini berisi revisi atas beberapa pasal di RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Di antaranya, menghapus kewenangan tunggal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan produk halal. Dalam pengurusan Jaminan Produk Halal (JPH), usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan barang yang diproduksi. Itu saja sudah cukup untuk diberi sertifikat halal.

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal. Itu tertulis di angka 10, Pasal 49 RUU Ciptaker. Format RUU omnibus law cipta kerja disusun berdasarkan revisi atas 79 UU yang sudah ada. Ada ketentuan UU yang dihapus, diedit, atau ditambahkan dari 79 UU itu di Omnibus Law Cipta Kerja (ekbis.sindonews.com, 02/10/2020).

Ketentuan Sertifikasi Halal dalam UU Cipta Kerja

Berikut ini perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Baca juga:  Sertifikasi Halal Dihapus, Harapan Rakyat Menjadi Pupus

1) Persyaratan auditor halal

Dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sedangkan LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujan terhadap kehalalan produk.

Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:

(a) Warga negara Indonesia

(b) Beragama Islam

(c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi

(d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam

(e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan

(f) Memperoleh sertifikat dari MUI

Namun, pada UU Cipta Kerja, persyaratan poin (f) ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.

2) Cara memperoleh sertifikat halal

Bab V Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal. Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

Kemudian, Pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri. Tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja. Hal ini berbahaya, karena proses verifikasi seharusnya dilakukan dengan teliti dan sungguh-sungguh dicek kelengkapan dan kevalidan data penunjangnya, bukan kejar tayang 1 hari selesai.

3) Waktu penerbitan

Selain itu, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja. Pasal 35A ayat (1) berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi (rri.co.id, 14/10/2020).

Adapun hal yang paling dikhawatirkan yakni adanya pembatasan waktu terhadap Komisi Fatwa. Pasal 33 ayat 3 UU Ciptaker menyebut Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.

Baca juga:  Di Tangan BPJPH, Semua Produk bahkan Asongan Sekalipun, Wajib Bersertifikat Halal

Pada aturan sebelumnya yang tertuang dalam UU Nomor 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal dikatakan bahwa Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH. Sementara apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan atau menetapkan fatwa, sesuai 1 pasal yang disisipkan dalam UU Ciptaker yakni Pasal 35A ayat 2, dikatakan maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.

Hal ini menjadi bahaya apabila BPJPH mengeluarkan sertifikat ketika proses pengkajian masih berlangsung, ternyata ditemukan bahwa produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal. Di sini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ada lagi pasal berbahaya yakni Pasal 42 ayat 3 yang berbunyi apabila dalam pengajuan perpanjangan sertifikasi halal, pelaku usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.

Sejauh ini BPJPH telah menerima setidaknya 6.203 pengajuan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha. Permohonan itu diajukan baik melalui BPJPH pusat maupun melalui Satuan Tugas Layanan Halal di setiap provinsi yang berada di setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat sejak 17 Oktober 2020 atau diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Kemudian BPJPH tercatat telah menerbitkan 560 sertifikat halal selama setahun terakhir. Sebagian besar sertifikat halal yang diterbitkan diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) (kabar24.bisnis.com, 16/10/2020)

Kenapa Pengurusan Sertifikasi Halal Perlu Dipercepat?

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia. Bersamaan dengan persiapan KIH tersebut, Pemerintah saat ini tengah melakukan penguatan terhadap industri-industri kecil atau usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak dalam pembuatan produk-produk halal.

Wapres menyebut ada delapan kawasan industri halal (KIH) yang sedang dalam pembangunan di berbagai daerah. Layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap atau one stop service (liputan6.com, 15/10/2020). Inilah yang mendorong pemerintah mempercepat pengurusan sertifikasi halal agar semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan industri kecil segera mengantongi sertifikat halal bagi produknya. Masalahnya, jika hal ini dilakukan secara serampangan dan cenderung menomorduakan aturan syariat, maka akan menjadi problem baru. Apalagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Kehalalan produk pangan dan bahan-bahan untuk membuatnya menjadi syarat utama konsumsi pangan bagi seorang muslim. Apalagi jika kemudian di lapangan terjadi kecurangan dalam pengurusan izin halal produk tersebut. Antara halal dan haram menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian.

Baca juga:  [News] Penentu Halal Adalah Hukum Syariat, Bukan Sekadar Sertifikat

Jaminan Kehalalan Pangan dalam Sistem Islam Kafah

Sistem kapitalisme sekuler saat ini memang hanya fokus pada industri dan keuntungan materi. Pemerintah kapitalistik memberikan label atau sertifikat halal bukan didorong oleh keimanan kepada Allah SWT namun karena faktor ekonomis dan materialistik, salah satunya untuk mengejar target pengembangan kawasan industri halal (KIH) sebagaimana tersebut diatas. Ketidakpastian antara halal-haram yang dikhawatirka terjadi bisa mengakibatkan masyarakat muslim dipenuhi kekhawatiran dalam memilih makanan dan minuman. Di sinilah pentingnya negara hadir untuk menjamin kehalalan pangan dengan sungguh-sungguh, memantau kehalalan produk dari hulu ke hilir. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar tidak terjadi kecurangan oleh pelaku usaha.

Syariat Islam mengajarkan kaum muslim agar memakan makanan halal dan menghindari makanan haram atau meragukan (syubhat). Aturan dasar mengenai makanan dalam Islam semakin jelas dalam risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Aturan ini berlaku tak hanya sebagai bagian ajaran agama, tapi juga sistem negara, terutama setelah Islam memiliki entitas negara di Madinah.

Lesley Stone dalam A Contextual Introduction to Islamic Food Res trictions menulis, catatan hadis menunjukkan Muhammad SAW menyembelih hewan dengan terlebih dulu menyebut nama Allah SWT. Ini merupakan bentuk dari upaya memberikan jaminan halal terhadap daging yang akan dikonsumsi.

Tak hanya soal makanan. Sejarah Islam mencatat bahwa aturan-aturan tegas dan diberlakukan untuk melindungi Muslim dari minuman yang haram dan tidak tayib. Contoh kasusnya adalah larangan meminum khamar atau minuman beralkohol.

Ibnu Tamiyyah mengungkapkan, Rasulullah tidak hanya melarang meminum minuman keras, tapi juga segala kegiatan yang berkaitan dengan itu, mulai dari menjual buah untuk dijadikan minuman keras, menerima atau memberikannya sebagai hadiah, menjual serta mendistribusikannya. Rasulullah juga tidak segan menolak undangan jamuan makan dari siapa saja yang di dalamnya menyajikan minuman keras. Pelarangan ini berlaku untuk internal komunitas muslim dan komunitas muslim dengan komunitas nonmuslim (republika.co.id, 10/08/2014).

Dalam sistem Islam, kehalalan produk yang beredar di pasar sangat dijaga. Semua warga negara Islam mengkonsumsi makanan halal ataupun memproduksi makanan yang halal bukan didasari karena asas keuntungan yang diperoleh dari jaminan halalnya, tetapi karena mengonsumsi makanan yang halal adalah perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS Al-Ma’idah: 88) Wallahu a’lam bish-shawwab. [MNews]

3 thoughts on “Kehalalan Pangan di Ujung Tanduk UU Cipta Kerja?

Tinggalkan Balasan