Mampukah Investasi Menciptakan Lapangan Kerja?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – “Mau diajak bahagia saja, kok, susah amat,” ucap kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyinggung para penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (detik.com, 18/10/2020)

Pemerintah mengklaim Omnibus Law UU Cipta Kerja dibuat untuk kebaikan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga lahirnya UU yang memudahkan para investor adalah bentuk ikhtiar negara dalam pemulihan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja.

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa adanya bantuan pihak swasta. Masifnya investasi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang nantinya diyakini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Inilah yang terus dinarasikan pemerintah pada para demonstran dan seluruh warga.

Namun sungguh sayang, narasi yang dibangun tak mampu menutupi realitas yang terjadi. Runyamnya persoalan buruh di tanah air, tak bisa dilepaskan dari regulasi yang pro korporasi. Alih-alih menciptakan lapangan kerja, justru undang-undang ini ditengarai berpotensi merampas lapangan kerja yang semakin menyempit tersebab pandemi.

Benarkah Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu mendorong investasi? Apakah benar Investasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan? Adakah skema Pembangunan tanpa Investasi Asing? Bagaimana Islam menjawab persoalan pembiayaan pembangunan ekonomi dan cipta kerja?

Masalah Utama Investasi adalah Korupsi

Menurut ekonom senior Faisal Basri, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan investasi yang baik. Turun hanya saat masa pemilu, bahkan realisasi investasi di tahun 2019 melebihi target. Dengan jumlah investasi asing yang lebih besar dari investasi dalam negeri.

Sehingga, jika dibuatnya omnibus law adalah untuk menggenjot investasi. Faktanya, investasi kita baik-baik saja, walaupun di massa pandemi saat ini menurun. Karena memang ekonomi dunia sedang mengalami ketidakstabilan. Kalaupun ingin semakin meningkatkan investasi, kita harus melihat hambatan utama masuknya investasi ke Indonesia.

Menurut Ismail Yusanto, hambatan utama investasi di negeri ini adalah korupsi. Jika memang ingin meningkatkan investasi, mengapa regulasi yang ada justru seolah-olah melindungi korupsi? Seperti pelemahan fungsi KPK dan pidato-pidato Presiden yang jarang menyinggung masalah korupsi. Seolah korupsi bukan masalah besar. Akhirnya, tidak ada upaya serius memberantas korupsi.

Maka dari itu, patut kita mempertanyakan relevansi dibuatnya Omnibus Law terhadap upaya meningkatkan investasi. Justru dalam undang-undang ini, yang sangat terlihat adalah keberpihakan penguasa pada pemilik modal. Karpet merah itu semakin megah menyambut korporasi, tanpa melihat dampak buruknya bagi masyarakat.

Baca juga:  Aturan Buatan Manusia atau Aturan dari Al-Khaliq Al-Mudabbir saja?

Jika benar Omnibus Law mampu meningkatkan investasi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar investasi dapat memulihkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan?

Omong Kosong Investasi Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Menko Perekonomian Sri mulyani mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan pada investasi asing. Hal demikian menurutnya akan membawa perekonomian Indonesia menjadi terdepan se-ASEAN.

Word Bank dan Word Ekonomi Forum pun menarasikan bahwa sebuah negara tidak bisa membangun ekonominya tanpa investasi. Seolah pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan ditentukan oleh besarnya investasi. Benarkah logika yang demikian?

Menurut pengamat ekonomi dan pakar ekonomi Islam Nida Sa’adah, logika tersebut tak sesuai realitas. Mudah saja cara membuktikannya, mari kita bandingkan PMA (Penanaman Modal Asing) dan korelasinya dengan terciptanya lapangan pekerjaan.

Pada 2015, dengan PMA sebesar 29, 27 miliar dolar. Serapan terhadap lapangan pekerjaan sebanyak 930 ribu. Namun pada tahun 2018, dengan modal yang semakin besar, yaitu 29, 3 miliar dolar. Serapan lapangan pekerjaan malah menurun menjadi 490 ribu.

Sehingga, jika kita hitung per rasio 1 juta dolar investasi yang masuk ke Indonesia, kita akan mendapati pada 2015, setiap 1 dolar investasi menciptakan lapangan kerja untuk 32 orang. Sedangkan pada 2018, setiap 1 dolar investasi menciptakan lapangan kerja untuk 17 orang. Artinya, besarnya investasi tak menjamin lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar.

Salah satu faktor mengapa investasi belum tentu menciptakan lapangan pekerjaan adalah karena para investor lebih senang berinvestasi pada sektor yang padat modal, bukan pada sektor yang padat karya.

Hal demikian menjadi wajar lantaran risiko investasi pada perusahaan padat karya jauh lebih besar dari perusahaan padat modal. Begitupun benefit yang diperoleh, relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang padat modal.

Selain itu, kebijakan kontraproduktif terus saja diciptakan. Dipermudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia kala jutaan rakyat masih menganggur, adalah kebijakan yang pastinya bukan untuk rakyat. Pajak yang tinggi dan sulitnya rakyat mengakses modal pun menjadikan perekonomian rakyat macet tak berkembang.

Baca juga:  Pertanyakan Sumbangsih “Milenial” bagi Bangsa, Tapi Jual Aset Negara, kok, Diam Saja?

Tak berlebihan jika dikatakan investasi bukanlah solusi atas karut-marutnya perekonomian bangsa dan terhimpitnya lapangan kerja. Yang tampak dari investasi adalah sebuah penjajahan asing lewat ekonomi. Hegemoni para kapitalis terhadap perekonomian Indonesia telah menjadikan negeri ini seperti sapi perah.

Kuatnya oligarki kekuasaan yang berpadu padan dengan kekuatan pemilik modal telah melahirkan kesengsaraan pada umat yang tak berkesudahan. Lapangan kerja justru makin menyempit lantaran regulasi yang memudahkan tenaga kerja asing masuk. Dengan adanya investasi, sejumlah regulasi disetir dan kesejahteraan rakyat tak terealisasi.

Sepatutnya kaum muslim menghentikan hal yang demikian. Menolak keberadaan regulasi yang memperkuat investasi dan menolak sistem yang mewadahi regulasi tersebut lahir, yaitu demokrasi kapitalisme.

Pembangunan Tanpa Investasi, Niscaya Dalam Islam

Dalam Islam, kegiatan investasi yang dilakukan seseorang wajib terikat pada syariat Islam. Berbeda dengan amal ibadah mahdhah yang mengharuskan niat yang benar dan pelaksanaan yang sesuai aturan Islam, kegiatan investasi masuk dalam kategori tasharrufat. Yang dinilai adalah kesesuaian perbuatannya dengan syariat Islam saja. Tidak memasukkan faktor niat di dalamnya.

Oleh karena itu, orang yang ingin terlibat dalam kegiatan investasi harus memahami hukum-hukum syariat dengan seksama. Dengan itu ia dapat terhindar dari kegiatan investasi yang haram.

Pertama, Islam mengajarkan bahwa penguasa adalah penanggung jawab terhadap segala kebutuhan rakyatnya. Tak seperti penguasa ala demokrasi yang menyerahkan seluruh tanggung jawabnya pada korporasi, juga menjadikan fungsi negara sebatas regulator yang mengatur hubungan rakyat dengan pemilik modal.

Kedua, lantas dari mana pendanaan jika bukan dari investasi? Dalam buku Ekonomi Politik karya Abbdurahman al maliki dijelaskan, jika ada kebutuhan pendanaan terhadap sebuah proyek. Khalifah akan mengkaji status proyek tersebut. Apakah proyek tersebut urgen dilakukan atau tidak. Indikator urgen atau tidaknya disandarkan pada kemudaratan umat.

Selain urgensi yang bertumpu pada umat, dilihat juga keuangan kas negara. Apabila baitulmal tidak cukup mendanai proyek yang dianggap tidak vital, pengerjaan proyek itu ditangguhkan. Tidak dipaksakan dengan mencari investor asing/berutang pada negara asing, seperti kondisi saat ini.

Baca juga:  Tanah Gratis, Jalan Instan untuk Investor Asing

Lain jika proyek tersebut dianggap vital, yaitu dapat menyebabkan kemudaratan pada umat. Misalnya, kebutuhan membangun industri berat, yang jika negeri muslim tidak memilikinya, bisa dikuasai negara lain.

Sehingga, jika baitulmal tidak mencukupi, negara akan mengambil langkah cepat. Pemerintah akan memungut dharibah/pajak temporer kepada orang kaya. Tidak diizinkan sama sekali pemerintah mengundang investor karena bisa menyebabkan dharar pada kas negara.

Pajak dalam Islam berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme. Selain negara tak menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan, juga sifatnya yang temporer, alias insidental.

Di atas itu semua, sumber utama APBN negara bukanlah pajak dan utang, tetapi dari fa’i dan kharaj, kepemilikan umum, dan sedekah. Dari sini saja, kas negara akan relatif stabil dan tak mudah defisit. Swasta apalagi asing tidak diperbolehkan menguasai SDA, sehingga pendanaan proyek bersumber dari kas negara (baitulmal) adalah niscaya.

Bagaimana Islam Mengatur Penyerapan Tenaga Kerja?

Pertama, negara melarang keras praktik riba.

Riba dapat membuat perkembangan harta berlipat-lipat tanpa disertai pertumbuhan barang dan jasa. Meningkatnya harta bukan karena ada barang/jasa yang besar, tetapi karena riba. Padahal, barang dan jasa diharapkan tumbuh dan menyerap lapangan pekerjaan.

Kedua, mengoptimalkan baitulmal sebagai sistem keuangan.

Rasulullah Saw. akan memberikan modal pada rakyatnya yang membutuhkan, baik hibah ataupun pinjaman tanpa bunga. Hal demikian akan memudahkan penyerapan lapangan pekerjaan

Ketiga, menata ulang kepemilikan umum yang melimpah, tidak boleh dikuasai asing.

Kepemilikan umum adalah milik rakyat. Negara hanya bertugas mengelola demi kepentingan umat. Dalam hal ini, negara bisa menjadikan industri yang mengelola kepemilikan umum diatur sedemikian rupa agar industrinya padat karya dan mampu menyerap lapangan pekerjaan.

Maka dari itu, kehadiran negara secara langsung dalam mengelola urusan perekonomian rakyat sanhatlah dibutuhkan. Negara tidak boleh hanya sekadar regulator. Negara harus terbebas dari setiran pihak mana pun. Kebijakan negara harus berporos hanya pada kepentingan umat dan kemuliaan agama Allah SWT. Sungguh, sistem Khilafah adalah satu-satunya sistem yang mampu memenuhi ini semua. [MNews/Gz]

3 thoughts on “Mampukah Investasi Menciptakan Lapangan Kerja?

  • 21 Oktober 2020 pada 16:16
    Permalink

    Allah SWT telah memberikan aturan rinci untuk keselamatan manusia. Manusia tinggal menerapkan seluruh aturan-Nya.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *