Fokus

Regulasi Jahat dan Kezaliman Terstruktur Akibat Adopsi Korporatokrasi

Oleh: Iffah Ainur Rochmah

MuslimahNews.com, FOKUS – UU Cipta Kerja disahkan dengan serangkaian penolakan. Sejak menjadi RUU, Omnibus Law ini sudah melahirkan masalah. Bila tidak segera dicabut atau direvisi, UU ini akan melahirkan banyak kemudaratan terstruktur dan sistematis di berbagai aspek kehidupan.

Sesungguhnya mudah untuk membaca arah penetapan UU ini. Sebagaimana dinyatakan pejabat hingga kepala negara, UU ini dimaksudkan untuk menggenjot investasi. Karenanya, semua hal yang dianggap penghambat investasi harus dihilangkan dengan membuat regulasi baru yang bisa menggantikan berbagai regulasi lama secara serentak.

Agar menghemat waktu merevisi regulasi lama, pemerintah yang “kebelet” mengundang investor memilih menggunakan model omnibus law. Yakni agar satu UU menghapus dan mengganti hampir 70 regulasi sebelumnya.

Investment Centrist, Bukan People Centrist

Tampak kasat mata UU ini berorientasi pada kepentingan kaum pemilik modal (investor). Lihatlah, mulai dari bab dan pasal tentang perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan dan penguasaan lahan, hingga pasal pengenaan sanksi. Semua tampak nyata berorientasi keuntungan investor.

Di saat yang sama, UU ini menzalimi, mengebiri hak, dan mengorbankan rakyat. Negara yang wajib menjamin pemenuhan hajat hidup publik malah merampas secuil kesempatan yang susah payah didapat rakyat di tengah himpitan regulasi zalim yang dibuat rezim kapitalistik.

Mengapa lebih mementingkan investor? Mengapa rezim memilih berhadapan dengan kemarahan rakyat yang menolak mentah-mentah UU ini? Boleh jadi karena investorlah yang dianggap dewa penolong, hingga seluruh syahwat materialistiknya harus dilayani sebagai balas budi. Bukankah memang mereka yang berperan besar menghantar rezim duduk di kursi kekuasaan?

Baca juga:  Abaikan Protes Buruh, Omnibus Law Tambah Riuh

Substansi UU Sangat Zalim

Banyak pembahasan pasal di dalam UU ini yang berpotensi bahaya bagi rakyat. Salah satunya pasal tentang pertanahan. Pemerintah berencana membuat Bank Tanah yang memungkinkan monopoli lahan mengumpul pada kalangan tertentu pemilik modal.

Juga pasal tentang hak orang asing memiliki hunian di tengah warga negara yang makin kehilangan kemampuan memiliki rumah. Juga pasal Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.

Dalam hak pengelolaan sumber daya alam, investor memiliki hak menguasai lahan hingga 95 tahun. Bahaya mengancam rakyat yang bisa kehilangan hak atas tanah airnya sendiri.

Kedua, soal ketenagakerjaan. Dari pasal-pasal yang ada, dianggap kurang menariknya investasi adalah akibat tingginya upah buruh dan banyaknya tuntutan buruh. Maka, demi melempangkan jalan investor rezim meminggirkan peran buruh. UU baru ini bukan hanya akan berdampak pada buruh di sektor manufaktur (grey collar workers) namun juga pekerja kantoran (white collar workers).

Luar biasa zalim, tidak kalah dengan kezaliman kaum kolonial terhadap rakyat di negeri jajahannya. Bagi masyarakat, sekitar 2.000 pasal dalam omnibus Law ini makin menyengsarakan rakyat. Masih banyak pasal-pasal lain yang berbahaya bagi rakyat.

Investasi Demi Penguasaan Kapitalisme Global

Dalih meningkatkan investasi akan membuka lapangan kerja hanyalah ilusi. Faktanya, sejak 2016 besaran investasi di negeri terus meningkat namun tidak banyak menyerap tenaga kerja. Mengapa?

Baca juga:  [Editorial] Kapitalisme Menantang Azab

Kebanyakan investasi yang bisa diundang adalah proyek padat modal, bukan padat karya. Banyak jumlah proyek investasi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Diprediksi lebih banyak lagi proyek berbasis teknologi digital seiring RI 4.0. Tenaga kerja yang dibutuhkan justru akan didatangkan dari luar negeri.

Apa bahaya investasi seperti ini bagi kondisi negeri? Di saat kondisi resesi dan negara sedang kehabisan dana untuk pengeluaran akibat pandemi, maka proyek-proyek investasi tidak bisa mengandalkan dana dari dalam negeri.

Jalan keluar yang akan diambil adalah menambah utang baru. Tentu saja utang dari lembaga keuangan dunia. Di sinilah peran kapitalisme global akan makin mencengkeram, karena tidak ada utang yang mengalirkan dana tanpa sejumlah komitmen.

Penolakan dan Judicial Review

Penolakan sudah terjadi di mana-mana dan pemerintah merespons dengan seruan agar para penolak melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, rakyat juga kembali dibuat pesimis karena cara demokrasi ini tidak akan mengubah kondisi.

Lihatlah, Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK sebelumnya berbunyi, “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) tersebut dihapus dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang baru disahkan DPR pada Selasa (1/9/2020) bulan lalu.

Ini artinya, UU jahat yang lahir dalam sistem demokrasi harus terus menghimpit rakyat. UU sejenis ini jelas memenangkan kaum pemodal (korporasi) karena dilahirkan oleh otak-atik akal manusia yang duduk di kursi kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif karena jasa modal mereka.

Baca juga:  Aturan Buatan Manusia atau Aturan dari Al-Khaliq Al-Mudabbir saja?

Bahkan jalur yudikatif melalui MK pun tak bisa meringankan penderitaan rakyat karena mekanisme demokrasi telah menyiapkan alat perlindungan diri dari perubahan regulasi yang mengancam kepentingan kaum pemodal. Inilah hakikat sistem korporatokrasi yang saat ini menguasai negeri. Negara dikendalikan oleh korporasi dan UU mengabdi melayani kepentingan mereka.

Butuh Perubahan Hakiki

Penolakan rakyat terhadap UU Ciptaker ini sepatutnya tidak dicukupkan pada keberatan terhadap isinya yang kasat mata zalim. Perlu disadari bahwa kezaliman dan kejahatan regulasi ini lahir dan akan berulang lahir dari rahim sistem demokrasi.

Sistem demokrasi adalah tanah subur yang menumbuhkan model pemerintahan korporatokrasi. Maka, harapan adanya perubahan mendasar akan terwujud bila demokrasi dicampakkan dan dengan mantap elemen bangsa di negeri mayoritas muslim ini mengadopsi Islam sebagai penggantinya.

Islam memfardukan hadirnya pemerintahan yang mempraktikkan seluruh syariat (Khilafah). Dalam sistem Khilafah, independensi kebijakan akan terwujud nyata. Tidak ada kebijakan berorientasi pekerja dan menzalimi pengusaha. Mustahil ada UU yang mementingkan pengusaha dan berlaku jahat pada rakyat banyak.

Ini karena UU Khilafah tidak bersumber dari akal dan logika manusia yang terbatas dan penuh kepentingan. Setiap regulasi lahir dari ketaatan manusia untuk mengimplementasi ketentuan-Nya. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews/Gz]

7 komentar pada “Regulasi Jahat dan Kezaliman Terstruktur Akibat Adopsi Korporatokrasi

  • Leni setiani

    Allahu Akbar. Makin rindu khilafah

    Balas
    • Elzarina

      Rindu khilafah, penyelamat umat

      Balas
  • Piqryah 09

    Segera campakan Demokrasi akar dari semua masalah kembali pada sistem islam dibawah naungan khilafah islamyah …

    Balas
  • alif azzahra

    UU yang sangat tidak pro rakyat, sungguh ditengah pandemi pemerintah malah membuat kebijakan yang lagi2 berpihak pada kapital..dengan dalih investasi asing..

    Balas
  • Nur Reska Hayati

    Astaghfirullah

    Balas
  • Ummu annafi

    Aturan yg berasal dari manusia hanya akan berujung perselisihan dan kesengsaraan

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *