[Lensa Daerah] NTT Pilot Project Penanganan Stunting, Semoga Bukan Proyek Basa Basi

MuslimahNews.com, NTT – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kita akan perang melawan stunting.

Salah satu yang dilakukan adalah pemerintah pusat secara langsung menangani kasus stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadi contoh bagi daerah lain.

Wilayah ini dipilih karena kasus stunting sudah mengakar. Sumber masalahnya pun sangat kompleks. Mulai dari minimnya sarana dan prasarana sanitasi, kurangnya sumber air bersih, kesadaran masyarakat, dan sebagainya.

“Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program pengentasan stunting. Termasuk dalam hal efisiensi anggaran.” Demikian disampaikan Muhajir dalam siaran persnya selepas Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Perbaikan Status Gizi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis 15/10/2020 lalu. (nasional.kompas, 16/10/2020)

Di Atas Rata-rata Kasus di Indonesia

Selama tiga tahun terakhir, kasus stunting di NTT termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya memang terbilang masih sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata kasus nasional, meskipun diklaim terus menurun.

Tercatat jumlah stunting di NTT hingga Agustus 2020 lalu masih 27,5 persen (Gatra, 22/08/2020). Di Kabupaten Sumba Barat Daya, jumlah anak kurang gizi per Oktober 2020 sebanyak 1.122 orang yang 491 di antaranya penderita gizi buruk. Penderita kekerdilan ada 5.291 orang. (Antara, 10/10/2020)

Baca juga:  Mimpi Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Naungan Neoliberalisme

Pemerintah menilai tingginya angka stunting di NTT ini semata-mata bukan karena persoalan ketidakmampuan masyarakat dalam memberikan makanan ataupun asupan gizi yang baik bagi anak-anaknya. Tapi lebih karena persoalan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pola asupan gizi anak.

Benarkah demikian?

Faktanya, hingga saat ini, NTT masih termasuk kelompok lima besar provinsi yang tingkat kemiskinannya tertinggi. Yakni sekitar 20,90% dan itu yang tercatat.

Sangat banyak masyarakat yang alih-alih mampu membeli makanan bergizi seimbang, untuk sekedar memenuhi kebutuhan minimal pun mereka masih kesulitan karena daya beli mereka sangat rendah.

Padahal, provinsi ini tak terbilang miskin. Potensi ekonomi yang dimiliki wilayah ini sebetulnya sangat besar, terutama potensi kelautan semisal rumput laut, industri garam, gula, dan jagung.

Hanya saja, tampak akses mayoritas masyarakat terhadap faktor-faktor ekonomi yang ada terbilang cukup sulit. Ditambah tingkat pendidikan masyarakat yang kurang memadai, mengingat timpangnya sarana dan prasarana pendidikan dan penunjangnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di sana adalah dengan mendirikan koperasi-koperasi. Sampai-sampai NTT disebut sebagai provinsi koperasi. Namun nyatanya, semuanya terbukti tak membantu.

Dana desa juga terus didorong untuk dikontribusikan bagi upaya menurunkan angka stunting, seperti dengan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita di posyandu, kemudian insentif bagi petugas di desa, serta pengadaan antropometri KIT di desa, dan lain-lain. Tetap saja belum menuai hasil

Baca juga:  Pelabuhan Kaliadem, Upaya Integratif Pembangunan Pesisir Jakarta

Butuh Solusi Mendasar dan Menyeluruh

Kompleksitas penyebab kasus stunting di daerah–tak hanya di NTT–tidak mungkin diselesaikan secara parsial, apalagi mengedepankan ego sektoral atau ego kedaerahan.

Solusi kasus ini butuh penanganan menyeluruh dan mendasar, mengingat kasus ini mencerminkan kemampuan negara menjamin kesejahteraan dan membangun kesadaran masyarakat secara orang per orang.

Masyarakat di mana pun, tentu bukan tak ingin mengonsumsi makanan bergizi. Tetapi kemampuan ekonomi mayoritas mereka memang tak memadai dan kesenjangan sosial begitu tinggi.

Karenanya, pemerintah perlu melakukan koreksi mendasar terkait kebijakan hingga sistem ekonomi hari ini yang nyatanya sangat diskriminatif karena pro kepentingan modal. Sekaligus mengkoreksi sistem pemerintahan yang memghambat distribusi kekayaan karena sekat-sekat kedaerahan.

Penanganan stunting yang hanya fokus pada program-program intervensi gizi dan penyuluhan yang cenderung artifisial, tentu tak akan pernah menyelesaikan persoalan karena tak menyentuh problem utamanya.

Masyarakat sebetulnya hanya butuh akses yang besar terhadap faktor-faktor ekonomi berikut peningkatan taraf berpikir melalui kebijakan pendidikan dan pembangunan lain yang berkeadilan. Semuanya terkait paradigma politik yang diadopsi para pemangku kebijakan.

Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan modal menyejahterakan diri dan keluarganya, dengan skill dan daya beli yang tinggi, serta ditunjang pemahaman terkait urgensi mengupayakan hidup berkualitas demi perbaikan generasi di masa depan. [MNews/SNA]

3 thoughts on “[Lensa Daerah] NTT Pilot Project Penanganan Stunting, Semoga Bukan Proyek Basa Basi

  • 20 Oktober 2020 pada 19:55
    Permalink

    Negara kaya tp tidak bisa merata untuk rakyat…astaqfirullah..

    Balas
  • 20 Oktober 2020 pada 18:40
    Permalink

    Apakah pemerintah benar tidak tahu atau pura” tidak tahu,permasalahan yang sebenarnya yang terjadi?dan apa yang benar”sangat dibutuhkan oleh masyarakat?rakyat hanya membutuhkan akses yang mudah dan ketersediaan kebutuhan hidup mereka yang terjamin

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *