Haram Menguasakan Negeri Muslim pada Negara Kafir Harbi

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI – Utusan Khusus Presiden Indonesia bertemu Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi di provinsi Yunnan, Cina Barat Daya, (9/10/2020). Indonesia dan Cina diharapkan dapat segera menandatangani dokumen kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra serta Poros Maritim Dunia.

Pertemuan ini sekaligus peringatan 70 tahun jalinan hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Sejarah hubungan diplomatik Jakarta dan Beijing yang dimulai pada 13 April 1950 masa pemerintahan Soekarno, sempat membeku pada era Orde Baru pada 1967 selama dua dekade. Namun pembekuan hubungan dicairkan oleh Soeharto sendiri pada 1989.

Sebagai Koordinator Kerja Sama Indonesia-Cina, Luhut Binsar Panjaitan mengutarakan Indonesia ingin fokus pada upaya penguatan kerja sama vaksin dan kesehatan dengan Cina. Sementara Wang Yi, berharap agar kedua negara dapat memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelegensi artifisial, serta pertukaran budaya dan masyarakat.

Kerja Sama Asing Tak Terelakkan

Menurut Luhut, kerja sama Cina-Indonesia harus dilakukan sebab tiga alasan. Pertama, 18% pergerakan ekonomi dunia dikontrol Cina. Kedua, meski 25% pergerakan ekonomi dunia dikuasai AS, namun Cina juga memiliki pengaruh kuat terhadap pergerakan ekonomi dunia. Ketiga, Indonesia menganut sistem bebas aktif. Rupanya Luhut ingin Indonesia memelihara balance of power antara Timur Tengah, Cina, dan AS.

Bagi Luhut tidak perlu khawatir terhadap kerja sama asing karena Indonesia telah menyiapkan kriteria bagi negara lain untuk masuk ke Indonesia. Ada lima kriteria yakni membawa teknologi, berupa teknologi transfer, added value, menerapkan konsep B to B (business to business) bukan saja G to G (government to government), dan menggunakan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin.

Seolah pesan kuat yang ingin disampaikan Luhut, bahwa dalam setiap kerja sama diplomatik posisi tawar Indonesia lebih tinggi di atas negara lain. Benarkah Indonesia lebih diuntungkan?

Asing Untung Besar

Konsulat Jenderal RRC, Gou Haodong, (2/9/2019) di Denpasar, Bali menyebut Indonesia sebagai negara yang “sangat penting” dalam konteks kerja sama di berbagai bidang, terutama investasi. Cina mereformasi kebijakan investasi guna meningkatkan industrialisasi, pendapatan masyarakat, dan keuntungan negara.

Diakui Guo, “Dan keuntungan yang sangat besar untuk Cina adalah kalau ada investasi masuk ke Indonesia sangat menguntungkan negara Cina, karena pasar Indonesia cukup besar.’ Jadi, tujuan investasi adalah tidak saja memberikan keuntungan bagi investor tetapi juga negara Cina.

Pada 2015 Cina menduduki peringkat kesembilan dalam hal total nilai investasi ke Indonesia. Cina menggelontorkan dana senilai US$630 juta untuk berinvestasi di 1.052 proyek di Indonesia. Dan wow, pada 2019, Cina sudah menempati urutan kedua sebagai investor asing terbesar di Indonesia! Total uang yang disuntikkan Cina ke Indonesia mencapai US$4,7 miliar untuk menggarap lebih dari 2.000 proyek.

Dalam lima tahun terakhir Cina telah menggelontorkan dananya ke Indonesia sebesar US$13,8 miliar. Cina memang sedang berambisi untuk ekspansi besar-besaran dengan megaproyek abad ini melalui One Belt One Road Initiatives (OBOR).

Mengancam Kedaulatan Negara

Cina memainkan Diplomasi Utang. Maret 2020, mantan Menlu Amerika Serikat, Rex Tillerson mengatakan Beijing melakukan praktik peminjaman predator dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil terbelit utang hingga melemahkan kedaulatan mereka. Cina menuntut konsesi ketika negara lain gagal bayar.

Negara-negara berkembang mulai dari Pakistan hingga Djibouti, dari Maladewa hingga Fiji, semua berutang besar ke Cina. Sri Lanka telah menyerahkan pelabuhan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah Cina dengan sewa 99 tahun.

The Times melaporkan bahwa secara efektif Cina akan meningkatkan kehadiran militernya di pintu gerbang utama ke pantai timur Australia. Di antara proyek-proyek yang didanai uang ini adalah dermaga terbesar di Pasifik Selatan yang dianggap mampu mengakomodasi kapal induk.

Lembaga think tank Lowy Institute Sydney, yang telah memantau secara dekat kegiatan-kegiatan Cina di Pasifik, memperkirakan Beijing menggelontorkan hampir 1,4 miliar pound sterling setara dengan Rp27 Triliun ke negara-negara Pasifik sejak 2006.

Terlepas dari tujuan Cina membangun dermaga dan pangkalan militer untuk berperang dengan Amerika Serikat atau tujuan lain, kenyataan ini membuka peluang ancaman kedaulatan bagi negara lain.

Menjadi Negara Berdaulat

Tak hanya soal investasi Cina. Negara mana pun yang ingin menjalin “kerja sama” dengan negeri muslim untuk menguasai, baik ekonomi, budaya, politik maupun pertahanan keamanan tidak boleh disepelekan. Sebab terdapat hukum haram menguasakan negeri muslim kepada negara kafir sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla,

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’: 141)

Ayat ini adalah dalil larangan membuka jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Huruf lan berfaidah li al-ta’bîd (untuk menunjukkan selama-lamanya) merupakan penguat indikasi atas larangan yang tegas (qarînah jâzimah) menjadikan kaum kafir menguasai orang-orang beriman, apapun bentuk jalan penguasaannya.

Ayat ini sekaligus guide atas politik luar negeri negara Islam dengan negara lain dalam konstelasi internasional. Politik luar negeri Islam memosisikan akidah Islam wajib menjadi dasar bagi ideologi negara. Polugri Islam bertujuan untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

“Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan.” (QS Saba: 28)

Maka, negara kaum muslimin tidak boleh menjadi negara yang dikuasai negara lain dalam bidang apa pun, wajib memiliki kedaulatan penuh tanpa disetir negara lain.

Bukan Polugri Bebas Aktif

Islam membagi dunia atas dua kategori, yaitu darul Islam dan darul kufur. Darul Islam adalah wilayah/negeri yang menerapkan sistem pemerintahan dan sistem keamanan Islam. Darul kufur adalah wilayah/negeri yang menerapkan sistem pemerintahan dan sistem keamanan bukan Islam meskipun mayoritas penduduknya muslim.

Pembagian ini pada galibnya turut menjelaskan sikap negara kufur terhadap negeri-negeri muslim. Sebagian negara kufur ada yang permusuhannya secara nyata sehingga masuk kategori kafir harbi fi’lan. Seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Israel, Cina, dan negara imperialis lainnya yang melakukan penganiayaan terhadap kaum muslimin serta penjarahan SDA di berbagai wilayah.

Sebagian lagi bersikap memusuhi kaum muslimin tidak secara nyata, bergantung kepentingan negara tersebut namun tetap potensial untuk memusuhi kaum muslimin. Negara-negara ini disebut kafir harbi hukman.

Negara Islam (Khilafah) tidak mengenal politik luar negeri bebas aktif. sehingga memberlakukan hubungan perang dengan kafir harbi fi’lan. Haram menjalin hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan dan militer dengan negara mereka. Termasuk kerja sama investasi dan hutang luar negeri. Khilafah menutup celah penguasaan umat muslim atas umat lain.

Adapun terhadap kafir harbi hukman boleh diberlakukan kerja sama bilateral sesuai isi teks-teks perjanjian. Hanya saja, dalam ekonomi, tidak boleh menjual senjata atau sarana militer jika dapat memperkuat militer mereka untuk mengalahkan umat Islam. Adapun investasi dan hutang luar negeri tidak bisa dibaca kecuali sebagai metode penjajahan negara kafir harbi terhadap kaum muslimin.

Sayang, tidak adanya Khilafah kini menjadikan umat Islam tidak mampu mengidentifikasi secara pasti negara-negara kafir harbi, baik hukman maupun fi’lan, apalagi jika harus bersikap dengan benar terhadapnya. T

erlebih ideologi kapitalisme telah membentuk seluruh masyarakat politik Internasional bersifat tamak dan rakus, kehilangan kemanusiaan, menghalalkan segara cara untuk mengeksploitasi kekayaan di seluruh dunia

Walhasil, semakin kuat kebutuhan kaum muslimin pada negara Khilafah untuk menyelamatkan diri dari ketamakan negara-negara kafir harbi dan segala bentuk penjajahan ekonomi, politik, dan militer. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Haram Menguasakan Negeri Muslim pada Negara Kafir Harbi

  • 19 Oktober 2020 pada 17:27
    Permalink

    Astaghfirullah hal adzim… Larangan Allah SWT dilanggar oleh penguasa negeri ini, malapetaka akan menimpa. Saatnya umat bangkit amar makruf nahi munkar sebelum terlambat.

    Balas
    • 19 Oktober 2020 pada 21:10
      Permalink

      Subhanallah, Islam mengatur urusan rakyatnya

      Balas
  • 19 Oktober 2020 pada 07:58
    Permalink

    Umat Muslim butuh Khilafah agar rakyat sejahtera aman dan nyaman ..baik muslim maupun Non Muslim..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *