Omnibus Disahkan Buru-Buru, Siapa yang Diburu?

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

“Rakyat begitu murka
Saat Omnibus diteken paksa
Tak ada bisikan, Tak ada tanda
Tiba-tiba disahkan malam itu juga

Kerusuhan terjadi di mana-mana
Korban berjatuhan hingga memakan nyawa
Namun hingga kini bergeming jua
Sedikit pun simpati untuk rakyat jelata”

(Ummu Sidiq)

MuslimahNews.com, OPINI – Ketidaksetujuan rakyat terhadap UU yang disahkan oleh wakil mereka di parlemen bukan pertama kali terjadi. Sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini mencuat ke permukaan, beberapa UU kontroversial lahirnya pernah dilahirkan. Tak jarang hingga memicu kekacauan dan perselisihan.

Sejak disahkannya UU Omnibus Law pada 5/10/2020, arus unjuk rasa terus terjadi. Mulai dari kalangan buruh, pelajar, mahasiswa, ormas, hingga LSM datang silih berganti ke Istana Negara. Bahkan di berbagai daerah pun terjadi unjuk rasa.

Menimbang begitu banyak korban berjatuhan, sebenarnya seberapa penting pengesahan UU ini? Hingga nyawa rakyat seakan tak lebih berharga dari ketok palu Omnibus Law.

Dokumen Omnibus Belum Dirilis

Diberitakan dalam laman bbc.com pada Minggu (11/10/2020) bahwa dokumen final UU Omnibus Law ini belum ada. Artinya, setelah hampir satu minggu Dewan Perwakilan Rakyat belum memberikan akses publik untuk mengetahui isi UU Omnibus Law yang disahkan. Di sisi lain, pemerintah justru menyampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut termakan hoaks UU Omnibus Law.

Tentunya sikap yang berlawanan dari para wakil rakyat ini sangat disayangkan. Satu pihak meminta agar rakyat tak termakan hoaks. Namun di pihak yang lain draf asli UU Omnibus Law belum juga dirilis. Jadi jangan salahkan rakyat jika mereka berpersepsi negatif.

Baca juga:  Aturan Buatan Manusia atau Aturan dari Al-Khaliq Al-Mudabbir saja?

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan sikap ini. Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses publik.

Jika hal ini dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan akan ada pasal selundupan. Sebagaimana yang terjadi di draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015 yang disisipi kata “kretek”. Kemudian adanya penambahan jumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2007. Ada lagi adanya penambahan jumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada 2007.

Dalam laman tempo.com (12/10/20), Mantan Rektor Universitas Pertahanan Profesor Syarifuddin Tippe menjelaskan bahwa penolakan terus akan terjadi meskipun draf belum keluar. Hal ini dikarenakan proses pembuatan UU yang salah dari awal.

Motif di Balik Pengesahan

Peristiwa pengesahan UU ini memang penuh tanya. Di samping pengesahan yang terjadi malam hari, draf pun nyatanya belum kelar sampai saat ini. Ada udang di balik batu, ada alasan di balik pengesahan ini. Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tajuddin Noer Effendi menilai, cepatnya pengesahan UU ini karena pemerintah ingin menangkap peluang investasi asing.

Pada laman kompas.com (9/10/20), Tajuddin menambahkan jika saat ini ada sekitar 130-an investor asing yang mengincar Indonesia. Mereka diketahui keluar dari Cina untuk mencari tempat usaha baru. Perang dagang antara AS dan China membuat investor-investor berlomba mendapatkan tempat subur.

Baca juga:  UU Omnibus Law Produk Demokrasi, Mari Lawan dengan Metode Nabi

Namun keberadaan UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) telah menjadi benteng penghalang bagi para investor. Salah satunya masalah pesangon harus sekian kali bulanan itu biayanya cukup tinggi. Dengan disahkannya UU Omnibus Law maka, kesempatan investor masuk Indonesia lebih mudah. Karena pasal ketenagakerjaan telah diubah dan disederhanakan dalam UU Omnibus Law.

Dari sini jelas sudah bahwa UU tersebut justru mengokohkan cengkraman neoliberalisme di negeri ini. Pasalnya baik kapitalis lokal maupun asing yang berinvestasi di negeri ini telah menjarah Sumber Daya Alam. Mereka akan mengeruk kekayaan bangsa ini demi keuntungan pribadi.

Bagi pemerintah, di masa pandemi ini memang sulit menjalankan roda ekonomi. Apalagi jika dibebankan pada usaha dalam negeri saja. Oleh karena itu perlu suntikan dana dari investor asing agar roda ekonomi negeri ini tetap berputar. Hanya saja cara yang ditempuh ini akhirnya melahirkan masalah baru.

Selain berakibat pada eksploitasi SDA, masyarakat pun jadi korban. Rakyat hanya berperan jadi kuli, yang diberi upah murah. Padahal biaya hidup semakin lama semakin mahal. Jika masyarakat tak memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi biaya hidup, alhasil daya beli masyarakat pun menurun. Bisa dipastikan krisis ekonomi semakin parah.

Jika krisis ekonomi terus berlanjut, rakyat tak akan terselamatkan. Jurang antara kaya dan miskin semakin menganga. Kemiskinan per individu pun berpotensi bertambah besar.

Baca juga:  Mimpi Sejahtera Buruh di Rezim Kapitalis

Dampak Jangka Panjang dari Kondisi Ini

Negeri ini akan menjadi model negara oligarki korporasi. Di mana ekonomi berada dalam kendali para kapital. Mereka pun berlomba memperebutkan kekuasaan demi kepentingan seribu kebijakan. Alhasil negara di bawah kendali para kapitalis. Mereka hanya mengedepankan keuntungan. Bukan kesejahteraan rakyat.

Dampak lainnya adalah terpinggirkannya Islam dari kehidupan. Para korporatokrasi memahami bahwa Islam sangat bertentangan dengan kepentingan mereka. Dengan berbagai kebijakan mereka berusaha memonsterisasi Islam menjadi agama yang seolah menakutkan. Bahkan mereka akan membuat seperangkat UU yang sekuler, liberal, dan represif.

Syariat Solusi Kafah Penghancur Para Penjajah

Jika hal ini dibiarkan, akan berakibat fatal bagi seluruh negeri. Kerusakan akan terjadi di mana-mana. Maka, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi, kita perlu mencari penyelesaian yang benar. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita percaya bahwa Islam satu-satunya solusi masalah ini.

Sebagaimana kita ketahui, Islam adalah agama yang sempurna. Dalam Islam terdapat sistem aturan mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan sanksi yang tegas. Semua sistem tadi terintegral dalam satu naungan yaitu sistem Islam.

Termasuk dalam penyelesaian investasi asing ini. Islam hanya membolehkan SDA dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk rakyat. Tidak akan diprivatisasi baik pengusaha lokal maupun internasional. Semua berada dalam lindungan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Dasar dari pelaksanaan seluruh penerapan ini adalah ketaatan kepada Allah. Bukan sekadar memiliki kepentingan. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Omnibus Disahkan Buru-Buru, Siapa yang Diburu?

  • 17 Oktober 2020 pada 19:54
    Permalink

    Semua kebijakan menyengsarakan umat

    Balas
  • 15 Oktober 2020 pada 22:00
    Permalink

    Sungguh raja tega!!!!

    Balas
  • 15 Oktober 2020 pada 18:37
    Permalink

    Buka mata dan pikiran kita lihat fakta yang ada,siapa bilang kita sudah merdeka?bila pada kenyataannya kita dijajah lebih parah dan lebih jahat dibanding 75 THN yg lalu,tanpa kita sadari semua diambil,bangunlah hanya dengan penerapan syariat Islam masalah dinegeri ini dan seluruh dunia akan teratasi tanpa ada masalah lagi

    Balas
  • 15 Oktober 2020 pada 14:56
    Permalink

    Semakin terlihat jelas kekejaman sistem kufur ini

    Balas
    • 16 Oktober 2020 pada 15:06
      Permalink

      Jadi sdh jls lah untuk siapa sebenarnya uu Cipta Kerja ini disahkan, tidak lain dn tidak bukan untuk para korporasi. Sudah semakin nampak lah bahwa sistem kapitalis demokrasi hari ini tdk bertujuan untuk mnsejahtrakan rakyat secara umum melainkan hanya untuk segelintir rakyat dari kalangan penguasa dan pengusaha. Kini harapan rakyat hanya kepada ISLAM, yg pernah terbukti mensejahtrakan masyarakat.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *