Solusi Khilafah Menjamin Ketahanan Pangan di Masa Wabah

MuslimahNews.com, FOKUS – Wabah Covid-19 yang masih melanda, makin menimbulkan kekhawatiran terhadap jaminan ketahanan pangan. Salah langkah pemerintah mengatasi wabah, menimbulkan dampak yang meluas ke berbagai sektor, termasuk pangan yang merupakan kebutuhan dasar.

Berbulan-bulan masyarakat terhambat beraktivitas di luar rumah, menyebabkan menurunnya pendapatan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Penyusutan pendapatan berimbas nyata kepada ketahanan pangan rakyat, sebab pemerintah pun tidak mampu menjamin kebutuhan pangan mereka.

Sebelum pandemi, kondisi ketahanan pangan rakyat berada pada tingkat kronis. The Global Hunger Index tahun 2019 menyebutkan Indonesia berada pada tingkat kelaparan yang serius.(1)

Diperkirakan 8.3% dari populasi tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dan 32.7% anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami gagal tumbuh (stunting) karena kekurangan gizi kronis. Utamanya disebabkan ketahanan pangan yang tidak memadai.(2)

Pandemi selama tujuh bulan ini telah menciptakan kemiskinan baru. Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik menjadi 9,78% dibanding sebelumnya (9,41%) yakni mencapai 1,63 juta jiwa. Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan meningkat 10,7 -11,6% sepanjang tahun ini.(3)

Begitu pula hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sepanjang 15 September-5 Oktober 2020, menyebutkan terjadi penurunan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan.

26,82% masyarakat yang disurvei menyatakan kadang kala mereka tidak mampu menyediakan pangan dengan gizi seimbang bagi keluarganya, 9,4 % responden mengaku tidak cukup memiliki makanan untuk bisa dimakan.(4)

Bukan hanya di tingkat konsumsi, memburuknya kondisi perekonomian menimbulkan masalah di tingkat hulu dalam hal penyediaan pangan.

Petani sulit menjual produk pertanian karena minimnya permintaan serta hambatan distribusi. Penerapan PSBB yang tidak sinkron antardaerah menyebabkan pengiriman bahan pangan dari sentra produksi ke pasar terhambat. Akhirnya, sebagian hasil panen tidak terjual.(5)

Begitu pula gangguan rantai pasok pada sejumlah pangan yang masih diimpor, seperti kedelai, daging sapi, bawang putih, dsb. Kekurangan stok, menimbulkan fluktuasi harga yang cenderung mahal.

Apalagi menjelang akhir tahun ini, sektor pertanian berhadapan dengan kondisi iklim yang tidak bersahabat. Sepanjang musim kemarau yang lalu saja, ratusan hektare sawah yang mengalami kekeringan akhirnya gagal panen.(6)

Memasuki musim hujan saat ini, sejumlah daerah mulai dilanda bencana banjir yang turut menghancurkan lahan-lahan pertanian.(7) Seperti tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini dapat berakibat harga pangan melambung karena stok menurun.

Sementara di tingkat distribusi, tidak ada jaminan harga stabil. Petani kerap merugi karena harga anjlok, konsumen menjerit sebab harga yang melambung. Hal ini makin memiskinkan petani dan konsumen yang tidak mampu.

Makin Kapitalistik

Indonesia dan dunia memasuki krisis multidimensi akibat wabah Covid-19. Tingkat keparahannya dinilai melampaui krisis-krisis sebelumnya. Krisis makin berlarut-larut akibat kegagalan rezim di negeri ini bahkan dunia dalam mengatasi penyebarluasan Covid-19.

Ini tak lain karena hampir seluruh dunia menggunakan konsep yang sama dalam mengatur kehidupan, termasuk mengatasi wabah, yakni dengan paradigma kapitalisme neoliberal. Sistem ini jelas-jelas hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, namun abai terhadap keselamatan nyawa rakyat.

Baca juga:  Indonesia Terjungkal Resesi Teknikal, Perempuan Jadi Korban

Di sektor pertanian dan pangan, penerapan paradigma dan konsep batil kapitalisme neoliberal telah membuahkan penderitaan hingga krisis yang nyata. Sayangnya, kegagalan berbagai rumusan kapitalisme neoliberal sejak sebelum pandemi tak jua membuat pemerintah berpikir untuk mentransformasi konsep tata kelola negara.

Angka kemiskinan pedesaan yang mayoritas petani dan tingkat kerentanan rawan pangan yang masih tinggi, termasuk harga bahan pangan yang membuat rakyat menjerit, adalah sebagian bukti kegagalan sistem itu. belum lagi penderitaan baru yang terjadi selama wabah.

Ironisnya, di tengah bertambahnya penderitaan rakyat, pemerintah tetap menggulirkan kebijakan pertanian yang makin kapitalistik. Seperti pelaksanaan proyek food estate yang sejatinya menyediakan karpet merah bagi korporasi pangan menguasai lahan pertanian yang luas, padahal dananya bersumber dari APBN. Begitu pula kebijakan korporasi tani yang justru makin menyeret petani ke dalam arus kapitalisasi.

Pembentukan holding BUMN pangan juga tak lepas dari agenda kapitalisasi pertanian pangan. BUMN yang sebelumnya sudah komersial dan jauh dari fungsi pelayanan kepada rakyat, makin berorientasi profit dengan status holding tersebut.

Berbagai subsidi untuk petani pun jauh dari standar bantuan yang dibutuhkan. Subsidi KUR atau subsidi bunga kredit tidak menyasar langsung kepada petani, namun lebih menguntungkan perbankan.

Subsidi saprotan yang sering kali tidak tepat sasaran pun perlu administrasi berbelit untuk mendapatkannya. Sedang jaminan pasar dan harga yang adil bagi petani tak jua terwujud karena permainan spekulan (korporasi) yang dibiarkan.

Tak ketinggalan, UU Cipta Kerja yang baru disahkan, makin menunjukkan keberpihakan rezim pada korporasi bahkan korporasi asing. Penerapan UU ini makin mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan dengan semakin diperlebarnya impor pangan dan kemudahan penguasaan lahan demi kepentingan investasi, termasuk mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian.

Persoalan distribusi juga tidak mendapat solusi tuntas dari pemerintah. Kebijakan digitalisasi penjualan produk pertanian jelas tidak otomatis menyelesaikan masalah. Sebab, persoalan mendasarnya adalah ketimpangan harga akibat konsep kebebasan berusaha kapitalisme neoliberal. Minimnya pengaturan pemerintah menyebabkan kendali harga berada di tangan korporasi besar dan merugikan petani serta rakyat kecil.

Karenanya, berharap pada sistem kapitalisme neoliberal yang sudah keropos ini hanyalah kesia-siaan semata. Alih-alih memberikan solusi jitu bagi persoalan rakyat, justru rakyat makin terjerumus pada kesulitan hidup yang bertambah parah.

Khilafah, Solusi Hakiki

Satu-satunya harapan yang mampu mengatasi wabah dan semua krisis ikutannya hanyalah sistem Islam. Kapitalisme terbukti gagal, begitu pula sosialisme. Sistem Islam yakni Khilafah adalah sistem yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah Saw. dan para Khalifah sesudah beliau Saw..

Sistem ini teruji berabad-abad lamanya, tetap tegak berdiri sekalipun didera berbagai krisis. Keruntuhannya bukanlah karena kelemahan konsepnya, namun akibat tindakan kriminal rekayasa musuh Allah -Mustafa Kemal Attaturk dengan negara kafir penjajah-.

Baca juga:  Ekonomi RI -5,32%, Lebih Parah dari Prediksi Sri Mulyani dan Airlangga

Khilafah memiliki konsep jitu mengatasi krisis pangan akibat wabah. Tentu harus sejalan dengan konsep penanggulangan wabah menurut syariat Islam, yakni memutus penularannya melalui kebijakan penguncian total atau lockdown syar’i.

Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apa bila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Keberhasilan lockdown juga sangat dipengaruhi kesadaran masyarakat. Karena itu, Khilafah harus memberikan edukasi dan pemahaman tentang urgensi kebijakan ini dan keharusan masyarakat menaatinya.

Selama lockdown berjalan, seluruh kebutuhan pokok rakyat termasuk pangan wajib dipenuhi negara, baik rakyat mampu maupun miskin, hingga lockdown berakhir. Kesuksesan penanganan wabah sangat ditopang kemampuan negara menjamin pemenuhan pangan seluruh rakyat yang dikunci.

Kemampuan inilah yang nyaris tidak ada dalam pemerintahan neoliberal hari ini. Negara tidak menguasai stok pangan, bahkan tidak bisa mengendalikan distribusi dan harga pangan. Keseluruhan rantai penyediaan pangan mayoritas dikuasai korporasi, peran negara sebatas regulator dan fasilitator.

Sedangkan Khilafah sangat berbeda. Khilafah mampu menjamin penyediaan pangan secara penuh pada saat lockdown. Ketika penanganan wabah dijalankan secara benar, krisis pangan yang berkelanjutan dapat dihindari, karena masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal.

Prinsip Utama Pengelolaan Pangan

Kemampuan Khilafah menjamin ketahanan pangan selama dan setelah wabah. tak terlepas dari prinsip utama pengelolaan pangan pertanian dalam Islam.

Prinsip pertama, menjadikan negara/Khilafah sebagai penanggung jawab utama dalam mengatur hajat pangan rakyat. Rasulullah Saw. menegaskan fungsi utama pemerintah adalah pelayan dan pelindung rakyat. “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.(HR Muslim dan Ahmad) (8).

Korporasi swasta hanya diposisikan sebagai bagian rakyat yang memiliki hak membangun usaha pertanian, tidak boleh mengambil alih kewenangan pemerintah menguasai sektor pangan. Tidak seperti saat ini, di mana lebih dari 90% stok pangan berada dalam kendali korporasi.

Prinsip kedua adalah pengaturan sektor pangan pertanian wajib dijalankan berdasarkan sistem ekonomi Islam semata. Sekalipun ranah pertanian termasuk bagian kepemilikan individu, namun berbeda dengan konsep kebebasan memiliki dalam kapitalisme, di mana korporasi bebas menguasai lahan dengan mengabaikan status kepemilikannya.

Islam juga melarang bentuk perseroan seperti Perseroan Terbatas (PT) (9), sehingga sektor pertanian akan terhindar dari hegemoni korporasi yang menguasai hulu hingga hilir. Pengaturan lahan dengan konsep reforma agraria berparadigma sosialisme akan ditinggalkan, diganti dengan hukum pertanahan yang syar’i.

Kebijakan Strategis Khilafah untuk Menjamin Pemenuhan Pangan di Masa Wabah

1- Menjaga kecukupan stok pangan dengan memacu produktivitas pertanian.

Dengan memaksimalkan produksi lahan pertanian, baik lahan milik petani maupun Daulah, dan menghentikan alih fungsi lahan. Khilafah akan men-support para petani dengan berbagai subsidi yang dibutuhkan, berupa modal, saprotan, atau teknologi pendukung. Berbagai subsidi dalam Khilafah berbasis kebutuhan petani, diberikan secara murah bahkan gratis, tanpa riba/bunga.

Baca juga:  Kebijakan Khilafah dalam Mengatasi Kelangkaan Pangan

Khilafah akan mengadopsi berbagai produk penelitian dan inovasi dari berbagai Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian, seperti varietas unggul, pupuk, penanganan hama, atau model budidaya. Termasuk penerapan teknologi RI 4.0 seperti penggunaan drone, sensor, dsb. yang digunakan untuk meminimalisasi dampak wabah bagi petani.

Khilafah juga dapat membeli produk petani atau swasta sebagai stok pangan, terutama bagi masyarakat yang sedang di-lockdown. Kebijakan ini membantu petani dari anjloknya harga saat surplus.

Begitu pula langkah impor, diambil dengan syarat dilakukan langsung oleh negara dengan memperhatikan status negara importir apakah negara harbiy fi’lan atau harbiy hukman.

2- Menjaga rantai pasokan pangan.

Khilafah menjamin sistem logistik pangan berjalan dengan baik dan maksimal. Distribusi bahan pangan dari sentra produksi hingga ke konsumen akan dipastikan terlaksana. Semua infrastruktur dan sarana pendukung disediakan sepenuhnya Khilafah, baik moda transportasi, infrastruktur jalan, jembatan, gudang-gudang pangan, dll.

Sistem logistik ini tentu jauh lebih mudah karena dalam Khilafah tidak ada sekat otonomi daerah. Semua berjalan dalam satu kepemimpinan dan pengaturan di bawah kendali Khalifah.

3- Mendistribusikan pangan secara langsung ke daerah yang sedang lockdown.

Bukan hanya menjamin tersedianya bahan pangan, Khilafah juga akan mengirimkan bahan pangan sampai ke seluruh rumah rakyatnya yang sedang dikarantina, tanpa mengharuskan mereka keluar dari daerahnya.

Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis, membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, bahkan mengantarkan makanan ke setiap rumah.

4- Mengatur konsumsi masyarakat agar makan makanan halal dan thayyib.

Khilafah akan mendidik rakyatnya untuk memiliki gaya hidup yang benar. Melarang berlebih-lebihan dan membuang-buang makanan, sebab Rasulullah Saw. mengajarkan makan secukupnya dan berhenti sebelum kenyang.


Untuk merealisasikan semua kebijakan ini terutama dalam masa wabah, Khilafah sepenuhnya menggunakan anggaran dari baitulmal.

Dengan sumber pemasukan yang sangat banyak, Khilafah mampu menopang kebutuhan rakyat yang merupakan kewajibannya. Terlebih, keberkahan akan diturunkan Allah kepada umat-Nya yang menerapkan seluruh aturan-Nya, sehingga Allah akan memampukan Khilafah untuk menjalankan tanggung jawabnya.

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.(QS Al A’raf: 96). [MNews/Gz]


Referensi:

https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/03/163603665/riset-indeks-kelaparan-global-indonesia-dalam-kategori-serius?page=all

https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f6c0f86a5911/gizi-anak-indonesia-berpotensi-memburuk-saat-pandemi-covid-19

https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-covid-19-economic-and-food-security-implications-3d-edition

https://sumsel.antaranews.com/nasional/berita/1770049/lipi-rt-kesulitan-penuhi-kebutuhan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54453552

https://regional.kompas.com/read/2020/09/14/16052251/kemarau-panjang-di-ntt-ratusan-hektar-sawah-jaring-laba-laba-terancam-gagal

https://regional.kompas.com/read/2020/10/03/12224361/banjir-bandang-cianjur-puluhan-hektare-lahan-pertanian-terancam-gagal-panen

Hizbut Tahrir. Ajhizatu Daulatil khilafah. Darul Ummah. Beirut. 2015. Hal. 49

Taqiyyudin An Nabhani. An Nidzamul Iqtishady fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2004.

 

7 thoughts on “Solusi Khilafah Menjamin Ketahanan Pangan di Masa Wabah

  • 16 Oktober 2020 pada 14:00
    Permalink

    Maa syaa Allah.. semakin rindu akan sosok pemimpin yg peduli dg nasib rakyatnya

    Balas
  • 15 Oktober 2020 pada 15:28
    Permalink

    Betapa rindunya dengan sistem yg mengatur kehidupan sseuai dngam aturan Allah
    Masya Allah

    Balas
  • 15 Oktober 2020 pada 14:53
    Permalink

    MasyaAllah, kesejahteraan dijaga dengan baik oleh sistem islam

    Balas
  • 15 Oktober 2020 pada 08:12
    Permalink

    http://muslimahnews.com/Indonesia dan dunia memasuki krisis multidimensi akibat wabah Covid-19. Tingkat keparahannya dinilai melampaui krisis-krisis sebelumnya. Krisis makin berlarut-larut akibat kegagalan rezim di negeri ini bahkan dunia dalam mengatasi penyebarluasan Covid-19.

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 22:59
    Permalink

    Rindu kami semakin menggebu untukmu Khilafah.

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 21:09
    Permalink

    ما شاء الله keren

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 20:43
    Permalink

    Masya Allah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *