Omnibus Law UU Ciptaker, Ciptakan Horor bagi Lingkungan

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Ketok palu UU Omnibus Law Cipta Kerja menyisakan polemik berkepanjangan. UU yang diusulkan Jokowi saat pidato pelantikannya ini awalnya bertujuan untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai tumpang tindih.

Pendekatan Omnibus Law dipakai untuk menghimpun dan mengintergrasikan 79 Undang-Undang yang berbeda. Dengan harapan, mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, kemudahan investasi, dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Salah satu UU yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 30 pasal UU 32 Tahun 2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Secara garis besar, UU Omnibus Law Ciptaker menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Katadata, 6/10/2020)

Pasal-Pasal Bermasalah

Beberapa poin yang bermasalah dalam pasal-pasal di UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah:

Pertama, pemberian izin lingkungan dan Amdal. Aturan ini terdapat dalam pasal 24 UU Ciptaker. Jika sebelumnya Amdal menjadi syarat izin lingkungan dan izin lingkungan menjadi syarat izin usaha, maka dalam UU Omnibus Law aturan itu disederhanakan. Izin lingkungan menjadi bagian dari izin usaha. Amdal bukan lagi prasyarat perizinan namun sebatas sebagai faktor yang dipertimbangkan.

Selain itu, pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi memberikan rekomendasi izin apapun. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja, Komisi Penilai Amdal (KPA) dihapus. Penghapusan KPA menghilangkan kesempatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Baca juga:  UU Omnibus Law Produk Demokrasi, Mari Lawan dengan Metode Nabi

Dalam UU Ciptaker, uji kelayakan Amdal dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Aturan ini memberi peluang bagi swasta sebagai pengganti KPA. Jika ini terjadi, kongkalikong antara pengusaha dan swasta –dalam hal ini berperan sebagai lembaga/ahli- sangat terbuka lebar. Uji kelayakan Amdal bisa saja dimanipulasi demi terbitnya perizinan usaha.

Kedua, hilangnya partisipasi masyarakat. Dalam UU Cipta kerja, penyempitan peran masyarakat dalam perumusan AMDAL juga terjadi. Berdasarkan UU Cipta Kerja masyarakat yang perlu menjadi objek konsultasi publik hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

UU ini juga semakin mempersempit akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini terlihat dari dibatasinya cara untuk mengakses keputusan kelayakan lingkungan hidup serta mempersempit ruang untuk mendapatkan informasi terkait keputusan tersebut. (Dokumen ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) “Catatan Ringkas RUU Cipta Kerja”).

Masyarakat tak dapat lagi mengajukan keberatan Amdal dalam aturan baru tersebut. Hal ini berpotensi membungkam suara publik bila mereka mengeluhkan kegiatan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan habitat tempat mereka hidup.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal 37 UU Cipta Kerja disebutkan, “Pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.” Pasal ini mengubah ketentuan pasal 49 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan ini mengubah kewajiban bertanggungjawab terjadinya kebakaran hutan di area kerja menjadi hanya wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Jika demikian, bagaimana penindakan terhadap pembakar hutan dan perusak lingkungan? Adakah efek jera bagi pelaku bila pasal ini diberlakukan?

Menimbulkan Konflik Pelik

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan.

Baca juga:  Editorial: UU Cipta Kerja, Bikin C[i]laka?

Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit. Hal ini dikarenakan adanya praktik pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah. (Katadata, 6/10/2020)

Berdasarkan Catatan Walhi, saat kebakaran hutan dan lahan hebat melanda Indonesia tahun 2015, ada 349 perusahaan terlibat. Dengan penghapusan pasal 88 UU 32 Tahun 2009, pemerintah tak bisa memberi sanksi pidana bagi korporasi. Artinya, peran negara melemah terhadap pelanggaran izin atau kerusakan lingkungan. (Mongabay, 18/3/2020)

Sebelum ada UU Omnibus Law saja banyak terjadi konflik dan kerusakan lingkungan. Apa jadinya bila regulasi terkait sanksi pidana dilemahkan dengan kehadiran UU Omnibus Law Ciptaker?

Untungkan Korporasi

Dengan banyaknya pasal-pasal bermasalah, penolakan publik terhadap UU ini sangatlah wajar. Bukan hanya manusia, lingkungan pun bisa terdampak bila UU ini diterapkan. Sejumlah organisasi lingkungan ikut bersuara lantang menolak UU ini.

Sebab, UU ini berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Beberapa pasal dalam UU yang bertujuan menjamin keselamatan lingkungan justru dihapus dengan dalih mempermudah investasi dan perizinan usaha.

Pemerintah dinilai memberikan hak imunitas terhadap korporasi melalui UU ini. dengan memberikan hak istimewa itu, apa yang dilakukan pemerintah mirip dengan masa kolonial Hindia Belanda di masa lalu. VOC mendapat hak istimewa mengeksploitasi sumber daya alam, sementara rakyat diperlakukan bak sapi perah. Ruang hidupnya terisolasi oleh penjajah.

Klaim pemerintah yang menyebut UU ini tidak melemahkan namun memperkuat hukum, bagai ilusi. Sebab, bila dikaji lebih mendalam, UU ini tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Lebih banyak mudarat daripada maslahat.

Baca juga:  Abaikan Protes Buruh, Omnibus Law Tambah Riuh

Sifat kapitalistik yang serakah inilah yang menjadikan korporasi berlindung di balik regulasi. Melalui tangan oligarki kekuasaan, regulasi itu disahkan. Eksplorasi dan eksploitasi SDA di bawah sistem kapitalisme menimbulkan efek domino berkepanjangan. Di antaranya kerusakan lingkungan, terganggunya habitat kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Syariat Islam, Rahmat untuk Semesta

“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Ruum: 41).

Ayat di atas menjadi penjelas untuk kita bahwa kerusakan alam dan lingkungan bukan semata karena proses alam. Namun, ada peran manusia di dalamnya, yakni bermaksiat dengan menentang setiap aturan Allah.

Sistem kehidupan sekuler telah menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Aturan yang diterapkan pun jauh dari syariat Islam. Akibatnya, standar kehidupan tak lagi berpedoman pada syariat Islam. Manusia bermaksiat, lingkungan ikut rusak.

Ruang lingkup syariat Islam itu luas. Aturannya menjangkau seluruh kehidupan manusia di seluruh tempat dan masa. Mulai dari yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Semua itu terefleksikan dalam aturan manusia dengan Tuhannya (mencakup akidah dan ubudiah); aturan manusia dengan orang lain (muamalat dan sistem sanksi); dan urusan manusia dengan dirinya sendiri (makanan-minuman, pakaian, dan akhlak).

Berbagai kerusakan yang menimpa negeri ini tidakkah membuat kita merenungi? Ada yang salah dalam tata kelola negeri ini. Negara salah urus, lahirlah manusia rakus. Penerapan sistem kapitalisme membuat negeri ini terjerumus. Bukankah saatnya negeri ini diatur dengan sistem yang lebih baik?

Sistem yang mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, berkah dan rahmat Allah akan menaungi. Menjadi negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofur. [MNews/Gz]

9 thoughts on “Omnibus Law UU Ciptaker, Ciptakan Horor bagi Lingkungan

  • 14 Oktober 2020 pada 23:12
    Permalink

    Islam sebagai solusi

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 16:45
    Permalink

    Astaghfirullah

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 15:52
    Permalink

    Khilafah semakin kami rindu

    Balas
    • 16 Oktober 2020 pada 13:50
      Permalink

      Dulu, kalo ada apa apa pasti beranggapan bahwa itu hanya fenomena alam biasa. Tapi setelah ngaji, ternyata itu juga berkaitan dengan kondisi pemimpin dan masyarakat nya. Laa Haula Walaa Quwwata illaa Billaah

      Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 14:55
    Permalink

    Hanya Sistem Islam yang mampu menjaga kesejahteraan ummat dan alam..

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 12:33
    Permalink

    Jangan selalu menyalahkan alam pada setiap kejadian Krn segala sesuatu tidak akan terjadi pabila tidak ada yg memulai dan semua kesulitan,musibah dan bencana ,terjadi Krn kita kufur kepada Allah SWT,dan tidak diterapkannya hukum” ALLOH SWT,dibumi-Nya ini

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 10:38
    Permalink

    Dunia rusak semenjak sistem Islam pudar

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 07:11
    Permalink

    Astaghfirulloh.. UU yang membuat masalah baru bagi rakyat.. Serta membuat kezaliman yang terstruktur.

    Balas
    • 16 Oktober 2020 pada 07:16
      Permalink

      Para kapital tk berpikir bahaya bagi umat. Yg penting bg mereka adalah money..money..dn money..

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *