“Mesra-Renggang” Hubungan Ormas dan Penguasa, Lumrah Terjadi dalam Demokrasi

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) masih terus bergulir. UU Ciptaker terus menuai kontra dari masyarakat dan sulit diterima akal sehat. Salah satu tokoh Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla juga berikan kritikan pedas pada penguasa.

Pasalnya, pemerintahan pimpinan Joko Widodo saat ini cenderung tak mendengarkan suara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyahdua ormas besar di Indonesiaterkait isu keadilan sosial, baik tentang Pilkada ataupun Omnibus Law UU Ciptaker. Menurutnya, Jokowi hanya mendengar dua organisasi tersebut jika terkait isu pluralisme dan kebinekaan.

“Tentu saja saya bicara tendensi, jadi kecenderungan pemerintah saat ini sepertinya terutama dalam periode Jokowi kedua ini. Menjadikan NU dan Muhammadiyah sebatas sebagai pembenar sejauh menyangkut masalah pluralisme dan kebinekaan,” kata Ulil (CNN  Indonesia, Jumat, 9/10/2020)

Menurut Ulil, pemerintah menggunakan isu antiradikalisme hanya sebagai komoditas politik untuk melanggengkan kekuasaan. Karena pemerintah sedang menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap antikebinekaan, isu radikalisme akan didengar jika menggunakan corong ormas. Sementara, jika urusan pilkada dan UU prokapitalis, ormas tak memberi pengaruh apa pun. Pemerintah dianggapnya saat ini “budeg” mendengarkan kritikan NU dan Muhammadiyah terkait dua isu tersebut.

Pernyataan Ulil dianggap Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ada benarnya juga. Pemerintah terkesan pilih-pilih yang menguntungkan saja, terutama menguntungkan oligarki politik dan ekonomi.

Lantas, sampai kapan mau terus dikhianati rezim demokrasi-sekuler? Angan-angan saja jika rezim bekerja untuk rakyat dan mendengar “curhatan” ormas untuk kepentingan bangsa.

Baca juga:  Beneficial Owner: The Untouchable Men Pengendali Negeri

Telinga-telinga mereka sudah terbiasa mendapat bisikan “angin surga” dari para kapitalis. Bagi mereka, bekerja untuk korporasi tentu lebih menguntungkan daripada harus mengikuti kemauan berbagai ormas dan masyarakat.

Sadarilah, demokrasi akan terus menjalankan pemerintahan seperti ini. Sejahtera hanya impian kosong tak terwujud bagi rakyat. Masih belum terlambat untuk menyadari, jika ormas hanya dijadikan “gula-gula” bagi kepentingan rezim saat ini.

Habis manis sepah dibuang, jika tak berguna lagi akan dilupakan. Bukankah perlakuan tersebut kerap terjadi dalam rezim demokrasi? Mengapa masih mau diperalat untuk kepentingan mereka?

Ormas di Antara Negara dan Korporasi

Tiga tahun lalu, Joko Widodo begitu membanggakan NU dan Muhammadiyah di depan KTT G20 Hamburga Messe Und Congress, Jerman. Dalam pidatonya, ia menyampaikan NU dan Muhammadiyah berperan penting menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran. (Suarainvestor, 7/7/2017)

Jika isu terorisme dan deradikalisasi yang digaungkan pemerintah, barulah kedua ormas tersebut mendapat porsi perhatian lebih. Program kerja sama pun dijalin. Tak main-main, pemerintah mengucurkan dana besar untuk memuluskannya.

Tentu miris sekali melihat kondisi ini. Ormas berada di antara kepentingan negara dan korporasi. Ormas tak punya kekuatan untuk banyak berbuat. Jika negara bekerja sama dengan korporasi, peran ormas terpinggirkan dari pusat-pusat kekuasaan.

Ormas baru akan diperhitungkan lagi jelang pemilu sebagai alat mengonsolidasikan kekuatan suara. Basis massa ormas jadi perhitungan parpol yang maju dalam pemilu. Rezim demokrasi memanfaatkan segala hal demi kepentingannya, termasuk meraih dan menjalankan kekuasaannya agar tetap aman.

Baca juga:  [Editorial] Demokrasi dan Korporatokrasi Biang Korupsi

Posisi Strategis Ormas dalam Politik

Dalam Islam, ormas tidak boleh beralih dari tanggung jawab amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa) sesuai misi kehadirannya di tengah masyarakat. Muhasabah merupakan kewajiban dalam syariat Islam, disertai dengan mengemukakan berbagai kejelekan kebijakan penguasa.

Semua itu agar mereka dan umat menyadari dampak kebijakan yang ada, agar dihentikan dan diubah, kemudian diterapkan kebijakan yang benar. Ini juga merupakan bagian prinsip dakwah, yaitu al-hadmu wa al-binâ’ (meruntuhkan yang salah dan membangun yang benar).

Kewajiban ormas melakukan amar makruf nahi mungkar tidak lain untuk memenuhi seruan Allah SWT dalam QS Ali Imran[03]: 104. Dengan tegas, Allah memerintahkan adanya umat –yang berarti kelompok–yang terorganisasi.

Ormas bertujuan untuk menyerukan Islam, dalam konteks menerapkan Islam secara kaffah maupun menjalankan dakwah. Selain itu, ormas senantiasa menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, baik oleh masyarakat maupun negara.

Semua dilakukan tanpa imbalan penguasa, tidak berkompromi dengan kezalimannya, dan selalu teguh berpegang pada prinsip syariat dengan hanya mengharap rida Allah.

Amal inilah yang saat ini menjadi kebutuhan hakiki umat, bukan dana dan suntikan modal yang justru membuat umat tidak menyadari pertentangan rezim dengan sistem kepemimpinan Islam.

Ormas Islam memiliki posisi strategis sekaligus posisi tawar yang terbilang kuat dalam politik nasional. Dengan jaringan yang luas dan menembus massa akar rumput, ormas Islam sepatutnya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pendidikan politik yang berdasarkan Islam.

Baca juga:  Konsep Trias Politica dalam Pandangan Islam (Bagian 2/2)

Ormas Islam tidak boleh menjadi stempel kekuasaan yang buruk dan bertentangan dengan Islam. Tidak boleh menggadaikan agamanya untuk kepentingan kelompok dan penguasa jahat. Sebagaimana firman Allah SWT,

“Janganlah kalian cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kalian disentuh api neraka, sedangkan kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kalian tidak akan diberi pertolongan.” (QS Hud: 112)

Ormas Islam -dipimpin para ulama- tak sepatutnya dekat dengan rezim yang terbukti zalim. Yakni ketika penguasa itu tidak mengurusi rakyatnya, tidak memenuhi hak-hak mereka. Apalagi ketika penguasa mengkriminalisasi ajaran Islam, ulama, dan aktivis dakwah. Semua ini bukti kasat mata kezaliman penguasa.

Ormas Islam tidak boleh menjilat pada penguasa jahat. Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kalian mendekati pintu penguasa karena ia benar-benar menjadi berat dan menghinakan.”  (HR ath-Thabarani dan ad-Dailami).

Ormas Islam harus menjadi garda terdepan menyampaikan kebenaran Islam. Mereka ialah orang yang paling tahu tentang kewajiban menerapkan syariat Islam, mengetahui urgensi pengurusan umat dengan Islam.

Ketiadaan Khilafah menjadikan umat Islam terhina dan terus terpuruk dalam kubang penderitaan. Jika mereka tidak berjuang untuk Islam, artinya telah menyalahi ilmunya dan siap atas azab-Nya. [MNews/Gz]

11 thoughts on ““Mesra-Renggang” Hubungan Ormas dan Penguasa, Lumrah Terjadi dalam Demokrasi

  • 17 Oktober 2020 pada 08:16
    Permalink

    Ormas Islam harus menjadi garda terdepan menyampaikan kebenaran Islam. Mereka ialah orang yang paling tahu tentang kewajiban menerapkan syariat Islam, mengetahui urgensi pengurusan umat dengan Islam.

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 12:02
    Permalink

    Masih berharapkah pada demokrasi wahai saudaraq?

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 22:31
    Permalink

    Islam sebagai solusi

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 19:57
    Permalink

    Habis manis sepah dibuang….

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 12:49
    Permalink

    The real ormas adalah yang menyuarakan Islam kaffah

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 07:12
    Permalink

    Ginilah kalau mencari manfaatnya saja

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *