Khilafah Merespons Sikap Kritis Warga Negara terhadap Kebijakan

Oleh: drg. Hj. Luluk Farida

MuslimahNews.com, FOKUS – Dalam ajaran Islam, kritik termasuk ajaran Islam yaitu amar makruf nahi mungkar yang terdapat dalam Alquran Surah Ali Imran: 110.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”

Rasulullah Saw. bahkan menyatakan dengan spesifik kewajiban serta keutamaan melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa. Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat,

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ

“Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw., seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?’ Rasulullah Saw. menjawab, ‘Kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.'” (HR Imam Ahmad)

Muhasabah atau kritik terhadap penguasa merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Dengan muhasabah, tegaknya Islam dalam negara akan terjaga dan membawa keberkahan.

Seorang pemimpin yang beragama Islam harusnya tak perlu alergi kritik. Terlebih jika sampai membungkam lawan politik dengan berbagai kebijakan represif

Khilafah Menghidupkan Budaya Kritik

Budaya muhasabah atau kritik inilah yang dihidupkan dan dijaga dalam peradaban Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah. Rasulullah Saw. adalah contoh terbaik dalam menjaga budaya kritik ini, beliau menerima kritik terhadap kebijakan yang tidak dituntun wahyu.

Dalam perang Uhud, beliau menyetujui pendapat para Sahabat yang menghendaki untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah, meskipun beliau sendiri berpendapat sebaliknya.

Sikap Rasulullah Saw. diikuti para Khalifah setelah beliau. Khalifah Abu Bakar ra., ketika dibaiat menggantikan Rasulullah Saw., berkhotbah meminta rakyat untuk mengkritiknya.

“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku.” (Abu Bakar ra.)

Demikian juga Khalifah Umar bin Khaththab ra. dalam khotbahnya setelah dilantik menjadi Khalifah pengganti Abu Bakar ash-Shiddiq ra., berkata di depan rakyatnya, “Apa yg akan kalian perbuat jika aku melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya?” Tidak ada yang menjawab. Semua mata hanya menatap beliau.

Baca juga:  Editorial: Demokrasi, Sistem yang Melegitimasi Kezaliman

Hingga ketiga kalinya beliau mengulangi pertanyaannya, seorang pemuda bergegas berdiri, mengacungkan pedang dan berseru, “Jika engkau bertindak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, maka pedang ini akan kukalungkan ke lehermu!”

Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar bin Khaththab bukannya marah, justru berkata, “Alhamdulillah yang telah menempatkan di negeri ini seseorang yang akan meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya.”

Masya Allah, sikap Khalifah dalam menjaga budaya kritik warganya. Mereka tidak hanya mendorong, namun juga mengapresiasi, bahkan mereka sangat gelisah jika warganya tidak melakukan kritik karena enggan atau takut.

Khudzaifah bin Al Yaman mendatangi Khalifah Umar yang bermuka muram, penuh kesedihan. Ia bertanya, “Apa yang sedang engkau pikirkan wahai Amirul Mukminin?” Khalifah umar menjawab, “Aku sedang dihinggapi ketakutan, jika sekiranya aku melakukan kemungkaran, lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku, karena segan dan rasa hormatnya padaku.” Khudzaifah segera menjawab, “Demi Allah, jika aku melihatmu keluar dari kebenaran, aku pasti akan mencegahmu.” Seketika itu, Wajah Khalifah Umar langsung berubah sumringah.

Dalam pandangan Islam, politik negara adalah meriayah/mengatur urusan umat berdasarkan syariat Allah SWT. Kekuasaan (Kekhilafahan) merupakan jalan menerapkan syariat kaffah untuk kemaslahatan umat. Meskipun aturan hukum yang diterapkan adalah buatan Allah yang Mahasempurna.

Namun, Khalifah sebagai pelaksananya adalah manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Karenanya, kritik bukanlah ancaman, bahkan dibutuhkan sebagai standar optimalisasi kinerja Khalifah yang akan dipertanggungjawabkan dunia-akhirat.

Kritik umat terhadap penguasa adalah sunah Rasul dan tabiat dalam Islam, bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah SWT.

Hipokrisi Demokrasi: Ilusi Budaya Kritis

Tentu kita rindu suasana kepemimpinan Khilafah Islamiyah. Negara ini akan hebat jika dikelola dengan amanah dan pemimpinnya siap dikritik demi kebaikan bersama. Bukan seperti penguasa saat ini yang antikritik padahal mengaku negara demokrasi, yang konon katanya menjamin kebebasan berpendapat.

Baca juga:  [Editorial] Mengais Harap dari Kepemimpinan Sekuler Demokrasi Neoliberal

Jangankan mengkritik dengan mengancam pakai pedang sebagaimana di masa Khalifah Umar bin Khaththab, mengkritik dengan kata-kata saja bisa mengalami nasib dikriminalisasi dengan tuduhan anti-Pancasila, anti-NKRI, agen radikal, dll. yang bisa berakhir di penjara.

Hipokrisi demokrasi terhadap Islam diakui Profesor Australian National University, Greg Fealy lewat tulisan yang diterbitkan di East Asia Forum, Minggu (27/9/2020). Ia menuding Jokowi melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis.

Kaum islamis, kata sang Professor, menggambarkan umat muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai sentral kehidupan publik dan negara.

Ia menuliskan, “Represi negara terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negara, akademisi, guru yang dianggap oleh Badan Keamanan Negara aktif dalam kelompok yang dicurigai kelompok Islamis, maka mereka dimasukkan dalam daftar pantauan.”

Pembungkaman kekritisan juga terjadi di dunia akademik-kampus. Sistem kapitalisme sekuler telah mengooptasi kampus agar pro dengan kebijakan rezim.

Realisasi kooptasi tersebut di antaranya: Pertama, kebijakan menteri memiliki 35% suara dalam pemilihan rektor dan rektor juga memiliki 35% suara pada pemilihan dekan fakultas. Wajar jika kampus menjadi perpanjangan rezim dengan kebijakan otoriternya.

Kedua, sanksi DO pada mahasiswa UIN Kendari, Hikma Sanggala, pada September 2019 yang dianggap radikal karena menyuarakan Khilafah. Pertengahan Juli 2020, sanksi DO juga terjadi di Universitas Nasional (UNAS) Jakarta bagi mahasiswa yang mengkritisi UKT.

Ketiga, kebijakan kontroversial pakta integritas/surat pernyataan sikap disertai sanksi bagi mahasiswa baru di berbagai kampus, bukti nyata represifnya kampus.

Mahasiswa dan intelektual yang harusnya dicetak kritis dan berkontribusi untuk kemaslahatan umat, justru dicetak menjadi pragmatis, sebagai “penjilat” yang oportunis. Padahal, merekalah kekuatan kebangkitan rakyat.

Dalam sistem kapitalisme sekuler, definisi politik adalah kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis, bukan kemaslahatan rakyat. Sementara demokrasi melegalisasi kebijakan seolah atas nama rakyat, padahal untuk kepentingan kapitalis. Karena itu, setiap kritik yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman kepentingan kapitalis dan merongrong kekuasaan rezim.

Baca juga:  Demonisasi Khilafah, Cara Rezim Menutupi Kegagalan Kapitalisme

Untuk itu, berbagai cara mulai dari stigma hingga represif dilakukan demi memperkukuh hegemoni penjajahan kapitalisme dan mencegah kebangkitan Islam sebagai solusi atas negara ini. Kebebasan ala demokrasi hanyalah hipokrit dan ilusi tumbuh suburnya budaya kritik.

Membangkitkan Kembali Budaya Kritik (Amar Makruf Nahi Mungkar)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab al-Fatawa mengatakan, “Wajib bagi setiap orang yang memerintahkan kebaikan dan mengingkari kemungkaran berlaku ikhlas dalam tindakannya dan menyadari bahwa tindakannya tersebut adalah ketaatan kepada Allah. Dia berniat untuk menegakkan kebenaran bukan untuk mencari kedudukan bagi diri dan kelompok, tidak pula untuk melecehkan orang lain.”

Menasihati dan mengkritik kebijakan penguasa itu kewajiban. Semua dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT dan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi/kelompok.

Namun, tidak diperbolehkan mengkritik penguasa dengan menghina pribadi penguasa itu, sebab semua yang terkait fisik adalah ciptaan Allah SWT yang tidak boleh dihina. Misalnya, fisiknya hitam, putih, kurus, gemuk, keriting, dan sebagainya.

Tanggung jawab besar bagi setiap muslim saat ini untuk menghidupkan kewajiban muhasabah lil hukkam. Terutama kalangan pemuda dan intelektual karena mereka sebagai martir kebangkitan umat.

Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin menyatakan tradisi intelektual masa lalu adalah mengoreksi penguasa untuk menerapkan hukum Allah SWT. Sementara karakter pemuda Islam sejak awal Islam datang, merekalah yang menyambut dakwah Rasul, sebagaimana terdapat dalam wasiat Rasulullah Saw. terkait pemuda.

Meskipun sistem dan rezim saat ini represif, pantang menyurutkan umat Islam menyuarakan kebenaran ajaran Islam dan kebutuhan Khilafah sebagai solusi negara ini. Apa pun risikonya, cukuplah balasan terbaik dari Allah SWT.

“Pemimpin syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menghadap pemimpin yang zalim untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, lalu penguasa itu pun membunuhnya.” (HR Al-Hakim). Wallahu A’lam. [MNews/Gz]

7 thoughts on “Khilafah Merespons Sikap Kritis Warga Negara terhadap Kebijakan

  • 14 Oktober 2020 pada 10:32
    Permalink

    Rezim hari ini rezim anti kritik, demokrasi hanya berlaku untuk rakyat tertentu

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 06:36
    Permalink

    #IslamKaffahsolution

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 05:13
    Permalink

    Apabila penduduk negri ini beriman dan bertaqwa pada Alloh SWT maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam bumi,…. Sebaliknya Alloh akan mengazabmu akibat keingkaran kamu… Oleh karena itu ayo Saudara saudara ku segera bertaubat dari segala kemungkaran dan maksiat.. Berightifar… Kembali pada jalan yang Diridhoi ALLOH

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 22:08
    Permalink

    Ndak seperti sekarang ya yg apa” malah kena tangkap. Astaghfirullah

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 20:17
    Permalink

    Dalam demokrasi tak terima kritik….tapi ilusi mjd tawaran tak bersolusi

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 19:51
    Permalink

    Terima kasih ilmunya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *