Khilafah Mengatasi Pelanggaran Kedaulatan Laut dan Udara

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, FOKUS – Sabtu (12/9/2020), Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendeteksi kapal coast guard Cina (CCG) di Zona Maritim Barat, perairan Natuna Utara. Kapal itu baru keluar dari perairan Indonesia setelah kedua pihak bersitegang selama dua hari.

Ini bukan pertama kalinya kapal Cina memasuki wilayah ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia. Periode Desember 2019-Januari 2020, sejumlah kapal penangkap ikan milik Cina memasuki perairan Natuna didampingi kapal penjaga pantai mereka[1].

Tidak hanya Cina, kapal ikan asing (KIA) kerap menjarah ikan di perairan Indonesia. Dua kapal ikan asal Filipina berhasil ditangkap kapal patroli saat sedang melakukan pencurian ikan di laut Sulawesi (6/10/20)[2].

Januari 2020 lalu nelayan Natuna melaporkan KIA Vietnam melakukan pencurian ikan, tidak pernah kapok dan takut[3], padahal pada masa Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 556 kapal pencuri ikan dari Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok[4].

Gangguan keamanan teritorial Indonesia juga terjadi dari udara. Pesawat kargo Boeing B777 milik Ethiopian Air diturunkan paksa (force down) oleh jet tempur F16 Fighting Falcon TNI AU (14/1/2019) setelah melanggar wilayah udara di atas Pulau Nias[5].

Beberapa bulan sebelumnya, dua pesawat Sukhoi TNI AU berhasil mengusir pesawat asing yang terbang di sekitar timur Kota Tanjungpinang (31/10/2018)[6]. Sebelumnya, dua jet tempur asing berulah di Kepulauan Natuna (4/10/2018) sehingga dua jet tempur F-16 Fighting Falcon dikerahkan untuk mengusir[7].

Tak Mampu Atasi Gangguan Keamanan

Indonesia memang teramat luas. Wilayah sebesar 5.455.675 km2 dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan tentu membutuhkan kekuatan yang besar dan tangguh. Padahal minimum essential forces (MEF) yang dikaitkan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) belum pernah terpenuhi. MEF merujuk pada jumlah dan kemampuan kekuatan alutsista paling minimum yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sustisna menjelaskan MEF TNI AU baru mencapai 45 persen[8]. Karena itu Menhan Prabowo Subianto berencana membeli 15 jet tempur bekas Austria, Eurofighter Typhoon.

Baca juga:  Cinaisasi Natuna; Saat Kapitalisme Melumpuhkan “Macan Asia”

Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung bereaksi. Austria membeli pesawat itu tahun 2002 dan sudah memakainya selama 17-18 tahun. Dengan masa usia pemakaian pesawat 25-30 tahun, Indonesia hanya bisa memanfaatkan pesawat itu sekitar 13 tahun sedangkan biaya operasionalnya banyak[9].

Untuk wilayah udara, Indonesia masih memerlukan 12 radar untuk mengoptimalkan penjagaan agar masuknya pesawat asing secara ilegal ke Indonesia dapat ditindak cepat. Radar itu diperlukan di daerah yang seringkali menjadi pintu masuk pesawat-pesawat asing ilegal seperti Kalimantan, Maluku Utara, Maluka Selatan, Papua, dan Sumatra Barat[10].

MEF sendiri menuai kritik. Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayor Jenderal TNI (Purn) Jan Pieter Ate menyebut MEF tidak merepresentasikan Indonesia sebagai bangsa besar. Renstra 2010-2014 dan 2015-2019 hanya menghasilkan pemenuhan fisik 63,19% dan kesiapan alutsista hanya 58,37%. Angka itu menunjukkan kesenjangan kesiapan pemenuhan dan penggunaan alutsista TNI hanya mencapai 41 persen[11].

Bakamla –sebagai coast guard– pun hanya memiliki 10 kapal untuk mengawasi seluruh teritori perairan Indonesia. Sementara, jumlah minimalnya adalah 77 kapal. Persenjataan kapalnya hanya memiliki senapan ringan dengan jangkauan di bawah 1 Km[12].

Persoalan hankam tentu tidak hanya tergantung alat pertahanannya. Yang lebih penting adalah kedaulatan sebuah negara untuk membuktikan kemandiriannya dalam mengambil keputusan politis.

Kekayaan Indonesia jelas menggoda negara lain untuk menjarahnya. Ketika sebuah negara kecil seperti Vietnam, bahkan “hanya” nelayannya saja berani berkali-kali mengusik batas laut Indonesia, tentu posisi kedaulatan Indonesia patut ditanyakan.

Apalagi dalam menghadapi gangguan Cina. Yang dilakukan Kemenlu saat insiden kapal Cina adalah dengan menyampaikan protes keras dan memanggil Duta Besar Cina di Jakarta untuk meminta penjelasan. Namun, Cina melakukan mengulang kenekatannya dan Kemenlu lagi-lagi melakukan hal serupa (13/9/2020).

Baca juga:  Kerja Sama Bilateral bukan Sekadar Kepentingan

Dr. Ian Storey, periset senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, menengarai hal ini akan pasti terjadi lagi dan Indonesia hanya akan terus melayangkan nota protes diplomatik[13].

Sekalipun Menlu AS Mike Pompeo menyatakan AS menolak klaim sepihak Cina terhadap ZEE di lepas pantai Natuna[14] dan menyiapkan kapal induk USS Nimitz dan USS Ronald Reagan[15] untuk mengamankan negara-negara ASEAN yang bersengketa di Laut Cina Selatan (LCS) dari ancaman Cina, hal itu bukan terjadi semata-mata karena keunggulan diplomasi Indonesia. Justru AS memanfaatkan ketegangan di LCS demi kepentingannya menghalangi ambisi Cina menguasai ASEAN dengan melancarkan strategi Free and Open Indo-Pacific.

Pemanfaatan posisi Indonesia ditunjukkan melalui kedatangan James Anderson -US Under Secretary of Defense for Policy- yang menemui Menhan Prabowo (18/9/2020) untuk membicarakan kebebasan dan keterbukaan laut di Indo Pacific[16] yang dilanjutkan dengan undangan Menhan AS Mark Esper kepada Prabowo pada 15-19 Oktober 2020 yang disinyalir sebagai strategi AS menghadapi Cina[17].

Khilafah Membebaskan Negara dari Gangguan Keamanan

Ya, Indonesia tak akan bisa mandiri dan berdaulat di rumah sendiri karena tekanan AS begitu besar di negeri ini sejak awal kemerdekaannya.

Dengan Cina yang agresif menawarkan segala proyek ekonomi, Indonesia pun tak berkutik. Karena itu, kedaulatan sekaligus kemandirian hankam Indonesia akan terwujud secara benar jika Indonesia berada dalam naungan Khilafah.

Sebagai pemimpin umum bagi dunia Islam, Khalifah adalah pemangku kepemimpinan militer. Khalifah yang memimpin aktivitas mengemban dakwah ke seluruh dunia melalui jihad. Jihad adalah satu-satunya metode untuk melindungi kekuasaan atau negara secara internal dan eksternal.

Penyediaan kekuatan militer, perhatian terhadap kekuatan militer, dan pengetahuan tentang pertimbangan kemiliteran adalah bagian pokok untuk mewujudkan jihad. Kekuatan militer menjadi satu-satunya baju pelindung dari kekuatan dan negara kufur [18].

Baca juga:  Menakar Strategi Geopolitik Cina di Balik Kemelut Kepulauan Natuna

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS At-Taubah: 123)

Melalui jihad sebagai aktivitas utama, supremasi Khilafah mampu menghalau semua gangguan yang mengancam Khilafah. Seperti yang ditunjukkan Rasulullah Saw, pada saat memerangi pengkhianatan Yahudi. Rasulullah Saw. berangkat ke Khaibar pada Muharam 7 H bersama 1.400 pasukan untuk menaklukkan benteng Khaibar.

Dalam perjalanan ke Khaibar, demi menggentarkan para pengganggu negara, Rasulullah Saw. “show of force” militernya untuk menciutkan nyali kabilah Ghathafan yang akan membantu orang-orang Yahudi.

Demikian pula jejak Khilafah di Nusantara, membuktikan Khalifah Salim II –pengganti Khalifah Sulaiman al-Qanuni- mengabulkan permohonan Sultan Aceh Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (berkuasa 1537-1571) dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh sebagai tanggung jawabnya melindungi negeri-negeri Islam.

Maka, Panglima Kurdoglu Hizir Reis dari Alexandria-Mesir, memimpin armada Khilafah Utsmaniyah demi memerangi kaum kafir Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 Jannisaries Utsmaniyah, dan 200 meriam perunggu[19].

Fenomena tersebut pasti akan terulang saat Khilafah kembali menguasai dunia. Kedaulatan dan kedigdayaan Khilafah sanggup menggentarkan musuh, sehingga setiap potensi gangguan keamanan di tiga matra –darat, laut, udara– akan mampu dibungkam.

Itu semua bukan ilusi, karena kekuatan militer Khilafah telah sampai di pintu Wina, Austria, dan supremasi itu mampu bertahan hingga 13 abad. Allahu Akbar! [MNews/Gz]


[1] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54164982

[2] https://www.sonora.id/read/422371612/patroli-laut-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-yang-curi-ikan-di-laut-sulawesi?page=all

[3] https://regional.kompas.com/read/2020/01/03/15435751/3-kapal-ikan-asing-asal-vietnam-ditangkap-di-natuna-curi-ikan-di-perairan.

[4]https://pontianak.kompas.com/read/2019/10/07/17203981/selama-2-hari-menteri-susi-tenggelamkan-40-kapal-pencuri-ikan-di-pontianak?page=all.

[5] https://www.liputan6.com/regional/read/3871257/tim-gabungan-gelar-penyidikan-ethiopian-airlines

[6] https://www.liputan6.com/news/read/3681224/pesawat-tni-au-usir-pesawat-asing-dari-tanjungpinang

[7] https://www.liputan6.com/regional/read/3660403/kronologi-pengusiran-pesawat-asing-dari-atas-langit-pulau-natuna

[8] https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/13073601/kekuatan-pokok-minimum-baru-45-persen-tni-au-fokus-bangun-sistem-pertahanan

[9] https://nasional.tempo.co/read/1369805/icw-desak-prabowo-batalkan-rencana-pembelian-15-jet-tempur-bekas-austria/full&view=ok

[10] https://www.liputan6.com/news/read/2333615/tni-au-wilayah-udara-indonesia-perlu-12-radar-lagi

[11] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200826225725-4-182284/eks-jenderal-ini-kritik-rencana-prabowo-beli-jet-tempur-bekas

[12] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200727131145-20-529321/pertempuran-bakamla-di-natuna-kekuatan-mini-dan-klaim-Cina

[13] Ibidem 1

[14] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200714085316-134-524319/bela-ri-di-natuna-as-anggap-klaim-Cina-di-lcs-ilegal

[15] https://waspada.co.id/2020/06/sehari-pasca-asean-umumkan-tolak-klaim-Cina-dua-kapal-induk-as-latihan-di-lcs/

[16] https://indopos.co.id/read/2020/09/18/252966/pererat-kerjasama-pejabat-pentagon-temui-menhan-prabowo/

[17] https://nasional.tempo.co/read/1394098/prabowo-bakal-ke-amerika-serikat-atas-undangan-menhan-mark-esper/full&view=ok

[18] An Nabhani, Taqiyuddin. 2003. Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah Juz II. Dar al-Ummah.

[19] https://www.muslimahnews.com/2020/08/15/nusantara-berutang-kepada-khilafah/

2 thoughts on “Khilafah Mengatasi Pelanggaran Kedaulatan Laut dan Udara

  • 13 Oktober 2020 pada 22:07
    Permalink

    Maa syaa Allah.. hanya Islam yg memberikan solusi terbaik. Allahuakbar!!

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 15:54
    Permalink

    Hayu ah move on ke khilafah aja

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *