RUU P-KS, Solusi Pragmatis di Era Kapitalis

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

“…. Jangan-jangan benar, kita dikonstruksi

Jangan-jangan benar, kita dituntut oleh penghakiman dari masyarakat, adat istiadat, stigma-stigma sepanjang usia

Menjadi merdeka, berdaulat atas diri sendiri, hanyalah sebuah mimpi indah di siang bolong untukku, untuk kaumku?

Tapi kita harus melawan ketidakadilan ini,

Tidak bisa tidak!”

(Puisi, “Jeritan Perempuan yang Melawan”, Nolinia Zega)

MuslimahNews.com, OPINI – Ini adalah sebuah bait puisi yang menggambarkan jeritan hati para perempuan korban kekerasan dan eksploitasi. Mereka kaum perempuan yang saat ini merasa terpinggirkan. Mereka lebih banyak menjadi korban. Karena inilah mereka berusaha bangkit melawan ketidakadilan, di mana perempuan selalu dianggap sebagai kaum terpinggirkan.

Kira-kira seperti itulah jeritan hati mereka. Seiring kejahatan terhadap perempuan yang semakin mencekam, para pembela perempuan mulai bangkit. Mereka yang menyatakan diri sebagai pembela keadilan, berjuang atas nama melawan kekerasan terhadap perempuan. Dibuatlah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Pro-Kontra RUU P-KS

Sejak awal diajukannya RUU P-KS, pro dan kontra selalu ada. Bertahun-tahun berlalu, tarik ulur RUU ini tak juga usai. Hingga akhirnya Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Luluk Nur Hamidah menyatakan saat ini Indonesia sudah darurat kekerasan seksual.

Maka, RUU P-KS harus segera disahkan. Pernyataan ini didukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menggelar sidang rakyat pada 2-5 Oktober 2020 yang berupaya mendesak DPR memasukkan RUU P-KS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Dari catatan Forum Pengada Layanan (FPL), dari 5.176 kasus yang mereka tangani, 2.000 kasus di antaranya adalah kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi adalah pemerkosaan (65%), pelecehan seksual (25%), penyiksaan seksual (3%), dan eksplotasi seksual (2%). Kemudian pemaksaan aborsi (1%), pemaksaan pelacuran (1%), perbudakan seksual (0,4%), pemaksaan kontrasepsi (0,2%), dan pemaksaan perkawinan (0,2%).

Kesembilan kekerasan ini masuk dalam draf RUU P-KS. Oleh karenanya, perwakilan FPL Fathurozi meminta RUU P-KS segera disahkan. (kompas, 1/10/20)

Baca juga:  Ketergantungan Ekonomi kepada Suami & Peran Domestik dan Keibuan Dipandang Menyia-nyiakan Bakat Perempuan

Di sisi lain, tokoh agama seperti MUI, para ulama, ormas, bahkan parpol seperti PKS dengan tegas menolak disahkannya RUU P-KS. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, para anggota DPR menilai definisi yang tercantum dalam bab Ketentuan Umum di RUU P-KS terlalu liberal dan feminis. Bahkan dapat dimanfaatkan pelaku penyimpangan seksual sebagai payung pelindung mereka dari jeratan hukum. (kompas, 8/9/2020).

Kesalahan Pola Pikir

Tidak bisa dipungkiri, kasus kekerasan perempuan semakin mengkhawatirkan. Hal ini menuntut adanya penyelesaian segera, sebab jika tidak diselesaikan, akan timbul masalah berikutnya. Namun, dalam menyelesaikannya tak boleh gegabah dan sekadar mencari solusi pragmatis.

Kebanyakan lembaga atau tokoh masyarakat saat ini, hanya menjadikan fakta sebagai sumber berpikir bukan objek berpikir akibat pengaruh pola pikir sekuler dan liberal. Mereka berpikir, untuk menyelesaikan masalah yang timbul, ya dengan membuat aturan antimasalahnya.

Berbeda bila menjadikan masalah itu sebagai objek berpikir. Kita akan menelusuri dahulu di mana akar masalahnya, mengapa sampai terjadi. Sehingga, kita dapat menentukan solusi yang benar dalam menghadapi masalah tersebut.

Meski sempat dibantah Komnas Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, bahwa RUU P-KS ini sarat kepentingan feminisme, tetap saja masih banyak tokoh menyatakan RUU ini bernuansa feminisme.

Menyerang Aturan Islam

RUU yang lebih kental pada pembelaan dan perjuangan kesetaraan perempuan ini sangat membahayakan. Hanya merancang penyelesaian masalah dari kalangan perempuan. Padahal, kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki. Seperti masalah sodomi yang acap kali terjadi pada anak laki-laki di bawah umur.

Selain itu, dalam draf RUU dicantumkan, akan dinilai kejahatan manakala ada unsur pemaksaan jika seorang suami ingin berbagi dengan istri, tapi istri tak mau dan suami memaksa, sudah masuk dalam delik pidana. Padahal dalam islam, hal ini bisa dipandang bentuk ketidaktaatan istri pada suami.

Poin lainnya, RUU ini tak bisa menjerat perilaku perzinaan di luar nikah yang dilakukan suka sama suka. Sehingga, RUU ini sebenarnya sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Terutama jelas bertentangan dengan Islam.

Baca juga:  Perpanjangan Tangan Rezim di Negeri Muslim Bekerja untuk Merusak dan Menyekularisasi Keluarga!

Meski Komnas Perempuan menyampaikan RUU ini tak bertentangan dengan Islam, bahkan diklaim termasuk memperjuangkan Islam sebagaimana Nabi Muhammad Saw., tetap saja RUU ini terkesan menyerang Islam.

Pengaturan Islam mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan, misalnya. Perempuan dipandang tak sebebas laki-laki. Perempuan merasa dikekang karena tak bisa bebas berekspresi. Juga hukum Islam yang diterapkan di Aceh. Hukum terhadap perilaku kekerasan seksual yang sekadar jinayah (cambuk beberapa kali) dinilai melindungi para pelaku.

Menurut Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, Desi Amelia, “Dalam implementasinya, qanun dan jinayah dalam menangani kasus kejahatan seksual menimbulkan tiga permasalahan utama. Pertama, tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Kedua, bentuk pidana yang tidak adil, dan ketiga, hak atas restitusi yang tidak jelas teknis pengaturannya untuk memenuhi aspek keadilan terhadap korban kejahatan seksual.” (liputan6[dot]com, 4/10/20)

Ketidaksetujuan dalam penerapan qanun Islam seperti di Aceh menunjukkan RUU P-KS ini juga menyerang Islam. Apalagi banyak aturan Islam yang tidak diakomodir atau luput dari pembahasan RUU P-KS. Yang terpenting dalam RUU P-KS ini hanya membahas “kekerasan”, bukan mengutamakan aktivitasnya benar atau salah menurut Islam.

Menjauhkan Umat dari Syariat

Sebelum RUU P-KS ini, sudah ada beberapa UU seperti UU P-KDRT dan Revisi UU Perkawinan. Namun, pada kenyataannya semuanya tak menampakkan solusi nyata. Masalah terhadap kekerasan justru makin meningkat. Hal ini menunjukkan kesalahan berpikir yang dipakai dalam menyelesaikan masalah. Di Barat pun juga demikian. Begitu banyak UU tentang perempuan, namun tak bisa membendung arus kekerasan terhadap perempuan.

Masalah tidak akan selesai tuntas dengan semakin liberalnya cara berpikir umat yang menyandarkan hanya pada akal semata. Malah melahirkan masalah baru. Menjauhkan umat dari syariat kaffah, bahkan bisa membuat umat membenci tatanan syariat Islam serta menganggap Islam menekan perempuan dan melindungi pelaku kejahatan.

Baca juga:  Editorial: Sekularisasi di Balik Propaganda Islam Inklusif

Pemikiran semacam ini harus segera dibendung agar umat paham di mana letak kesalahan sesungguhnya. Jalan satu-satunya menyelesaikan masalah ini hanya bersandar pada Islam.

Islam Kaffah Solusi Masalah

Tidak ada masalah yang luput dari aturan Islam. Semua masalah di dunia ini, baik di masa lampau, sekarang, maupun akan datang mampu diselesaikan dengan Islam.

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama bagimu…” QS Al-Maa-idah: 3).

“Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat setelah (kalian bepegang teguh pada) keduanya, Kitabullah dan Sunahku.” (HR At-Thabrani).

Islam memberikan solusi, baik preventif maupun komprehensif atas masalah kekerasan seksual ini. Sebagai solusi preventif, Islam mengatur hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah kehidupan umum maupun khusus.

Adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan (kecuali dalam hal kesehatan, muamalat, dan haji) melindungi keduanya dari interaksi yang berlebihan. Kewajiban menutup aurat membentengi mata-mata telanjang yang mendorong perbuatan maksiat. Pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga membuat peran keduanya seimbang. Tak ada yang lebih diuntungkan atau dirugikan.

Islam juga menjadikan setiap elemen keluarga dan masyarakat sebagai pengingat. Dengan perintah amar makruf nahi mungkar, kita terpacu untuk saling mengingatkan dan menasihati. Jika terjadi kesalahan perilaku pergaulan atau kekerasan, masyarakat menjadi kontrolnya.

Yang terakhir adalah negara, yang memiliki seperangkat aturan bagi perbuatan kemaksiatan. Mulai dari rajam bagi para pezina yang telah menikah, hingga hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah. Hukuman lain yang diberikan pada tindakan kekerasan selain perzinaan, ditentukan oleh Qadhi.

Itulah Islam, mampu menyelesaikan persoalan kekerasan seksual. Hanya saja, aturan ini tak akan dapat terlaksana di sistem sekarang. Aturan Islam akan sempurna manakala dilaksanakan dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bi shawwab. [MNews/Gz]

2 thoughts on “RUU P-KS, Solusi Pragmatis di Era Kapitalis

  • 10 Oktober 2020 pada 05:59
    Permalink

    Aturan buatan manusia tdk akan menyelesaikan masalah

    Balas
  • 7 Oktober 2020 pada 12:55
    Permalink

    Maasya Allah. hanya hukum yang bersumber dari Allah SWT yang dapat melindungi perempuan & mengangkat derajat perempuan. Hanya khilafah yang menerapkan hukum Islam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *