Getol Menolak Khilafah, Nyatanya Negara Gagal Sejahterakan Rakyat

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI – Ada apa dengan “Islam state”? Akhir-akhir ini banyak pejabat negara yang kebakaran jenggot menolak sistem pemerintahan Islam. Padahal, sumbangsih mereka untuk mengeluarkan negara dari problem riil kesejahteraan rakyat nyaris tak terdengar.

Jujur saja, tak ada catatan sejarah bahwa negara Islam (Khilafah) pernah 1 sen saja merugikan Indonesia. Lain dengan catatan KPK tentang para koruptor dan partai politik hasil didikan negara demokrasi yang kerap menggarong harta negara.

Sebut saja Mahfud Md. Sejak sebelum menjadi Menkopolhukam sampai sekarang berulang-kali mengeluarkan statement mengingkari kesahihan konsep Khilafah. Statement terbarunya menyinggung negara Islam.

“Mari membangun Indonesia, sebagai negara islami. Bukan negara Islam. agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan ekslusif,” Mahfud menyatakan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah secara daring, Kamis (27/9/2020).

Jejak Komentar “Nyengit”

Akhir 2017 Mahfud mengatakan, “Kalau Khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing.” (7/12/2020)

Ia yang juga Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan sempat sesumbar, “Kalau ada ‘sistem’ Khilafah yang baku menurut Alquran dan Sunah Nabi, saya akan menjadi pengikutnya dan akan mengampanyekannya, karena saya muslim,” kicaunya di akun twitter @mohmahfudmd. (25/7/2019)

Gayung bersambut respons sejumlah tokoh dan ulama. Mahfud pun berkelit, “Saudara yang sering keliru itu mengatakan kalau saya bilang tidak ada itu yang namanya Khilafah di Islam, ada! Banyak ajaran Khilafah tetapi tidak ada sistem yang harus diikuti yang baku.”

Ketika dicecar pertanyaan, jawaban Mahfud justru blunder.

“Ada yang mengatakan ‘Pak, bapak bilang tidak ada Khilafah, tapi kan Nabi Muhammad itu mendirikan Khilafah?’ Iya, tetapi Khilafah itu bukan ajaran baku karena yang didirikan Nabi Muhammad itu tidak boleh diikuti,” tegas Mahfud. (2/12/2019)

Baca juga:  Mem-barat-kan Indonesia

Sungguh sudah keluar batasan, Rasulullah Muhammad Saw. pun dicela tak layak diikuti karena mewariskan sistem pemerintahan Islam. Maka, umat harus semakin berhati-hati dalam menerima berita dan informasi dari siapa pun yang menampakkan penistaan terhadap ajaran Nabi Muhammad Saw..

Rakyat Butuh Sejahtera

Mengapa opini tentang negara Islam (Khilafah) terus menguat? Kehidupan rakyat yang semakin terpuruk menjadi salah satu latar belakang. Gonta-ganti skenario kebijakan diambil pemerintah, namun hasilnya tetap nihil.

Bagi sebagian orang, tak penting bentuk negara dan sistem pemerintahan. Asal bisa makan, anak sekolah, dan kalau sakit gak pusing cari utang buat bayar biaya rumah sakit. Mereka juga berpikir sistem pemerintahan itu politik, bukan urusan rakyat, sehingga jangan bawa nama rakyat soal sistem pemerintahan.

Intinya, rakyat butuh kesejahteraan, tak banyak beban seperti pajak, biaya kesehatan dan pendidikan yang selangit, yang penting bisa hidup tenteram, nyaman, dan aman.

Pikiran mereka bisa dipahami meski tidak semuanya bisa dibenarkan. Namun bagaimanapun, sistem pemerintahan dan bentuk negara itu tetap penting karena berkaitan dengan apakah kebijakan penguasa dibuat untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya.

Soal kemiskinan yang terus bertambah misalnya. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal memperkirakan akibat pandemi Covid-19 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada triwulan II 2020 pada skenario ringan.

Baca juga:  Racun Pembunuh Ukhuwah Islamiyah Bernama “Diplomasi Lunak”

Alih-alih, pemerintah justru ngotot mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja yang disoroti banyak pihak justru lebih awareness terhadap korporasi ketimbang para pekerja dan rakyat kecil.

Kebijakan Tak Berpihak Rakyat

Ketidakberpihakan kebijakan terhadap kebutuhan rakyat secara langsung juga terlihat dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Hanya sebesar Rp203,9 triliun untuk bansos dan Rp 87,55 triliun untuk kesehatan. Padahal, kebutuhan makan dan kesehatan sebagai dampak langsung pandemi dirasakan sangat berat akibat kebijakan tarik ulur “karantina wilayah”.

Pemerintah juga lebih mengutamakan pemulihan sektor ekonomi. Terlihat dana PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun. Lucunya dana bansos diirit-irit, korporasi masih “disubsidi dhuwit”.

Memang benar dampak pandemi bagi ekonomi wong cilik begitu besar. Namun menyuntik dana usaha untuk UMKM tak menjamin upaya pemulihan ekonomi langsung dirasakan masyarakat luas. Suntikan untuk UMKM disinyalir justru untuk menyelamatkan bisnis unicorn yang kembang kempis.

Kalaupun untuk UMKM, sasarannya adalah kaum perempuan yang dieksploitasi kepentingan kapitalis. Dampak lebih jauh, peran utama kaum perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga menjadi terabaikan. Keluarga ambyar.

Jadi, umat berharap pada Khilafah apa salahnya, wong pemerintah dan negara sudah ogah-ogahan mengurusi kemaslahatan mereka. Para pejabat negara harusnya muhasabah diri dan taubatan nasuhah.

Umat Mustahil Menolak Khilafah 

Menguatnya opini Khilafah juga karena alasan prinsip bagi kaum muslimin. Akidah Islam mengharuskan muslim untuk taat syariat kafah tanpa pilih dan pilah.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (al-Baqarah: 208)

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.”
(al-Maidah: 50)

Baca juga:  Demonstrasi Mahasiswa, Harus Berujung pada Perubahan Besar dan Mendasar

Ketaatan kafah membutuhkan penerapan syariat yang juga kafah oleh negara. Sementara konsep negara dan pemerintahan Islam sendiri disebut dalil-dalil syariat dengan lafaz “Khilafah”.

“Dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Yang akan ada adalah para khalifah dan mereka banyak.” Para Sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda, “Penuhilah baiat yang pertama. Yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang diminta agar mereka mengurusnya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibn Majah)

Adapun para imam mazhab telah sepakat dengan kewajiban menegakkan Khilafah. Hal ini ditegaskan oleh para ulama.

Syekh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) dalam al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah, menegaskan bahwa para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga menegaskan, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.” (Ibn Hajar, Fath al-Bâri, 12/205)

Jikalau ada sebagian umat yang menolak kewajiban menegakkan Khilafah, bisa disebabkan ketidakpahaman dan minimnya informasi yang benar tentang Khilafah.

Sungguh kasihan. Maka, upaya dakwah untuk menyosialisasikan Khilafah penting untuk dilakukan terus-menerus dengan kesabaran ekstra. Agar tidak ada lagi yang anti-Khilafah. [MNews/Gz]

3 thoughts on “Getol Menolak Khilafah, Nyatanya Negara Gagal Sejahterakan Rakyat

  • 10 Oktober 2020 pada 03:15
    Permalink

    Khilafah solusi tuntas

    Balas
  • 7 Oktober 2020 pada 07:17
    Permalink

    Umat butuh khilafah yang betul-betul mengurus urusan umat

    Balas
  • 5 Oktober 2020 pada 20:06
    Permalink

    Udah tau gagal, tp masih bangga

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *