Khilafah Adalah Sistem Pemerintahan Islam, Bukan Sekadar Substansi

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, FOKUS – Salah satu propaganda yang terus didengungkan para pembenci Islam adalah menegasikan perwujudan Khilafah secara riil dalam sistem pemerintahan. Propaganda diletupkan dengan meminjam lisan tokoh ataupun komunitas muslim.

Mereka “ditugaskan” untuk meyakinkan umat bahwa Khilafah cukup diterapkan secara substantif saja agar sesuai pemikiran Islam moderat. Yakni pemikiran yang menolak literalisme dalam memahami kitab suci, tidak memonopoli penafsiran Islam, menekankan persamaan dengan agama lain, bahkan tidak menolak kebenaran agama lain[1].

Pendapat Tak Mendasar tentang Pemerintahan Islam

Di antara mereka ada yang berani menyatakan Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Jelas itu argumentasi tak berdasar.

Bagaimana mungkin, sebagai agama paling sempurna, Islam tidak total dalam mengatur urusan manusia? Padahal pengaturan masyarakat paling kompleks itu hanya bisa dilaksanakan dalam aspek pemerintahan.

Apalagi Islam adalah sebuah ideologi sebagaimana kapitalisme dan sosialisme. Mewujudkan ideologi –sebagai bangunan konsep pemikiran mendasar dan menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan– amat mustahil tanpa sebuah institusi kenegaraan.

Ideologi membutuhkan organisasi yang berwenang penuh untuk mengatur penerapannya dalam berbagai bidang, sekaligus memastikan penyebaran ideologi dan pengadopsiannya.

Lebih lanjut mereka berdalih Alquran hanya menyebut Khilafah sebagai negara, namun sistemnya seperti apa, Islam tidak mengajarkannya.

Mereka menyebarluaskan pendapat bahwa umat diberi kewenangan mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Tak peduli berbentuk republik, monarki, atau federasi, yang penting pemerintahan itu harus bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agama serta menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan.

Menurut mereka, Islam tidak perlu konsep utuh, namun dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar (mabadi ‘asasiyyah) saja. Cukup penerapan Islam secara subtanstif saja.

Sungguh, mereka telah kehilangan kepercayaan akan ketinggian Islam, hingga berani mengatakan negara bangsa (nation states) yang dianut negeri muslim saat ini menjadikan sistem Khilafah telah kehilangan relevansinya. Sehingga membangkitkan kembali ide khilafah hanyalah utopia.

Konyolnya, bahkan sebagian di antara mereka berpendapat “Khilafah” sudah terealisir saat ini. Dalam konteks Indonesia, semangat founding fathers yang tertuang dalam falsafah dan dasar negara, sejatinya secara substantif sudah sejalan dengan Khilafah.

Syariat Islam Meniscayakan Perwujudan Pemerintahan

Semua argumentasi itu tidak memiliki dalil sahih. Semestinya, menjadi seorang muslim mengharuskan kita menjadikan syariat sebagai rujukan dalam berpendapat. Jika mereka mau bersusah payah mempelajari turats Islam dan jujur dalam bersikap, niscaya mereka akan menemukan berbagai realitas yang menunjukkan Khilafah adalah sistem pemerintahan.

Sistem pemerintahan Islam, jelas dicontohkan Rasulullah Saw. sejak hijrah ke Madinah. Pendirian Daulah Islam di Madinah menjadi prototype pemerintahan Islam. Peristiwa itu menandai peralihan dakwah Rasulullah Saw. dari tahap pembinaan dan interaksi ke tahap penerapan hukum Islam di masyarakat yang mengatur berbagai hubungan di dalamnya.

Baca juga:  Khilafah Ajaran Islam yang Terlupa

Sejak tiba di Madinah, Rasulullah Saw. memerintahkan Para Sahabat membangun masjid sebagai tempat salat, berkumpul, bermusyawarah, mengatur berbagai urusan kaum muslimin, sekaligus memutuskan berbagai perkara di antara mereka. Beliau Saw. mengangkat beberapa komandan ekspedisi dan mengutusnya ke perbatasan negara (Madinah).

Tidak mungkin hal itu dilakukan bila Rasulullah Saw. hanya menjalankan fungsi kenabian. Nabi tak mesti butuh negara untuk menyampaikan risalah. Sedangkan praktik Rasulullah Saw. menunjukkan penempatan diri sebagai kepala negara sekaligus panglima militer, yakni menjadikan Daulah Islamiyah sebagai tempat pelaksanaan hukum syariat. Daulah menjadi pusat pembangunan masyarakat, pusat persiapan kekuatan yang cukup untuk melindungi negara dan menyebarkan dakwah melalui jihad fii sabilillah.

Praktik tersebut dituntun oleh wahyu Allah, yang menjadikan teladan Rasulullah Saw. tidak hanya berhenti pada aspek personalitinya saja sebagaimana yang dikerdilkan kalangan liberal, namun justru menunjukkan komprehensifnya Islam sebagai sistem yang kaffah.

Sistem pemerintahan Rasulullah Saw. memang merealisasikan firman Allah SWT, “Hendaknya kamu memerintah (memutuskan) di antara mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan, janganlah kamu (Muhammad) mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka, agar mereka (tidak) memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang Allah turunkan kepadamu.” (TQS al-Maidah: 49).

Ayat ini tidak saja berkonotasi menerapkan hukum (sebagaimana dinyatakan oleh teks: fahkum dan wa anihkum), tetapi juga berkonotasi adanya lembaga pemerintahan (hukûmah), yang digunakan untuk menerapkan hukum tersebut.

Dalam ilmu Ushul, ini disebut Dalâlah al-Iqtidhâ’. Konotasi Dalâlah al-Iqtidhâ’ ini dijelaskan dan diperkuat tindakan Nabi Saw. ketika mengambil baiat kepada Para Sahabat pada saat Baiat ‘Aqabah Kedua. Sebagaimana yang dinyatakan ‘Ubadah bin Shamit, “Kami membaiat Rasulullah untuk mendengarkan dan menaati.” (HR Muslim).[2]

Pengambilan baiat ini dilakukan sebelum Nabi Saw. hijrah ke Madinah, sebelum beliau memerintah di sana. Dengan demikian, tindakan Nabi Saw. ini membuktikan beliau juga membentuk lembaga pemerintahan. Pasalnya, tugas kenabian dan kerasulan tidak membutuhkan baiat dari kaum Muslim, tetapi keimanan[3].

Penetapan metode pemerintahan seperti itu dilanjutkan Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Berbagai manuskrip dan bukti kesejarahan menunjukkan Khilafah adalah sistem pemerintahan yang jelas realitasnya. Meskipun dalam sejarahnya, penamaan atau struktur Khilafah berbeda, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia.

Sekalipun sepanjang sejarah Khilafah selama kurang lebih 14 abad terdapat banyak perbedaan, sistem ini mampu dibedakan dari semua bentuk sistem pemerintahan yang ada dan dikenal di seluruh dunia.

Perbedaan itu dimulai dari asas yang mendasarinya, pemikiran, pemahaman, maqāyīs (standar), serta hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai urusan, juga konstitusi dan undang-undang yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan, serta bentuk negara.

Baca juga:  Tiga Esensi Mulia Khilafah Islamiyah

Realitas Khilafah sebagai Sistem Pemerintahan

Bagaimana dinegasikan sebagai sebuah pemerintahan jika nyatanya Khilafah memiliki struktur kenegaraan modern? Struktur negara Khilafah berbeda dengan semua struktur pemerintahan yang dikenal dunia saat ini, sekalipun ada kemiripan dalam penampakannya.

Kekhasan Khilafah terbentuk karena didasari teks syariat yang digali dari sumber hukum syariat yakni Alquran, Hadis, Ijmak Shahabat, dan Qiyas, sehingga tak mungkin menyamakannya dengan kekaisaran, monarki, federal, atau republik.

Berdasarkan penelitian dan pendalaman nas-nas yang berkaitan dengan struktur negara, maka struktur Khilafah dalam bidang pemerintahan adalah Khalifah, Mu’âwinûn at-Tafwîdh, Wuzarâ’ at-Tanfîdz, para Wali, Amirul Jihad, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Urusan Luar Negeri, Industri, Peradilan, Mashalihun Naas (Kemashlahatan Umum), Baitulmal, Lembaga Informasi, dan Majelis Umat.

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum syariat. Khalifah diangkat kaum muslim melalui proses baiat. Kaum muslimin mengawasi pemerintahannya, bila Khalifah melenceng dari tupoksinya, akan dipecat oleh Mahkamah Mazhalim yang beranggotakan orang-orang yang hanya takut pada Allah SWT.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah dibantu Mu’âwinûn at-Tafwîdh (Wuzarâ’ at-Tafwîdh), yakni para pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahan. Mereka mendapat mandat untuk mengatur berbagai urusan serta melaksanakannya menurut pendapat dan ijtihadnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Khalifah juga dibantu Wuzarâ’ at-Tanfîdz, yaitu para pembantu Khalifah dalam bidang administrasi. Pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin mereka disebut al-kâtib (sekretaris) yang bertugas untuk urusan administrasi, bukan tugas pemerintahan.

Untuk me-ri’ayah wilayah kekhilafahan yang luas, Khalifah mengangkat Wali sebagai penguasa untuk suatu wilayah (propinsi). Dalilnya di antaranya adalah hadis dari Burdah, “Rasulullah Saw. mengutus Abu Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman. Masing-masing diutus untuk memimpin sebuah wilayah. Yaman dibagi menjadi dua wilayah.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Khilafah dilengkapi beberapa departemen. Departemen Peperangan atau Pertahanan (Dâirah al-Harbiyah) yang dikepalai Amîr al-Jihâd sebagai komandan pasukan. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad Saw, “Yang menjadi amir pasukan (Perang Mu’tah) adalah Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur maka Ja‘far bin Abi Thalib; jika ia gugur maka Abdullah bin Rawahah; jika ia gugur maka hendaklah kaum Muslim memilih salah seorang laki-laki di antara mereka lalu mereka jadikan sebagai amir yang memimpin mereka.” Untuk keamanan dalam negri terdapat Departeman Keamanan Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Polisi.

Untuk mengatur hubungan Negara Khilafah dengan negara-negara asing, Khilafah memiliki Departemen Luar Negeri, baik hubungan berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan perkara lainnya.

Rasulullah Saw. mengirim sejumlah utusan kepada para raja, sebagaimana beliau juga pernah menerima utusan dari para raja dan pemimpin negara. Beliau pernah menjalin berbagai kesepakatan dan perjanjian damai (bersifat sementara). Hal yang sama juga dilakukan para khalifah setelah beliau. Mereka menjalin hubungan politik dengan sejumlah negara dan institusi yang lain.

Baca juga:  Yusril: Anggota HTI Tetap Memiliki Hak Konstitusional untuk Berdakwah

Khilafah mandiri dalam perindustrian, sehingga memiliki Departemen Perindustrian yang mengurusi industri berat maupun ringan. Semua industri dengan berbagai jenisnya itu harus dibangun dengan berpijak pada politik perang. Dalilnya adalah Surah Al-Anfal ayat 14 yang memerintahkan kaum muslim untuk menyiapkan kekuatan yang membuat semua musuh merasa ketakutan.

Terdapat pula lembaga Peradilan yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara sesama rakyat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jemaah (rakyat), dan mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan individu di dalam struktur pemerintahan, baik ia seorang penguasa, pegawai, maupun pejabat pemerintah di bawah Khilafah.

Kemaslahatan Umum (Struktur Administrasi) adalah struktur pelaksana pemerintahan, yakni badan-badan pelaksana atas perkara-perkara yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah pemerintahan guna memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu adanya Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, Perhubungan, Pertanian dan sebagainya.

Semua ini kembali pada ijtihad dan kebijakan Khalifah mengenai apa dan berapa jumlah Kemaslahatan Umum (Struktur Administrasi) yang dibutuhkan untuk dapat menunaikan segala kewajiban negara dan memenuhi kepentingan (maslahat) masyarakat umum.

Untuk mengatur keuangan, Khilafah memiliki Baitulmal (Kas Negara) yang bertanggung jawab atas setiap pendapatan dan belanja negara yang menjadi hak kaum muslim.

Sedangkan untuk mengurusi hal-hal terkait informasi, terdapat lembaga Penerangan yang melayani kepentingan dakwah dan negara. Lembaga Penerangan terkait dengan kemanan negara.

Dan struktur terakhir adalah Majelis Umat (Majelis Syura) sebagai majelis yang terdiri dari para individu yang mewakili kaum muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah dengan meminta masukan mereka dalam berbagai urusan.

Majelis ini juga mewakili umat dalam melakukan muhasabah (koreksi) terhadap Khalifah dan semua pegawai negara. Keberadaan Majelis Umat ini diambil dari aktivitas Nabi Muhammad yang sering meminta pendapat sejumlah orang di antara kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum masing-masing. Khulafaur Rasyidin sering meminta pendapat para ulama dan ahli fatwa di kalangan mereka.

Demikianlah Khilafah sebagai sistem komprehensif dalam menjalankan pemerintahan. Inilah kabar gembira yang akan disambut gembira umat Islam, bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang sempurna, tidak seperti tuduhan dan kebohongan yang disampaikan musuh-musuh Islam dan kroni-kroninya.

Harapan ini segera terealisasi bila opini tentang keunggulan Khilafah tersebar luas di seluruh dunia. Marilah kita menjadi bagian umat yang mengabarkan kegembiraan yang dikabarkan Rasulullah Saw. ini, demi menjadikan KalimatuLlah kembali tegak di seluruh permukaan bumi. [MNews/Gz]


[1] Merujuk definisi Graham E. Fuller, analis politik RAND, dan pengarang Amerika, yang mengkhususkan diri dalam ekstrimisme Islam

[2] https://tsaqofah.id/betulkah-al-quran-hanya-bicara-khalifah-bukan-khilafah/

[3] Ibidem 2

7 thoughts on “Khilafah Adalah Sistem Pemerintahan Islam, Bukan Sekadar Substansi

Tinggalkan Balasan