Membangun Negara Islami bukan Negara Islam, Cukupkah?

Oleh: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia/ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI – Konsep Islam mengatur masalah pemerintahan dan membangun sebuah bangsa telah menjadi bahan perbincangan publik. Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemuda Muhammadiyah secara daring menyatakan bahwa dalam level apa pun dalam kehidupan bernegara harus terus berdakwah dan mengambil “jalan tengah’” tidak menjadi Islam yang ekstrem.

Dalam keterangan tertulis beliau juga menyatakan, “Mari membangun Indonesia sebagai negara Islami. Bukan negara Islam, agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan eksklusif.” (nasional.sindonews[dot]com, 27/9/2020). Pernyataan Menko Polhukam ini menarik untuk kita sikapi bersama.

Kondisi masyarakat Indonesia yang plural dengan keanekaragaman budaya, suku, agama, dan lain-lain ini tak jarang selalu menjadi alasan untuk menolak syariat Islam dalam konteks sebuah negara. Dibuat kesan Islam itu ekstrem dan eksklusif yang jika diterapkan oleh negara (baca: negara Islam), maka akan menimbulkan keburukan, ketidaktenteraman, bahkan chaos di tengah masyarakat.

Apalagi framing islam fundamentalis bahkan Islam teroris sudah sangat meresahkan umat Islam sendiri, karena sejatinya masyarakat luas sudah sangat paham bagaimana karakter dan akhlak seorang muslim yang baik, yang baru-baru ini disebut generasi “good looking” itu.

Muslim yang taat syariat tidak mungkin bermental “pembunuh” dan berbuat kerusakan atau menzalimi orang lain. Lalu bagaimana dengan pernyataan ‘kita tak perlu negara Islam, cukup menjadi negara Islami saja’?

Negara Islami vs Negara Islam

Sebelumnya kita harus menyamakan persepsi bersama tentang apa itu Negara Islami atau Negeri Islam (Islamic Country) dan apa itu Negara Islam (Islamic State). Parameter kita menyebut dua istilah ini sudah jauh berbeda.

Negeri Islam (Islamic Country) adalah sebuah kawasan/ wilayah pemerintahan yang (bisa jadi) penduduknya mayoritas muslim namun hukum negara dan sistem pemerintahannya tidak menerapkan hukum Islam secara kafah, namun menggunakan hukum sekuler seperti kapitalisme-demokrasi dan sosialisme-komunis baik secara keseluruhannya atau sebagian. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, negara-negara di Timur Tengah, dan seterusnya.

Sedangkan negara Islam (Islamic State) adalah negara yang menerapkan hukum Islam secara kafah di sebuah wilayah tertentu bahkan meskipun mayoritas penduduknya bukan muslim. Jadi tolok ukurnya adalah penerapan syariat Islamnya, bukan agama mayoritas penduduknya.

Baca juga:  Pernyataan 'Mengindonesiakan Islam' Sangat Berbahaya bagi Akidah

Selain adanya wilayah dan penerapan hukum syariat Islam, sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam jika keamanan negaranya dikuasai secara penuh oleh negara tersebut, tidak membebek negara lain atau tidak menjadi negara “boneka”.

Negara Islam harus berdaulat penuh atas diri sendiri. Jika kita memperhatikan tiga aspek tersebut, bisa kita simpulkan bahwa saat ini tidak ada satu pun negara di dunia yang masuk ke dalam kategori Negara Islam (Islamic State). Yang ada hanyalah negeri-negeri Islam yang menerapkan sebagian kecil hukum Islam di sana.

Yang jamak kita ketahui seperti hukum Islam tentang pernikahan, waris, sanksi bagi pencuri atau pezina yang menyangkut urusan pribadi individu dengan Sang Khalik Allah SWT.

Saat ini belum ada satu negeri pun yang menerapkan hukum syariat Islam secara kafah. Kalaupun ada sebuah negara yang masyarakatnya terbiasa tertib, hidup bersih dan sehat, tidak korupsi dan sebagainya dan diklaim bahwa itu sudah menerapkan Islam secara nyata sesuai pedoman Alquran dan Hadis, maka cap tersebut tidaklah tepat.

Gaya hidup bersih, tertib, taat aturan, tidak korupsi adalah nilai-nilai universal yang sejatinya melekat pada fitrah penciptaan manusia. Jika kemudian muncul gaya hidup yang buruk dan berbalik 180 derajat dengan nilai-nilai kebaikan itu tadi, bisa jadi karena ada banyak hal yang menyebabkannya; Bisa karena hawa nafsu manusia, keserakahan, ketidaksabaran, hedonisme yang semuanya adalah buah dari penerapan sebuah ideologi yang bertentangan dengan fitrah manusia diciptakan Allah SWT.

Manusia sebagai Khalifah di Atas Muka Bumi

Manusia diciptakan Allah SWT pada dasarnya memiliki dua peran atau fungsi, yaitu sebagai hamba Allah serta Khalifah di muka bumi. Manusia yang ditugaskan sebagai Khalifah di bumi harus mampu memahami isi kandungan Alquran, tertulis maupun tidak tertulis.

Allah SWT berfirman dalam Alquran, “Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang Khalifah.’ Berkata mereka, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau?’ Dia berkata, ‘Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’” (QS Al-Baqarah: 30).

Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa selain peran sebagai hamba yang bersifat vertikal, manusia juga mempunyai peran horizontal, yaitu sebagai Khalifah Allah di muka bumi.

Baca juga:  Kualitas Seorang Negarawan dalam Perspektif Islam

Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia, sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas dari Allah sebagai bentuk syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifahan.

Adanya dua peran tersebut secara tidak terpisah menandakan Islam menganjurkan umatnya untuk tidak sekadar menjadi saleh secara individu, namun juga saleh secara sosial.

Kesalehan sosial ini yang harus terus dijaga dan untuk mewujudkannya kita butuh sebuah institusi yang juga mempunyai power penuh menjaga keimanan individu warganya dan menjadi negara yang berdaulat.

Ya, itulah institusi negara Islam (Islamic State) yang akan mampu mewujudkan suasana keimanan di tengah umat sekaligus mewujudkan tatanan sosial yang aman, tenteram, dan terkendali.

Kenapa Harus Negara Islam?

Negara Islam dalam bentuk Daulah Khilafah Islamiyah dengan penerapan syariat Islam secara kafah akan menciptakan ruang publik yang manusiawi dan mengayomi semua warga negaranya, tak pandang bulu apakah muslim maupun nonmuslim.

Tak cukup kita hidup di dalam wadah negara yang kemasannya “Islami” namun ternyata banyak nilai-nilai dan aturan perundang-undangan dalam negeri malah berbau liberal, sekuler, dan kapitalistik.

Yang jelas, penerapan syariat Islam Kafah dalam institusi Negara Islam adalah perintah Allah SWT sebagaimana dalam ayat Alquran, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan…” (QS Al-Baqarah: 208).

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini diterjemahkan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan membenarkan Rasul-Nya agar berpegang kepada tali Islam dan semua syariatnya serta mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya dengan segala kemampuan yang dimiliki.

Dalam ayat Alquran yang lain: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS Al-Maidah: 48).

Baca juga:  Pengangkatan Pejabat Negara Khilafah

Selain itu, penerapan Islam dalam naungan Negara Islam juga telah dicontohkan Rasulullah Saw. yang berpusat di Madinah, yang kemudian dari sana dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke bumi Indonesia.

Apabila kita melihat sejarah peradaban Islam di masa kegemilangan Kekhilafahan Islamiyah, dua per tiga dunia pernah berada dalam wilayah kekuasaannya. Warga negara Khilafah Islamiyah beraneka ragam agamanya, tidak hanya muslim.

Seorang orientalis dan sejarawan Kristen bernama T.W. Arnold bahkan memuji kerukunan beragama dalam negara Khilafah. Dalam bukunya, The Preaching of Islam: A History of Propagation Of  The Muslim Faith, ia banyak membeberkan fakta-fakta kehidupan beragama dalam negara Khilafah. Ia berkata,

“The treatment of their Christisn subject by of Ottoman emperors–at least for two centuries after their conquest of greece–exhibits a toleration such as was at that time quite uknown in the rest of Europe (Perlakuan terhadap warga Kristen oleh Pemerintahan Khilafah Turki Utsmani -selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani– telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa).”( The Preaching of Islam: A History of Propagation Of The Muslim Faith,1896,hlm. 134)

Dia juga berkata,

“….kaum kalvinis Hungaria dan Transilvania serta Negara Utaris (Kesatuan) yang kemudian menggantikan kedua negara tersebut juga lebih suka tunduk pada pemerintah Turki daripada berada dibawah pemerintahan Hapsburg yang fanatik: kaun protestan Silesia pun sangat menghormati pemerintah Turki dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam… kaum Cossack yang merupakan penganut kepercayaan dan selalu ditindas oleh Gereja Rusia, menghirup suasana toleransi dengan kaum Kristen dibawah pemerintahan Sultan”.

Orientalis Inggris ini juga berkata,

“Ketika Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya pelindung gereja Yunani. Penindasan pada kaum Kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan pada uskup Agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Hal yang tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya. Gennadios diberi staf keuskupan oleh Sultan sendiri. Sang Uskup juga berhak meminta perhatian pemerintah dan keputusan Sultan untuk menyikapi para gubernur yang tidak adil…”

Maka, masihkah kita menganggap Negara Islam (Khilafah, Islamic State) berbahaya, radikal, dan antikeberagaman? Wallahu a’lam bish-shawwab. [MNews/Gz]

6 thoughts on “Membangun Negara Islami bukan Negara Islam, Cukupkah?

  • 4 Oktober 2020 pada 20:06
    Permalink

    Masyaallah allahuakbar semoga segera tegak negara islam yang menerapkan seluruh hukum hukum islam

    Balas
  • 3 Oktober 2020 pada 18:04
    Permalink

    Mantap.. Pejuang Islam bukan orang yang keracunan dalam menyebarkan kalimat tauhid, kalaupun benar maka kita telah diracuni kebenaran, syariah Islam adalah kebenaran yang buktinya tak tertandingi.

    Balas
  • 1 Oktober 2020 pada 21:41
    Permalink

    Khil4f4h is the best

    Balas
  • 1 Oktober 2020 pada 14:46
    Permalink

    Negara Islam adalah sarana untuk menerapkan semua aturan Sang Pencipta

    Balas
  • 1 Oktober 2020 pada 09:43
    Permalink

    Membangun negara islami bukan negara Islam. Ibarat akhwat mandi tapi nggak pake perlengkapan mandi. Nggak bersih dan nggak tuntas

    Balas
    • 1 Oktober 2020 pada 21:39
      Permalink

      Khil4f4h memang keren

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *