Membangun Indonesia sebagai Negara Islami, bukan Negara Islam: Seruan Menyesatkan!

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS – Upaya berbagai kalangan untuk mengaburkan pandangan umat Islam terhadap ajaran Islam terus menguat. Kalau sebelumnya mereka mempermasalahkan tentang Khilafah, saat ini yang dipermasalahkan adalah negara Islam.

Sesungguhnya tujuan yang diinginkan adalah sama, yaitu menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sempurna, lebih jauh lagi menghadang kebangkitan umat.

Adalah Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam sambutan di Rakornas Pemuda Muhammadiyah, meminta Pemuda Muhammadiyah bersama-sama membangun Indonesia sebagai negara islami dan terus memperjuangkan nilai islami yang inklusif, bukan negara Islam yang ekslusif,

Ia juga mengimbau untuk terus berdakwah dan berakhlak Islam seperti jujur, demokratis, toleran, dan egaliter. “Mari membangun Indonesia sebagai negara islami. Bukan negara Islam. Agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan eksklusif.” (bisnis[dot]com, 27/9/2020).

Membangun Indonesia sebagai Negara Islami bukan Negara Islam: Seruan Menyesatkan!

Seruan Mahfud MD ini sepertinya tidak ada yang salah, tapi jika kita cermati lebih dalam, kita akan temukan apa yang dimaksud.

Sesungguhnya ini bukan imbauan baru, Mahfud pernah mengungkapkan sebelumnya dengan lebih detail. Januari 2020, Tempo[dot]co melansir beberapa pernyataannya dalam diskusi panel dengan Menpan Malaysia, “Indonesia dan Malaysia bisa maju bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di kedua negara karena banyak kesamaan. Saya tidak mengatakan mendirikan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam.”

Mahfud mengatakan negara islami yang mengamalkan nilai-nilai Islam bukan berarti negara Islam. Negara seperti New Zealand, menurutnya, adalah negara islami karena jujur, sportif, taat hukum, antikorupsi, dan nilai-nilai baik lain yang diajarkan Islam.

Indonesia dan Malaysia, menurutnya, memiliki kesamaan ingin membangun masyarakat islami, tapi tidak berdasarkan teokrasi Islam. Kedua negara sama-sama percaya, bernegara atau berkhilafah adalah sunatullah. Artinya setiap manusia kodratnya bernegara. Namun tidak ada sistem pemerintahan tertentu yang dirujuk, atau yang ia sebut dalam bahasa Arab adalah Khilafah.

“Maka Indonesia memilih bentuk republik, hubungan presidensial. Malaysia memilih bentuk kerajaan dengan parlementer,” ucapnya. Hal ini menurutnya tidak melanggar Alquran atau Sunah. Karena dalam keduanya tidak dijelaskan bentuk negara tertentu. “Bahwa manusia bernegara, iya. Bentuknya seperti apa? Terserah.” (Tempo[dot]co)

Dari apa yang diungkapkan Menko Polhukam ini, ada hal yang sangat kental ingin diopinikan bahwa tidak ada bentuk baku sistem pemerintahan sebuah negara, selama menanamkan nilai-nilai Islam, maka oke-oke saja.

Baca juga:  Keniscayaan Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah (2/2)

Bahkan penguasanya nonmuslim pun tidak apa-apa, hal ini tampak pada pujiannya terhadap negara Selandia Baru. Lebih parahnya, ia menyebut hal ini tidak melanggar Alquran atau Sunah, karena keduanya tidak menjelaskan bentuk negara tertentu.

Lalu, negara yang didirikan dan dicontohkan Rasulullah Saw. itu apa? Bentuk negara yang sama yang dilanjutkan Khulafaur Rasyidin para Khalifah berikutnya itu apa?

Di masa tersebut, Islam dan kaum muslimin mengalami kejayaan, ditakuti dan disegani bangsa-bangsa lain serta menguasai dunia hingga dua per tiganya. Bukankah ini bukti nyata ada sistem pemerintahan dan bentuk negara yang baku yang dicontohkan Rasulullah Saw.?

Jika kita menelusuri nas-nas syariat, baik Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. sangat jelas Allah SWT mewajibkan kita membangun sebuah negara sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw., yang disebut sistem Khilafah.

Terlebih lagi di masa itu, ketika negara Islam tegak dalam naungan Islam, bukan hanya nilai-nilai Islam yang digambarkan Mahfud MD itu saja yang diterapkan, tapi seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya secara riil dan nyata diterapkan dan dilaksanakan secara sempurna tanpa terkecuali.

Jika saja umat Islam mau men-tadaburi Alquran dan hadis Rasulullah Saw., maka akan ditemukan bahwa Islam telah sangat rinci mengatur tentang Khilafah, tentang negara Islam.

Karenanya lagi, perkataan Mahfud MD bahwa Alquran dan Sunah tidak menjelaskan bentuk negara tertentu, merupakan pernyataan lancang dan melampaui batas!

Negara Islam Memiliki Bentuk Baku, Merujuk pada Rasulullah Saw.

Pernyataan Mahfud MD bahwa bentuk Negara Islam itu “terserah”, tidak memiliki sandaran dalil apa pun, benar-benar asal bicara. Ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. yang dengan sangat jelas menyatakan Khilafah adalah penerus Negara Islam yang didirikan Nabi Saw.:

Baca juga:  Gaung Khilafah Mendunia, Sistem Sekuler Memusuhinya

Akan ada era kenabian di tengah-tengah kalian, atas kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian.” (HR Ahmad).

Hadis ini menjelaskan, Negara Islam yang didirikan adalah negara nubuwwah, yang eranya berakhir dengan wafatnya Nabi Saw.. Setelah Nabi wafat, Negara Islam dilanjutkan Khilafah yang mengikuti manhaj nubuwwah.Nabi Saw. menggunakan istilah Khilafah ‘ala Minhâj an-Nubuwwah untuk menjelaskan Khilafah adalah negara yang melanjutkan apa yang dibangun dan diwariskan Nabi Saw., bukan rekaaan Para Sahabat.

Penggunaan istilah Khilafah adalah untuk menjelaskan bahwa negara ini mengganti atau melanjutkan apa yang ditinggalkan Nabi Saw.. Istilah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah juga digunakan untuk menjelaskan negara ini benar-benar hanya melanjutkan apa yang diwariskan Nabi Saw., bukan membuat yang baru.

Selanjutnya, jika kita menelaah sepanjang perjalanan Kekhilafahan, maka ada hal yang sama yaitu penerapan dan pelaksanaan hukum serta metode pengangkatan kepala negara. Meski uslub-nya berbeda-beda, semuanya berpegang teguh pada satu thariqah (metode baku), yaitu baiat. Tidak satu pun Khalifah terpilih dan diangkat menjadi Khalifah kaum Muslim, kecuali pasti dibaiat.

Dengan demikian jelas, Negara Islam atau Negara Khilafah mempunyai bentuk baku berdasarkan penjelasan nas maupun fakta ketika terselenggaranya Negara.

Khilafah Bagian dari Ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis Rasulullah

Jika ada yang mengatakan konsep dan penyelenggaraan Negara Islam tidak ada dalam Alquran dan Hadis, sungguh ini pernyataan orang yang gagal paham tentang ajaran Islam.

Kewajiban mendirikan Khilafah sangat rinci dalilnya, dalam Alquran dan hadis, sedangkan sistemnya sangat jelas sebagaimana direalisasikan Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidiin, serta para khalifah setelahnya.

Allah SWT berfirman, ‟Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil Amri di antara kalian.” (QS Al-Nisâ’: 59)

Allah memerintahkan kita menaati ulil amri. Berdasarkan dalalah al-iltizam, perintah menaati ulil amri pun merupakan perintah mewujudkannya sehingga kewajiban tersebut terlaksana. Ayat tersebut mengandung petunjuk wajibnya mengadakan ulil amri (Khalifah) dan sistem syar’i-nya (Khilafah).

Baca juga:  Setiap Muslim Wajib Mewujudkan Kepemimpinan Islam

Di samping itu, banyak ayat lain berkaitan kewajiban hukum potong tangan atas pencuri, cambuk atas pezina (ghairul muhshan), dan sebagainya, yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya Khilafah Islam.

Maka, hukum adanya Khilafah Islam adalah wajib, sebagai bagian dari hukum wajibnya melaksanakan hudud tersebut. Kaidah ushul menyatakan, “Suatu kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib pula.”

Kata Khilafah banyak terdapat dalam hadis, “Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan kenabian dan rahmat, lalu akan ada Khilafah dan rahmat.(HR al-Bazzar).

مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliah.” (HR Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, menurut Syaikh ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib. (Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).

Imam an-Nawawi berkomentar, “Jika dibaiat seorang Khalifah setelah Khalifah (sebelumnya), maka baiat untuk Khalifah pertama sah sehingga wajib dipenuhi, sementara baiat untuk ‘Khalifah’ kedua batal sehingga haram dipenuhi. Inilah pendapat yang benar menurut jumhur ulama.” (Syarh an-Nawawi ‘ala Shahîh Muslim, 12/231).

Khatimah

Telah sangat jelas, baik secara istilah dan dalil-dalil syariat, Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah sistem pemerintahan, penerus negara Islam yang dicontohkan Rasulullah Saw., yang diterapkan Para Sahabat Rasulullah dan generasi berikutnya. Menolak dan mengingkari Khilafah sama saja dengan menolak dan mengingkari ajaran Islam!

Ya Allah, tuntunlah kami agar tetap berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dengan hidup dalam aturan-Mu yang Mahaadil, bukan berada di jalan orang yang mengatur dunia ini dengan aturan yang mereka buat sendiri. Aamiin. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Membangun Indonesia sebagai Negara Islami, bukan Negara Islam: Seruan Menyesatkan!

  • Pingback: tegas.co Berita Video

  • 1 Oktober 2020 pada 23:17
    Permalink

    Gagal paham Mahfud

    Balas
  • 1 Oktober 2020 pada 22:56
    Permalink

    Lagi – lagi narasi epik pemerintah aruskah kesesatan pada ummat begitu mudah memberi fatwa menjadikan opini dan keinginannya peraturan.

    Balas
  • 1 Oktober 2020 pada 21:31
    Permalink

    Iman itu adalah percaya segala hal yang Allah kabarkan baik yang Syariat maupun yang Ghaib, begitu pun Negara Islam adalah bagian dari Islam dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah, so, apa alasan kita tuk menolaknya?

    Balas
  • 1 Oktober 2020 pada 18:55
    Permalink

    Benar² islami itu kalau jadi negara Islam

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *